Multi Makro Mandiri (Rincian Akte Perusahan terlampir).3. Perumahan Sepinggan Baru I( Rincian Mengenai pecahan sertifikatsertifikat pecahan terlampir).4. Perumahan Sepinggan Baru II dengan rincian sebagai berikut:(a) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7347 dengan luas 100.000 M2atas Nama PT. Her Utama Mandiri di Kota Balikpapan pada tanggal 21062006, Kalimantan Timur.(b) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15041 memiliki luas 54.855 M2atas Nama PT.

Multi Makro Mandiri denganperuntukan Perumahan Sepinggan Baru Mandiri di Kota Balikpapan padatanggal 25/ 07/ 2017, Kalimantan Timur.13VII. Izin Membuka Tanah Negara memiliki luas 4.232 M2 dengan IMTNNo. 591 / 113/ KDAWP Ptnh / 2014 atas Nama Hermansyah Rahim dikota Balikpapan pada tanggal 18 Juni 2014, Kalimantan Timur dan telahditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 01407memiliki luas 4.232 M2 atas nama PT.

Multi Makro Mandiri (Rincian Akte Perusahanterlampir), bukti telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis buktidiberi tanda P.3. Perumahan Sepinggan Baru I( Rincian Mengenai pecahansertifikatsertifikat pecahan terlampir), bukti telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.A.

Multi Makro Mandiri dengan peruntukan PerumahanSepinggan Baru Mandiri di Kota Balikpapan pada tanggal 25/ 07/2017, Kalimantan Timur, bukti telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.XVI.

Multi Makro Mandiri dengan peruntukan Perumahan SepingganBaru Mandiri di Kota Balikpapan pada tanggal 25/ O7/ 2017,Kalimantan Timur, bukti telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.Bahwa selain bukti Surat para pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:1. H. Darwis bin H.

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, 10.Saluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan: Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT: 22/1.794.4 Tanggal 18Januari 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : Sal. Phb.Kayu Putih Jl.

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Pemerintahan Kota / Kabupaten Administrasi, NamaKegiatan : 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 37/1.794.4 Tanggal15 Maret 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : JL.

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Kegiatan : 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 127/1.794.4 Tanggal23 April 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : Sal. JL.

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Nama Program : 04/Program Peningkatan KinerjaPemerintahan Kota / Kabupaten Administrasi, NamaKegiatan : 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 125/1.794.4 Tanggal23 April 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : Sal. Gg.

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Kegiatan: 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan: Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 194/1.794.4 Tanggal25 April 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan: Sal. Jl. Rt.01 Rw. 013 Kel.

Swakelola Layanan Pembersihan Saluran Sub Makro dan MikroJakarta Timur (Tidak terprediksi) dengan nilai sebesar Rp.1.500.000.000..c. Swakelola Refungsi Prasarana dan Sarana Saluran (tidak terprediksi)dengan nilai Rp. 1.687.500.000..d. Swakelola Pengerukan dan Perbaikan Saluran PHB Wilayah JakartaTimur (tidak terprediksi) dengan nilai Rp. 15.000.000.000..e. Swakelola Operasional Pompa (Honor PHL) dengan nilai Rp.1.700.000.000..f.

PST. 630/1.794.4 Tanggal 29 April 2013, Kode Urusan :1.20 Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Nama Program : 04/Program Peningkatan KinerjaPemerintahan Kota / Kabupaten Administrasi, NamaKegiatan : 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 127/1.794.4 Tanggal23 April 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : Sal. JL.

PST. 628/1.794.4 Tanggal 29 April 2013, Kode Urusan :1.20 Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Nama Program : 04/Program Peningkatan KinerjaPemerintahan Kota / Kabupaten Administrasi, NamaKegiatan : 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 125/1.794.4 Tanggal23 April 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : Sal. Gg.

PST. 665/1.794.4 Tanggal 29 Mei 2013, Kode Urusan :1.20 Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Nama Program : 04/Program Peningkatan KinerjaPemerintahan Kota / Kabupaten Administrasi, NamaKegiatan : 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 195/1.794.4 Tanggal25 April 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : Tali tali airJI.

PST. 597/1.794.4 Tanggal 29 April 2013, Kode Urusan :1.20 Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Nama Program : 04/Program Peningkatan KinerjaPemerintahan Kota / Kabupaten Administrasi, NamaKegiatan : 004/Pemeliharaan Infrastruktur DrainaseSaluran Makro dan Sub Mikro (tidak Terprediksi),Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/JasaAngkutan No. & Tanggal SPT : 94/1.794.4 Tanggal23 April 2013, Jenis /Lokasi Pekerjaan : Sal.

REKOMENDASI Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunanProvinsi Kalimantan Barat untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / wali kota.Rekomendasi teknis dan Direktur Jendral Departemen Pertanian untuk PenanamanModal asing atau penanaman modal dari dalam negeri.SURAT IZIN LOKASI dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila areal berasaldari kawasan hutan.

REKOMENDASI Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayahKebupaten / kota dari Bupati / wali kota untuk IUP B yang diterbitkan olehGubernut. 227" " === Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan Provinsi Kalimantan Barat untuk IUPB yang diterbitkanoleh Bupati / wali kota.Rekomendasi teknis dari Direktur Jendral Departemen Pertanian untukPenanaman Modal asing atau penanaman modal dari dalam negeri.

Sedangkan ketentuan sebagai acuan dalam pemberianIZIN USAHA PERKEBUNAN yang berkaitan dengan ketentuan TATA RUANG danRENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN Provinsi Kalimantan Baratsesuai dengan surat Direktorat Jendral Perkebunan Nomor : 403 / SR.230/E.1.1/07/2007tertanggal 30 Juli 2007 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat baJiwadalam Pemberian Rekomendasi untuk PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN(IUP) oleh Bupati / wali kota se Kalimantan Barat dimaksud agar berpedoman dandapat menggunakan

Dedi Supriadi dengan nomor rekening9000016743487 secara tunai melalui Bank BCA Makro Sidoarjo denganbukti transfer tanggal 08 Desember 2015;Sehingga jumlah total uang milik saksi Arief Zulkarnain, SH yang diserahkankepada terdakwa dan Sdr. Dedi Supriadi seluruhnya sebesar Rp. 179.000.000,(seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);e Bahwa setelah saksi Arief Zulkarnain, SH menyerahkan sejumlah uangtersebut baik secara tunai maupun melalui transfer, kemudian terdakwa danSdr.

Dedi Supriadi dengan nomor rekeningHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/20 16/PN.Idm9000016743487 secara tunai melalui Bank BCA Makro Sidoarjo denganbukti transfer tanggal 08 Desember 2015;Sehingga jumlah total uang milik saksi Arief Zulkarnain, SH yang diserahkankepada terdakwa dan Sdr.

Dedi Supriadi dengan nomor rekening 9000016743487 secaratunai melalui Bank BCA Makro Sidoarjo dengan bukti transfer tanggal 08Desember 2015;Sehingga jumlah total uang milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa danSdr.

Dedi Supriadi dengan nomor rekening 9000016743487 secaratunai melalui Bank BCA Makro Sidoarjo dengan bukti transfer tanggal 08Desember 2015;Sehingga jumlah total uang milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa dan Sdr.

pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Mesin : 6G16L99145Bahwa persaingan usaha di bidang transportasi yang sangat ketat danmenurunnya pertumbuhan ekonomi makro berdampak terhadapperkembangan usaha transportasi yang dilakukan oleh Penggugat sehinggaberakibat mengalami kelesuan yang berdampak kepada aktifitas usahayang dijalankan oleh Penggugat, dengan kondisi tersebut makamengakibatkan keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran dariPenggugat kepada Tergugat ;Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan gugatan perdata di PengadilanNegeri

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat yang diuraikan dalam angka 3 Posita Gugatan a quo yang pada intinyamenyatakan : Bahwa persaingan usaha di bidang transportasi yangsangat ketat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi makro berdampakterhadap perkembangan usaha transportasi yang dilakukan olehPenggugat sehingga berakibat mengalami kelesuan yang berdampakkepada aktifitas usaha yang dijalankan oleh Penggugat, dengan kondisitersebut maka mengakibatkan keterlambatan dalam melakukanpembayaran

Namunsampai dengan adanya gugatan Perkara a quo, Debitur/CV.MULIA RESTU MANDIRI tidak lagi melakukan pembayaran;Selanjutnya dari fakta pengakuan Penggugat yaitu: Bahwapersaingan usaha di bidang transportasi yang sangat ketat danmenurunnya pertumbuhan ekonomi makro berdampak terhadapperkembangan usaha transportasi yang dilakukan oleh Penggugatsehingga berakibat mengalami kelesuan yang berdampak kepadaaktifitas usaha yang dijalankan oleh Penggugat, dengan kondisitersebut maka mengakibatkan keterlambatan

CabangKotamadya Magelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang tersebut telah mengabaikan kondisi obyektifekonomi Makro dan ekonomi Mikro Indonesia yang tak kunjung membaiksampai saat ini, yang telah banyak menelan korban baik pengusaha besarmaupun pelaku usaha kecil, termasuk Penggugat yang merupakan pelaku usaha kecil ; =.

Bahwa ketika Penggugat mengalami kemunduran usahanya yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi Makro dan ekonomi Mikro PT.Bank RakyatIndonesia Tbk. Justru telah melakukan kelalaian untuk memenuhi isi dari UURI No. 10 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi UU RI No. 24 Tahun 1999,No.23 Tahun 1999, No. 3 Tahun 2004, No.6 tahun 2009.

CabangKotamadya Magelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang tersebut telah mengabaikan kondisi obyektifekonomi Makro dan ekonomi Mikro Indonesia yang tak kunjung membaiksampai saat ini, yang telah banyak menelan korban baik pengusahabesar maupun pelaku usaha kecil, termasuk Penggugat yang merupakanpelaku usaha kecil, karena Penggugat mengalami kemunduran usahanyayang di akibatkan oleh keadaan ekonomi Makro dan ekonomi Mikro,PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. justru telah

yang sama yakni 22 Mei 2012 yang menyatakan bahwa tanah obyeksengketa tersebut masih dalam status sengketa pada Pengadilan Negeri Magelangdengan No : 29/Pdt.G/2011/PN Mgl, namun tidak dijelaskan baik dalam keteranganbukti maupun dalam gugatan Penggugat dimanakah dan ditujukan kepada siapapengumuman tersebut dibuat; Menimbang, bahwa terhadap pelelangan tersebut Penggugat mengajukankeberatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, dengan dalil bahwa Tergugat telahmengabaikan kondisi obyektif ekonomi Makro

Nomor 26 PK/Ag/2015 Utara berbatasan dengan Jalanan/lorong; Timur berbatasan dengan Jalanan/lorong dan Jalan Bontonompo; Selatan berbatasan dengan Jalan Sultan Alauddin dan Gedung Juang 45; Barat berbatasan dengan tanah/bangunan Indo Makro;6. Bahwa, Male Kr. Bonto adalah ahli waris dari Tjintjing Kr. Lengkese danpara Penggugat adalah ahli waris Male Kr. Bonto, sehingga berdasarkanhukum waris maka para Penggugat adalah berhak atas harta/tanah warisanyang ditinggalkan oleh Tjintjing Kr.

S.II luas 2,33 Ha. atau luas seluruhnya 4,46 Ha.yang terletak Di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Pabaengbaeng,Kecamatan Tamalate, (dahulu Kelurahan Djongaya, Kecamatan Mangasa)Kota Makassar, yang batasbatasnya sebagai berikut: Utara berbatasan dengan jalanan/lorong; Timur berbatasan dengan jalanan/lorong dan Jalan Bontonompo; Selatan berbatasan dengan Jalan Sultan Alauddin dan Gedung Juang45; Barat berbatasan dengan tanah/bangunan Indo Makro;5.

Biaya Perencanaan Penentuan Peil Banjir & Sistim Makro Drainase Air Hujan Rp. 250.000.000,-4. Biaya Perancangan Konsep Masterplan Rp. 162.000.000,-5. Biaya Pengukuran Tanah Rp. 447.790.750,-6. Biaya Notaris Rp. 8.250.000,-7. Biaya Operasional : Rp. 1.515.960.000,-8. Biaya Pemasaran Rp. 151.398.500,-9.

Aramsa Infrayasa untuk mengerjakan pekerjaan Penentuan Peil Banjirdan Sistim Makro Drainase Air Hujan; Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2008, Dinas Pekerjaan Umum KotaBekasi memberi Advis Teknis Peil Banjir melalui Surat No.611.13/463.8~PU. 4/XIl /2008; Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2008, Penggugat melaksanakanpembuatan Master Plan dengan PT.

Biaya Perencanaan Penentuan Peil Banjir& Sistim Makro Drainase Air Hujan : Rp. 250.000.000,4. Biaya Perancangan Konsep Masterplan : Rp. 162.000.000,5. Biaya Pengukuran Tanah : Rp. 447.790.750,6. Biaya Notaris : Rp. 8.750.000.7. Biaya Operasional : Rp. 1.515.960.000,8. Biaya Pemasaran : Rp. 151.399.500,9. Biaya Pematangan TanahSPK : Rp. 871.200.000,Total : Rp. 8.300.400.250,(Delapan milyar tiga ratus juta empat ratus ribu dua ratus lima puluhrupiah); 14.

Biaya Perencanaan Penentuan Peil BanjirHalaman 16 dari 79 Putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst: Rp. 250.000.000, :Rp. 162.000.000,& Sistim Makro Drainase Air Hujan4. Biaya Perancangan KonsepMasterplan : Rp. 447.790.750,5. Biaya Pengukuran Tanah6. Biaya Notaris : Rp. 8.750.000,7. Biaya Operasional ' : Ap: 1548266 Mo 8. Biaya Pemasaran: Rp. 871.200.000, :9. Biaya Pematangan TanahSPK ' Rp. 8.300.400.250.Total(Delapan milyar tiga ratus juta empat ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah);4.

Biaya Akuntan Rp. 223.000.000,Publik3.Biaya perencanaan Penentuan Peil Rp. 250.000.000, Banjir& sistem Makro drainase hujan4.Biaya perancangan Konsep Masterplan Rp. 162.000.000, 5. Biaya Pengukuran Rp. 447.790.750,Tanah6. Biaya Rp. 8.750.000,Notaris7. Biaya Rp.1.515.960.000, Operasional8. Biaya Rp. 151.399.500,Pemasaran9. Biaya PematanganTanahSPKTotalRp. 8.300.400.250, (delapan milyar tiga ratus juta empat ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah); 14.

Biaya Perencanaan Penentuan Peil Banjir& Sistim Makro Drainase Air Hujan Rp. 250.000.000,4. Biaya Perancangan Konsep Masterplan Rp. 162.000.000.5. Biaya Pengukuran Tanah Rp. 447.790.750,6. Biaya Notaris Rp. 8.250.000.7. Biaya Operasional : Rp. alec8. Biaya Pemasaran Rp. 151.398.500,9.

danKeuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selakuKetua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepadaUsaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP01/D.1.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan ProsedurPelaksanaan KUR tanggal 25 Januari 2010,Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro danKeuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selakuKetua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepadaUsaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP15/

D.1.M.EKON/ 10/2011 tentang SOP Pelaksanaan KUR tanggal 4Oktober 2011,Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan KementerianKoordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan PenjaminanKredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor :KEP14/D.I.M.EKON/02/2012 tentang SOP Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)tanggal 01 Februari 2012, Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 9/029/PEMtanggal 26 Juli 2007 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan PT.

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro danKeuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianselaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaankepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor :KEP01/D.1.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional danProsedur Pelaksanaan KUR tanggal 25 Januari 2010, LampiranPengertian Umum yang menyebutkan :Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerjadan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktifdan layak namun

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro danKeuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianselaku Ketua Komite Kebijakan PenjaminanHalaman 69 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDGKredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah danKoperasi Nomor : KEP01/D.I.M.EKON/01/2010 tentangStandar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR tanggal25 Januari 2010,Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro danKeuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianselaku Ketua Komite Kebijakan

PenjaminanKredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah danKoperasi Nomor : KEP15/D.I.M.EKON/ 10/2011 tentang SOPPelaksanaan KUR tanggal 4 Oktober 2011,Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan KeuanganKementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KomiteKebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,Menengah dan Koperasi Nomor : KEP14/D.I.M.EKON/02/2012 tentangSOP Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 01 Februari 2012,Surat Edaran Bank Syariah

Makro Chemindo 01.877.229.3046.000 197.589.334 19.758.933010.00012.00000668 13/12/2012 PT. Makro Chemindo 01.877.229.3046.000 67.980.042 6.798.004010.00012.00000676 13/1212012 PT. Makro Chemindo 01.877.229.3046.000 56.748.557 5.674.856010.00012.00001816 01111/2012 PT. Pundi Abadi Intisari 02.387.752.5043.000 4.777.500 477.750010.00012.00001866 06/1212012 PT. Pundi Abadi Intisari 02.387.752.5043.000 945.251.300 94.525.130010.00012.00001912 13112/2012 PT.

Makro Chemindo 01.877.229.3046.000 179.125.135 17.912.514010.00212.00000085 23/10/2012 PT. Universal Trasindo Mas 02.275.117.6076.000 1.115.088 111.509010.00212.00000095 22/11/2012 PT. Universal Trasindo Mas 02.275.117.6076.000 74.200 7.420010.00012.00000574 14111/2012 PT. Makro Chemindo 01.877.229.3046.000 61.908.700 6.190.870010.00012.00000580 19/11/2012 PT.

Makro Chemindo 01.877.229.3046.000 3.669.800 366.9804.124.689.306 412.468.9303. bahwa berdasarkan koreksi tersebut, PPN yang terhutang menurutPemeriksa sesuai SKPLB PPN masa Desember 2012 yang diterbitkantanggal 20 Desember 2013 oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkanhasil Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Duaadalah sebagai berikut: No eater Jumlah Rupiah Jumlah Rupiah. Menurut WP Menurut Fiskus1. Dasar Pengenaan Pajak:a.l. Ekspor 601.771.553.904 601.771.553.904a.2.

Saksi, I MADE MULIADIdi bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikutbahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenaldengan para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga sedarah maupun semenda, tidak pulaada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;Bahwa saksi bersamasama rekan lainnyaberawal melakukan penangkapan terhadapterdakwa Bayu HarisSetiawan als Makro dan terdakwa Guntar TirtaTrilaksono als Guntar pada hari Jumat 4Januari 2013 jam 21.00 wita;Bahwa setelah saksi bersama rekan tJlainmelakukan

Saksi, I MADE DARMAdi bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikute bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenaldengan para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga sedarah maupun semenda, tidak pulaada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;Bahwa saksi bersamasama rekan Jlainnya berawalmelakukan penangkapan terhadap terdakwa Bayu HarisSetiawan als Makro dan terdakwa Guntar TirtaTrilaksono als Guntar pada hari Jumat 4 Januari2013 jam 21.00 wita;Bahwa setelah saksi bersam arekan lain

Saksi, EDI SUTRISNO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikute bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenaldengan para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga sedarah maupun semenda, tidak pulaada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;e Bahwa saksi bersamasama rekan lainnyaberawal melakukan penangkapan terhadapterdakwa Bayu Haris Setiawan als Makro danterdakwa Guntar Tirta Trilaksono als Guntarpada hari Jumat 4 Januari 2013 jam 21.00wita;e Bahwa setelah saksi bersam arekan Jlainmelakukan

Bahwa persyaratan suatu pupuk organik cair sesuai PERMENTAN RINomor : 70/Permentan/SR14010/2011 seharusnya hanyamembutuhkan Kandungan unsur hara makro dan tidak mengandungunsur yang berbahaya termasuk mikroba pathogen yang dibuktikandengan hasil uji mutu dan efektifitas dari lembaga yang ditunjukKementerian Pertanian c/q Direktur Pupuk dan Pestisida DITJENSarana dan Prasarana Pertanian;4.

Manager PlayingLayanan Modal Makro Brebes ; Yang berkantor operasional / Alamat di Jalan Kemiri Amba No. 02 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Jatibarang Brebes ;2. Negara Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia,Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah IXSemarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ; yang beralamat di Kantor di Jalan KS.

terdengar sumbatan jalan nafas, sehingga korban tidak dapat bernafas spontan;aTerhadap korban dilakukan pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat berupatindakan stabilisasi yaitu : korban ditidurkan dengan posisi syok (kepala lebih rendahdari kaki), kepala dimuat dalam posisi aman (dicurigai adanya trauma leher),pembebasan jalan nafas dengan membersihkan jalan nafas, pemberian bantuan nafasdengan pemberian Oksigen sebanyak 45 liter/menit, dan perbaikan sirkulasi berupapemasangan infuse RL 30 tetes makro

Terhadap korban dilakukan pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat berupatindakan stabilisasi yaitu : korban ditidurkan dengan posisi syok (kepala lebih rendahdari kaki), kepala dimuat dalam posisi aman (dicurigai adanya trauma Jeher),pembebasan jalan nafas dengan membersihkan jalan nafas, pemberian bantuan nafasdengan pemberian Oksigen sebanyak 45 liter/menit, dan perbaikan sirkulasi berupapemasangan infuse RL 30 tetes makro/menit;6.

Terdapat retak rambut dan retak makro dalam arah melintang (vertikal)pada bangunan tanggul dibeberapa tempat.5. Terdapat retak rambut dan retak makro dalam arah memanjang(horizontal) pada bangunan tanggul dibeberapa tempat. Ada retakmemanjang yang sudah mengarah kepada pemisahan segmen(spalling). Retak ini berbentuk pada jarak 56 cm di bawah sisi atasbadan tanggul.6.

Terdapat retak rambut dan retak makro dalam arah melintang (vertikal)pada bangunan tanggul dibeberapa tempat.Terdapat retak rambut dan retak makro dalam arah memanjang(horizontal) pada bangunan tanggul dibeberapa tempat. Ada retakmemanjang yang sudah mengarah kepada pemisahan segmen(spalling). Retak ini berbentuk pada jarak 56 cm di bawah sisi atasbadan tanggul.Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 869 K/Pid.Sus/2010 6.

yang berhasil ditebang oleh Terdakwa danSaksi DDAWANG Bin NATA dilakukan pengukuran dengan jumlahkeseluruhan kayu sebanyak 1,902 M kubik.e Aibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BKSDA (Balai KonservasiSumber Daya Alam) Propinsi Jawa Barat mengalami kerugian yaitusecara ekonomi sebesar Rp. 5.706.000, (lima juta tujuh ratus enamribu rupiah) dan terdapat kerugian secara lingkungan (ekologis) yaituberkurangnya tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai satwa,berkurangnya sebagai pengatur iklim makro

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BKSDA (BalaiKonservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Jawa Barat mengalamikerugian yaitu secara ekonomi sebesar Rp. 5.706.000, (lima juta tujuhratus enam ribu rupiah) dan terdapat kerugian secara lingkungan(ekologis) yaitu berkurangnya tempat berlindung dan berkembangbiakberbagai satwa, berkurangnya sebagai pengatur iklim makro, potensiancaman tanah longsor, banjir, berkurangnya suplai oksigen sehat danberkurangya cadangan air."

;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BKSDA(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Jawa Barat mengalamikerugian yaitu secara ekonomi sebesar Rp. 5.706.000, (lima juta tujuh ratusenam ribu rupiah) dan terdapat kerugian secara lingkungan (ekologis) yaituberkurangnya tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai satwa,berkurangnya sebagai pengatur iklim makro, potensi ancaman tanah longsor,banjir, berkurangnya suplai oksigen sehat dan berkurangnya cadangan alr.Menimbang bahwa

Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuanHalaman 2 dari39 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT TJKPasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum yaitu terdakwa telah menandatanganisurat persetujuan /menyetujui kredit yang tidak memenuhi persyaratan KreditUsaha Rakyat (KUR) yang bertentangan dengan : Surat Keputusan DeputiBidang Koordinasi Ekonomi Makro

Pada Tahun 2011 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan KeuanganKementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim KeuanganKomite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,Menengah dan Koperasi (UMKMK) menandatangani Surat KeputusanNomor.

BankPembangunan Daerah (BPD) Lampung Cabang Pembantu Antasari terdapatpenyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan KeuanganKementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua TimKeuangan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepadaHalaman 13 dari39 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT TJKUsaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP15/D.LM.EKON/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang StandarOperasional

BankOoPembangunan Daerah (BPD) Lampung Cabang Pembantu Antasari terdapatpenyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan KeuanganKementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua TimKeuangan Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepadaHalaman 26 dari39 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT TJKUsaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP15/D.LM.EKON/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang StandarOprasional

Bahwa Tergugat merasa berkeberatan bahwa Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan perhitunganpembayaran pesangon dihitung secara makro pada hal UMR (UpahMinimum Ratarata) setiap tahunnya berubah ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dari para PemohonKasasi kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 4 :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti telah tepat dan benar, PHK 1 x pesangon karena pelanggaran