Ditemukan 1747 data
192 — 359
hingga dari sana pulalah dapat diharapkan akan timbulperasaan jera dan berdampak agar orang lain tidak melakukan kesalahanyang Sama ;e Bahwa sekalipun dalam penjatuhan pemidanaan adalah merupakanotoritas Hakim dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan, akan tetapi penjatuhanPUTUSAN NO: 141/PID.SUS.2011/PN.RGTpemidanaan tersebut haruslah diukur sebanding dengan bobotkesalahan terdakwa terdakwa, pemidanaan tidak dibenarkanmencerminkan kesewenang wenangan
188 — 20
14 November 2011, Komisioner Komnas HAM RI telahdatang ke Medan (Lokasi jalan Jati Medan) sebagai tindakkan konkrit ataspengaduan Warga Korban Ekskusi, untuk melihat dan mendengarkan/berdialog secara langsung pokok permasalahan yang sedang di hadapiPARA PENGGUGAT dan Warga lainnya yang menjadi korbankesewenang wenangan Para Penegak Hukum di Kota Medan danKomisioner HAM RI menemukan adanya kejanggalan kejanggalanterkait Eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 27 Juni 2011 yang adadugaan kuat merupakan
147 — 48
Tujuan ini tidak terbatas sebagaikewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ; Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara denganpelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat beratnya atasnama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembalikesewenang wenangan penguasa melalui proses peradilan ; Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
278 — 199
terhadap objek sengketa a quodengan parameter yang ditinjau aspek kKewenangan, prosedur dan subtan sidengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspekkewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadapsegolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahanyang berdasarkan pada Peraturan Perundang Undangan atau dengan katalain bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasanhukum agar tidak menimbulkan kesewenang wenangan
448 — 289
terhadap objek sengketa a quodengan parameter yang ditinjau aspek kewenangan, prosedur dan subtan sidengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspekkewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadapsegolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahanyang berdasarkan pada Peraturan Perundang Undangan atau dengan katalain bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasanhukum agar tidak menimbulkan kesewenang wenangan
94 — 216
. : Fungsi legislasi, fungsipengawasan, fungsi pemerintahan, UUpemerintahan daerah bila dikaitkan dengan UUNo. 31 Tahun 1999 tidak akan bisa disatukanbila tidak ada interest pribadi, yang terpentingdi sini tidak ada interest pribadi, tidak ada228228penyalahgunaan owewenang tanpa adapenggunaan wewenang, yang benar adalahkesewenang wenangan dan penyalahgunaanwewenang ;Bahwa tanggung jawab seorang Bupati terkaitpertanggung jawaban dengan legalitas atasnama pemerintahan daerah, kalau tidak melekatsuatu
193 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
InstansiMahkamah Agung bukan instansi yang berwenanang penghitung nilaikerugian keuangan Negara, apalagi Majelis Hakim Kasasi tidak berhakmenghitung sendiri sekligus memutus sendiri, pemberian kewenanganyang kontradiktif dalam hitung menghitung dan menetapkan Putusansendiri akan menghasilkan kesewenang wenangan dan hal tersebutjauh dari fungsi Mahkamah Agung;Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasidan kekeliruan nyata dalam Putusan tersebut.
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
namun demikianumur dewasa tidak secarategas dinyatakanbatas UndangUndang RI No.23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Tidak mengatur 18 tahun (Pasal 1ayat 1)Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak,namun demikianumur dewasa tidak secarategas dinyatakan batas 58 Laporan Penelitian isi52 fot117.indd 5812/13/2010 9:23:59 PM UndangUndang Tidak mengatur me = 18 tahun (Pasal Ditafsirkan secara logikaRepublik Indone ngenai kecakapan/ ke 1 Angka5) terbalik dari pengertiansia Nomor 21 Tahun wenangan
74 — 36
Hal. 141 dari 196 Halamankegunaannya ,akan tetapi telah menyimpang dari tujuan dari kKewenangantersebut diberikan oleh peraturan yang ada ;Menimbang dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi ;pengertianpenyalahgunaan kewenangan dan kesempatan dalam hal ini PenyalahgunaanKesempatan dalam arti bahwa tindakan sebagai terdakwa selaku pengunaanggaran (PA) dan sekaligus selaku kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun 2011, telah menyimpangdari tujluan wenangan
452 — 1401 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengubah jumlah pesanan Rig yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) Rigmenjadi 2 (dua) Rig yang dilakukan dengan menyatakan bahwa Tergugattidak lagi membutuhkan Rig 6 ;Namun demikian, terhadap perbuatanperbuatan Tergugat yang menunjukankesewenang wenangan atas tidak adanya keseimbangan dalam kontrak,Penggugat dengan itikad baik, tetap berusaha untuk memenuhi permintaanTergugat.
561 — 417
Tersangka maupun jenis tindak pidanayang disangkakan kepada Pemohon.Dampak lanjutan dari tindakan Termohon potensial merusak kepastiantentang penerapan hukum terhadap kasus Pemohon sebagai Tersangka.Apalagi proses penyidikan baru dilakukan setelah adanya pengumumanmelalui media (cetak dan elektronik) pada tanggal 7 Mei 2014, yaitudengan adanya tindakan Termohon memanggil saksisaksi,melakukanpenyitaan, penggeledahan, pencekalan dan pemblokiran rekening.Dalam konteks itu, menunjukan adanya kesewenang wenangan
75 — 20
1092/2009 tanggal 15 Juni 2009 serta tahun 2010 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral KabupatenJepara Nomor : 050/256/2010 tanggal 15 Pebruari 2010, seperti diuraikan diatas, maka unsur tindak pidana secara melawan hukum yang termuat dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tidakdapat/tidak tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan
69 — 15
2009 tanggal 15 Juni 2009 serta tahun 2010 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten191Jepara Nomor : 050/256/2010 tanggal 15 Pebruari 2010, seperti diuraikan diatas, maka unsur tindak pidana secara melawan hukum yang termuat dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat/tidak tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan
129 — 40
M.Kn, sebagaimana telahdijelaskan di muka, dalam dakwaan Penuntut umum adalah dalam kapasitasn yaselaku Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) Perusda atauBUMD Kabupaten Rembang yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiRembang Nomor 821.2/013/2007 tgl 18 Januari 2007 jo berdasarkan AktaNotaris PURWO ATMODJO, SH, MM, di Pati nomor : 157 tanggal 28 Nopember2006 ;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan, kesempatan, atau sarana
132 — 49
M.Kn, sebagaimana telahdijelaskan di muka, dalam dakwaan Penuntut umum adalah dalam kapasitasnyaselaku Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) Perusda atauBUMD Kabupaten Rembang yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiRembang Nomor 821.2/013/2007 tgl 18 Januari 2007 jo berdasarkan Akta187Notaris PURWO ATMODJO, SH, MM, di Pati nomor : 157 tanggal 28 Nopember2006 ;Menimbang, bahwa dengan memangku jabatan dan kedudukannya itu,maka Terdakwa memiliki sejumlah wenangan, kesempatan, atau
111 — 25
Kerugian Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wenangan/kesempatanatau. sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force majore).Dalam konteks pasal 2 dan 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
116 — 115
materi pledoi tersebutharuslah juga ditolak;Menimbang, bahwaterhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwapada poin 14 materi pledoinya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalahtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam keseluruhan dakwaan JaksaPenuntut Umum dengan alasan bahwa mengenai penutup buku registertahun 2005 yang dirobek yang seolah olah adalah merupakan tindakandiskresi berdasarkan kondisi factual dan sepanjang tidak ada kesewenang wenangan
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
237 — 138
bukan kewenangan Ahli untuk memberikan pendapat;Bahwa apakah persoalan ini diselesaikan melalui pidana umum atau bisahanya melalui perdata tanpa pidana, menurt Ahli bahwa hal sebenarnyaadalah ketidak wenangan bagi seorang untuk mewakili dari perseroan jadiyang menjadi persoalan disini yaitu tujuan dari para pihak itu apa?
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
260 — 151
bukan kewenangan Ahli untuk memberikan pendapat;Bahwa apakah persoalan ini diselesaikan melalui pidana umum atau bisahanya melalui perdata tanpa pidana, menurt Ahli bahwa hal sebenarnyaadalah ketidak wenangan bagi seorang untuk mewakili dari perseroan jadiyang menjadi persoalan disini yaitu tujuan dari para pihak itu apa?
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
269 — 140
bukan kewenangan Ahli untuk memberikan pendapat;Bahwa apakah persoalan ini diselesaikan melalui pidana umum atau bisahanya melalui perdata tanpa pidana, menurt Ahli bahwa hal sebenarnyaadalah ketidak wenangan bagi seorang untuk mewakili dari perseroan jadiyang menjadi persoalan disini yaitu tujuan dari para pihak itu apa?