Ditemukan 1876 data
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
164 — 30
TARMIDI
116. Sertifikat Hak Milik No.1899 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.1385) Tgl 06-05-2014 An. RAMBLI
117. Sertifikat Hak Milik No.1892 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.420) Tgl 06-05-2014 An. SADIUM
118. Sertifikat Hak Milik No.1902 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.593) Tgl 06-05-2014 An. SAJI
119. Sertifikat Hak Milik No.1891 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.598) Tgl 06-05-2014 An.TARMIDISertifikat Hak Milik No.1899 (sebelumnyaNo.1385) Tgl 06052014 An. RAMBLISertifikat Hak Milik No.1892 (sebelumnyaNo.420) Tgl 06052014 An. SADIUMSertifikat Hak Milik No.1902 (sebelumnyaNo.593) Tgl 06052014 An. SAJISertifikat Hak Milik No.1891 (sebelumnyaNo.598) Tgl 06052014 An. SUDIRMANSertifikatSertifikatSertifikatSertifikatSertifikatSertifikatSertifikatHakHakHakHakHakHakHakMilikMilikMilikMilikMilikMilikMilikHal. 9 dari 293 hal. Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr120.
TARMIDI116) Sertifikat Hak Milik No.1899 (Ssebelumnya Sertifikat Hak MilikNo.1385) Tgl 06052014 An. RAMBLI117) Sertifikat Hak Milik No.1892 (Sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.420)Tgl 06052014 An. SADIUM118) Sertifikat Hak Milik No.1902 (Sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.593)Tgl 06052014 An. SAJI119) Sertifikat Hak Milik No.1891 (Sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.598)Tgl 06052014 An. SUDIRMAN120) Sertifikat Hak Milik No.1894 (Sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.599)Tgl 06052014 An.
TARMIDISertifikat Hak Milik No.1899 (sebelumnya Sertifikat HakNo.1385) Tgl 06052014 An. RAMBLISertifikat Hak Milik No.1892 (sebelumnya Sertifikat HakNo.420) Tgl 06052014 An. SADIUMSertifikat Hak Milik No.1902 (sebelumnya Sertifikat HakNo.593) Tgl 06052014 An. SAJISertifikat Hak Milik No.1891 (sebelumnya Sertifikat HakNo.598) Tgl 06052014 An. SUDIRMANSertifikat Hak Milik No.1894 (sebelumnya Sertifikat HakNo.599) Tgl 06052014 An.
160 — 138
P67: TERDIRI DARI:a)Fotocopy Bukti hasil print Genealogi Online ( pusatpencarian silsilah ahliwaris jaman dahulu/ jaman kolonial ),yang terhubung ke Belanda langsung, yang telahdilegalisasi bermateray cukup.Bukti surat yang membuktikan bahwa Antjiah BintiMoetakin menikah dengan W.A Baron Baud pada tanggal9 Agustus 1857 hal ini sesuai dengan bukti P.64.Fotocopy surat Derde Blad 1899 yang telah dilegalisasibermateray cukup.Bukti Surat yang menjelaskan bahwa orang tua Antjiahadalah Raden Moetakin dan
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
1.BUDI HADI MULYADI
2.SIMSON FREDDY SIMATUPANG
3.MASHURI PRAMULIA SETIABUDI
236 — 49
MULYATNO, SH dalam bukunya azasazas hukum pidana formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HOOGERAAD Nederland Tahun 1899 yang dikenal dengan nama LINDENBAUMCOHEN Arrset.
203 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap
Raja Grafindo Persada,Jakarta, halaman 45, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuanundangundang adalah setiap peraturan, yang dikeluarkan oleh setiappenguasa yang berwenang menurut undangundang, bukan sajaperaturan yang dikeluarkan oleh atau berdasarkan undangundangnegara (H.R. 26 Juni 1899)."Bahwa apabila pendapat ahli hukum pidana Prof.
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
122 — 76
pertambangan itu dipilih oleh Pemerintah,dilaksanakan oleh SKK Migas dan berkontrak dengan badan usaha;Bahwa antara SKK Migas dengan badan usaha bekerjasama berdasarkanSuatu. perjanjian eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam kontrakkerjasama atau kontrak bagi hasil;Bahwa dapat Ahli jelaskan ketentuan yang mengatur adanya kontraktorkontrak kerjasama pertama kali yaitu Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang No. 44 Tahun 1960 yang mana peraturan tersebutmengganti Idische Mijnwet Staatsblad 1899
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
ALFIAN, dkk
178 — 178
Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 1899 PT. Pertiwi MES diketahui lagiPlywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura19 Syafrial Eks. Karyawan Jin. Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 1900 PT. Pertiwi MES diketahui lagiPlywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura19 Syaiful Khudri Eks. Karyawan Jin.
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
65 — 17
9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1890 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1891 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1892 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1893 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1894 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1895 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1896 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1897 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1898 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1899
84 — 40
Putusan Nomor : 91/G/2014/PTUNBDGP5: Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Propinsi Jawa Barat Nomor : S$ 1899/WPB.13/BG.0103/2014, tanggal 2 September 2014,perihal penjelasan Putusan Hakim Pengadilan NegeriBandung atas perkara Nomor :145/Pdt.G/2014/PN.Bdg danPenertiban Rumah Negara yang ditujukan kepada Ny.Ratnasih ( janda Almarhum Momon Suparna ), Jalan KawungPicis Nomor 10 Bandung ( fotocopy sesuai dengan aslinya );: Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan
1.TIWI
2.SLAMET SAIT
3.WATI
4.NURHASANAH
5.MAHFIROTUNNISA
6.MOHAMDAD SAID
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
2.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
3.PANGLIMA PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAFF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
382 — 1651
Hasnan Habib yangditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah 511 lembar atas tanahseluas 450 Ha yang dimintakan ganti rugi itu ada pada Pemerintahcq ABRI (AURI),; girikgirik tersebut pernah kami pinjamkankepada pihak DKI untuk diteliti dan sekarang girikgirik tersebuttelah dikembalikan kepada kami, sedangkan kami tidak melihatbukti bahwa untuk pembebasan itu pemerintah belum memberikanganti rugi;Bahwa pada tahun 1973 melalui surat Nomor : 1899/A/K/BKDP 73tanggal 20 Juli 1973 Surat Kepala Inspeksi Ipeda
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE BASMA, S.Pd.M.Si
186 — 36
Kepada Masyarakat Desa Selat Banjar Dinas Selat Sukawana yang di tandatangani I Komang Kariasa;
- 1 ( satu ) lembar Cuplikan Layar dari I Gusti Ngurah Oka;
- 1 ( satu ) lembar cuplikan layer Permohonan Amprah Masker I Gusti Ngurah Oka;
- 1 ( satu ) eksemplar SK Bupati Karangasem Nomor : 378/HK/2019;
- 1 ( satu ) eksemplar Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Terkait Rencana Pemberian Bantuan Masker Pada Masyarakat Umum Nomor: 443.22/1899
275 — 50
(Bukti TT.IVX.13); oo... ceeeeeceeeeeeeeeeseesssteeeeeeeesFoto copy Peta Gambar Situasi HPL No. 1/Cengkareng Timur No.1899/1991 tertanggal 27 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh KepalaSeksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Badan Pertanahan KodyaJakarta Barat. (Bukti TT.IVX.14) 000. oo. cc ccc eeeseeeeeeeeeeeeeseeeeeeeee eeeeesFoto copy Peta Lokasi Girik 1033 yang dikeluarkan oleh Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan KodyaJakarta Barat, tanggal 18 Maret 1992.
144 — 32
Aceh Tamiangberdasarkan surat perintah Sekretaris BKNUtama BKN Jakarata No. 1899/SP/SENMA/2010, tanggal 4 Oktobwer 2010sedangkan jabatan saksi dalam TIMtersebut adalah sebagai Ketua TIMVerifikasi untuk Validasi sedangkan tugassaksi selaku TIM adalah :Mengkoordinasikan dengan seluruh anggota TIM tentangpelaksanaan tugas Verifikasi dan ValidasiMelaporkan tujuan pelasanaan tugas Verifikasi danValidasi kepada Pejabat pembinan KepegawaianKabupaten /Kota /Pimpinan Instansi Vertikal di Daerahatau pejabat
PARLIN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR
257 — 206
diberlakukan Ordonantie Erfpacht yangmenentukan bahwa hak konsesi perkebunan yang habis waktunyapada tahun 1931 dialinkan menjadi hak erfpacht (hak sewa jangkapanjang).Bahwa dengan berdirinya onderneming yang bernama DeliMaatschappij di Sumatera Timur dan terciptanya iklim yang kondusifbagi penanaman modal di bidang perkebunan terutama setelahditerbitkannya Agrarische Wet 1870, maka perkembangan berikutnyaberturutturut pada tahun 1975 berdiri Deli Batavia Maatschappij(1881), sehingga sampai dengan tahun 1899
172 — 232
Patih Haur, Desa Karang Sambung, KecamatanKadipaten, Kabupaten Majalengka, sebagaimana buktiSPPT Nomor 32.12.120.015.0160010.0, Luas 953 M2atas nama Setek dengan batasbatas tanah sebagaiberikut :Sebelah Utara : Madrus :22222+2+Sebelah Selatan: Icang Muhtar ;Sebelah Timur ARMS feeneerceseeeerneereeseemer inseamSebelah Barat get Seeeewseeeee rece eeeeseee eere Blok Patih Haur, Desa Karang Sambung, KecamatanKadipaten, Kabupaten Majalengka, sebagaimana buktiSPPT Nomor 32.12.120.015.0160006.0, Luas 1899
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.Ketua Kamar Pidana Nomor 1899/2017/S.044.Tah.Sus/PP/2017/ MA.tanggal 20 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30(tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;12.
166 — 92
Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat maka Peraturan Daerahtersebut berlaku secara sah sebagai salah satu produk perundangundangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan Per Undangundangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang307untuk itu menurut Undangundang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsungdari Pembentuk Undangundang maupun dari kekuasaan yang lebih rendahkekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undangundang(Putusan Hoge Raad 26 Juni 1899
sesuai dengan pasal50 KUHP yang berbunyi Barang Siapa melakukan perbuatan untukmelaksanakan ketentuan Undangundang tidak dipidana ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan Per Undangundangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenanguntuk itu menurut Undangundang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsungdari Pembentuk Undangundang maupun dari kekuasaan yang lebih rendahkekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undangundang(Putusan Hoge Raad 26 Juni 1899
11 — 0
3rsid4879593rsid4882145rsid49 15320rsid4920853rsid4924389rsid4928440rsid4932939rsid4938874rsid4938937rsid4942976rsid4944070rsid4947766rsid4984552rsid4997626rsid5000576rsid501 1133rsid5012528rsid5048419rsid5049908rsid50523 1 8rsid5057550rsid5065625rsid5068097rsid507 1695rsid5078930rsid5 111950rsid5 120142rsid5 123495 rsid5 12485 7rsid5 125089rsid5 125364rsid5 126601rsid5 127355rsid5 12741 1rsid5 129788rsid5 13 1353rsid5 131872rsid5 13472 1rsid5 135266rsid5 179034rsid5 18094 1rsid5 183630rsid5 1845 1 1rsid5 1899
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MERIYALDI Diwakili Oleh : MERIYALDI
106 — 61
melakukan perbuatan yang serupa1892dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;1893 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk1894mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan, dan masa1895tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari lamanya1896masa pidana yang dijatuhkan;1897 Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani1898membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;1899
HAINUR RASYID
Terdakwa:
WIRA Bin DURAIN
34 — 55
2020/PN TIkHal 1890 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1891 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1892 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1893 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1894 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1895 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1896 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1897 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1898 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1899
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
329 — 417
.;74.1 (satu) lembar Photo copy legasisasi Eigendom No. 2157 atas nama Stiicktiegmakaf SAID ALE BIN ALOEI BACHSIN meetbriefdd. 24 Pebruari 1899 No.29S@lUAS 87 M2; nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nn nn nana nnn enna mannan75.1 (satu) lembar Foto copy Gambar peta tanah milik PT.