Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-05-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 27 Oktober 2016 — YOHANA WIJAYA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, 2. RIYAD ABDULLAH THALIB, Dkk
8023
  • Thalib ; Yang keberadaannya ternyata tumpang tindin atau berada di atas tanahsertipikat milik Para Penggugat sebagaimana keterangan yang tertuang dalamHalaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDG16.17.Berita Acara Pengukuran Nomor : 65/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 danBerita Acara Pengukuran Nomor : 66/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 ; Bahwa setelah diketahui ada tumpang tindih sertipikatsertipikat tersebut,Para Penggugat meminta penjelasan resmi kepada Tergugat atas keberadaan: Sertipikat
Putus : 27-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA VS 1. ST. HAERANI, DKK
3718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.196 PK/Pdt/2015tumpang tindin dengan tanah milik kelompok wetama yang telah memilikikekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor50/Padt.G/2008/PN kKdi., tanggal 24 Maret 2009 dan kelompok Muluk Tawang(Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pdt.G/2004/PN Kdi., tanggal2 Mei 2005 Jo.
    Putusan Pengadilan Tinggi SultraNomor 46/PDT/2005/PT Sultra., tanggal 26 Desember 2005, danputusanputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan berakibat hukum karena telah dilakukan pembayaran ganti rugiberdasarkan putusan dimaksud, sehingga sangat jelas dalam peta(bukti PK4) menunjukkan lokasi yang diklaim oleh keluarga SanggaKalenggo ternyata tumpang tindin dengan tanah milik kelompokWetama dan Muluk Tawang yang terlebih dahulu mempunyaiputusan inkracht, sehingga Putusan Mahkamah Agung
Putus : 30-04-2008 — Upload : 10-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73PK/TUN/2007
Tanggal 30 April 2008 — HIDAYAT LATIF ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
5347 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak Milik (Sementara) No.235/Grogol Selatan berasal dari tanahsawah klas dan sesuai dengan foto udara yang ada pada Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan, seharusnya bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan tidak overlap/tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik(Sementara) No.235/Grogol selatan ;bahwa oleh karena dalam Surat Tergugat No.494/09.02/P&PT tanggal 23Februari 2005 telah menyatakan bahwa bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan diduga overlap/tumpang tindin
    bahwa Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan dan Sertipikat Hak Milik No. 1919/GrogolSelatan overlap/tumpang tindih ;18.Bahwa oleh karena di dalam surat No. 494/09.2/P&PT perihalSurat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik No.1919/GrogolSelatan tanggal 2322005 Termohon Peninjauankembali I/dahuluPemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat telah secara sewenangwenang menyatakan Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan yang belum ada Surat Ukur atau GambarSituasi overlap/tumpang tindin
    dalam putusan No.71/G.TUN/2005/PTUNJKTtanggal 27 Oktober 2005, halaman 66 dinyatakan bahwa sertipikatditerbitkan tanpa surat ukur dan tidak pula ditetapbkan kembali denganmelakukan pengukuran (menerbitkan surat ukur), sehingga gambargambar yang tertera dalam gambar situasi pada lampiran sertipikat aquo secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas, maka pertimbangan JudexFacti Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdapat adanyatumpang tindin
Register : 10-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 02-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 105/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 20 Desember 2017 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDINESIA Cq.KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, lawan PT.RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, dkk
101113
  • Padahal fakta dilapangan hanyaHal 7 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLgsebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101.
    Dengan demikian dalilPenggugat terjadi tumpang tindin HGB No.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidakterbukti, karena HPL No.91 dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukantanah yang sudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.6.
Register : 15-12-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 17-02-2016
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0044/Pdt.P/2015/PA.Lpk
Tanggal 25 Januari 2016 — SITI HERAWATI Binti RAHMADSYAH
315
  • XXX ) meninggal dunia, dengan tujuan untukmemberikan perlindungan hukum terhadap hakhak dan kepentingannyadidepan hukum dan diluar Pengadilan, kendatipun dinilai suatu yangtumpang tindin, karena disatu sisi Pemohon telah berperan sebagai walisecara otomatis bagi anakanak a quo ( vide Pasal 98 ayat (2) KompilasiHukum Islam), tetapi disisi lain ada halhal yang dipersyaratkan untukmenetapkan Pemohon sebagai wali bagi anakanaknya, namun demikianbahwa apa yang menjadi permohonan Pemohon tidak bertentangan
Register : 12-02-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 1/Pid.C/2020/PN Bit
Tanggal 13 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
FREDRIK PANGEMANAN, S.H.
Terdakwa:
ESTEPANUS WANDO
6251
  • Terdakwa tetap tidak menghiraukannya laluTerdakwa dilaporkan untuk diselesaikan secara hukum;Bahwa saksi Andi Mansur telah meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan PidanaNomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.Bitung untuk melakukan pengembalian batas atas tanah sertifikat hak miliknomor:01027 Manembonembo atas, surat ukur nomor:00726/Manembonembo atas/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 200 m2 dan dalamBerita Acara Pengembalian batas No.08/2019, menerangkan bahwa adatumpang tindin
Putus : 19-01-2006 — Upload : 15-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553K/PDT/2005
Tanggal 19 Januari 2006 — PT. PANEN BUAH EMAS ; PT. Mercuprima Sentosa Textile Factory ; PT. BRANITA SANDHINI, dkk.
11695 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlepas dari hal tersebut diatasdemi untuk mencapai kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yangtumang tindin maka seharusnya gugatan Perlawanan atas sita jaminantersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksaperkara pokoknya ;Bahwa seharusnya secara hukum apabila Pelawan menganggap dirinyasebagai pemilik serat kapas sejumlah 1.349.737,8 kg maka jalan yang palingtepat untuk ditempuh adalah menggabungkan diri kKedalam perkara perdatanomor : 383/Pdt.G/2003/PN.Jaksel yang
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10245289
  • PTUN No.02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret2014 jo.Putusan Kasasi No.225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014(selanjutnya disebut Rezim Putusan Kasasi 225)atas dasar penilaianbahwa IUP milik PARA PENGGUGAT tumpang tindin secarakeselurunhandengan PT. Aneka Tambang, Tbk;. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA sesungguhnya inginmematikan hakhak hukum IUP PARA PENGGUGAT.
    Apabila dibaca secara parsial, seolah Dirjen mempunyaikewenangan untuk mengevaluasi WIUP tidak tumpang tindin guna terbitnyaSertifikat CnC.Ketentuan ini harus dibaca secara sistematisdengan ketentuanalasan pencabutan IUP (Pasal 119 UU Minerba)dan sengketa IUP melaluipengadilan dan arbitrase dalam negeri (Pasal 154 UU Minerba) sebagai satusistem peraturan perundangundangan.
    Halhal yang menyangkutaspek kewilayahan termasuk isu mengenai tumpang tindin merupakan domainevaluasi penerbitan Pengumuman Penetapan IUP Clear and Clean. Olehkarena itulah pada pengumuman tersebut biasanya juga terdapat IUPIUPyang dicabut apabila terdapat tumpang tindih terkait wilayah penambangan;Namun demikian, dasar atau alasanalasan dalam Gugatan ParaPenggugat pada pokonya hanya menyangkut aspek kewilayahan, yaitumengenai isu adanya tumpang tindih izin.
    Artinya, Sudahtidak ada lagi tumpang tindin antara WIUP Para Penggugat dan WIUPTergugat II Intervensi karena apabila terdapat tumpang tindih, maka Tergugattidak akan menerbitkan nama Tergugat Il Intervensi dalam PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27.
    Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No.43/2015);Dalam hal ini, apabila Para Penggugat tidak menerima PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27, maka yang digugat seharusnya adalahPengumuman Penetapan Clear and Clean Ke27 karena dalam Pengumumantersebut menyatakan bahwa kritera kewilayahan Tergugat II Intervensi telahdipenuhi, termasuk tidak adanya tumpang tindin dengan WIUP lainnya;Hal ini juga didasarkan juga dengan terbitnya Putusan MA 225, yang padapokoknya menyatakan Keputusan 158 di Wilayah
Putus : 11-09-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PID/2017/PT KPG
Tanggal 11 September 2017 — - HENGKY MARLOANTO
9376
  • PANCA SAKTI bukan merupakan kategori badan usaha baiksebagai ITMB, Distributor, Subdistributor, Pengecer atau PenjualLangsung dalam perdagangan minuman beralkohol, sehingga tidaklahtepat ketika Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum rancu / saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, justru karena berdasarkanalasan UD.
    Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis hakimyang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntutumum tersebut rancu/saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa penuntut umum didalam menyusun suratdakwaannya tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan kaburadalah tepat dan benar oleh karena itu perlawanan pelawan/penuntut umum haruslah ditolak
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
11044
  • dari manapundan bukan pihak yang bertugas mengurus Pembebasan Tanah yangdilaksanakan oleh Angkasa Pura , hanya saja Daud tersebut lebihmengerti mengenai pembebasan tanah tersebut sehingga saksipercayakan untuk mengurus pembebasan tanah saksi kepada Daud;Bahwa luas tanah milik saksi yang diganti rugi oleh pihak AngkasaPura yaitu seluas + 4.000 *(empat ribu meter persegi) sesuai denganluas yang tertulis di Sporadik saksi;Bahwa sepengetahuan saksi pihak BPN pernah mengatakan bahwatanah saksi tumpang tindin
    dengan tanah Para Penggugat padahaltanah saksi tidak pernah tumpang tindin dengan tanah Para penggugatdan saksi tetap berpegang teguh bahwa tanah milik saksi tidak pernahtumpang tindih;Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak adatumpang tindih antara tanah saksi dengan tanah Para Penggugat dantanah Wawan;Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan dari Junaidi, Junaidi itu sendiriadalah anak dari Ermas Dahri yang pada saat itu merupakan KepalaPadang;Bahwa sepengetahuan saksi Ermas Dahri bukan
    tersebuthanya membaginya dengan Daud saja;Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dibagikan oleh Dauddengan siapa saja;Bahwa saksi tidak ada membagi uang hasil pembebasan tanah saksidengan Sarimin;Halaman 19, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bercerita bahwaPara Penggugat mendapat uang ganti rugi lebih sedikit dari saksi ataspembebasan tanah yang dilakukan oleh Angkasa Pura ;Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tidaktumpang tindin
    kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis pengukuran sama;Bahwa dalam fakta dilapangan tidak terjadi tumpang tindin
    Bahwa saksi mengetahuitanah milik Para Penggugat tidak pernah tumpang tindin dengan tanah milikSiapapun juga. Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada masalah tumpangtindih;Bahwa SKT tanah saksi tahun 1977 atas nama ERMAS DAHRI. Bahwasaksi tidak mengetahui lebih tua SKT Para Penggugat atau SKT tanah milik saksikarena kapan keluarnya SKT tanah milik Para Penggugat, saksi tidakmengetahui.
Register : 25-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 250/Pdt.P/2019/PN Bit
Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon:
STELA MASPAITELA
3113
  • dipahami sebagai suatubentuk kepastian jaminan agar sepasang suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara sah yaitu. menurut agama dankepercayaannya namun telah melampaui jangka waktu yang ditentukan atautidak dapat membuktikan Perkawinannya dengan Akta Perkawinan padahalPencatatan Perkawinan pada Catatan Sipil itu pernah dilakukan gunamelakukan Pencatatan Perkawinan mereka secara Negara agar tercapaiketertiban, menjamin hakhak mereka secara keperdataan bahkanmenghindari terjadinya tumpang tindin
Putus : 21-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 66/PDT/2013/PT.BJM.
Tanggal 21 Januari 2014 — TAUFIK BIN H.SANI, Dkk Melawan MAHDALENA, Dkk
2525
  • Bahwa benar dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Mei 2013 adaterpasang papan plang yang bertuliskan SHM 1916 milik Surya Gunawanjelas dan terang tumpang tindin dengan tanah yang diakui milikPembanding.
Putus : 18-08-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1911 K/Pdt/2020
Tanggal 18 Agustus 2020 — SALEH ALKATIRI VS HUSAIN KADIR DKK
15655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat seluas 17.600 m? sebagaimana dalam Sertifikat Hak MilikNomor 373/Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, KabupatenHalaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2020Sumbawa, atas nama Penggugat:4. Menyatakan demi hukum tidak sah jual beli antara Tergugat 1dengan Tergugat 2 terhadap tanah objek sengketa seluas 1.434 m?sehingga batal demi hukum;5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 yang telah memohonpenerbitan Sertifikat Hak Milik 3441/Kel.
Putus : 10-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 K/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — ROGAYA lawan SITI ROHAYA
7428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Tabrani Mahmud atas dasar AktaPengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Maret 2002;Bahwa oleh karena objek sengketa telah tumpang tindin dan objeksengketa merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat,guna menjadikan jelas dan terang perkara a quo, maka sumber asal dariperolehan tanah (penjual) harus ditarik sebagai pihak.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/Pid.B/2017/PN Tpg
Tanggal 18 Januari 2017 — Muhamad Ardhy Nurillah Als Nyot Bin Zainuddin (Terdakwa)
203
  • Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa MUHAMADARDHY NURILLAH Als NYOT Bin ZAINUDDIN mengikuti dengan cara yangsama ;Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwaMUHAMAD ARDHY NURILLAH Als NYOT Bin ZAINUDDIN dan saksi ANDRILESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil/mencuri barangbarangberupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel (baru), 1 (satu)buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1 (satu) buahkarung berwarna putih yang di tindin
    Kemudian saksi ANDRI LESMANA AlsANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang Kepala Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa mengikutidengan cara yang sama ;Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwa dansaksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil / mencuribarangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel(baru), 1 (Satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang di tindin
    Nomor 10/Pid.B/2017/PNTpgAls ANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang Kepala Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa mengikutidengan cara yang sama ;Bahwa benar pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwadan saksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil / mencuribarangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel(baru), 1 (Satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang di tindin
    saksi ANDRILESMANA Als ANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang KepalaSekolah untuk masuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwamengikuti dengan cara yang sama ;Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah,terdakwa dan saksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil /mencuri barangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masihdisegel (baru), 1 (satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam,dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang di tindin
Putus : 26-06-2013 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — 1. DRA. SURYANTI H GULTOM., 2. DRS. EDWARD P H GULTOM VS I. KAKANWIL BPN PROV. DKI JAKARTA., II. PT. TUNAS RIDEAN, TBK
11340 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hajjah Sukini sehinggaterjadi tumpang tindin hak (Over lapping) diatas tanah milik ParaPenggugat sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara PenelitianLapangan tanggal 30082001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat Kepalakantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 1.711.72/1122/31/PT/2000tanggal 19 Juli 2000 Perihal: Pembatan Sertifikat 206/Bintaro atas namaMariana Basaria Goeltom Harahap, Cs jo Surat Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 FebruariHalaman 4 dari 43 halaman
    Bahwa terjadinya tumpang tindin hak (Over Lapping) diatas tanah milikPara Penggugat disebabkan kesalahan dan kelalaian Tergugat sendirisehingga menurut hukum, Tergugat harus mempertanggungjawabkankelalaiannya tersebut bukan sebaliknya malah menerbitkan ObjekSengketa yang sangat merugikan Para Penggugat karena jelaskepemilikan Para Penggugat atas hak milik No. 206/Bintaro sah menuruthukum;17.
    Putusan Nomor 232 K/TUN/2013VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro seluas 5.460M2 dari luas 6.820 M2 atas nama Ny. Mariana Basaria GoeltomHarahap dkk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1243/Bintaroseluas 3.140 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284/Bintaroluas 2100 M2 atas nama PT. Tunas Ridean, Tbk (Terbanding Il)terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan.
    Nomor SK:258/HM/BPN. 31/BTL/2011 tanggal 29 November 2011 TentangPembatalan Sertifikat Hak Milik No. 206/Bintaro atas nama NyonyaMariana Basaria Goeltom Harahap, Soerjanti Hasna Goeltom, EduardPartogi Hasudungan dan Irene Sondang Tiurmasari, atas tanah yangterletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan (Vide Bukti T1);Yang didasarkan pada:Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 06/Spb/DV/VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro
Putus : 06-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690 K/Pdt/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — M. RAMLIANSYAH DAN JUNUDI, sebagai reprentasi dari Kelompok Tani Kutai Mandiri, VS KOPERASI SAWITAN SURYA, DK
6943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Penggugat mengadakan pertemuanlanjutan dengan pihak PT Tepian Ngadengan yang disaksikan oleh pihakpemerintah dan unsur terkait lainnya yang menghasilkan berita acarakesepakatan penyelesaian permasalahan lahan antara kelompok Tani KutaiMandiri dengan PT Tepian Ngadengan dalam arti lahan lokasi KelompokTani Kutai Mandiri yang izinnya telah tumpang tindin dengan PT TepianNgadengan direlokasi sehingga tidak tumpang tindih lagi dengan lahanperusahaan tersebut;8.
Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3344 K/Pdt/2018
Tanggal 19 Desember 2018 — 1. JOHNNY JAN MOGONTA, dkk. VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA), dkk.
8533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perbuatan Tergugat Il Badan Pertanahan Kota Manado,yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat merubahbatasbatas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1922/Tikala Baru atasnama Tergugat II Budiono sehingga telah tumpang tindin dengan tanahmilik dari Para Penggugat yang telah dikuasai berdasarkan surat ukurtanah garapan dan tanah hak milik yang telah disertifikatkan dengannomor Hak Milik Nomor 463/Taas milik dari Penggugat Johnny JanMogonta adalah perbuatan melawan hukum;8.
Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/TUN/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — I. 1. STELLA MOKOGINTA, dkk., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU VS 1. Dr. SIENTJE MOKOGINTA, dkk.
6546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999, maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin
Register : 08-05-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2457 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 September 2020 — PT. ASIA PENTA GARMENT vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
17765 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2457/B/PK/Pjk/2020(AAUPB); (c) bahwa judex factie telah keliru dalam hukum acara yangditetapbkan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak tidak diaturpemeriksaan atas pengajuan surat keberatan dari Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga akanmenimbulkan tumpang tindin kKewenangan sekaligus berdampakduplikasi kKewenangan dalam memeriksa dan mengadili objectum in litis;karena wewenang judex factie mengadili atas Keputusan Keberatanyang diterbitkan Termohon Peninjauan