Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.
Tanggal 25 Mei 2016 — -
97 — 43
  • Sekretariat KPU DI Yogyakarta yang dipimpin oleh seorangsekretaris, membawahi tiga orang kepala bagian, danmasingmasing kepala bagian membawahi kepala subbagian, serta kepala sub bagian membawahi staf;Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan KPU DlYogyakarta,dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah penyusunandaftar pemilih, verifikasi partai peserta pemilihan umum, verifikasicalon legislatif dari masingmasing partai politik, membantu KPURI dalam memverifikasi calon DPD, sosialisasi pelaksanaanpemilihan
    pemeriksaan terhadap saksi, dituangkandalam BAP penyidikan dan saksi telah menanda tangani beritaacara;Bahwa sebelum menandatangani berita acara, saksi telahmembaca terlebin dahulu dan keterangan saksi yang tertuangdalam berita acara, sesuai dengan keterangan yang saksiberikan;Bahwa jabatan saksi pada KPU DlYogyakarta, sebagai KepalaBagian Keuangan;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan diKPU DlYogyakarta, sejak Bulan April Tahun 2013;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 25-04-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PA MARTAPURA Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Mtp
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 15
  • selama ini menjaga danPutusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Mtp 13memelihara anakanak dan rumah tangga, sehingga wajar jikaTermohon menuntut hakhaknya sebagai isteri dan juga hakhak anakkepada Pemohon, tetapi yang sangat disesalkan Pemohon telahberbohong lagi untuk sekian kalinya dengan menyatakan tidak sanggupmemberikan kewajibannya kepada Termohon dengan dalil tidakmampu padahal gaji Pemohon sangat mampu untuk melakukan hal ituoleh karena Pemohon sebagai Pengelola Pengadaan Barang/JasaPertama pada Subbagian
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Dpk
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. Megapolitan Development Melawan Tn. Zaenal Dkk
188 — 317
  • Bahwa Akta Jual Beli Nomor 09/2007, dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku PejabatPembuat Akta Tanah Kota Depok, berdasarkan datadata formil tersebut, sehinggadengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugatselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;Bahwa berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti hukum yang telah diuraikan dalam subbagian eksepsi dan sub bagian pokok perkara, terbukti tidak ada kesalahan atau perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-07-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 362/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
YOHAN SUTANDAR
Tergugat:
1.MINA LIANA
2.Dr. NATALIA WIDIASIH, Sp.K.J
3.Dr. AZAHARI C. NURDIN, Sp.K.J
4.Dr. DIAN PITAWATI, Sp.K.J
181 — 144
  • Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dan cenderung mengadaada dalil Penggugat pada huruf C subbagian huruf a halaman 8Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan adanya inkonsistensidalam fakta yang terdapat pada VeRP a quo, karena depresi ringandan depresi menetap merupakan dua variabel yang berbeda. Depresiringan dapat terjadi menetap, seperti yang dijelaskan dalam VeRP aquo bahwa Tergugat mengalami depresi ringan menetap.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
112 — 63
  • Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesar Rp 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTrenggalek Nomor 3 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan hal inidijabarakan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek TahunAnggaran 2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada subbagian
    pembelian KBPR Prima ;Bahwa, Verifikasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian PerbendaharaanUmum untuk mencocokan antara persyaratan yang harus dipenuhidengan lampiran yang diajukan dalam SPP, termasuk tentang keabsahandan kevalidan data/dokumen pendukungnya dan termasuk juga waktu dankronologis suatu kegiatan ;Bahwa saksi tidak mengecek dan memeriksa tentang lampiran dokumententang perjanjian jual beli dan persetujuan Bupati Trenggalek untukpembelian KBPR Prima karena telah dilakukan verifikasi oleh Kepala SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — Drs. UMAR RUKHYAT
168 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umar Rukhyat dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut :a) Melaksanakan tugas evaluasi dan laporan pengelolaanadministrasi urusan tata usaha, surat menyurat, penggandaan,kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan danpenghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana SuratKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065 tahun2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat padaBadan
    Umar Rukhyat dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut :a) Melaksanakan tugas evaluasi dan laporan pengelolaanadministrasi urusan tata usaha, surat menyurat, penggandaan,kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan danpenghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana SuratKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat danDirektorat pada Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Tis’an Sobichah, Pct Kelapa Biro Hukum Korporat PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, II. PT. KELSRI, yang diwakili oleh Ir. Togar Suratman Tambunan, MBA., Presiden Direktur PT. KELSRI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ir. Tadjudin Noer Said, Ketua KPPU
242 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Pemohon Keberatan atas target penyelesaianpekerjaan pengelasan KSO NindyaMultiEnerkon didasarkanpada perhitungan teknis yang dapat dipertanggung jawabkandan tidak melanggar peraturan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemohon Keberatan ataupun prinsip persainganusaha yang sehat; 6.1.6.2.6.3.Bahwa dalam subbagian ini Pemohon Keberatan kembalimengemukakan alasan dan latar belakang evaluasi perhitunganteknis yang dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan terhadapKSO NindyaMultiEnerkon sebagaimana
    Bahwa dalam subbagian ini Pemohon Kasasi akan mengemukakanalasan dan latar belakang evaluasi perhitungan teknis yangdilaksanakan oleh Pemohon Kasasi terhadap KSO NindyaMultiEnerkon sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasikepada Termohon Kasasi dalam Tanggapan atas LHPL pada saatpemeriksaan perkara a quodilingkungan Termohon Kasasi;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — UUS RUSLAN, SE. M.Si.
572 — 294
  • dantelekomunikasi.c Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan sekretariatdaerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dantelekomunikasi, dand Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata usahapimpinan dan keuangan sekretariat daerah serta sandi dantelekomunikasi.(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian KeuanganSekretariat Daerah, Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian
    kepegawaiansekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi.Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangansekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerahserta sandi dan telekomunikasi, danPembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tatausaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerah serta sandidan telekomunikasi.Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usahamembawahkan : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, SubBagian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 45/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
DEWI ROSARIA INDAH PERWIRANTIKA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
2.CAMAT TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
3.BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
WIWIK RIYANTI
150 — 1915
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Sidoarjo ;3. MACHWAL ANAM, SH. Jabatan Staf pada BagianHukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;Halaman2dari104, Put. Perkara No. : 45/G/2019/PTUN.SBY4. WAHYU EKO PRASETYO, SH. Jabatan Staf padaBagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI. Diwakili oleh SAMSUAR ADI
Tergugat:
POKJA PPB/JPP SATKER KUPP KELAS III SANGKULIRANG PADA BLP DAN PENGELOLAAN BMN SEKJEN KEMENHUB
177 — 290
  • ., Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum, KementerianPerhubungan5. ANDRI SULISTYAWAN, S.SIT., Kepala Sub BagianLayanan Pengadaan Transportasi Laut, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan;6. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7. NIKO ARIEF SETYAWAN, S.H., Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;8.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 391/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WILIS RORO RANASTI
220 — 147
  • Apabila ada kekuranganpersyaratan dapat menghubungi pemohon atau kuasanya tetapi kamiataupun Subbagian Tata Usaha sebagai coordinator Loket/penanggungjawab loket sering melaksanakan briefing kepada petugas loket danHalaman 25 dari 73 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Btmmanajer loket bahwa berkas yang diterima diloket harus lengkap danmemenuhi ketentuan berlaku; Bahwa apabila ada pihakpihak yang dirugikan terkait pencatatan royadapat melapor melalui manajer loket, atau Seksi Sengketa Perkara atauSeksi
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2011 — Putus : 21-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 38/Pid.B/2011/PN-Jpr
Tanggal 21 September 2011 — BUCE DANIEL BATKORUMBAWA, SH
97 — 53
  • Kepala Bagian Keuangan pada SetdaKabupaten Jayapura hubungan kerja antara saksi dengan terdakwa adalahterdakwa selaku Sekwan saat itu. mengurus dan mengatur sertabertanggungjawab atas Anggaran Dewan khususnya dalam pencairan danaserta melaporkan keuangan Sekretariat Dewan secara berkala kepada BupatiKepala Daerah;Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan untukSekretariat Dewan ditandatangani oleh terdakwa, dengan mekanismenyayaitu pengajuan SPP oleh Bendahara ke Bagian Keuangan melalui SubBagian
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
192 — 171
  • II yang disediakan untuk itu;2. memeriksa apakah keteranganketerangan yang dimaksudkandalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkapmempersilahkan pemohon untuk melengkapinya;b. memanggil pemohon untuk:1. melengkapi keterangan yang belum lengkap;2. membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi SubDirektorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untukmenyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkanperinciannya menurut Contoh III;Lembaran asli Contoh IIl yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Maret 2014 — Pidana Korupsi - dr. HAKIM MAULANA SIREGAR
104 — 25
  • ChairmountedUnit,merekADec,type A200TOTAL 2.958.772.9711 Bahwa RAB yang dibuat oleh Ery Sadewo setelah ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Martiana Dolok Saribu dan terdakwa dr. Hakim Maulana Siregar, laludiserahkan kepada Mesrawati Naibaho selaku Koordinator Perencana. Selanjutnya beberapahari kemudian setelah RAB tersebut diserahkan ke Koordinator Perencanaan MesrawatiNaibaho, Terdakwa dr.
    USA6.600.00013.200.000 DentalChairmountedUnit,merekADec,type A200491.297.2971.473.891.891 TOTAL 2.958.772.9711 e Bahwa RAB yang dibuat oleh Ery Sadewo setelah ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Martiana Dolok Saribu dan terdakwa dr. Hakim Maulana Siregar, laludiserahkan kepada Mesrawati Naibaho selaku Koordinator Perencana. Selanjutnya beberapahari kemudian setelah RAB tersebut diserahkan ke Koordinator Perencanaan MesrawatiNaibaho, Terdakwa dr.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 28-12-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
1.DR.IR. ARIEF RAHMAD MAULANA,M.Si
2.Dr.Ir.BAMBANG JOKO PRIATMADI,MP
3.IR.H.ASRUL ARIFIN,MT.
4.NURCHAERANI
5.SITI AISYAH
6.ACHMAD DJUNAEDI,SE
7.IR.H.MUHAMMAD SYARBINI,MP
8.HANNY MARIA CAESARINA
9.AKHMAD RIZALLI SAIDY
10.DRS.H. MARKANI FATHOMY ARIEF.
Tergugat:
10.FADJAR PANJAITAN
11.ROOSLELLI S.AP
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
196 — 95
  • Alwi, Genterman, dan Abdul Aziz untuk penyelesaian masalah tanah yangdiperjualbelikan kepada Tergugat beserta penyelesaian pembayarannya, halmana bertentangan pula dengan bukti T2 yang sudah dikeluarkan pada tanggal3 September 1996 dan ditandatangani Camat pada tanggal 6 September 1996;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 4Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan subbagian Rumusan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 07-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 626/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : FUAD RAZAK
Terbanding/Penggugat : YAYASAN DARUT TAQWA SENGONAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : ELYAH UMAR BAWAZIER
Turut Terbanding/Tergugat III : FAHMI RAZAK
Turut Terbanding/Tergugat IV : FARID RAZAK
Turut Terbanding/Tergugat V : FARUQ
Turut Terbanding/Tergugat VI : FADIL
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementrian Dalam Negeri c.q Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Timur c.q Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : R. ISAKANDAR, SH, M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat IX : SLAMET WAHYONO
Turut Terbanding/Tergugat X : DWIJONO RAHARDJO
107 — 67
  • SLAMET WAHYONO, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, WargaNegara: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Diponegoro Nomor 64Kebonsari Panggungrejo Kota Pasuruan, Pekerjaan: Kepala SubBagian HTPT Badan Pertanahan Kota Pasuruan, selanjutnyaHalaman 3 dari 92 Perkara Nomor 626/PDT/2021/PT SBYdisebut sebagai TURUT TERBANDING VIII semulaTERGUGATIX;9.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2010 — Putus : 11-10-2010 — Upload : 12-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 338/PID.B/2010/PN.SKY
Tanggal 11 Oktober 2010 — HAMZAH LUBIS, SIP bin M. HARUN A RONI
209 — 10
  • DesaSekretariat Daerah Pemkab Banyuasin;Bahwa Bagian Tata Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desabertugas mengelola bantuan keuangan untuk kecamatan, lurah,tunjangan Pegawai Pencatat Nikah dan bantuan sosial untuk LSM;Bahwa bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun,dan merupakan kegiatan dari sub bagian Pemerintahan Desa, yangjumlah anggarannya juga direncanakan dan disusun oleh Bagian TataPemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa;Bahwa pada awal tahun 2007, karena merupakan tugas saksi di subbagian
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2010 — Putus : 07-02-2011 — Upload : 12-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 630/PID.B/2010/PN.SKY
Tanggal 7 Februari 2011 — M. ROBANI SYAHRIN B. Sc, S. IP, bin SYAHRIN
91 — 12
  • Daerah Pemkab Banyuasin;e Bahwa Bagian Tata Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desabertugas mengelola bantuan keuangan untuk kecamatan, lurah,tunjangan Pegawai Pencatat Nikah dan bantuan sosial untuk LSM;e Bahwa bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun,dan merupakan kegiatan dari sub bagian Pemerintahan Desa, yangjumlah anggarannya juga direncanakan dan disusun oleh Bagian TataPemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa;e Bahwa pada awal tahun 2007, karena merupakan tugas saksi di subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2021
Tanggal 28 Januari 2021 — DR. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA;
461 — 491 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P/PAP/2021a)Saya Nugraha Purwasetyo selaku Kepala SubBagian Kajian dan Evaluasi produk hukum daerahdan dipercaya menjadi Pit.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 496/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Alam Dunia Engineering And Construction Diwakili Oleh : Anwar Firmansyah,SH.
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
177 — 156
  • Bersama ini kami akan jelaskan lebih lanjutpada subbagian selanjutnya bahwa PerjanjianPerjanjian dibuat danditandatangani dengan itikad baik, untuk sebab yang sepenuhnya sahdan diperbolehkan hukum, serta tidak mengandung satu hal pun yangdiragukan keabsahannya.Oleh karenanya, kami dengan ini secara tegas menolak dalil Penggugatyang menyatakan bahwa PerjanjianPerjanjian tidak memenuhi syarat sahperjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama terkaitpersyaratan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana