BANK MANDIRI (Persero), Tbk. dan PARA KREDITOR PREFEREN, P.SIMANJUNTAK, dkk., sah;

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 01/PKPU/2013/PN. Niaga Sby. demi hukum berakhir;

4. Memerintahkan Para Debitor, Kreditor Separatis dan Para Kreditor Preferen untuk mentaati Perdamaian tersebut di atas;

5.

Menghukum Para Pemohon PKPU/ Para Kreditor Preferen untuk membayar biaya permohonan PKPU, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp 5.186.000,00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi adalah Kreditur Preferen dari PT. SejahteraIndustrial & Trading Co Ltd (dalam pailit) dengan tagihan sebesarRp.16.033.931.202, (enam belas milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratustiga puluh satu ribu dua ratus dua rupiah) sebagaimana Daftar Piutang YangDiakui PT. Sejahtera Industrial & Trading Co. Ltd. (dalam pailit) yang telahdisahkan oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Verifikasi Kreditur PT.Sejahtera Industrial & Trading Co. Ltd.

No. 737 K/Pdt.Sus/2008Pemohon Kasasi selaku Kreditur Preferen (Kreditur yang diistimewakan)mendapatkan pembagian sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan milyarrupiah) sedangkan KPKNL Bogor sebagai Kreditur Separatis yangperingkatnya di bawah Pemohon Kasasi selaku Kreditur Preferen (yangdiistimewakan) mendapatkan pembagian sebesar Rp.11.086.288.964.,(sebelas milyar delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapanribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) ;.

(dalam pailit) tertanggal 18 Juli 2008 tersebut, karena justruPemohon Kasasi selaku Kreditur Preferen (kreditur yang diistimewakan)yang tidak mendapatkan hasil pembagian secara maksimal sesuai denganjumlah tagihan yang diakui dan disahkan oleh Hakim Pengawassebagaimana Daftar Piutang Yang Diakui PT. Sejahtera Industrial & TradingCo. Ltd. (dalam pailit) tertanggal 14 April 2008, sebesar Rp.16.033.931 .202.

No. 737 K/Pdt.Sus/200810.11.didahulukan dalam mendapatkan pembagian dari hasil penjualan/lelangasset PT Sejahtera Industrial & Trading Co Ltd (dalam pailit) karena selakuKreditur Preferen (Kreditur yang diistimewakan) kedudukannya lebih tinggidibandingkan dengan Kreditur lainnya ;Bahwa untuk memenuhi tagihan piutang sebesar Rp.16.033.931.202.

Lagi pula piutang separatis peringkatnya lebih tinggi daripiutang preferen, kecuali undangundang menentukan sebaliknya (Pasal 1134BW) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi puladari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara inibertentangan dengan hukum dan/atau undangundang maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ex Karyawan/Buruh PT. SejateraIndustrial & Trading Co.

Pelawan selaku kreditor Preferen melakukan perlawananterhadap laporan Terlawan,maka Pelawanlah yang menguru adminsitrasi perlawanan ini sehingga Terlawantidak perlu mencadangkan biaya guna pengurusan biaya cadangan perkara;Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlahbiaya kepailitan yang dicadangkan sangat mengadaada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu.

Jikabagian para buruh atau pekerja belum tercukupi, maka Pelawan selayaknya tidak menerima bagian daripembagian aquo5 Bahwa selain kreditor para buruh atau pekerja, dalam kepailitan PT WiraMustika Indah (dalam Pailit) juga terdapat kreditor prefeeren lain, yakni Kantor Pajak KPP MadyaBekasi, Kantor Wilayah Jakarta KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta yang kedudukannya jugasebagai kreditor preferen, sehingga Pelawan harus menyadari bahwa kedudukan Pelawan sebagaikreditur preferen adalah sama dengan kedudukan

apabila dicermati dalam Daftar Pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas, maka dari seluruhkreditor preferen, yang mendapat nilai pembayaran paling besar dari seluruh kreditor preferen adalah Pelawan, yaknisebesar Rp.3.040.000.000, (tiga miliar empat puluh juta rupiah).

Atas petuntuk dan persetujuan Hakim Pengawas,maka Terlawan membuat daftar pembagian yang memuat komposisi yang dianggap memenuhi rasa keadilanbagi semua kreditor;4 Bahwa selain kewajiban kepada Pelawan selaku kreditor preferen.

Oleh karena ituadalah patut secara hukum, maka bagian pembayaran kepada kreditor tersebutHal 48 dari 50 hal Put Renvoi Prosedur Noiiiur .3 1/PDT.SUS/2014/1N.Niaga.Jkt.Pstdiberikan kepada para kreditor preferen yang masih belum terpenuhi seluruh tagihannya:Menimbang, bahwa agar masingmasing kreditor preferen dalam perkara aquo yang belum terpenuhipiutangnya, yakni para Karyawan PT Wira Mustika Indah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Auditmendapat pembagian yang adil, maka terhadap

Airfast Indonesia

Konkuren

5

Unity Group Ltd (Canada)

Konkuren

6

Marline Rayana Batubara

Preferen

7

Nurina Budi Mustikowati

Preferen

8

Yossy Yusra

Preferen

1. Menghukum Termohon PKPU selaku Debitor dan seluruh Kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.

Memerintahkan Termohon Renvoi untuk mengubah nilai tagihan / piutang atas Kreditor PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT Niman Internusa (Dalam Pailit) untuk dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap sebagai berikut:KREDITOR PREFEREN KREDITOR SEPARATISKREDITOR KONKUREN3. Menolak Permohonan Pemoon Renvoi Prosedur untuk selain dan selebihnya;4. Menghukum Termohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;

Bank Central Asia (BCA) Cabanglakassar adalah Krediur Separatisdengan jumlahtagiha 2.2. kassar, Jalawf Jenderal Ahmad Yanisaratis dengan jumlah tagihanriliar delapan ratus empat puluhadalah Kreditur Preferen dengan tagihan sejumlahratus ribu rupiah);2.5. Prof. Dr. Beddu Ammang, M.A., adalah Kreditur Konkuren dengantagihan sejumlah Rp1.666.450.000,00 (satu miliar enam ratus enampuluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);2.6.

Mks, yang Qdimohonkan Kasasi tersebut, maka Kreditur Preferen/Pemohon Penjjfauan Kembali berkeberatan atas putusan tersebut dengan menbeberapa alasan sebagai berikut:1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 17 Juni 2013,K/Padt.SusPailit/2013, yang menguatkan PutusgMakassar, tanggal 13 Desember 2012, NoProsedur/2012/PN.

Rp22.539.576.720,00 (dua puluh dua miliarBahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Kreditur Preferen / PemohonPailit) tersebut mengajukan piutang secara tertulis dan dilengkapidengan buktibukti tertulis yang sah menurut hukum berdasarkanPasal 115, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehinggabuktibukti tersebut adalah merupakan bukti yang sah dan patutuntuk dipertimbangkan dengan benar (Bukti PK2); Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Kreditur Preferen

Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, maka tidak ada alasanMajelis Hakim Pemutus dan kemudian dikuatkan oleh MahkamahAgung RI., untuk mengubah dendanya menjadi Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu) untuk setiap harinya; Bahwa berpedoman dari aturan hukum yang mengikat oleh TermohonPeninjauan Kembali, Debitor Pailit (Herry) dengan PemohonPeninjauan Kembali, Kreditur Preferen (Wempy Dahong), dalamperjanjian Akta Nomor 45, tanggal 13 Agustus 2008 (Bukti PK2),maka tidak

,sehingga yang harus dibayarkan oleh Debitor Pailit (Herry), kepadaKreditur Preferen / Pemohon Pailit (Wempy Dahong) adalahRp22.539.576.720.00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh Qsembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus du rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MajPemutus dalam putusannya halaman 44 (vide PutusanNiaga);(Wempy Dahong);Majelis Hakim Agung RI.

Bersifat Preferen: Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416, Preferen 2 sejumlah Rp. 18. 930.000,b. Bersifat Konkuren sejumlah Rp. 3.247.196.423,. Bahwa Pasal 22 UndangUndang Nomor: 19 Tahun 1997 TentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor: 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakanbahwa:(1).

Balihides Indonesia (dalam Pailit), yang pada intinyamenyatakan bahwa tagihan KPP PMA Empat adalah:a Bersifat Preferen: Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416, (dua milyar empat ratusdua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus enam belas rupiah); Preferen 2 sejumlah Rp. 18.930.000, (delapan belas jutasembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);c.

di Jalan TebetBarat IX Nomor 7B, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan renvooi prosedurdi depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa tertanggal 15 Maret 2016, klien kami telah mengajukan Data KlaimTagihan selaku Kreditor Preferen

Bahwa benar SBIKGSBI yang diwakili oleh LBH Jakarta telah mengajukantagihan selaku Kreditor Preferen tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana buktitanda terima dokumen tagihan (bukti T1), akan tetapi berdasarkanPenetapan Nomor 01HP.DRPPAILIT49/PdtSusPKPU/2015/PN NiagaJkt.Pst, tanggal 15 Januari 2016 serta pengumuman di 2 surat kabarRepublika dan Rakyat Merdeka tanggal 18 Januari 2016 (bukti T2a, T2b,T2c) , batas akhir pengajuan tagihan kreditur PT Wirajaya Packindo (DalamPailit) adalah tanggal 2 Februari

Menolak renvoi/bantahan atas daftar piutang tetap preferen yang diajukanoleh SBIKGSBI melalui LBH Jakarta seluruhnya;2. Menyatakan Daftar Piutang Tetap Kreditur Preferen tanggal 13 Februari2017 sah dan mengikat;3. Menghukum SBIKGSBI untuk membayar segala biaya perkara;Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :1.

Menyatakan sah dan mengikat Daftar Piutang Tetap Preferen tanggal 13Februari 2017;3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yangHalaman 5 dari 10 hal. Put.

Nomor 886 K/Pdt.SusPailit/2017permohonan Renvoi/bantahan terhadap daftar piutang tetap preferen tanggal12 Maret 2017 dan 9 (sembilan) orangkaryawan SBIK GSBI PT WirajayaPackindo tidak mempunyai wewenang/kuasa untuk mewakili 183 orangkaryawan PT Wirajaya Packindo yang tergabung dalarp SBIK GSBI";2.

(Bukti P8);11.Bahwa di dalam Pengumuman Daftar Pembagian Kreditor CV Joyo Mulyo,Budi Sudjatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) tersebut,terdapat jangka waktu mengajukan keberatan yaitu 7 (tujuh) hari sejakdiumumkan;12.Bahwa terhadap Daftar Pembagian Kreditor CV Joyo Mulyo, BudiSudjatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit), dengan ini kamiselaku Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Fiduciamengajukan keberatan terhadap pembagian Kreditor Preferen yaitu

MantanKaryawan CV Joyo Mulyo yang mendapatkan pembagian sebesarRp4.699.559.835,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan ribulima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau100% dari tagihan;13.Bahwa kami juga mempertanyakan tagihan Kreditor Preferen yaitu mantanKaryawan CV Joyo Mulyo (Dalam Pailit) sebesar Rp4.699.559.835,00(empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluhsembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang dicatat

dandimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap Diakui oleh Kurator terdahuluyaitu saudara Tommi Siregar, S.H., LL.M.;14.Bahwa sebagaimana daftar Kreditur Preferen CV Joyo Mulyo, BudiSudjatmiko Susilo, Dan Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) tanggal 14Maret 201 yang dibuat oleh Kurator terdahulu Sdr.

,LL.M., terhadap jumlah tagihan mantan Karyawan CV Joyo Mulyo tersebuttidak berdasarkan ketentuan hukum yang jelas karena tagihan mantankaryawan CV Joyo Mulyo tersebut tidak memuat perincian tentang jumlahhutang gaji/upah yang digolongkan sebagai kreditur Preferen dan jumlahhutang hakhak pekerja/oburuh lainnya yang digolongkan sebagai kredituryang drajatnya dibawah kreditur separatis;15.Bahwa berdasarkan Undang Undng Nomor 37 tentang Kepailitan DanPKPU Pasal 39 ayat (2) menyebutkan:Sejak tanggal

enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapanratus tiga puluh lima rupiah) 100% tagihan dan juga mempertanyakantagihan kreditur preferen yaitu mantan karyawan CV Joyo Mulyo (dalampailit) sebesar Rp4.669.559.835,00 (empat miliar enam ratus enam puluhsembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluhlima rupiah) yang di catatan dan dimasukkan ke dalam Daftar Piutang TetapDiakui oleh Kurator terdahulu;Alinea 5, yang berbunyiMenimbang, bahwa berdasarkan

oleh Kurator (Bukti P20) (Berita AcaraRapat Verifikasi lanjutan Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) danDaftar Kreditur Sementara Hutang Preferen (diakui) tanggal 12 Mei 2005Kurator menetapkan PLN sebagai Kreditur Preferen Polysindo Eka PerkasaTbk (Dalam Pailit) (P21);c Berdasarkan Perjanjian, Penggugat telah bekerjasama dengan KejaksaanAgung selaku Jaksa Pengacara Negara sampai tingkat kasasi dalammenangani perkara gugatan dari beberapa Kreditur Konkuren yang keberatandengan ditetapkannya PLN

sebagai Kreditur Preferen (Bukti P20) (BuktiP21);d Sebagaimana telah diutarakan pada butir 12 di atas, bahwa pada tanggal 20Juni 2005 ditandatangani "BA Pembayaran Angsuran" yang isinya berupapersetujuan mengenai penyelesaian pembayaran Tunggakan ListrikPolysindo secara angsuran sebesar Rp3,5 milyar tiap bulan (Vide BuktiP10).

Pemohon PK baru akan membayarsucces fee, apabila Termohon PK berhasil mengusahakan kedudukan Pemohon PKsebagai kreditor Preferen dan dapat menagih seluruh tunggakan rekening listriksebesarRp65.193.377.664,00 berdasarkan BA Kesepakatan Pembayaran No.290.BA/530/DJTY/2005. Namun faktanya Termohon PK tidak dapatmelaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

berhasilnya PLN sebagai kreditur Preferen adalah akibat kelalaian yangdilakukan oleh Termohon PK sendiri yaitu berupa kelalaian tidak melakukan atautidak mengajukan permohon kepada Kurator agar Pemohon PK ditetapkansebagai Kreditur Preferen, Permohonan agar PLN dijadikan sebagai KrediturPreferen diserahkan oleh Termohon PK kepada Jaksa Pengacara Negara,padahal secara hukum Jaksa Pengacara Negara tidak berwenang menanganiperkara kepailitan di Pengadilan Niaga;Bahwa dengan tidak berhasil Termohon

PK mengusahakan kedudukan PLN(Pemohon PK) menjadi Kreditur Preferen dimana kegagalan itu terjadi karenakelalaian dari Termohon PK, maka tidak ada dasar hukum Termohon PK untukmendapatkan uang success fee atas pembayaran tunggakan rekening listrik PTPolysindo Eka Perkasa Tbk, karena uang success fee hanya dibayarkan olehPemohon PK kepada Termohon PK apabila Termohon PK berhasil mengusahakankedudukan Pemohon PK sebagai Kreditur Preferen atau Termohon PK berhasilmenagih pembayaran tunggakan rekening

Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailit ataumembatalkan incracht kepailitan (kreditur preferen/Negara dan karyawan,kreditur separatis/yang pegang jaminan seperti Bank dan leasing, krediturkonkuren/yang tidak pegang jaminan, vendor, suplplier, sewa menyewa).Kemudian hasil dari pertemuan tersebut saksi Permata N Daulay (berkasterpisah) sebagai curator meminta sukses fee untuk biaya kepailitan danimbalan jasa curator serta perdamaian terhadap kreditur preferen, krediturseparatis, dan kreditur

Hengky Soenyoto.Bahwa pada sidang kreditur pertama yaitu kreditur preferen dankreditur Separatis menolak dimasukkan ke proposal perdamaian lalu saksikorban Hiendra Soetojo kecewa dan complain kepada saksi Permata NDaulay (berkas terpisah) sebagai curator dikarenakan tidak sesuai denganperjanjian, kemudian saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagaicurator menjanjikan akan mengupayakan di sidangsidang berikutnya tetap!

Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailit ataumembatalkan incracht kepailitan (kreditur preferen/Negara dan karyawan,kreditur Separatis/yang pegang jaminan seperti Bank dan leasing, krediturkonkuren/yang tidak pegang jaminan, vendor, suplplier, sewa menyewa).Kemudian hasil dari pertemuan tersebut saksi Permata N Daulay (berkasterpisah) sebagai curator meminta sukses fee untuk biaya kepailitan danimbalan jasa curator serta perdamaian terhadap kreditur preferen, krediturseparatis, dan kreditur

Kemudian pada sidang keempat saksikorban Hiendra Soetojo terpaksa mengeluarkan kreditur preferen dankreditur Separatis di dalam proposal perdamaian dan disetujui diputus olehmajelis hakim termasuk kesepakatan biaya kepailitan dan imbalan jasacurator sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan putusanperdamaian No. 13/Pdt.SusPailit/2017/PN.

Tagihan diistimewakan (preferen) biayabiaya pembaharuan hakmenjadi SHGB Nomor 8092/Kebon Jeruk seluas 7.465, sebesarRp8.444.941.270,00 (delapan miliar tiga ratus lima juta lima ratusempat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);5.

Biayabiaya diistimewakan (preferen) pembaharuan hak menjadiSHGB Nomor 8092/Kebon Jeruk seluas 7.465 m?, sebesarRp8.305.504.850,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh empatjuta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);6.

SusPailit/2019Jakarta Pusat sebesar Rp64.744.941.270,00 dengan rincian:a.Tagihan jumlah piutang berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutangsebesar Rp56.300.000.000,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus jutarupiah);Tagihan diistimewakan (preferen) biayabiaya pembaharuan hakmenjadi SHGB Nomor 8092/Kebon Jeruk seluas 7.465, sebesarRp8.444.941.270,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh empatjuta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluhrupiah);.

., tanggal 28 Juli 2010 juncto PutusanKasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober 2010 junctoPutusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni 2011 diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesarRp64.744.941.270,00 dengan rincian:a.Jumlah piutang berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang sebesarRp56.300.000.000,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah);Biayabiaya diistimewakan (preferen) pembaharuan hak menjadiSHGB Nomor 8092/Kebon Jeruk seluas 7.465 m2, sebesarRp8.444.941.270,00

PENGGUGAT telah melakukan upayaupaya dan negosiasinegosiasidengan berbagai pihak yang terkait baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan Jaksa Pengacara Negara sehingga diperoleh hasil antaralain PLN ditetapkan sebagai Kreditur Preferen oleh Kurator (Bukti P20)(Berita Acara Rapat Verifikasi lanjutan Polysindo Eka Perkasa Tbk(Dalam Pailit) dan Daftar Kreditur Sementara Hutang Preferen (diakui)tanggal 12 Mei 2005 Kurator menetapkan PLN sebagai Kreditur PreferenPolysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit

Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Telah Gagal MemperjuangkanStatus Kreditur Preferen Bagi Pemohon Kasasi VTerbanding I) SemulaTergugat Sesuai Yang Diperjanjikan : Bahwa pada saat rapat Verifikasi proses kepailitan PT.

Polysindo EkaPerkasa Tbk. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei2005 antara lain diputuskan status Pemohon Kasasi I/TerbandingVTergugat sebagai Kreditur Preferen ; Bahwa terhadap status Pemohon Kasasi I/Terbanding VTergugat sebagai Kreditur Preferen tersebut, ternyata terdapat keberatan dariKreditur lain yaitu ADRC (Cayman Ltd) dan PT. Bina Prima Perdana ; Bahwa keberatan ADRC dan PT.

Polysindo Eka Perkasa Tbk tanggal12 Mei 2005, surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat , terbuktibahwa Tergugat I/Tergugat Il telah dinyatakan sebagai kreditur preferen,meskipun kemudian ada krediturkreditur yang keberatan yang kemudianHal. 33 dari 42 hal. Put.

No. 915 K/PDT/201 12005 antara lain diputuskan status Pemohon Kasasi I/TerbandingVTergugat sebagai Kreditur Preferen ; Bahwa terhadap status Pemohon Kasasi I/Terbanding VTergugat sebagai Kreditur Preferen tersebut, ternyata terdapat keberatan dariKreditur lain yaitu ADRC (Cayman Ltd) dan PT. Bina Prima Perdana ; Bahwa keberatan ADRC dan PT.

Bersifat Preferen: Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416, Preferen 2 sejumlah Rp. 18. 930.000,b. Bersifat Konkuren sejumlah Rp. 3.247.196.423,3. Bahwa Pasal 22 UndangUndang Nomor: 19 Tahun 1997 TentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor: 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakanbahwa:(1).

Balihides Indonesia (dalam Pailit), yang padaintinyamenyatakan bahwa tagihan KPP PMA Empat adalah:a Bersifat Preferen: Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416, (dua milyar empat ratusdua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus enam belas rupiah); Preferen 2 sejumlah Rp. 18.930.000, (delapan belas jutasembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);c.

(lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empatbelas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dariTagihan Preferen sebesar Rp. 2.448.418.416, (dua milyar empatratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empatratus enam belas terdiri atasRp. 2.429.488.416,Rp. 18.930.000, dan Tagihan Konkuren sebesar Rp. 3.247.196.423,(tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluhrupiah) utang pajak sebesarditambah biaya lelang sita pajak

telah diatur dalam Pasal 1139angka 4 KUHPerdata, yang mengatur bahwa:"Piutangpiutang yang diistimewakan terhadap bendabenda tertentufalah:7.2.Hal. 18 dari 24 hal.Put.No. 0382 K/Pdt.Sus/2011biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;oP N ot oF & 6Berdasarkan halhal tersebut sangat jelas, bahwa biaya sejumlahRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) merupakan piutang yang memiliki hakistimewa, sehingga sudah seharusnya Kurator memasukkan piutangtersebut ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Preferen

Bahvwa berdasarkan Daftar Tagihan Kreditor Preferen yang Diakui/Dibantah. Oleh Kurator PT. Balihides Indonesia (Dalam Pailit) padaintinya menyatakan bahvea tagihan KPP PMA Empat yang adalah:"a. Bersifat Preferen: Preferen 1 sejumlah Rp. 2.429.488.416, (dua milyar empat ratusdua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus enam belas rupiah); Preferen 2 sejumlah Rp. 18.930.000, (delapan belas jutasembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);b.

Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hakyang mendahulu atau hak preferen. Adapun penyebutan nilai penjaminansebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan diperlukan untukmenentukan sampai seberapa besar kreditor (sebagai pemegang HakTanggungan, dalam hal ini) maksimal preferen dalam mengambilpelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Hak Tanggungan. KarenaHak Tanggungan bersifat accessoir, kata maksimal perlu diperhatikan,Halaman4dari22 Hal. Put.

Di lain pihak, apabilakreditor memasang jaminan hak tanggungan dengan nilai yang kurang darihutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlahyang ia pasang saja;.

halhal tersebut di atas dan sehubungan dengan perkaraa quo, maka dengan iktikad baik, pihak Penggugat sebagai pemberi haktanggungan telah memohon kepada pihak Tergugat sebagai pemegang haktanggungan untuk menebus kedua jaminan kredit atas namapihakPenggugat sendiri berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Tertek danSertifikat Hak Milik Nomor 1095/Tertek sebagaimana tersebut dalam butir 2di atas sebesar nilai pengikatan hak tanggungannya yaitu Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) yang menjadi hak preferen

Bahwa, atas permohonan pihak Penggugat untuk penebusan kedua jaminankredit milik pihak Penggugat sendiri sebagai pemberi hak tanggungansebesar nilai pengikatan hak tanggungannya Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) berdasarkan eksistensi sertifikat hak tanggungan terkait (artinya,telah mencapai hak preferen pihak Tergugat sebagai satusatunyapemegang hak tanggungan, dalam hal ini) sebagaimana tersebut dalam butir5 di atas, maka atas penolakannya tersebut adalah cukup beralasanPenggugat sebagai

Menetapkan, menyatakan bahwa besaran hak preferen pihak Tergugatsebagai pemegang hak tanggungan atas jaminanjaminan kredit milik pihakPenggugat sendiri sebagai pemberi hak tanggungan berupa:1). Sertifikat Hak Milik Nomor 145, tanggal 6 Januari 1983, terurai dalamGambar Situasi Nomor 3072, tanggal 21 September 1982, luas tanah318 m? (tiga ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama pihakPenggugat, dan;2).

PajakPenanaman Modal Asing Empat tidak dapat diterima karena diajukanmelewati batas waktu pengajuan tagihan, yaitu tanggal 22 Juni 2012;Bahwa Pasal 137 ayat (2) Undang Undang Kepailitan menyatakan bahwa:Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelahtanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagaipiutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;Bahwa Pemohon Sidang Renvoi Prosedur menegaskan Piutang Pajakmerupakan Piutang yang mempunyai sifat diistimewakan/preferen

rupiah);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima permohonan Sidang Renvoi Prosedur yang diajukan KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat atas penolakantagihan pajak PT.Zonestar (dalam Pailit) oleh Kurator PT.Zonestar(dalam Pailit) untuk seluruhnya;Memerintahkan dan menghukum Kurator PT.Zonestar (dalam Pailit)untuk menerima tambahan tagihan pajak yang bersifat preferen

Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Empat) mempunyai hak mendahulu adalahbenar";Bahwa mengingat tagihnan pajak merupakan tagihan Negara yangmempunyai hak mendahulu sebagaimana telah diakui dan dibenarkan olehMajelis Hakim dalam pertimbangannya di atas, maka berdasarkan haltersebut, Kurator harus melakukan verifikasi/Pencocokan atas tagihan yangdiajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan sebesarRp3.916.882.146,00 sebagai tagihan yang bersifat Preferen;Bahwa jelaslah berdasarkan halhal tersebut

di atas, penambahan tagihanpajak yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingEmpat wajib diperlakukan sebagai piutang yang bersifat Preferen.

Putusan Nomor 452 K/Pdt.SusPailit/2013delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah)diperlakukan sebagai piutang yang bersifat Preferen;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dengan saksama alasan kasasi sebagaimana termuat dalam memorikasasi tanggal 24 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2013dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal

Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailit atau membatalkan incrachtkepailitan (kreditur preferen/Negara dan karyawan, kreditur separatis/yangpegang jaminan seperti Bank dan leasing, kreditur konkuren/yang tidakpegang jaminan, vendor, suplplier, sewa menyewa).

Kemudian pada sidang keempat saksikorban Hiendra Soetojo terpaksa mengeluarkan kreditur preferen dankreditur separatis di dalam proposal perdamaian dan disetujui diputus olehmajelis hakim termasuk kesepakatan biaya kepailitan dan imbalan jasacurator sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan putusanperdamaian No. 13/Pdt.SusPailit/2017/PN. Niaga Jkt Pst Tanggal 4 April2018.

Multicon Indrajaya Terminal dan menjaminseluruh kreditur baik kreditur konkuren, separatis, maupun preferen akanberdamai sehingga kepailitannya dapat pulih dan PT.

Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hakyang mendahulu atau hak preferen. Adapun penyebutan nilai penjaminansebagaimana tersebut dalam sertifikat hak tanggungan diperlukan untukmenentukan sampai seberapa besar kreditor sebagai pemegang HakTanggungan, dalam hal ini maksimal preferen dalam mengambil pelunasanatas hasil penjualan benda jaminan hak tanggungan.

Katamaksimal mengajarkan bahwa jumlah nilai jaminan itu jumlah yangsebesarbesarnya kreditor adalah preferen, sekalipun tagihan kreditormungkin lebih dari itu. Akan tetapi, sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian penjaminan, apabila hutang debitor melalui angsuran, dalam halini telah menjadi lebih kecil dari nilai penjaminan, maka preferensi kreditorjuga hanya tinggal sisa hutang itu saja.

Di lain pihak, apabilakreditor memasang jaminan hak tanggungan dengan nilai yang kurang darihutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlahyang ia pasang saja;4. Bahwa, atas dasar halhal tersebut di atas, maka dengan itikad baikpihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan telah memohon kepadapihak Tergugat sebagai kreditor selaku pemegang hak tanggungan untukmenebus kedua jaminan kredit miliknya berupa Sertifikat Hak Milik NomorHalaman 3 dari 18 hal. Put.

Menetapkan, menyatakan bahwa besaran hak preferen pihak Tergugatsebagai pemegang hak tanggungan atas kedua jaminan kredit milik pihakPenggugat sebagai pemberi hak tanggungan berupa:3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, tanggal 31 Mei 2000, yang teruraidalam Surat Ukur Nomor 1/03, tanggal 2 Maret 2000, luas tanah 1.957m?

, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal iniyang terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu Tulungagung;sebesar di atas nilai pengikatan Hak Tanggungannya, yaituRp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang berartisudah melebihi hak preferen pihak Tergugat sebagai pemegang haktanggungan atas kedua jaminan kredit milik Penggugat tersebut berdasarkanpenerbitanpenerbitan:Halaman 9 dari 18 hal. Put.

Rockit Aldeway (dalam pailit) senilai Ro2.305.258.680,00 (dua miliartiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapanpuluh rupiah) dengan status kreditur Preferen;Halaman 7 dari 27 hal. Put.

Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201814.18:16.Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan kreditur Preferen yang sementaradiakui/dibantah oleh Kurator per tanggal 24 Maret 2016 yang telahdiverifikasi oleh Kurato pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon telah mencatat bahwatagihan karyawan PT.

Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201817.18.puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluhrupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari tagihankreditur separatis dan untuk tagihan PHK sebesarRp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua jutaseratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaikreditur preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidakdidahulukan dari tagihan kreditur separatis;Bahwa di samping itu, terkait dengan tagihan gaji tertunggak

dan Para Turut Tergugat, khususnya TurutTergugat Ill selaku kurator yaitu mengenai kedudukan Penggugatsebagai kreditur preferen, yang merupakan kreditur yang hakhaknyadidahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya, terutama atastagihan upah terutang kepada Kurator PT.

Rockit Aldeway (dalampailit) sebagai tagihan kreditur preferen yang didahulukan daritagihantagihnan kreditur lainnya. Adapun Termohon PeninjauanKembali seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT.

SEJAKTANGGAL PUTUSAN PAILIT DIUCAPKAN, UPAH BURUH/HAKKREDITUR PREFEREN YANG TERUTANG MERUPAKAN UTANGHARTA PAILIT. SELAIN ITU UPAH BURUH/HAK KREDITUR PREFERENYANG DITUNTUT DAN DIKABULKAN HAKIM TIDAK JELAS.1 Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Hakimpengadilan niaga pada halaman 12 alinea pertama yang menyatakan bahwa walaupun kedudukan Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) adalah kreditorHal. 9 dari 15 hal. Put.

Oleh karena undangundang kepailitanmelindungi hakhak buruh sebagai kreditor preferen, maka pihak Termohonyang menjual hak tanggungan harta debitor pailit, dimana para buruhberhak meminta bagian atas hasil objek lelang tersebut, sesuai dengan rasakeadilan ";Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Hakim yang demikian jelasmenunjukkan Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga kelirupula dalam memberikan putusannya.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa :a sesuai Pasal 191 UU Kepailitan diatur bahwa semua biaya kepailitandibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit,b dalam permohonan pemeriksaan renvooi prosedure yang diajukan olehTermohon Kasasi (dahulu Pemohon) sama sekali tidak diajukantuntutan adanya upah buruh/kreditur preferen dalam petitumnya.Dalam hal ini Kurator hanya menyebutkan angka 10 % (sepuluhpersen) dari tagihan yang diakui tanpa rincian yang jelas!

No. 813 K/Pdt.Sus/20121212verifikasi hutang yang dilakukan oleh kurator berdasar daftar tagihanhutang;d dalam pertimbangan Hakim maupun putusannya tidak jelas siapakahyang dimaksud dengan kreditur preferen.

Apabila yang dimaksudadalah kredditur pemegang Hak Tanggungan, fidusia, gadai atas assetmilik PT Tripanca (Dalam Pailit), jelas hak kreditur preferen sudahdijamin dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dari assetdebitor pailit yang diagunkan dan tidak berhak atas harta pribadi di luarharta PT Tripanca (Dalam Pailit).