Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohonberkelanjutan terusmenerus walaupun masih hidup serumah tapipergaulan sudah tidak seperti pergaulan/ hubungan suamiisteri, sehinggaakhirnya sejak tanggal 11 ( sebelas ) bulan Pebruari Tahun 2019 antaraPemohon dan Termohon sepakat melakukan perceraian secara Adatsecara baikbaik yang istilah adatnya Cerai Alim Belian , perceraiantersebut dilakukan dihadapan orang tua/ahli waris Pemohon danTergugat/ternmohon serta diketahui oleh Kepala Adat Nanga

TANGERANG,yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah lbu kandung Pemohon; Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan sampaisekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;e Bahwa setahu saksi, sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon danTermohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara mereka sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon, karena adatnya

tahun;Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugatsebanyak (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil;Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA LBBahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan/mengirimkan nafkah buat Penggugat, sehingga yang menanggung belanjaPenggugat adalah orangtuanya;Saksi I, (umur 31 tahun), telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyasebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah mamak adatnya

Pawongan adalah kewajiban yang berhubungan dengan antar sesamaanggota masyarakat adat di lingkungan adatnya;3.

dengan orang Bali dan menikahnyadilangsungkan di Dusun Amerthasari dan sekarang ia telah ikut suaminyatinggal di Denpasar Bali; Bahwa kalau Nyoman Sarini menikah di Bali dan ia juga dapat orang Bali; Bahwa kalau untuk Made Sadhi Astuti ia menikah dengan orang yangbergama Islam dan menganut agama Islam, sekarang juga ikut suaminyadi Malang; Bahwa saksi tahu itu karena dulu saksi sebagai kepala adat di DusunAmerthasari dan saksi baru berhenti kurang lebih 2 (dua) tahun yang laludan sekarang kepala adatnya

karena menurut Majeliscaracara penyelesaian adat termasuk musyawarah yang disaksikanPrajuru/Bandesa Adat, merupakan bentuk pilihan yang tidak mengikat dalampenyelesaian sengketa kewarisan adat bali artinya anggota adat bolehmenempuh cara itu, boleh juga tidak, mengingat lembaga adat bali yangdipimpin oleh Prajuru/Bandesa Adat hanya mempunyai tugas pokok dalam halmengurusi masalah ritual keagamaan/Agama Hindu, Perkawinanhindu/Pewiwahan dan Kematian dan tidak mengurusi masalah sengketa warisanggota adatnya

Dalam hal ini maka anak Perempuan yang berhak mewarisi,menempati, menguasai dan tinggal di rumah adat. sedangkan Anak lakilaki setelah menikah harus keluar dari rumah adatnya/ rumah orangtuannya dan tinggal menetap di rumah adat istrinya/rumah orang tuaistrinya;Bahwa karena sikap otoriter dan arogansinya maka ROWA GOA danisterinya WAJA yang adalah orang SAO NE RATO beserta anakanak(Tergugat 1,2,3,4,5,6) serta keturunannya (Tergugat 7) mengambil sikapuntuk tinggal, menetap dan menguasai Rumah Adat

Monika Meo yang berasal darirumah adat Sao Ne Rato sedangkan suaminya yaitu Rafael Bheo dariSa,o Ne Taji;Bahwa Penggugat Petrus Rawi berasal dari rumah adat Sa,o Ne Taji;Bahwa setahu Saksi di Warupele menganut perkawinan Materilineal anakanak mewarisi dari rumah adat ibunya, bukan dirumah adatnya bapaknya;Bahwa setahu Saksi, pemilik awal Sa,o Ne Taji adalah Logo Ruma, RaniNari dan saudarinya Maria Ruma( Penggugat 1);Bahwa saat ini Sa,o Ne Taji dikuasai oleh Tergugat IV.

Dalam hal ini maka anak Perempuan yang berhak mewarisi, menempati,menguasai dan tinggal di rumah adat. sedangkan Anak lakilaki setelahmenikah harus keluar dari rumah adatnya/ rumah orang tuannya dan tinggalmenetap di rumah adat istrinya/rumah orang tua istrinya;Bahwa karena sikap otoriter dan arogansinya maka ROWA GOA danisterinya WAJA yang adalah orang SAO NE RATO beserta anakanak(Tergugat 1,2,3,4,5,6) serta keturunannya (Tergugat 7) mengambil sikapuntuk tinggal, menetap dan menguasai Rumah Adat

Radho yangdiangkat dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Timur tanggal 12 Juli 1962 Nomor 79/Up/I/5/363N;Menimbang, bahwa dari surat bukti para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi yaitu bukti P36 ( sama dengan bukti P1) berupa SilsilahKeturunan Sa,o Ne Taji, bahwa para Penggugat Konvensi/para TergugatKonvensi dan para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi adalahketurunan dari Ruma dan Mawo dengan rumah adatnya yang bernama Sa,o NeTaji dimana para Penggugat

Bahwa perananak lakilaki di rumah adatnya hanya sebagai pengatur dalam acara adatkarena anak lakilaki kawin keluar dan tinggal di rumah adat istrinya.

terpaksa menikahi Termohon sehingga setelah akadnikah Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran dan pernahmelakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian hubungan mereka putusdan Termohon melaporkan ke Tokoh Adat untuk menuntut adat;Bahwa tuntutan adat Termohon tersebut telah diselesaikan secara adat olehPemohon dengan membayar uang Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dansatu ekor kerbau dan semestinya setelah proses adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Termohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

untuk menyayangi, merawat, memelihara dan mendidikanak tersebut selayaknya seperti anak kandung dari Para Pemohon sendiri ditambah lagiPara Pemohon belum mempunyai anak;Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menyatakan sanggup untukmenyekolahkan, mendidik, membiayai, membina anak tersebut sehingga anak tersebutmenjadi orang yang berguna untuk kehidupannya di kemudian hari;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan Para Pemohon perihalpengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum adatnya

mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya.Ayat (2)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat:Pasal 2 Ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih adaapabila:a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya

tanah menurut UndangUndang Pokok Agraria.Pasal 5(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adatyang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga SwadayaMasyarakat dan instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.Permendagri No. 52/ 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat:Pasal 1 khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya

Bahwa sehubungan dengan uraian angka 5 dan berpegang pada definisimasyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karenakesamaan keturunan, maka kami perlu menyampaikan halhal berikut di bawahint: bahwa surat gugatan menguraikan PARA PENGGUGAT ANGGOTA SUKUMAMULAK. Hal ini adalah unsur dari keberadaan suatu masyarakat hukumadat Suku Mamulak dan hak ulayat Suku Mamulak serta perwakilan SukuMamulak.

dipandang bukanhalangan, itu pun perlu memperhatikan kembali hak ulayat adalah hukumtentang kenyataankenyataan yang ada dan hidup di tengah pergaulanmasyarakat, maka Majelis Hakim wajib berpedoman kepada PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat Pasal 2 Ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukumadat dianggap masih ada apabila:a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya

Putusan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Mtopertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.

Bahwa, dirinyacalon suami Pemohon ;Bahwa, dirinya telah kenal Pemohon sejak lama; Bahwa, dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah lamaselama 1 tahun lebih dan telah berusaha melamar Pemohon pada orangtuanya ; Bahwa, dirinya pernah melamar Pemohon kepada wali Pemohon tetapi waliPemohon telah menolak lamarannya dan wali Pemohon tidak mau bertindaksebagai wali nikah Pemohon dikarenakan rumah Pemohon denganrumahnya (calon suami Pemohon) melewati tempat lahir Orang tuaPemohon istilah adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Selatan dengan tanah milik Petrus Lae (almahum);Sebelah Timur dengan Jalan Raya Kafeu Atambua Kupang;Sebelah Barat dengan Kali Kecil/Selokan;Bahwa pasangan keluarga ini selama dalam pernikahan tidak dikaruniai seoranganak pun yang lahir dalam keturunannya, maka pada tahun 1966 keduanya memintaizin kepada orang tua Penggugat untuk mengangkat Penggugat menjadi anakkandungnya yang pada waktu itu berusia tahun, pengangkatan dilakukan sesuaitata cara adat kebiasaan daerah Lamaknen yang dalam bahasa adatnya

Kesaksian seorang ahli adat menjadi sangat penting dalamperkara ini, karena Penggugat mendalilkan bahwa ia selaku anak yang diangkatsesuai tata cara adat kebiasaan daerah Lamaknen yang dalam bahasa adatnya disebutgol galika.

sengketa;Bahwa Saksi dimitai keterangan di persidangan ini karena ada masalahtanah antara Penggugat dan Para Tergugat;Bahwa Kepala suku parebai adalah Wihelmus Wula (Penggugat);Bahwa Saksi tahu Bapak Penggugat bernama Woi;Bahwa Luas tanah 19 hektar, yang disengketakan dua hektar;Bahwa tanah suku Gerajawa Tidak pernah djual kepada orang lain;Bahwa tanggung jawab dai Senda dan Woi setelah menerima penyerahantanah dari suku gerajawa adalan menjaga tanah tersebut agar tidak dirampasoleh orangorang dan adatnya

;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adatdiakui keberadaannya, jika menurut kKenyataannya memenuhi unsur antara lain:a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. ada wilayah hukum adat yang jelas;d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masihditaati; dane. masih mengadakan pemungutan hasil hutan

orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukumadatnya;b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidupawrgapersekutuan hukum adat;c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan danpenggunaan tanah ulayat;Menimbang, bahwa dengan demikian eksistensi hak ulayat diakui Sepanjangkenyataannya masih ada dan didalamnya terdapat tatanan hukum adat mengenaipengurusan, penguasaan dan penggunaaan tanah ulayat, serta memberikan hakkepada msyarakat adat untuk menguasai wilayan adatnya

Republik Indonesia dan (2) substansi norma hukumadatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundanganrakat dewasa ini, dan (2) substansi hakhaktradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuanmasyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas,serta tidak bertentangan dengan hakhak asasi manusia.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga untuk melihateksistensi dari sebuah tanah ulayat/tanah adat perlu adanya kejelasan terhadapmasyarakat Hukum adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

dantidak mau balik lagi Kerumah suaminya dan waktu Penggugat di rumahTergugat tidak pernah berusaha untuk mencarinya ;Bahwa benar telah ada surat kesepakatan bersama untuk berpisah yangdibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan juga disodokan kepada saksi danuntuk ditanda tangani ;Bahwa orang tua penggugat masih ada akan tetapi sejak kecil Penggugatikut sama saksi karena saksi yang mengasuhnya ;Bahwa banar dengan adanya persoalan Penggugat dengan Tergugattersebut sudah dilaporkan kepada pihak Desa Kelian Adatnya

Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.

Ataspernyataan XXXXXX tersebut lalu saksi menayakan kepada Tergugat dan Tergugatmengakui;Bahwa Tergugat diusir dan malam itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumahPenggugat sampai sekarang;Bahwa Pertama dan kedua Tergugat melakukan di Ranomeeto tetapi telahdiselesaikan secara adat lalu Tergugat membayar adat sebanyak Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dan Tergugat diproses secara hukum;Bahwa saksi tidak ikut karena proses adatnya dilakukan di Ranomeeto.e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

yang terletak di Jalan Soa Siu Belakang Ruko PasifikPermai, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, yang diperoleh hak adatnya dariOndoafi Besar Kayu Pulo sejak tahun 1964, dan diperkuat dengan Surat PernyataanPelepasan Tanah Adat oleh Kepala Suku Chaay/Saiba, tanggal 6 Juni 2013. Dan tanahtersebut seluas 10x8 M2 telah didirikan bangunan permanen oleh Sdr. H. MuhammadHamado Adam, yang saat ini telah masuk dan menjadi bagian dari Sertipikat Hak MilikNo. 00645/Kel.

rasa keadilan masyarakatkarena wilayah Desa Longtop memiliki sumberdaya alam yang kaya sehinggaorang dari luar pulau berdatangan menikmati Sumber daya alam yang ada diwilayah Terdakwa, tindakan nyata dari pemerintanh untuk kesejahteraanmasyarakat sekitar atas sumberdaya alam tersebut sampai saat ini belumdirasakan oleh masyarakat sekitar, Sementara untuk meningkatkan kualitashidup, membiayai anakanak Terdakwa bersekolah dan karena Terdakwa tidakbisa menahan diri melihat sumber daya alam di wilayah adatnya

rasa keadilan masyarakatkarena wilayah Desa Longtop memiliki sumberdaya alam yang kaya sehinggaorang dari luar pulau berdatangan menikmati sumber daya alam yang ada diwilayah Terdakwa, tindakan nyata dari pemerintah untuk kesejahteraanmasyarakat sekitar atas sumberdaya alam tersebut sampai saat ini belumdirasakan oleh masyarakat sekitar, Sementara untuk meningkatkan kualitashidup, membiayai anakanak Terdakwa bersekolah dan karena Terdakwa tidakbisa menahan diri melihat Sumber daya alam di wilayah adatnya