Ditemukan 2469 data
200 — 86
banding Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014, telahdiberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya tanggal 03 Juni 2014serta mengingat pula keduanya baik Jaksa/Penuntut Umum maupunHalaman 21 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMRpenasihat hukum/ terdakwa, telah diberi kesempatan mempelajari berkasperkara terkait, masingmasing pada hari dan tanggal yang samasebagaimana tertera dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda ;tanggal 07 Agustus 2014, seperti tertera pada Surat No : W18U1/1892
85 — 27
Oleh karena dakwaan penuntutumum berbentuk alternatif, maka pengadilan akan mempertimbangkan dakwaanAtau Kedua tersebut terlebih dahulu.Bahwa unsurunsur penganiayaan tidak dijelaskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, tetapi dalam praktek peradilan telah terdapat putusanputusan pengadilan untuk memberikan defenisi penganiayaan, seperti Putusan H.R.25 Juni 1894, W. 6334: 11 jan. 1892, W. 6138, yakni Penganiayaan adalahkesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatuluka
134 — 0
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
29 — 23
PenganiayaanMenimbang, bahwa Undangundang tidak menentukan apadefinisi dari Penganiayaan, tetapi didalam sejarah peradilan,Yurisprudensi telah menyatakan tentang pengertian dariPenganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 dan ArrestHuge Raad II Januari 1892 memberikan definisi penganiayaan sebagaikesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untukmenimbulkan sesuatu luka pada orang lain.
85 — 39
EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.FauziahBireuen (sudah meninggal dunia) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BLURSU dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni2006 tentang pengangkatan MUNIR, SH BIN YUSUF selaku Ketua PanitiaPengadaan Obatobatan dan alatalat kesehatan pada BLU RSU dr.FauziahBireuen (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan kegiatan pelelanganfiktif;Bahwa selanjutnya dr.
EdFuadi, S.Pb selaku Direktur BLU RSU dr.FauziahBireuen (sudah meninggal dunia) menerbitkan Surat Keputusan Kepala BLURSU dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni2006 tentang pengangkatan MUNIR, SH BIN YUSUF selaku Ketua PanitiaPengadaan Obatobatan dan alatalat kesehatan pada BLU RSU dr.FauziahBireuen (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan pelelangan fiktif;Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH Bin MUHAMMAD HASANselaku Direktur PT.
Fauziah Bireuen berdasarkan SK Kepala BLU RSU dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/ 2006 tanggal 16 Juni 2006 danNomor : 900/Kpts/32 1/2007 tanggal 1 Mei 2007;= Bahwa benar untuk mempersiapkan seluruh administrasi pengadaan barang/jasatahun 2006 dan 2007 tersebut dr. Edfuadi telah meminjam dokumen perusahaandari 4 (empat) perusahaan diantaranya PT. Meurata Utama dengan direkturnyaTerdakwa M. Zaman, SH Bin M.
37 — 7
;Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaanMenimbang, bahwa UndangUndang tidak memberikan penjelasan/ketentuan yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga Majelis perlumerujuk kepada pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud diantaranyadidalam: Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, W.6334, 11 Januari 1892,W.6138 yang menyebutkan bahwa penganiayaan adalah kesengajaanmenimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
53 — 4
Bahwa sebelum saksi datang kepersidangan untuk memberikan keterangan saksisempat melewati tanah perkara, ditanah perkara saksi melihat ada tanamanpisang, semak belukar dan tumpukan bahan bangunan ;e Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara dikuasai oleh Tergugat II dengan caramencor tanah perkara dan sepengetahuan saksi pula tanah perkara telah dicorsejak tahun 2005 ;e Bahwa saksi mempunyai tanah warisan yang berdekatan dengan tanah milikDarmawijaya dan saksi mempunyai tanah warisan sejak tahun 1892
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SMIDT; Geschiedenis van het Wetboek vanStrafrecht , 1892, Haarlem, hal.9091 (sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delikdelik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatanyang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta,Bandung, 1986, hal.297298).
43 — 28
BuktiT5 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 211/Rambung Timurtanggal 431987 atas sebidang tanah yang terletak diKelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, KotaBinjai, Propinsi Sumatera Utara, seluas 1892 M2 ;Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNMDNMenimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan Saksisebanyak 3 (tiga) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan iniyaitu :1.AMIRSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Lakilaki,Tempat/tanggal lahir : Binjai, 09121967
151 — 65
perbuatannya sebagaimana dituntut oleh Oditur danmenyesali serta mohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebutakan dipertimbangkan juga sebagai halhal yang mempengaruhipidananya di bawah ini.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamDakwaan alternatif mengandung unsurunsur sebagai berikut :Bahwa undangundang tidak menjelaskan apa arti penganiayaansebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer akan tetapi menurutPutusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11Januari 1892
Petrus Nalle Pandi
104 — 56
perundang undangan,sertakode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan bertindakmenurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapatdilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yangdalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko daritindakannya betul betul untuk kepentingan umum.C.Hukum yurisprudensi, bahwa :Yurisprudensi mengenai Diskresi Kepolisian berdasarkan Arrest HogeRaad tanggal 25 Januari 1892
Negara Republik Indonesia.Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN RnoDalam penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan bertindakmenurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapatdilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yangdalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko daritindakannya betul betul untuk kepentingan umum.3) Hukum yurisprudensi, bahwa :Yurisprudensi mengenai Diskresi Kepolisian berdasarkan Arrest HogeRaad tanggal 25 Januari 1892
156 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
akibat kelalaian dankesembronoannya dalam mengelola posisi terbuka Kontrak Berjangkadengan membuka posisi yang berlawanan dalam Pasar/Bursa.Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal1366 yang berbunyi:Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yangdisebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yangdisebabkan kelalaian atau kesembronoannya:Sebagaimana dalam kaedah hukum yang dikenal sebagai rechtsverwerkingatau esfoppe/ sebagaimana diatur dalam Pasal 1892
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2211 K/PID.SUS/20118 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24Juni 2011 ;9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2011 sampaidengan tanggal 23 Agustus 2011 ;10 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang YudisialNo. 1892/2011/S.805.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 07 September 2011Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitungsejak tanggal 23 Agustus 2011 ;11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua
36 — 13
mohon kepada Majelis Hakimagar Hak Asuh dua orang anak yang masih dibawah umur sebagaimana termuat pada Positaangka 3 Gugatan Rekonpensi diatas ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi mengingatkarena sikap Tergugat Rekonpensi tersebut sebagaimana termuat pada Jawaban dalamKonpensi di atas takutnya dapat berdampak buruk terhadap mental dan psikologis anakanakapabila Hak Asuh anak tersebut berada ditangan Tergugat Rekonpensi, hal mana sejalandengan Putusan Mahkamoh Agung Republik Indonesia No. 27 K/AG/1892
239 — 146
PEMOHON Dikeluarkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1892 padatanggal O1 Juli 1991 atas nama Tn. PEMOHON Peningkatan status tanah dari HGB menjadi Hak Milk (HM),berdasarkan Keputusan Mentert Negara Agraria / Kepala BadanPertahanan Negara tanggal 26 Juni 1998 menjadi Hak Milk (HM) NO.289 atas nama Tn. PEMOHON (terlampir);Bahwa fakta pada tanggal 30 Juni 2004, Tn.
75 — 19
bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukdakwaan tungggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut denganmenghubungkannya dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimanayang telah uraikan di atas;Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut kualifikasipenganiayaan namun tidak memberi batasan atau penjelasan mengenai apakah yangdiartikan dengan penganiayaan itu;Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894, W.6334; 11Junuari 1892
33 — 6
Pasal 351 ayat (1) KUHP hanyamenyebutkan kwalifikasi tindak pidana saja dengan tidak ada menentukansyarat atau unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud denganpenganiayaan (mishandeling), Majelis Hakim mengambil pengertianPenganiayaan menurut Jurisprudensi yang menjelaskan bahwa yangdimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untukmenimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada oranglain (Hoge Raad derNederlanden 25 Juni 1894, Weekblad van het Recht 6334;11 Januari 1892
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
335 — 509
Januari 2017 dan Desember 2019 tersebut dilakukanPenggugat sebagai tindak lanjut dari Addendum Pembiayaan danditujukan untuk mengurangi jumlah kewajiban utang Penggugat kepadaTergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan REPO;Bahwa dengan pelaksanaan Addendum Pembiayaan secara sukarela olehPenggugat berupa pembayaran sebagian kewajiban Penggugat kepadaTergugat di bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 (vide Bukti T8dan T9) serta pembayaran di bulan Desember 2019 (vide Bukti T10),berdasarkan pasal 1892
dilaksanakannyaeksekusi barang jaminan oleh Tergugat, karena: (i) AddendumPembiayaan dibuat berdasarkan usulan Penggugat dalam SuratPenggugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan RestrukturisasiKewajiban (vide Bukti T7) sehingga Tergugat tidak melakukan eksekusibarang jaminan; (it) Addendum Pembiayaan dibuat sah menurut hukumkarena terpenuhinya pasal 1320 KUH Perdata; (ili) AddendumPembiayaan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai undangundangberdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;Bahwa pasal 1892
Bahwa berdasarkan prinsip hukum rechtsverwerking pada pasal 1892 ayat(3) KUH Perdata, Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan atastindakan Tergugat yang tidak melakukan penjualan barangbarang jaminanpada saat perjanjian Akta Pembiayaan berakhir, karena tindakan Tergugattersebut didasarkan pada permintaan Penggugat untuk dilakukannyarestrukturisasi atas utang (vide Bukti T7).
Faktanya setelah dilakukan tandatangan Addendum Pembiayaan,Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Addendum Pembiayaantersebut dan bahkan secara sukarela melakukan tindakantindakanpelaksanaan Addendum Pembiayaan antara lain melakukan pembayaransebagian kewajiban Penggugat kepada Tergugat di bulan Desember 2016dan bulan Januari 2017 (vide Bukti T8 dan T9) serta pembayaran di bulanDesember 2019 (vide Bukti T10), sehingga berdasarkan pasal 1892 ayat(3) KUH Perdata mengenai prinsip hukum rechtsverwerking
LIO BOBBY SIPAHUTAR, S.H.
Terdakwa:
KOLIM Bin KASNAWI
143 — 35
Unsur Penganiyaan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunyaSuharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa(leed), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa penganiyaan adalah kesengajaan untuk menimbulkanperasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kuncoro Bin Sihap, saksikorban Sariono, saksi
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Feri Irmando Iryo
58 — 25
III19/AD/IX/2021MenimbangMenimbang11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkandengan penganiayaan adalah kesengajaan untukmenimbulkan perasaan sakit atau untukmenimbulkan sesuatu luka pada orang lain.