Ditemukan 2293 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
106 — 35
106 — 35
., MSi;Kabag Perundangundangan : Gusti Made Patra, SH, MSi (Terdakwasendiri);Khusus di bagian Umum, Tugas Kabag dibantu oleh 3 (tiga) Kepala SubBagian (Kasubag) yaitu : Kasubag Tata Usaha : Luh Oka Mariati, SE; Kasubag Rumah Tangga : Sri Endang Suryaningsih; Kasubag Humas dan Protokol : Made Widiatmika;Khusus di Bagian Keuangan, Tugas Kabag dibantu oleh 3 (tiga) Kepala SubBagian (Kasubag) yaitu : Kasubag Perencanaan dan anggaran : Made Jingga, S.Sos; Kasubag Perbendaharaan : Ni Made Ardani, SE; Kasubag
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 52 /Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 4 Mei 2016 — I NYOMAN MUSTIARA, SH
97 — 40
97 — 40
petunjuk oprasional kerja);Menelaah dan asistensi rencana program;Mengkoordinir pelayanan data perencanaan dan anggaran;Mengkordinasikan penyiapan data dan penyusunan konsepanggaran;Mengkoordinir penyusunan laporan akuntibilas kinerja(LAKIP);Menyusun pedoman dan siklus perencanaan;Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub BagianPerencanaan;Hal 171 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpsv Menyusun konsep usulan, revisi anggaran;v Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan SubBagian
Register : 13-08-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
216 — 133
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
216 — 133
Sultra tahun anggaran 2019; Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Kominfo dan mempunyai tugasmembantu pimpinan dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan sertatugastugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan; Sebagai Sekretaris di dinas Kominfo, saksi membawahi beberapa sub bagiandiantaranya sub bagian perencanaan, kemudian sub bagian keuangan dan subbagian kepegawaian;Halaman 38/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2020/PN.kdiPada tahun 2019, yang menjabat sebagai kasubag perencanaan
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
383 — 273
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
383 — 273
Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagiankeuangan.Dan adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sbb :1) Menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas.2) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran.3) Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan.4) Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.5) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.6) Menyiapkan bahan
dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan.7) Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran.8) Melaksanakan akuntansi keuangan.9) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.10) Melaksanakan adminstrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.11) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan.13) Melaksanakan pelayanan system informasi dan manajemen
keuangan.14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dana tau lembaga / organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.15) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf.16) Membagi tugas kepala staf sesuai dengan bidang tugas masingmasing.17) Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas.18) Menyedia kegiatan staf di lingkungan subbagian keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerjaa masingmasing.19) Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran
Putus : 21-08-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/ Pid.Sus/2013/PN.TPI Tanggal 21 Agustus 2013 — -Drs. GATOT WINOTO.MT (Terdakwa)
-OKTONI D.MARPAUNG,S.Kom,SH (JPU)
51 — 12
51 — 12
Saksi LIA ADHYATNI , SH Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan BeritaAcara Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang ; Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah sertapekerjaan dengan terdakwa ; Bahwa saksi kenal dan tahu dengan terdakwa pernah menjadi Plt Sekda KotaTanjung Pinang Tahun Anggaran 2010 ; Bahwa Saksi bekerja di Pemko Tanjung Pinang menjabat sebagai Kepala SubBagian Perundangundangan yang diangkat berdasarkan SK Walikota Nomor 100Tahun
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
87 — 26
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
87 — 26
Bahwa setelah dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh KPA dan Subbagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan dinyatakan telahlengkap baru kemudian saksi menandatangani Surat Rekomendasi yangmembenarkan Nilai SPM yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaranbenar untuk pembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN078441 Ladea Orahua Kab. Nias.
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 4 Mei 2017 — Heri Widodo Bin Wignyo Sukamto (Alm).
61 — 21
61 — 21
Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi dan Staf Pelaksana di lingkungan DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau ;k. Membuat telaahan staf kepada Bupati Pulang Pisau dalampenyusunan kebijakan pembangunan Pertanian danPeternakan;. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaantugas sebagai laporan pertanggungjawaban dinas kepadaBupati ;m.
Register : 12-09-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 29 Januari 2014 — Pidana Korupsi
- UMAR RUKHYAT
155 — 45
155 — 45
UMAR RUKHYAT dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :>Melaksanakan tugas Evaluasi dan Laporan Pengelolaan Administrasi Urusan TataUsaha, Surat menyurat, Penggandaan, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah tangga,Inventaris, Penyimpanan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN),sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat PadaBadan
Register : 11-10-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 93 / Pid.Sus. K / 2013 / PN.Mdn Tanggal 26 Februari 2014 — - Ir. WINSTON BONATUA LUBIS, MT
65 — 11
65 — 11
Siantar membuat SuratPermintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani olehJhonny Arifin Siahaan bersama dengan tersangka IRW.BONATUA LUBIS selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Pematang Siantar, dan Surat Perintah Membayar (SPM)yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan SuratPerintah Membayar (SPM) tersebut ditujukan kepada BagianKeuangan pada sekertariat Daerah Kota Pematang Siantar(Waldemar Napitupulu) untuk diverifikasi, selanjutnya SubBagian
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
59 — 22
59 — 22
SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNYIRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yangdiketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — DEDI KURNIADI
81 — 24
81 — 24
Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yangdiajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut,saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analis/SubBagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang55Tahun 201011.Banjaran, Terdakwa DEDI KURNIADI selaku KepalaBagian Kredit PD.
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg Tanggal 13 Februari 2017 — Kardialis bin Khatab
123 — 17
123 — 17
Pendaftarannya Pasal 10 menjelaskan bahwa setelahjangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihakketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 berakhir, makatanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya daripemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
Register : 25-04-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 34/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 11 September 2014 — - Drg. TUNGGUL SITANGGANG
82 — 38
82 — 38
tahun 1995.4) Si Teknik Sipil Universitas Indonesia, lulus tahun 2000.5) S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, lulus tahun 2009.6) S2 International Finance Hiroshma University lulus tahun 2009.Riwayat Pekerjaan :1) 2002 s/d 2007 Staf pada Bagian Perencanaan BMN, Biro Perlengkapan,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.2) 2007 s/d 2009 Tugas Belajar (S2).3) 2009 s/d 2010 Staf pada Bagian Perencanaan BMN, Biro Perlengkapan,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.4) 2010 s/dsekarang Kepala Subbagian
Register : 23-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi
- BINAHAR PANGARIBUAN bin JENTAN PANGARIBUAN
133 — 27
133 — 27
Barat;Bahwa atasan saksi adalah Kasubag Tata Usaha Pak Nursiwan;Bahwa benar pada tahun 2013 di Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat adamelaksanakan kegiatan pekerjaan swakelola yang dibiayai dengan APBD sesuaidengan DPA Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat;Bahwa mengenai jumlah pagu anggaran kegiatan swakelola tersebut saksi tidaktahu nilai keseluruhannya;Bahwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata AirJakarta Barat Tahun 2013, saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala SubBagian
Register : 16-07-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak Tanggal 28 Mei 2015 — PIDANA:
ANDRE Als HERI
115 — 115
115 — 115
data SKGR diisi oleh petugas kantorHalaman 104 dari 223 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAKDesa dimana untuk SKGR harus ada Surat Dasar tanah yaitutentang riwayat kepemilikan dari tanah tersebut;Bahwa surat dasar dari desa yang berisi riwayat tanah bisa diajukanoleh pemohon atau orang yang menolong untuk dibawa ke kantorCamat, dan sesampainya di kantor kecamatan ada petugas daribagian pemerintahan untuk melakukan croscek (penelitian data)dimana di Seksi pemerintahan ada Sub bagian pertanahan dan subbagian
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
113 — 57
113 — 57
pemeriksaannya telah saksi tandatanganii ;e Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindakpidana korupsi kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untukketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) di KabupatenSumedang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedangtahun 2010 ;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga ;e Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, jabatan Kepala SubBagian
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 12 Oktober 2015 — I TRISWANTO, SKM.
102 — 48
102 — 48
Namun kadis baru menjawab pada tanggal10 Desember 2011, dengan arahan membuat suratkepada TAPD tentang kegiatan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas PONED dan tambahannyauntuk menjadi dana BTL;Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2012, laporandari staf seksi Yandasus bahwa informasi dari SubBagian Perencanaan bahwa terjadi perubahananggaran semula 66 M menjadi 26 M, perubahananggaran dikarenakan anggaran untuk bantuankeuangan pembangunan puskesmas PONEDmengalami pemotongan sebesar 40 M.
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:
1.FADIL REGAN. SH. MH
2.AKBAL PURAM, SH
3.ABDUL RAHMAN, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
6.GAMA PALIAS, SH
7.GALIH MARTINO DWI C, SH
8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH
Terdakwa:
RAHMAD, SE
291 — 147
291 — 147
IZMA NUR CHOIRONI, dibawah sumpah dimukasidang pada pokoknya ahli berpendapatsbb :Bahwa Riwayatpendidikan umum yang ahli miliki sekarang adalah:e Strata Satu Hukum Universitas Brawijayae Magister llmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Latar belakang pendidikan Khusus yang ahli miliki sekarang iniadalahMagister flmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Riwayatpekerjaan ahli adalah:e Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran A Bidang Pelaksanaan AnggaranKanwil DJPb Provinsi NTBe Kepala Subbagian Kepegawaian
Register : 15-06-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb Tanggal 19 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.Feryando, SH., MH
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
EDI SUNARDI, S.T. Bin RACHMAN
121 — 0
1.Feryando, SH., MH
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
EDI SUNARDI, S.T. Bin RACHMAN
121 — 0
Eksi Citra Lestari Nomor : 25 / ECL.JBI / VII / 2019
22) Surat Tugas Pokja Pemilihan XIV Nomor : 050 / 47 / PBJ / SP / 2019 tanggal 25 Juni 2019
23) Surat Kepala Subbagian Pengelolaan LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat perihal pengumuman gangguan teknis Nomor : 050 / 49 / LPSE / 2019 tanggal 5 Juli 2019
24) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai Kab.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 2 Mei 2016 —
167 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagus Wantoro, M.M. selaku Kepala subBagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pelaksanaan DAK BidangPendidikan Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekalitidak melanggar ketentuan, yakni:1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (beserta perubahannya);b.