Bahwa yang perlu Para Penggugat ketahui adalah apabila diduga adanyapelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perorangan atau Institusi seharusnyaPara Penggugat melaporkan dugaan tersebut ke Komnas HAM dankemudian oleh Komnas HAM dilakukan penyelidikan apakah betul dugaanpelanggaran HAM terjadi, maka Komnas HAM lah yang menentukankemudian direkomendasikan untuk dibentuk Badan Peradilan HAM, jaditidak cukup hanya dengan tuduhan yang dibuatbuat oleh Para Penggugatsendiri, namun karena katidaktahuan dari

tersebut merupakan milik masyarakatpenumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama60 hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernahmelaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernahmelaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI,Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung RI dan lain lain.Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Baratuntuk dengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalahmilik masyarakat.Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat initelah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT.

PDT/2007/PT.Tk jo Nomor 3054 K/PDT/2010 jo Nomor 276PK/PDT/2012, diberi tanda T5;Foto copy Peta Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional KanwilTulang Bawang, diberi tanda T6;Foto copy Berita Acara Rapat di Pemda Tulang Bawang Barat tanggal 28Oktober 2015, diberi tanda T7;Foto copy Surat balasan dari Presiden RI melalui Kementerian SekretariatNegara Nomor B40/Kemensetneg/D1/HKM/HK.06.02/03/2017 tertanggal &Maret 2017, diberi tanda T8;Asli Surat balasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Nikah Nomor02/KOMNAS PA.

kepada Tergugat melalui iklan koran harian : RakyatMerdeka, edisi Jumat, tanggal 14 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut, Tergugattelah mengajukan surat perlawanan tertanggal 15 Februari 2013, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 15 februari 2013 Register Perkara Nomor : 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pelawan Verzet baru mengetahui ada Putusan tersebut dariKomnas Anak dimana Komnas

tidak memberitahukan adanya gugatan tersebut supayamendapat putusan Verstek sehingga Pelawan Verzet diharapkantidak dapat melakukan upaya hukum ;Bahwa kesemuanya itu membuktikan keberadaan PELAWAN VERZETditempat kediamannya dan atau tempat dia bekerja ;Bahwa PELAWAN VERZET selama ini tidak pernah mengetahuitentang adanya perkara No. 459/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan barumengetahui adanya Perkara No. 459/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. yaitupada tanggal 1 Februari 2013, dari Komisi Nasional PerlindunganAnak (KOMNAS

Penggugat), bahkan Tergugat mampu melakukan tindakkekerasan pemukulan dan penangkapan maupun penahanan yang tidak jelasdasar hukumnya, maka masyarakat (Penggugat) jelas mengalami tekanan fisikmaupun tekanan batin karena selalu ditakuttakuti akan ditangkap dandisandera bahkan yang sudah terjadi adalahmasyakarat akan dipukuli, bahkanditikam oleh orang yang tidak bertanggungjawab ;34.Bahwa perjuangan Penggugat yang tidak hentihentinya tersebut disampaikanpula kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM), dan telahditanggapi sebagaimana Surat Komnas HAM.RI Nomor : 1.263/K/PMT/VV/2010,tanggal 3 Juni 2010,ditujukan kepada Kapolda Sumut perihal PermasalahanSengketa Tanah Transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah antaraPenggugat dengan PT.

NAULI SAWIT (Tergugat), yang isinya meminta kepadaKapolda Sumut untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikanproyustisia terkait temuan/hasil investigasi Komnas HAM, terhadap tindakanyangdilakukan oleh Tergugat (PT. NAULI SAWIT), berupa tindak pidana :a. Perampasan dan atau penyerobotan hak milik berupa tanah warga13transmigrasi yang dilakukan oleh PT. NAULI SAWIT (Tergugat) ;b. Penggelapan atau penipuan sertifikat hak milik warga transmigrasi yangturut dilakukan oleh PT.

Almarhum baby AHTAR PUTRA MILANO, Penggugatmendapat kabar yang mana Tergugat telah menikah dengan perempuanLIZA YOLANDA di Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk BegalungKota Padang, yang mana pernikahan tersebut dilakukan secara dibawahtangan/ Nikah Siri salah satu saksi pernikahannya adalah mamak dari LIZAYOLANDA tersebut;Bahwa dengan adanya perbuatan dari Wanita ............ tersebut menganggurumah tangga Penggugat, maka Penggugat membuat laporan dan pergi KeKENTON ats casas as arms / Kantor KOMNAS

SIk14.15.16.Bahwa Tanggal 31 Maret 2019 Tergugat telahmenjatuhkan/mengingkrarkan TALAK 1 terhadap Penggugat dan Haltersebut diperkuat oleh Tergugat dengan membuat dan menandatanganiSurat Pernyataan TALAK dengan bermaterai cukup tertanggal O02 April2019, sedangkan posisi Penggugat tanggal tersebut berada di JakartaTimur dalam hal pengaduan ke kantor Komnas HAM RI ;Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugattelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugatsebanyak 5

Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-25 ;- Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP III Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberi tanda P-26 ;- Fotocopy Surat Nomor : 1.067/K/PMT/V/2012 dari KOMNAS

HAM RI kepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, Perihal Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI (Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P-27;- Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang Perihal Pengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P-28 ;- Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor Informasi : 70983 tentang

sehingga merupakan kerugian pihak PT KAI, sedangkan PT KAI jugamenyetor pajak ke Negara dengan perhitungan pada laporan tahunan,sebagai pajak tidak langsung karena berupa penyertaan Modal Negara ; Bahwa dasar dari laporan ini juga dengan adanya Surat dari KomisiPemberantasan Korupsi atau KPK yang berisi antara lain bahwa tanah danrumah sebagai asset PT KAI dengan Sertifikat Hak Pakai No. 30 dapatuntuk di manfaatkan (penertiban asset PT KAI dan pemakaiannya), namunSaksi tidak pernah tahu surat dari Komnas

(linat alat bukti No.13), sehingga ketidakhadiranWAWAN ARIYANTO yang saat itu menjabat Vice President PT KAI(Persero) DAOP 3 Cirebon tidak menjadikan masalah ;Bahwa memang benar untuk menghadirkan KOMNAS HAM agardapat memberikan pendapatnya dalam perkara ini bukanlahtermasuk inisiatif Pengadilan Negeri Cirebon, karena berdasarkanketentuan Pasal 83 ayat 3 huruf h UndangUndang No.39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : Untuk melaksanakanfungsi Komnas Ham dalam Pasal 76 Komnas Ham bertugas

danberwenang melakukan : Pemberian pendapat berdasarkanpersetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yangsedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebutterdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik danacara pemeriksaan oleh Pengadilan yang kemudian pendapatKomnas Ham tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada parapihak, karena keinginan untuk menghadirkan Komnas Ham adalahatas inisiatif Penasehat Hukum yang seharusnya dimohonkan melaluiMajelis Hakim yang

HAM RIkepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, PerihalRekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;e Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;e Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalhgunaaan

/PN.Cbn.Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalahgunaaan wewenangPimpinan PT KAI terkait Rumah Negara dan Komersialisasi

Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 kuasapara Pekerja mengirimkan surat kepada Ketua Komnas Ham RepublikIndonesia perihal laporan dan pengaduan, akan halnya surat laporan danpengaduan itu sendiri telah mendapat tanggapan dimana SubkomisiPenegakkan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Januari 2018 telahmengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresnaperihal permintaan penjelasan atas pengaduan dugaan pemberhentiansepihak Sdr.

Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-25 ;- Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP III Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberi tanda P-26 ;- Fotocopy Surat Nomor : 1.067/K/PMT/V/2012 dari KOMNAS

HAM RI kepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, Perihal Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI (Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P-27;- Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang Perihal Pengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P-28 ;- Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor Informasi : 70983 tentang

sehingga merupakan kerugian pihak PT KAI, sedangkan PT KAI jugamenyetor pajak ke Negara dengan perhitungan pada laporan tahunan,sebagai pajak tidak langsung karena berupa penyertaan Modal Negara ; Bahwa dasar dari laporan ini juga dengan adanya Surat dari KomisiPemberantasan Korupsi atau KPK yang berisi antara lain bahwa tanah danrumah sebagai asset PT KAI dengan Sertifikat Hak Pakai No. 30 dapatuntuk di manfaatkan (penertiban asset PT KAI dan pemakaiannya), namunSaksi tidak pernah tahu surat dari Komnas

(linat alat bukti No.13), sehingga ketidakhadiranWAWAN ARIYANTO yang saat itu menjabat Vice President PT KAI(Persero) DAOP 3 Cirebon tidak menjadikan masalah ;Bahwa memang benar untuk menghadirkan KOMNAS HAM agardapat memberikan pendapatnya dalam perkara ini bukanlahtermasuk inisiatif Pengadilan Negeri Cirebon, karena berdasarkanketentuan Pasal 83 ayat 3 huruf h UndangUndang No.39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : Untuk melaksanakanfungsi Komnas Ham dalam Pasal 76 Komnas Ham bertugas

danberwenang melakukan : Pemberian pendapat berdasarkanpersetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yangsedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebutterdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik danacara pemeriksaan oleh Pengadilan yang kemudian pendapatKomnas Ham tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada parapihak, karena keinginan untuk menghadirkan Komnas Ham adalahatas inisiatif Penasehat Hukum yang seharusnya dimohonkan melaluiMajelis Hakim yang

HAM RIkepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, PerihalRekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;e Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;e Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalhgunaaan

/PN.Cbn.Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalahgunaaan wewenangPimpinan PT KAI terkait Rumah Negara dan Komersialisasi

menyatakan pendapat ; Bahwa dalam Konvensi Eropah, Negara menjamin kebebasandan memberikan perlindungan, di Indonesia sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, memberikan batasan dalam halmengganggu Hak Asasi Manusia dan Keutuhan bangsa ;Bahwa Negara harus extra hati hati dan harus ditelitiapakah benar untuk kepentingan umum dan harus dikeluarkanmelalui Undang Undang dan harus direvisi Parlemen ;Bahwa dalam pelarangan buku yang mengungkap dalilpembunuhan massal Komnas

HAM sedang membentuk Tim Adhocdimana bulan Agustus harus' dilaporkan , kalau memangterbukti akan diserahkan ke Kejaksaan Agung ;Bahwa Komnas HAM sudah membuat laporan agar ClearingHouse dibubarkan saja, karena Clearing House merupakanwarisan Kejaksaan Agung, pada jaman Orde Baru dariberbagai unsur unsur, kita perlu) mempertanyakan' karenatidak =mengundang ahli dan Komnas HAM tidak ~ pernahdilibatkan :Bahwa dalam Deklarasi Hakhak Asasi Manusia (DUHAM)menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya

,setiap orang hanya tunduk pada batasanbatasan yangditentukan oleh hukum, semata mata untuk menjaminpengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasanorang lain, dan memenuhi persyaratan moral, ketertibanumum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakatyang demokratis, dimana pembatasan itu harus ada alasankarena situasi tertentu) dan yang dibatasi adalah hakWarga Negara ;Bahwa untuk menjaga keutuhan suatu) Negara kita harusmencari kebenaran, dimana kami selaku Komnas HAM berusahauntuk mencari

BuktiP : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu) PILKADAINDEPENDEN' No. 016/KNPI/Int/IX/2009 perihal pengantarditujukan kepada Sdr.ALPIUS PAKAGE, BA Ketua Komnas PemiluPilkada Independen Provinsi dan Ketua Komnas Pemilu PilkadaIndependen Provinsi Papua tertanggal 16 September 2009.(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); 15.

BuktiP : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu) PILKADAINDEPENDEN No. 015/KNPI/Int/IX/2009 perihal Instruksi ditujukankepada Ketua Komnas Pemilu Pilkada Independen Provinsi danKetua Komnas Pemilu Pilkada Independen Kabupaten/Kota diseluruh indonesia tertanggal 17 September 2009. (Fotocopysesuai dengan fotocopynya);16. BuktiP : Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala DaerahINDEPENDEN No. 0105/eks.

NUR HERAWATI,SHBahwa saksi adalah komisioner Komnas Perempuan periode tahun2010 s/d 2014;Bahwa mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisiyang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 46e Memberi kajiankajian peraturan yang melakukan diskriminasiterhadap perempuan;e Melakukan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan itusendiri dikarenakan kekerasan terhadap permpuan setiap tahunmeningkat;e Dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 adanya perlakuan khusus terhadapperempuan dan

(Bukti PH31);32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk mencegahinskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di Pengadilan Nasional.b.MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan, MahkamahAgung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaane 60Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Perhimpunan Advokat Indonesiatentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan. Sesuai asli(Bukti PH32 );33 Account Facebook milik Sdr.

(Bukti PH31);32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk mencegahinskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di Pengadilan Nasional.b.MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan, MahkamahAgung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, PerhimpunanAdvokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan KorbanKekerasan. Sesuai asli (Bukti PH32 );33. Account Facebook milik Sdr.

TUNMDN jo No. 50) PR/TUN/2011 sssssissssassavesansaannasaca nvesnnnannanssacnannansnnaaancaaaeemeaneas(BUKTI P 10)Bahwa, Penggugat adalah Sah secara hukum sebagai Calon Legislatip terpilihperiode 20092014 berdasarkan Surat Komnas Ham RI kepada Gubernur BabelNomor: 564/K/PMT/IV/2012 tanggal: 5 April 2012 Perihal: Permintaan untukmembatalkan SK Gubernur Bangka Belitung No.188.44/463/1/2009..............4.

(BUKTI P 11)Bahwa, Penggugat adalah Sah secara hukum sebagai Calon Legislatip terpilihperiode 20092014 berdasarkan Surat Komnas Ham RI kepada Presiden RINomor: 1.802/K/PMT/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal MohonPerhatian kasus Ir.

(telah dicocokkan dan sesuaiAslinya) diberi tanda bukti P 10;Fotocopy Surat Komnas Ham RI kepada Gubernur Babel Nomor: 564/K/PMT/IV/2012 tanggal: 5 April 2012 Perihal: Permintaan untuk membatalkanSK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/463/1/2009 (telahdicocokkan dan sesuai Aslinya) diberi tanda bukti P 11;Surat Komnas Ham RI kepada Presiden RI Nomor: 1.802/K/PMT/IX/2012tanggal 10 September 2012 Perihal: Mohon Perhatian kasus Ir. Anentinus.

TUNMDN jo No. 50 PK/TUN/2011;Surat Komnas Ham RI kepada Gubernur Babel Nomor: 564/K/PMT/IV/2012tanggal: 5 April 2012 Perihal: Permintaan untuk membatalkanGubernur Bangka Belitung No.188.44/463/1/2009;Surat Komnas Ham RI kepada Presiden RI Nomor: 1.802/K/PMT/IX/2012tanggal 10 September 2012 Perihal Mohon Perhatian kasus Ir.

Saksi SRI NUR ERAWATI didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saatdilakukan pemeriksaan;Bahwa saksi ada mendapat mandate dari Komnas Perempuan.Bahwa Komnas Perempuan mendapat laporan dari P2TP2A.Bahwa konflik Hak Asuh Anak adalah hal paling sering terjadi.Bahwa Putusan mahkamah syariah banda Aceh Nomor ; 0144/ Pdt.G/2014/ MSBna tanggal 28 oktober 2014 harus dipenuhi.Bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi yang

Aceng Fikri DenganShinta Larasati Di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Tanggal 12Desember 2012;Fotokopi Lampiran Nomor 11 Berita Acara Tentang Konsultasi Pansus KeKomisi Nasional Perlindungan Anak, Tanggal 14 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Konsultasi Kepada Komnas PerlindunganAnak Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan PerundangundanganYang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 14 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Komnas Perlindungan Anak, Konsultasi KepadaKomnas Perlindungan

umumnya.Terutama jajaran Penegak Hukum baik di Pusat maupun di Daerah, khususnyapihak Kepolisian Negara RI ;8 Bahwa dalam perkembangannya, ternyata pihak penyidik Polda DIY cq.TERMOHON kemudian menangkap, menahan dan menyidik DWI SUMAJIalias IWIK sebagai Tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap wartawanUDIN, dengan dugaan perselingkuhan yang menjadi motivasi atau latarbelakang tindak pidana tersebut ;Sejumlah praktisi hukum, khususnya Tim Penasihat Hukum IWIK dari LPHYogyakarta dan LBH Yogyakarta serta Komnas

Praperadilan ini didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sleman, sudah lebih dari 17 tahun dengan Kapolwil dan 16Kapolda yang memimpin jajaran Kepolisian DIY, pengungkapan misteri kasuskematian wartawan UDIN tidak kunjung selesai juga ;Bahwa dalam kurun waktu tersebut, PWI baik secara langsung melalui internalorganisasi TPF, PWI Cabang Yogyakarta dan Pengurus Pusat PWI, sertaeksponen / aktivis / fungsionaris JPW maupun langsung kepada Presiden RImelalui perantaraan Kantor Sekretariat Negara, Komnas

Safitri Ardian Nugroho Bin BambangWahyudi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenSemarang, nonc: i, 2bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbuktisesuai (bukti P4);Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama(KUA) KecamatanSumowono, Kabupaten Semarang, Nomor:2 ee telahbermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbuktisesua, (bukti P5);Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan konselingi dari Komisi NasionalPerlindungan Anak Komnas

setempat, serta tidak ada pihak yangmenyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undangundang No. 4Tahun 1996); Pelaksanaan eksekusi yang memerlukan fiat Ketua Pengadilanmerujuk dari pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan danpenjelasannya dan sesuai dengan Peraturan hukum acara PerdataIndonesia, eksekusi Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b jopasal 14 Undang undang Hak Tanggungan memerlukan campurtanggan Ketua Pengadilan Negeri atau izin dari fiat eksekusipengadilan; Penjelasan direktur eksekutif KOMNAS

Menelantarkan istri (akan mengadu kepada KOMNAS PerlindunganPerempuan).2.

Menelantarkan Anak (akan mengadu kepada KOMNAS PerlindunganAnak).Bapak/lbu Hakim Ketua yang Terhormat,Selanjutnya Termohon sangat berharap kepada Bapak/lbu HakimKetua untuk memberi keputusan secara arif dan adil terhadappermasalahan ini, karena apa yang Termohon sampaikan secara tertulisini sesual dengan kenyataan yang sebenarnya, dan apabila tulisan ini adakatakata yang kurang berkenan dihati mohon maaf yang tak terhingga.Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk halhal sebagaimana

No. 398 K/Pdt/2010dilibatkan dalam pengambilan keputusan, untuk memberikan pertimbangankepada Walikota, dalam rangka mengeluarkan surat perintah pembongkaranterhadap bangunan rumah dan toko milik Penggugat;Bahwa keputusan Walikota Denpasar untuk membongkar bangunanrumah dan toko milik Penggugat tersebut, juga mengabaikansaran/rekomendasi dari DPRD Bali Surat tertanggal 19 Februari 2002,Komisi Il DPR RI Surat tertanggal 26 Februari 2002 dan KOMNAS HAMINDONESIA Surat Tertanggal 26 Februari 2002;Bahwa