Sebagaimana pendapat Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 801, bahwa apa yangdigariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yangdikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium.Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggaptelah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindakmelampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority).

Persil 52 D Ill, dengan Luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empathektoare);Bahwa berdasarkan suratsurat bukti (novum) P.PK1, P.PK1a, danP.PK1b, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTergugat IV/Pembanding /Pemohon Kasasi) yaitu berupa Buku Letter C(Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku , Buku II, dan Buku III yangdibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H.dalam suratsurat bukti P.PK4, yaitu berupa Surat Keterangan RiwayatTanah dengan Nomor Kohir 308 C I, tertanggal

Hal ini didasarkan pada fakta hukum yang mana memperlihatkanbahwa tanah dengan Nomor Kohir 265 dengan tanah Nomor Kohir 308 C memiliki Kesamaan yang identik dalam hal dalam hal status kepemilikantanah, nomor persil tanah, kelas tanah, dan luas tanah;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti (Novum) yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali yaitu SuratSurat Bukti P.PK1, P.PK1a, dan P.PK1b yang diperkuat dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yangdibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H.dalam

No. 478/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Dicatat disini :Diberikan kepada SIDO GATOT, S.H atas permintaan SIDO GATOT, S.H.Dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.Bondowoso, 23 Juni 2014Untuk salinan yang sama bunyinya olehPlt. Wakil Panitera Pengadilan Agama BondowosoSUGENG HARIYADI, S.H. NIP. 19721118 199703 1 002Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 478/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

BoedionoSah Anang Atjil, S.H.Dalam Rekonpensi1. Bahwa pada bagian ini Tergugat I Konpensi disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi danTergugat II Rekonpensi disebut sebagai Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat Konpensidisebut sebagai Tergugat Rekonpens! ;2. Bahwa dalil dalil yang telah termuat dalam rekonpensi mohon dianggap termuat kembalidan merupakan stu kesatuan dengan gugatan Konpensi ini;3.

Boediono Sah Anang Atjil,S.H.Dalam Rekonpensi1. Bahwa pada bagian ini Tergugat I Konpensi disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi danTergugat II Rekonpensi disebut sebagai Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat Konpensidisebut sebagai Tergugat Rekonpensi;2. Bahwa dalil dalil yang telah termuat dalam konpensi mohon dianggap termuat kembalidan merupakan stu kesatuan dengan gugatan Konpensi ini;3.

., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman103 mengatakan, bahwa putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkansehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakantindakantindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak ataukedua belah pihak. Putusan semacam ini banyak dipergunakan dalam acarasingkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan.

Karti bersamaNotaris/PPAT Henny Rupiyanti, S.H.Dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, PemohonKasasi telah melaksanakan pengurusan balik nama 6 (enam) bidangtanah tersebut menjadi nama H. Karti dan Termohon Kasasi, berupaSurat Keterangan Keadaan Tanah (P.1 s/d P.6), dan H. Karti telahmenguasai fisik bidang tanah (P.25);Dalam melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, H.

ANDI GUNAWAN, S.H.dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengandidampingi oleh SULAIMAH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriKandangan, dengan dihadiri oleh HERY WAHYUDI, SH Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kandangan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;PANITERA PENGGANTISULAIMAHHAKIM TUNGGAL,DT. ANDI GUNAWAN, SH halaman 18 dari18 halamanPerkara nomor 116/Pid.Sus/2012/PN.Kgn.

dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi HukumEkonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSNMUI/IV/2000tanggal 13 April 2000 tentang Akad Musyarakah, maka Majelis hakim tingkatbanding berpendapat bahwa gugatan Pelawan/Pembanding agar TerlawanI/Terbanding dan Terlawan Il/Terbanding II dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum~ atau telah berbuat dhalim kepadaPelawan/Pembanding sepatutnya dikabulkan.Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan Notaris Ruddyantho Tantry, S.H.dalam

suatu perkara yang belum diketahui isi putusannya dijadikan sebagaialas hukum untuk menyatakan cacat hukum dan batal demi hukumnya suatuputusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 519 KAG/2014 tanggal 10 Desember 2014 disebutkan Kuasa Hukumyang belum mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi tidakmemenuhi syarat formil sebagai kuasa hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Kuasa Hukum Penggugat yang bernama EDI SUJADI, S.H.dalam

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata (penerbit sinar Grafika, cetakan ke8tahun 2008, halaman 464), dan professor Abdul Kadir Muhamad, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (penerbit PT. Citra AdityaBakti, cetakan ke7 Tahun 2000, Halaman 97) dan juga H. Riduan Syahrani,S.H., dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum AcaraPerdata (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, Cetakan Ke2,Halaman 68).

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, sertamemperhatikan barang bukti di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Lena Rosdiana Aji, S.H.dalam Surat Tuntutannya, tanggal 2 September 2020 pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa SURDIANA ALIAS KAK NAH BINTI (ALM) M.

Pendapat dari Jan Remmelink iniseirama dangan pendapatnya Makmur Hadi,S.H. dan SelamatPurba,S.H.dalam makalahnya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana,hal.64 menyebutkan, bahwa tenggang wakiu daluwarsa mulai berlakupada hari sesudah perbuatan dilakukan, sedangkan mengenai delikmateriil tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku apabila telah adaakibat konstitutifnya ; 222202 Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Denpasar ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP, Cetakan Kedua, halaman 313), dari persesuaian tersebut akanmelahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk keyakinanterjadinya suatu tindak pidana;Alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAPdiperoleh dari:e Keterangan saksi;e Surat, dan;e Keterangan Terdakwa;Pengabaian / menghilangkan keterangan sebagian dari keterangan saksi tanpadisertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam

No. 1720/Pdt.G/2020/PA.LmgRekonpensi, maka gugatan yang semacam ini tidak memenuhi syarat formilsuatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1154K/SIP/1973 tanggal 01 April 1975 yang menyatakan gugatan rekonpensi yangtidak memenuhi unsur syarat formil Suatu gugatan, dianggap bukan merupakangugatan rekonpensi yang sungguhsungguh, dan dalam hal demikian dianggaptidak ada gugatan rekonvensi, sebagaimana pendapat Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke8 tahun 2008

., sejak tanggal 4 Desember2012 sampai dengan 13 Desember 2012 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum YAHYA ISKANDAR, S.H.dalam menghadapi persidangan ini ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkara perkara dan suratsurat lain yang adakaitannya dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;Telah melinat dan memeriksa barang bukti yang diajukandipersidangan oleh Penuntut Umum ;Telah mendengar

penglihatan, danpendengaran sendiri telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal1907 KUHPerdata, dengan demikian keterangan saksi Pemohon Kasasitersebut merupakan saksi fakta yang mempunyai nilai pembuktian danharus dinilai sebagai alat bukti;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas telah ditemukan adanyaketerkaitan atau saling kesamaan antara keterangan saksi yang satudengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yanglain, apabila dikaitkan dengan pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H.dalam

Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam teori danpraktik, pada halaman 18 s/d 19, secara tegas menyatakan bahwa:"...dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan baik bahwayang diberi kuasa dan juga Tergugat atau para Tergugat harus benarbenar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan.

Bambang Poernomo, S.H.dalam buku AsasAsas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawanhukum dapat diartikan baik melawan undangundang maupun hukum di luarundangundang.

Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Cetakan ke5, April 2008 halaman 439 (vide BuktiT9), yang menyatakan : Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/ Sip/1975 , tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadiHalaman 11 dari 11 hal. Putusan perkara No.214/PHI.G/2012/PN Jkt Pst.untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.