Ditemukan 3977 data
31 — 6
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya ;Bahwa para terdakwa mempunya anak dan istri yang wajib dinafkahinya ;.Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2016/PN GtoMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR, para terdakwa didakwa melangar
32 — 4
Melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melangar pasal 378 KUHPHalaman 17dari 22halaman.Pengadilan Negeri Blora.Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2014/PN. Bla.Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentukdakwaan Alternatif maka majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih salahsatu dakwaan yang menurut pendapat majelis hakim mendekati faktapersidangan, sehingga majelis hakim mempertimbangkan dakwaan keduamelanggar pasal 378 KUHP, yang mana unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
TRISNAULAN ARISANTI, SH
Terdakwa:
ILHAMSYAH SYAHPUTRA
68 — 49
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
38 — 4
merk VIVO tersebutsebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan dari faktafakta hukum tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkanketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dihubungkan denganunsurunsur dari pasal yang didakwakan.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantungal, melangar
38 — 3
RI No. 35 tahun2009 tentang tentang Narkotika Atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Nakotikaatau ketiga melangar pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentangNarkotika ;18Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka MajelisHakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umumyang bersesuaian dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan ;Menimbang,
1.RATIH RETNOWATI, DR., MSI
2.SYAIFUL AIDY, SH
3.DINI RIJANTI, SH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TANJUNG PERAK SURABAYA
145 — 57
Sby.Selain itu) menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAPmenerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalampemeriksaan pendahuluan terhadap tindakantindakan kepolisian dan/ataukejaksaan (termasuk termohon sebagai salah satu intistusi yang berhakmenyidik) yang melangar hukum dan merugikan seseorang (in casuPemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembagapengawas terhadap segala tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat penyidikkarena adanya ketentuanketentuan
HANIS ARISTYA HERMAWAN, S.H.
Terdakwa:
ARGA ANDINATA
33 — 8
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
76 — 8
Pasal 55 ayat (1) kelKUHP ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secaraaltrnatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yangterbukti dikaitkan dengan faktafakta yang terungkap dalamPersidangan, Dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaanpertama, Adapun unsurunsur dari dakwaan pertama yaitu melangar Pasal170 ayat (2) ke1l KUHP yang memiliki unsurunsur sebagai berikut1. Barang siapa;2. Di muka umum ;3.
EVI CHRISTINA NABABAN
Tergugat:
PT. DWIDAYA WORLDWIDE
103 — 26
pekerja Tergugat sejak 3 Maret 2014dan terakhir bekerja sesuai dengan surat pengunduran diri Penggugattertanggal 23 Juli 2019 dengan tanggal efektif berakhir kerja padatanggal 23 Oktober 2019 dengan jabatan terakhir Penggugat sebagaiKepala cabang Centre point Medan ; Bahwa Tergugat tidak pernah melanggar ketentuan pasal 6 UU No 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Halaman 20 dari 26Putusan Nomor 196/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnBahwa faktanya tidak ada satupun dalil Penggugat yang membuktikanTergugat melangar
44 — 3
SimcardnyaDirampas untuk dimusnahkand SPM Suzuki Shogun No.Pol :AD3806YS beserta STNK diakuinya milikterdakwa ISARYANTO Alias SARKAWI.Dirampas untuk Negara4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah).Setelah membaca dan memperhatikan Pembelaan/Pleidooi terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya berpendapat bahwa tuntutanhal3 dari 29 hal put .No.74/pid.sus/2013/PN.Klt.Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang telah melangar
64 — 15
EVIL CAROLINA PERMATASARI kedapatan membawa (satu) buah17alat hisap bong dan 1 (satu) unit handphone esia merkMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah denganfakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak Pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan suratdakwaan dalam bentuk Subsidaritas, sehingga terlebih dahulu yang bharus dibuktikan adalahsurat dakwaan Primair yaitu melangar
19 — 8
diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kombinasi Alternatif Komulatif yaitu:Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHPidana, Dan Kedua Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 1951 Jo UndangUndang Nomor 1 Tahun 1961Atau Kedua Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1951 Jo UndangUndang Nomor 1 Tahun 196, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebihdahulu Dakwaan Kesatu Pertama melangar
SAHWAL, SH
Terdakwa:
1.NIKI A. MAHMUD Alias NIKI
2.MOH. SAPUTRA HOGI Alias ANDRA
65 — 11
Ucil dengan sepeda motor yanglain, Kemudian kami berputarputar di Kota Gorontalo;e Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Subsidaritas terdakwa didakwa melangar dakwaanPrimair Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke
41 — 5
Abdul Rohim alias Rokin bin Enteng Tanamaldan Terdakwa Il Asnan Efendi bin Satrum telah terbukti secara sahbersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatansesuai dengan dakwaan tunggal melangar Pasal 363 ayat (1) ke3, 4dan ke5 KUHP;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa . Abdul Rohim aliasRokin bin Enteng Tanamal dan Terdakwa Il.
25 — 9
benar permainan judi tersebut sifatnya utung untungan; Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; Bahwa benar terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar
25 — 7
sepedamotor tersebut adalah Safruddin;& Bahwa benar Safruddin saat saya bonceng tidak ada berkata apaapa kalau iahendak melakukan pencurian sepeda motor dan saya baru mengetahuinyasetelah saya menunggu di luar pagar kantor Bapedda;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum telah mengajukan dakwaanTunggal, melangar
DAWIN SOFIAN GAJA,SH.
Terdakwa:
1.RIKKY SANJAYA SINAMBELA
2.REFLIN SIDABUTAR
82 — 11
secara sah menuruthukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara iniMenimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatuyang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuandengan putusan ini;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbuktimelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslahmemenuhi Semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan tunggal melangar
WIDHI JADMIKO SH
Terdakwa:
ABD. ROHIM Bin MIK AT
22 — 2
terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkaraatas nama Terpidana Emat Bin Mawi yang terbukti melangar
51 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 38 dari Peraturan Pemerintahyang sama pada ayat (1) berbunyi, Pembuatan akta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukanhukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua)Orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalamperbuatan hukum itu ;Sedangkan ayat (2) berbunyi, Bentuk, isi dan cara pembuatan aktaaktaPPAT diatur oleh Menteri ;Bahwa berdasar ketentuan perundangundangan di atas, maka Judex Factitelah melangar
183 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Tingkat Banding Telah Melangar Ketentuan Pasal 30 Huruf (B)Undang Undang Mahkamah Agung yaitu Salah Menerapkan Hukum Sertamelanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara a quo;7.