BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagaiKepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Marostahun 2011 selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan PadiPuso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasama dengan Ir.

A.PANGERAN, MP. sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi PusoKabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah),pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulanNovember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaktidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di KantorDinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

tanggal 21 September2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan PadiPuso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:1.

Maros selaku AnggotaTim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 36/Permentan/OT.140/7/2011 yaitu: membantu Kepala Dinas Pertanian dalam rangkapelaksanaan kegiatan BP3 khususnyaterkait dengan pelaksanaan verifikasi data puso.

BudimanEffendi...Effendi, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab.Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pas Kab. Maros Tahun 2011,yang secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksapetani penerima BP3 Kab. Maros Tahun 2011 untuk memberikan uangatau menerima pembayaran BP3 tersebut dengan potongan, sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa Ir.Budiman Effendy.MP dan Ir.

Pupuk Sriwidjaja Palembang kantor cabangLampung hanya dijadikan tempat oleh Departemen Pengadaan untukpenjelasan (aanwijzing) dan Pemasukan Penawaran Tekhnis & Hargabagi para peserta tender/lelang. Bahwa PT. Pupuk SriwidjajaPalembang Kantor Cabang Lampung sama sekali tidak memilikikewenangan untuk melaksanakan tender/lelang.Selain itu dalam Pasal 15 Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)No.

Masingmasing mempunyai bobotyaitu Evaluasi Tekhnis & Administrasi (bobot 70 %) dan Evaluasi Harga(bobot 30 %).Bahwa pemenang tender ditentukan setelah bobot Evaluasi Teknis danadministrasi ditambahkan dengan Evaluasi Harga, jadi bukan sematamata didasarkan pada Evaluasi Harga atau harga terendah saja.4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 1 halaman 2 suratgugatannya.

Bhanda Ghara Reksa memiliki nilai yang tinggidibandingkan dengan Penggugat.Bahwa setelah dijumlahkan bobot nilai 30 % dengan Tekhnis danAdministrasi sebesar 70 %, maka PT. Bhanda Ghara Reksa memilikipenawaran yang nilainya lebih baik dari Penggugat, sehingga akhirnyaTergugat menetapkan PT.

Bhanda Ghara Reksa selaku pemenang tenderpekerjaan Jasa Sewa Gudang, Pengelolaan Gudang (Stake holder) danTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pupuk/barang di Gudang Lini Il PT.Pupuk Sriwidaja Palembang Wilayah Lampung.Bahwa dengan demikian tidak benar dalildalil dari Penggugat yangmenyatakan adanya tindakan melawan hukum yang telah dilakukan olehPanitia Pengadaan dalam pelaksanaan tender.Bahwa Tergugat akan menunjukkan bukti penilaian atas evaluasi Harga danevalusi Tekhnis dan Administrasi di persidangan.Bahwa

Pupuk Sriwidjaja Palembang kantor cabang Lampung hanya dijadikantempat oleh Departemen Pengadaan untuk penjelasan (aanwijzing) danPemasukan Penawaran Tekhnis & Harga bagi para peserta tender/lelang.Bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kantor Cabang Lampung samasekali tidak memiliki Kewenangan untuk melaksanakan tender/lelang.Selain itu dalam Pasal 15 Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) No.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d.

Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri SaksiYAFET JIKWA mencari orangorang yang mau ditunjuk menjadi TPKD diDistrik Kelila tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yangdiatur dalam Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaan Dana UrusanBersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua BaratTahun Anggaran 2012;Bahwa sekira bulan September tahun 2012, Saksi YAFET YIKWAmenghubungi Terdakwa YUNUS WANIMBO melalui telephone supayaTerdakwa YUNUS WANIMBO datang ke rumah kos Saksi YAFET

dari Ketua dan Bendahara;* Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelilatersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlahrekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Keliladengan Nomor Rekening : 15400110 10067;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUSWANIMBO bersamasama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFETJIKWA tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrda, kosmetik clan produk komplemen padsBPOM Bengkulu setts Berita Acara Pengujian Barang Buktiyang ditanda tangani oleh YUSMANELIS selaku pengujiclan diketahui oleh Plh. Manejer Tekhnis TriNurkhayati, S.Farm tanggal 20 April 2011 dengan hasilbarang bukti yang diserahkan oleh~ pihak Penyidiktersebut telah dilakukan pengujian "dari hasil yangdilakukan di atas, contoh sampel adalah positif ganja(termasuk Narkotika Golongan No.

Fotocopy KTP penerima kuasa pengurusan; dan10.Risalah pertimbangan tekhnis dari BPN yang berisi informasi tataruang dari:a. Sebelum tanggal 01 Januari 2015 dikeluarkan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);b.

maupun terdakwaYUANITA PUSPITASARI, SH,.MKN pada bidang tanah sertifikat SHM no.222/Harjobinangun 1.130 m2 dan SHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2.Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKA ANDIYANI,SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN KabupatenSleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalam kurun waktu tahun 2014sampai 2015 belum pernah mengeluarkan dan belum ada permohonanHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Smnpermintaan risalah pertimbangan tekhnis

YAYANSUPRIYANTO maupun terdakwa YUANITA PUSPITASARI, SH,MKN.pada bidang tanah sertifikat SHM no. 222/Harjobinangun 1.130 m2 danSHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2;Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKAANDIYANI, SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahanpada BPN Kabupaten Sleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalamkurun waktu tahun 2014 sampai 2015 belum pernah mengeluarkan danbelum ada permohonan permintaan risalah pertimbangan tekhnis dengansertifikat SHM no.

kepada kelompok perempuan pada 8 Desa di KecamatanKwandang;Bahwa sejak Tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unityang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiri perdesaan yangdialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris,dan bendahara:Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015+~ Oo 20Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa;Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan; Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a.bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,;bertanggung

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015 Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis OperasionalPenjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMM.Pad.

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusMemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya; Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB

Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, Staf Kecamatan atau Aparat Desa;m~ @9 20905Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan;Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a. bertanggung jawab

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.

Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN BirTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembantah sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenaipokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan pihakpembantah dalam perkara ini diwakili/dikuasakan berdasarkan surat kuasaMenimbang, bahwa berdasarkan pedoman tekhnis

Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi, maka Mejelis Hakim tidakdapat melihat susunan pengurus koperasi di maksud, sehingga Majelis Hakim tidakdapat menilai apakah pihak yang mengajukan bantahan benarbenar berwenanguntuk mengajukan bantahan atau tidak;Menimbang, bahwa disamping itu juga para pihak memberikan kuasa khususkepada Jeffry Prastino, ST, sebagai Humas dan Keamanan di Koperasi KoperasiPetani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) tertanggal 29 Juni 2020 yang apabilaberdasarkan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan perdata Umumdan perdata khusus, Buku II, edisi 2009, Mahkamah Agung pada Halaman 53 HurufHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN BirF tentang Kuasa/Wakil kuasa tersebut bukan merupakan kuasa yang dapatbertindak sebagai kuasa/wakil di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat pihak Pembantah tidak dapat membuktikan apakah ia pihakyang berwenang untuk mengajukan bantahan atau tidak

Barang bukti berupa point 1 sampai dengan point 39 dipergunakan untuktersangka lain yaitu Konsultan pengawas, pengelola tekhnis maupun timPHO dkk;ATAU, bilamanaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukumterdakwa maka dengan ini memohon :e Untuk memberikan putusan yang seringanringannya;e Dihapuskan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;e) Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyatetap

Dinamika Konsultan menjadi konsultan pengawas melalui penunjukkanlangsung;Bahwa perjanjian/kontrak kerja Perencanaan dari 25 Juni 2013 hingga 08Agustus 2013 dengan nilai Rp.135.320.000, (seratus tiga puluh lima juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), dan sudah diterima seluruhnya;Bahwa produk perencanaan : Gambar Kerja/dokumen perencanaan, rencanaKerja dan RAB/EE;Bahwa spesifikasi tekhnis konsultan perencana sesuai dengan RAB/EE;Bahwa saksi bukan pemilik CV.

Rey Konstruksi dimana saksi SariPebriyanti Direktur dan saksi Amran Suandi sebagai Pelaksanan Lapangan;Bahwa jangka waktu pengawasan dari tanggal 16 September 2013 hingga 14Desember 2013, dengan tugas membuat laporan mingguan, bulanan, akhir dandokumentasi;Bahwa laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan ditandatangani olehterdakwa selaku PPTK, konsultan pengawas dan pengelola tekhnis;Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan adalah Bestek danKontrak kerja yang memuat RAB;Bahwa pekerjaan pada

Rasyid HT sebagai Bendahara Kegiatan, saksi Ahmadi Tono, ST sebagaiKetua Pengelola Tekhnis dan Tim PHO dengan sekretarisnya saksi Tusman Haid1;Bahwa selanjutnya Gubernur Propinsi Bengkulu menetapkan Panitia Pengadaanuntuk kegiatan tersebut dengan saksi Faizal Roji sebagai Ketua, saksi Kurniwanselaku Sekretaris dan saksi Rainer Atu Anggota, dimana Panitia melalui metodepemilihan langsung sistem gugur telah menetapkan pemenang lelang adalah CV.Rey Konstruksidengan nilai penawaran Rp.1.087.296.000,

Mawardi, ST.MT., dihadiri oleh terdakwa selaku PPTK,pengelola tekhnis (saksi Ahmadi Tono), CV. Rey Konstruksi (oleh saksi AmranSuandi), dan Penyidik Kejaksaan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara CekLokasi;17.

New Sentosa denganspesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosa seharusnya tidakdapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidak dapat dinyatakan sebagaipemenang didalam proses pelelangan mengingat sistem evaluasi menggunakan systemgugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan, SH.

AHMED RIZALDHYERGANTARA, MT, yang telah merubah spesifikasi fisik tekhnis ButterflyValve dan outlet dari pompa utama, serta menyatakan pekerjaan CV. NewSentosa telah selesai, sehingga pihak CV.

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp.144.027.000, (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh riburupiah).eBahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yangberlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Rayatelah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksiIr.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untukmengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaanjuga dinyatakan 100%.eBahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu14dalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Dengandemikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksudkualitasnya menurun dan telah rusak, dan kelengkapan administrasi yangdibuat oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaranbersamasama ldfil,ST selaku PPTK (pejabat pelaksana tekhnis kegiatan)kepada Ir.Efredi Damri selaku pengguna anggaran dijadikan dasar untukmencairkan dana kegiatan tersebut.eBahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaanpekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yangdilakukan

Pengawasan yang lemah dari Pengguna Anggaran,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas TekhnisPU dan Konsultan Pengaws dalam mengawasipelaksanaan pekerjaan.Atas hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengakui kekurangantersebut dan pihak Kontraktor bertanggung jawab untuk menambahkekurangan tersebut .54BPK RI menyarankan Walikota Bengkulu agar memerintahkanKepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkankekurangan pekerjaan sebesar Rp. 32.344.519,11.

Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PeningkatanJalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr.

Ciria ExpertindoConsultant dengan progres fisik di lapbangan telah mencapai 100% dansesuai dengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan;Hal. 53 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201520.2122.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa PemeliharaanNomor: 03/BA/PDRJJ/CEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatanPT. Bunga Tanjung Raya Nomor :. ......

Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201543.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. Hari Fajar Wahyudijabatan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant men yatakanbahwa pekerjaan telah mencapai 100% yang ditandatangani padatanggal 28 Desember 2012;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr.

Encok Kuryasa, M.M.;1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/144/BAPHPP.DED/JJ/V1I/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama KegiatanPeningkatan Jalan Pondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Margadan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan

Yakni':e Untuk tahun 2010 berpedoman kepada Petunjuk Tekhnis Nomor:Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009;e Khusus untuk tahun anggaran 2011 dan 2012, bukupanduan/petunjuk tekhnis tersebut ditetapbkan dengan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2010, dan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana BOS tahun 2010,2011, dan 2012 tersebut di atas, untuk melaksanakan kegiatanpenggunaan dana BOS dibentuklah Tim Manajemen BOS Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dana BOS tahun anggaran2011;5.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan DanaBOS dan Laporan Keuangan BOS tahun anggaran 2012; Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut di atas telahmemperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp89.635.000,00 atau setidaktidaknya sejumlah Rp48.044.981,00 sebagaimana Penghitungan HasilAudit Investigatif dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera BaratNomor LHAI 427/PW03/5/2013 tanggal 4 September 2013;Perbuatan Terdakwa

No. 649 K/PID.SUS/2017untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkanRKAS yang ada maupun Petunjuk Tekhnis BOS, yaitu antara lain :1)Belanja ATK sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)dengan Bukti Kuitansi Nomor 04/III/2010. Tanggal 15 Desember 2010dipergunakan untuk membeli barang berupa ATK di CV.

Penggunaan dana BOS tahun anggaran2011;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan DanaBOS dan Laporan Keuangan BOS tahun anggaran 2012;Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut di atas telahmemperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp89.635.000,00, atau setidakHal. 35 dari 51 hal.

BELANTARTA SUBUR dan memotong/menebang/ membelah pohon yang telah ditanam oleh pihak Perusahaandengan menggunakan mesin berupa Chainsaw milik terdakwa tanpa memilikiSurat jjin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kepada PT.BELANTARA SUBUR seluas kurang lebih 2 (dua) Ha yang rencananya kayuhasil potongan tersebut akan dijadikan sebagai lahan perkebunan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis PKBR

Bahwa Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal 08Februari 2018 yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis PKBR jenis kayu yang ditebang/ dipotong/ dibelah oleh terdakwa DARWIS BinAMBO UPE adalah jenis kayu GMELINA dengan diameter 4cm panjang1.60Cm dan Volume 0.028 M? dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli padahasil pengamatan dilapangan terdakwa telah memotong/ membelah kayudidalam kawasan PT.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, olehkarena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim KetuaMajelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atauSaksisaksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yangterlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal 08 Februari 2018yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis

menggunakan mesin berupa Chainsaw tanpa memilikiSurat ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kepada PT.BEELANTARA SUBUR seluas kurang lebih 2 (dua) HaMenimbang, bahwa 1 (Satu) buah chainsaw merkmerk PALCON warnaorange tersebut benar milik terdakwa yang digunakan untuk mengolah kayudan kayukayu hasil potongan tersebut akan dijadikan sebagai lahanperkebunan;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil TallysheetPengukuran Kayu tanggal O08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh LaSaharia Tenaga Tekhnis

Sawit Program K2I dan Gubernur Riau telahmenetapkan Lokasi Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkanKeputusannya Nomor : Kpts. 535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006tentang, Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa SawitProgram K2I di Provinsi Riau.Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 535.a/X1I/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis

berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan :a Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan UsahaPatungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan ProgramK2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.b Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang

MARJOHAN YUSUF selaku PenggunaAnggaran Tahun 2007 hanya mencairkan uang muka sebesar 20% darinilat Kontrak Anak Tahun 2007 yakni sebesar Rp.14.643.135.660,00(empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluhlima ribu enam ratus enam puluh rupiah).Bahwa pada Tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau denganPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan mengadakan suatukesepakatan untuk melakukan Supervisi Tekhnis, namun karenabanyaknya permasalahan yang dijumpai PPKS Medan dalam

Kegiatan (PPTK)dengan pejabat baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan Propinsi Riau Nomor : 814/DisbunKP/619 tanggal 24September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pembangunan dan Supervisi Kebun Kelapa Sawit Program K2IPropinsi Riau dengan memberhentikan Ir.

Put.No.01/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR24Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.535.a/ XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0076/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

berwenang untuk memutuskannyadalam suatu Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonanPemohon tersebut beralasan hukum, terlebin dahulu perlu ditinjau ketentuanketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan untuk menyatakanorang yang sama;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis

dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis

suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraTSU, mmm nn rn tta Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalamSurat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Parepare Nomor Reg Perkara PDS05/R.4.11/Ft.1/10/2016 tertanggal 11 November 2016, yang berbunyi sebagai berikut; DAKWAAN .. 27222 222 22 on nnn nnn nnn enn nenPRIMAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH selaku Ketua KelompokWira Usaha Baru bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ISLAH,S.Pttenaga tekhnis

Selatan Nomor : PD.410/71080612 tanggal 11 Juni 2012.Bahwa ketiga kelompok tani tersebut telah menerima bantuan insentifpemeliharaan sapi bunting masingmasing sebesar Rp. 200.000.000.dengan total jumlah sebesar Rp. 600.000.000, sesuai SPM Nomor :10113 tanggal 25 Juni 2012 dan SP2D Nomor : 417126Z/054/112tanggal 2 Juli 2012 dan telah dikirimkan ke rekening masingmasingkelompok melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pareparesesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis

sebesar Rp. 80.000.000,(40 %),Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000,(30%) dan ketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesarRp. 60.000.000, (30%).Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebuttelah disalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani danHASMAH,SPt.terdakwa bersama dengan saksi membuat buktiHal 10 dari 51 hal .Put.Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSpenyaluran berupa kwitansi seolaholah penerima uang bantuantersebut sudah sesuai dengan petunjuk tekhnis

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Hal 13 dari 51 hal .Put.Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH selaku Ketua KelompokWira Usaha Baru bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ISLAH,S.Pttenaga tekhnis pendamping/rekorder pada Kelompok tani Wira UsahaBaru pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat diKelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang

Selatan Nomor : PD.410/71080612 tanggal 11 Juni 2012.Bahwa ketiga kelompok tani tersebut telah menerima bantuan insentifpemeliharaan sapi bunting masingmasing sebesar Rp. 200.000.000.dengan total jumlah sebesar Rp. 600.000.000, sesuai SPM Nomor :10113 tanggal 25 Juni 2012 dan SP2D Nomor : 417126Z/054/112tanggal 2 Juli 2012 dan telah dikirimkan ke rekening masingmasingkelompok melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pareparesesual bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis