Ditemukan 3332 data
122 — 24
Harifin A. Tumpa, SH. MH. Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, kencana, 2010, hal.30) serta dalam Put.
121 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa., SH., MH. (sebagai Pihak Pertama) danJaksa Agung RI Bapak Hendarman Supanji, SH., CN.(sebagai pihak kedua);Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 329 K/PID/20162.2.4.
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
137 — 377
Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam bukunya berjudulMemahami Eksistensi Vang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010 halaman 37 bahwamenurut 611 a BRv diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan dwangsom.Di sini dapat disimpulkan bahwa pasal ini tidak mengharuskan hakimuntuk menjatuhkan dwangsom dalam setiap kasus yang dihadapi. Hakimdalam hal ini ini Ssemestinya mempunyai kearifan dan kehatihatian dalammenjatuhkan dwangsom.Selanjutnya dalam buku karangan Dr.
Harifin A.
76 — 26
HARIFIN A. TUMPA, SH,MH. Kemudian putusan tersebut dibenarkan oleh MahkamahAgung RI dalam putusannya tanggal 1 Juli 2008 No. 1306/Pdt.2004 dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon19Kasasi INDO SAMPE dimana putusan tersebut diketuai olehKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia bernama BAGIRMANAN, SH. dan putusan tersebut telah dieksekusi olehPengadilan Negeri Makale atas Perintah Ketua PengadilanNegeri Makale tersebut ; .
HARIFIN A.TUMPA, SH, MH. Kemudian putusan tersebut dibenarkan olehMahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 1 Juli 2008No. 1306/Pdt.2004 dengan menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi INDO SAMPE dimana putusan tersebutdiketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiabernama BAGIR MANAN, SH. dan putusan tersebut telahdieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale atas Perintah KetuaPengadilan Negeri Makale tersebut ; .
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN. A. TUMPA, S.H., M.H.. Bahwa STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL/STANDARDOPERATING PROCEDURE (SOP) Jenis Pelayanan PendaftaranPermohonan eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Kudusditerbitkan tanggal 30 Maret 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus.Telah menyebutkan bahwa dasar hukumnya pada angka 4 adalah SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PembuatanS.O.P. (Standard Operation Procedure).
VINI ANGELINE, S.H.
Terdakwa:
LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd
82 — 21
Hal mana juga disampaikan oleh Harifin Andi Tumpa (KetuaMahkamah Agung tahun 20092012) bahwa Hakim bisa menjatuhkan hukumankepada Terdakwa di bawah batas minimal yang telah ditentukan dalam undangundang untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalilpermohonan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang manapada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yangseringanringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal
28 — 2
alamat pada paket kardus yangakan dikirim ke H.Salman alias IAN lalu bersama saksi Erlangga Nompomengirimnya ke bandara Sultan Hasanuddin Maros.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Barang Bukti sekitar bulan Pebruari 2017 terdakwa dengan nosim card 081354172311 telah meminta uang kepada H.Salman alias IANmelalui pesan singkat yang mana antara terdakwa dan H.Salman alias IANtidak ada hubungan keluarga dan baru bertemu 1 (satu) kali di rumah saksiAbd.Haris Harifin
Pembanding/Penggugat II : SABIATUN Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat III : SUTIYONO Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : NISWATUN KHASANAH Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat V : GHOZALI Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : UMI HANIK Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : AINUN NAJIB Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : NAILISTAHAR Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
52 — 43
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam acaraPenutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom)merupakan upaya paksa tidak langsung yang bertujuanuntuk memaksa secara psychis kepada terhukum agarHalaman 30 , Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT SMG54.Bahwa55.Bahwa56.Bahwa57.Bahwabersedia melaksanakan isi putusan hakim,Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapatdikenakan dalam hal terhukum dihukum untukmelakukan suatu perbuatan.
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
FERLIANA TIARA SARI Binti FERI MUSTIKA
24 — 11
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar dan pembahasanUndangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotikamerupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalamkeadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkankorban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakannarkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan narkotika.
421 — 95
Harifin Tumpa, SH. MH, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan I. MadeTara, SH menjelaskan bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namunperdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yangtinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikanmanfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.
M.RIZANI HASAN BIN H.JOHANSYAH ASRI
Tergugat:
1.Hj.ROSTINAWATI
2.HARISTIAN Bin H.SOPYAN
3.ERNAWATI Binti H.SOPYAN
4.H.NOOR ASIKIN
5.H.HENDRA HERYANTO
6.H.M.JUHDI
7.Hj.Laila Suharni
8.H.MAHRIADI
9.HAJJAH NURLAILA RAHMAWATI
10.H.Mukhlis
11.HAJJAH MASRIAH
12.H.NURUL HAKIM
13.H.MURSIDI
14.H,RASIDI
15.MUHAMMAD YANDI ISNANI Als H.NANI
16.H.BAHRANI Alias H.BABAH
Turut Tergugat:
1.CAMAT AMUNTAI TENGAH SELAKU NOTARIS DAN PPAT
2.KANTOR PERTANAHAN .BPN.KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
174 — 33
Bahwa karena tanah yang disengketakan sekarang ini terlebin dahuludijual oleh HJ HADIDJAH binti DTUH UMAR kepada Sopyan bin Suni (Aim)suami Hj Rostinawati Tergugat pada tanggai 4 Agustus 1994, sedangkan HArifin dan H Ideris menyerahkan tanah yang disengketakan sekarang inipada tanggai 28 Oktober 1994 kepada H Johansyah Asri (Aim) orang tuaPenggugat tidak beralasan menurut hukum.4. Bahwa Penggugat mendalilkan H.
187 — 46
Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;SUBSIDAIRApabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :Untuk Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha telah datang menghadap kepersidangan kuasanya : Ahmad Harifin Purba;Halaman 31 Untuk Termohon/Konsumen, datang menghadap sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak;Menimbang, bahwa oleh karena
357 — 178
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. RehngenaPurba, S.H., M.S. dan Dr. H.
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. RehngenaPurba, S.H., MS dan Dr. H.
Terbanding/Tergugat III : BAIEDAWI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Yogyakarta
115 — 38
Harifin A.Tumpa, SH. MH dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumuttanggal 30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upayapaksa tidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychiskepada terhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim;Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam halterhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
949 — 1194
Harifin A. Tumpa didalam makalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta PelatihanuntukHakimHakim Pengadilan Negeri tahun 2002, secara tepat menyatakan:,. apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitasuntuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacathukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error inperson..."
Harifin A. Tumpadi dalam makalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta Pelatihanuntuk HakimHakim Pengadilan Negeri tahun 2002, yang menyatakan:98apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitasuntuk memperlcarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacathukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat effor in person..."
144 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
butir 1 s/d butir 9 adalah putusan bersifatDeclaratoir, sedangkan dictum putusan yang bersifat penghukuman(Comdemnatior) terhadap Para Pemohon Kasasi hanya diktumputusan butir 10 tentang pembayaran sejumlah uang ganti rugi, bukanberisi perintah pelaksanaan atau tidak melaksanakan suatu perbuatanyang bersifat riil, sehingga diktum putusan butir 11 tentang duangsomtersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum, bahkan sebaliknyatelah bertentangan dengan Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV (videjuga pendapat Harifin
HARIFIN A.TUMPA, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR.PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H. dan Prof. DR. MIEKE KOMAR, SH. MCL.,sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakimhakim Anggota, Ketua,tid.tid. DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.Prof.
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.Ketua Mahkamah Agung R.1I.tid.Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.Untuk Salinan,MAHKAMAH AGUNG R.I.PaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,SUNARYO,S.H.,.M.H.NIP. 040.044 . 338Hal. 139 dari 100 hal. Put. No. 2686 K/Pid.Sus/2009
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
110 — 55
Menurut sifatnya,dwangsom bersifat assesoir atau mengikuti pokok perkara dan sebagaihukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengan sukarela menjalankanputusan (vide Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom)Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2010, Halaman 18 s.d. 19);Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman tentang dwangsomtersebut maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayardwangsom dengan maksud agar Tergugat secara sukarela menaati
68 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H., dan MADE TARA, S.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 95 dari 96 hal. Put.
HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.ttd. MADE TARA, S.H.Panitera Pengganti,ttd.H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, S.H., M.H.NIP. 040044338Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009
59 — 28
Harifin Tumpa., S.11..M.H., menyatakan kalou yang tidak dicatatkanmerupakan gejala umum dan di sarkan atas itikad balk sta ada faktor darurat makahakim harus mempertimbanyhs"Halaman 37 dari 43 feteenn Sonor OUSPULGQMOPATLE Menimbang, bahwa perkewinan yang dilangsungkan oleh Pemohon danPemohon II ternyata telah memens!