No. 116/PDT/2020/PT MTR.Pengacara dan Konsultan Hukum, Lembaga Konsultan danBantuan Hukum Akurasi NTB. Beralamat di Jalan PariwisataNo. 39 B Gunung Sari Lombok Barat dan GEDE SUKARMO,SH.MH. & Partners Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Kantor Avocate & Law Consultan GEDE SUKARMO,SH.MH. & Partners, beralamat di Jalan Catur Warga No. 7Mataram , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 28 Tahun2019 tanggal 6 Nopember 2019, untuk selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula sebagai Tergugat ;2.

Sebab Kutipan Akta Nikah maupun Duplikat Akta Nikahmerupakan petunjuk awal mengenai catatan pernikahan seseorang.Oleh karenanya dalam Kutipan Akta Nikah maupun Duplikat Akta Nikahdiperlukan akurasi data mengenai nama atau identitas Pembandingmaupun Terbanding.

Apabila gugatan cerai dikabulkan oleh pengadilan,maka akan keluar Akta Cerai dan apabila data yang ada di dalamKutipan Akta Nikah maupun Duplikat Akta Nikah tidak valid, maka datayang ada dalam Akta Cerai juga menjadi tidak valid pula sehinggadibutuhkan akurasi data dengan Buku Kutipan atau Duplikat Akta Nikah;.

Untuk itu perludiperhatikan dua hal berikut: (1) prosedur yang diatur khusus oleh undangundang terkait; (2) prinsip akurasi yang dijamin oleh UndangUndang KomisiInformasi Pusat Pasal 7;Pasal 7 UU KIP(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkanInformasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada PemohonHalaman 37 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKTkordinat dalam gambar setara dengan akurasi posisi gambar dalam formatJPEG?

surat P4 dan P5, dimana bukti surat tersebutdibuat dalam bentuk dan oleh pejabat yang berwenang sesual peraturanperundanganundangan dalam hal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT),maka jual beli tersebut sah menurut hukum dan sesuai dengan YurisprudensiMA Nomor:937 K/Sip/1970 bukti tersebut dinilai sebagai bukti surat yangmempunyai kekuatan bukti Sempurna dan proses peralihan hak atas tanahtersebut (jual bell) , sebaliknya Pembanding semula TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi berupaya melumpuhkan akurasi

DJOKO WNONO, tertandaMengetahui Kepala Seksi Surve, Pengukuran danPemetaan;Bahwa alasan hukumnya adalah sebagai berikut :a) SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi) Gubernur11 Oktober 2007 CACAT HUKUM yang mana terteramasa berlaku 3 (tiga) tahun, ternyata belum sampai 1 (satu)tahun sudah dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi dandiganti dengan SP2LP tanggal 8 Oktober 2008;b) SP2LP Gubernur 11 Oktober 2007, patut dipertanyakantentang akurasi dan validitas data jumlah Desa/Kecamatanserta luas tanah

membayarpajak tetapi jenis pajak yang dibayar saksi belum tahu;bahwa Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan CV TANDO JAYAtahun 2009 dan 2010 dibantu oleh Saudara USMAN,PelaksanaanKewajiban Perpajakan CV TANDO JAYA tahun 2009 dan 2010yang diserahkan kepada Saudara USMAN adalah semuakewajiban perpajakan CV TANDO JAYA yaitu membuat danmenyampaikan SPT semua jenis pajak;bahwa Tidak ada perjanjian tertulis antara CV TANDO JAYAdengan Saudara USMAN, karena saling percaya,Pada waktu saksikerja di PT KAWAN SEJATI AKURASI

Tanda tangan serta nama dan jabatan penandatangan.Bahwa Fungsi dan kegunaan dari Faktur Pajak adalah dokumenbukti bahwa CV TANDO JAYA telah melakukan pemungutan PPNsebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual,Saksi mengetahuicara membuat dan mengisi Faktur Pajak sejak saksi bekerja di PTKAWAN SEJATI AKURASI yang diajari oleh lbu MON selakupegawai bagian keuangan PT KAWAN SEJATI AKURASI,KepadaSaksi ditunjukkan SPT PPN Masa JanuariDesember tahun 2009dan Masa Januari April dan Juni tahun 2010 beserta

KAWAN SEJATI AKURASIdalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan pak HUGOSAMBUDI dahulu pernah menjabat sebagai direktur di PT.KAWAN SEJATI AKURASI, namun sekitar akhir tahun 2005sampai tahun 2006 (persisnya saksi lupa) yang bersangkutandikeluarkan dari PT. KAWAN SEJATI AKURASI dan mendirikanperusahaan sendiri yaitu CV TANDO JAYA;Bahwa CV. TANDO JAYA tidak termasuk dalam perusahaan yangSaksi berikan bantuan dalam pemenuhan kewajibanHal. 70 dari 146 hal.

KAWAN SEJATI AKURASI dalam pelaporan perpajakannya,sedangkan saksi tahu antara PT. KAWAN SEJATI AKURASI danCV TANDO JAYA sedang terjadi Gap / hubungan kurang baikmaka saksi tidak bisa memenuhi permintaan dari CV TANDOJAYA tersebut. Saksi tidak ikut masuk ke lokasi usaha CV TANDOJAYA sehingga saksi tidak mengetahui hasil pembicaraan daripertemuan tersebut.

Disc) untuk dicetak;Bahwa foto bukti T4 dan T5 menurut ahli adalah asli seperti kamerahandphone dimaksud dan tidak direkayasa;Bahwa jenis kamera yang dipakai, termasuk lokasi pemotretan bisadidentifikasi pada suatu file foto;Bahwa ahli memperagakan kamera handphone kepada Majelis dan yangNampak gambar tersebut asli;Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 248 /Pid.B/2016/PN.Mnd.Bahwaukuran memar yang ada pada foto tersebut bisa diukur yaitu kirakira panjangnya 11 cm dan lebarnya sekitar 8 cm;Bahwa tingkat akurasi

mempertimbangkan bukti Termohon kasasi yangdiberi tanda P1, yang dengan simpel dipertimbangkan bahwa luastanah yang di sebutkan dalam bukti P1 tersebut adalah luasan tanahPara Penggugat, sementara dalam fakta persidangan para saksi tidakada yang mengetahui ukuran tanah yang diklaim oleh Penggugat.Satusatunya bukti yang menerangkan ukuran tanah yang diakui olehPara Penggugat hanyalah bukti surat P1 tersebut;Bahwa bukti P1 tersebut hanyalah merupakan surat di bawahtangan yang dibuat oleh Termohon Kasasi, akurasi

Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanannasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.Memastikan kelengkapan dan akurasi data customer & loan facility.3.

Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanannasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.Memastikan kelengkapan dan akurasi data customer & loan facility.3. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank,PIN kartu ATM maupun key access layanan ebanking lainnya.4.

Memastikan kelengkapan dan akurasi data customer & loan facility.3. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank,PIN kartu ATM maupun key access layanan ebanking lainnya.4. Memastikan ketersediaan kartu ATM.5. Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuaidengan wewenangnya.. Mengaktifkan dan menon aktifkan kartu ATM.. Memastikan ketersediaan laporan CSR.. Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah.Oo ON O.

Selama kutipan akta tersebut tidakpalsu atau aspal, tentu roadmap akurasi dan otentifikasi kutipan aktatersebut bisa di pertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan;a) Sertifikat Hak Pakai mengacu kepada PelaksanaanPengukuran dan telah terpetakan Gambar Situasi Nomor 84Tanggal 6 April 1976 dengan penanaman Patok yang jelas dansampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Maros masih dapatdilihat secara visual dengan jelas.b) Bahwa akurasi ini dikuatkan dengan hasil PemeriksaanSetempat dilanjutkan dengan Pengukuran Ulang yang dituangkandalam Berita Acara Nomor 0001/2014 pada hari Jumat Tanggal 17Januari 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros

., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum Akurasi NIB,beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 39 B, Gunung Sari, Lombok Barat;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca: 1. Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:24/PENMH/2015/PTUN.MTR. tanggal17 + Nopember2015 tentang Penetapan Majelis Hakim; 2.

No. 77/PDT/2018/PT.SMRPenggugat hanya memperkirakan saja luas objek sengketa tanpamengetahui akurasi luas objek sengketa, bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung NO. 1149 K/Sip/1975 tgl17/4/1979 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa gugatanyang tidak menyebutkan panjang dan lebar objek sengketa haruslahdinyatakan tidak dapat diterima, bahwa maka dengan demikianmohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidakdapat diterima

bahwa luas bidang tanah yang diakuiadalah seluas 45.000 M2 (empat puluh lima ribu) meter persegi)dengan batasbatas;> Sebelah Utara ; Juhri> Sebelah Timur ; Ramli> Selatan ; Laiba> Barat ; KamaludinTanpa menyebutkan panjang tiaptiap sisi objek sengketa (sebelahUtara, Timur, Selatan dan Barat ) sehingga dengan tidakdiketahuinya panjang sisi sisi objek sengketa, maka didugaPenggugat II hanya memperkirakan (bukan berdasarkan perkalianpanjang dan lebar sisisisi) saja luas objek sengketa tanpamengetahui akurasi

Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahalpercakapan singkat (SMS) dalam HP Terdakwa tersebut merupakan petunjuk bahwaTerdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli shabushabu tersebut ;Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut menurut PendapatPengadilan Tinggi barulah dapat diterima dan dipertimbangkan jika hasil percakapanmelalui SMS tersebut dilakukan print out atau dicetak oleh pihak yang berwenang /berhak yaitu pemilik perusahaan sululer kemudian mengeluarkan secara resmisehingga memiliki akurasi

diatas Termohon Kasasi menyatakan pernahmelakukan transaksi jual beli pohon kelapa namun selanjutnya menyatakanmengenai sebidang tanah, hal ini jelas rancu/kacau, oleh karena dalampraktek jual beli harus jelas objek dan subjeknya apakah Jual beli tersebuthanya kebun kelapa saja atau beserta selurun tanahnya, dalam faktapersidangan Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti pendukungmisalnya saksi yang mengetahui Jual Beli tersebut benar terjadi yaitumengenai tanah dan pohon kelapanya, sedangkan akurasi

Pasal 48 Ayat 1 Undangundang No. 22 Tahun 2009berbunyi :1 Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhipersyaratan teknis dan layak jalan;3 Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan olehkinerja minimal bermotor yang diukur sekurangkurangnya terdiri atas :a emisi gas buang ;b Kebisingan suara ;c efisiensi sistem rem utama ;d efisiensi sistem rem parkir ;e kincup roda depan ;f suara klakson ;g daya pancar dan arah sinar lampu utama ;h radius putar ;akurasi

Sementara Penggugat menyatakan turut serta memberikan kontribusidalam pembangunan rumah sekitar 20 25 % dari bangunan rumah tersebut ;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Sidang PemeriksaanSetempat (PS) pada tanggal 12 Oktober 2018 untuk memastikan keberadaanobyek dan mencocokkan akurasi datadatanya sekaligus menggali informasitambahan yang diperlukan di tempat obyek berada.

Pasal 48 Ayat 1 Undangundang No. 22 Tahun 2009berbunyi :1 Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhipersyaratan teknis dan layak jalan;3 Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan olehkinerja minimal bermotor yang diukur sekurangkurangnya terdiri atas :a emisi gas buang ;b Kebisingan suara ;c efisiensi sistem rem utama ;d efisiensi sistem rem parkir ;e kincup roda depan ;f suara klakson ;daya pancar dan arah sinar lampu utama ;h radius putar ;i akurasi

Tergugat dianggap telan melakukan perbuatan Wanprestasi sehinggaPenggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.1.330.222.000, (Satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh duaribu rupiah) ;Tanggapan :Bahwa terkait dengan Gugatan A quo tersebut, Tergugat yang bertindak berdasarkankewenangannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyatakan :Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data InspektoratPemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumen tagihan

Bahwa setelah diteliti lebih lanjut oleh Inspektorat Pemerintah KabupatenSorong Selatan dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi DataInspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumentagihan kontrak pihak ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten SorongSelatan Tahun Anggaran 20042008, Nomor : 700/LAP05/INSPSS/2010, tanggal 1 Juni 2010, terbukti beberapa hal sebagai berikut :a.

Bahwa adapun fakta sesungguhnya yaitu* Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data InspektoratPemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumen tagihan kontrakpihak ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahunanggaran 20042008 Nomor : 700/LAP05/INSPSS/2010, tanggal 1Juni 2010, dinyatakan berdasarkan evaluasi atas dokumen yangdiajukan PT Cartens Puncak Abadi belum dapat diakui sebagai tagihanyang sah dan sebagai hutang pemerintah;* Bahwa sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80

PERBUATAN TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSITELAH MEMENUHI UNSUR KESALAHANBahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi TELAHBERSALAH karena telah mengajukan permohonan pembuatan AddendumKontrak Proyek Pembangunan Jalan WensloloSasnek kepada PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi dengan datadata yang diragukan kebenarandan keabsahannya (data fiktif);Sebagaimana diketahul sesuai Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi DataInspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumen tagihankontrak

BuktiT6: Foto copy Laporan Hasil Evaluasi Dan Akurasi Data AtasDokumen Tagihan Kontrak Pihak Ke 3 PT. Putra Papua Perkasa Cs, TahunAnggaran 2004 s/d 2008 Lokasi Kegiatan Distrik Teminabuan, Seremuk DanSawiat, Nomor : 700/LAP05/INSPSS/2010, tanggal 01 Juni 2010 ;7. Bukti T7: Foto copy Resume Hasil Audit Tujuan Tertentu, tanggal 10 Mei2011;8.