Askrindo tidak dapat mencairkan Jaminan Uang Muka tersebutdengan alasan bahwa objek jaminan yaitu kontrak awal Nomor : 620 / 01.03 / SPK /PJJK / DPU / VF2011tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 21.380.020.000, (dua puluhsatu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah) telah mengalamiperubahan yaitu dengan Addendum nomor :620/01.03/ADD.1/SPK/PJJK/DPU/VII2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Adendum ll nomor620/01.03/ADD.IVSPK/PJJK/DPU/XII201 1 tanggal 16 Desember 201latasperubahan tersebut terdakwa

Askrindo tidak dapat mencairkan Jaminan Uang Muka tersebutdengan alasan bahwa objek jaminan yaitu kontrak awal Nomor : 620 / 01.03 / SPK /PJJK / DPU / VF2011tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 21.380.020.000, (dua puluhsatu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah) telah mengalamiperubahan yaitu dengan Addendum nomor :620/01.03/ADD.1/SPK/PJJK/DPU/VII2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Adendum Il nomor620/01.03/ADD.IVWSPK/PJJK/DPU/XII201 1 tanggal 16 Desember 20i1latas28perubahan tersebut

Solok Selatan, sesuai dengan KontrakNomor : 620 / 01.03 / SPK / PJJK / DPU / VI 2011 tanggal 21 Juni 2011 yangditandatangani oleh EKO SUNARYO selaku Direktur PT.

Askrindo tidak dapat mencairkan Jaminan Uang Muka tersebutdengan alasan bahwa objek jaminan yaitu kontrak awal Nomor : 620 / 01.03 / SPK /PJJK / DPU / VF2011tanggal 21 Juni 2011 senilai Ro. 21.380.020.000, (dua puluhsatu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah) telah mengalamiperubahan yaitu dengan Addendum nomor :620/01.03/ADD.1/SPK/PJJK/DPU/VII2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Adendum Il nomor620/01.03/ADD.IVSPK/PJJK/DPU/XII201 1 tanggal 16 Desember 201latasperubahan tersebut terdakwa

Askrindo tidak dapat mencairkan Jaminan UangMuka tersebut dengan alasan bahwa objek jaminan yaitu kontrak awal Nomor : 620 / 01.03/ SPK / PJJK / DPU/ VI2011tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 21.380.020.000, (dua puluhsatu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua puluh ribu rupiah) telah mengalami perubahanyaitu dengan Addendum nomor :620/01.03/ADD.1/SPK/PJJK/DPU/VII2011 tanggal 11Juli 2011 dan Adendum Il nomor :620/01.03/ADD.IVSPK/PJJK/DPU/XII2011 tanggal 16Desember 2011atas perubahan tersebut terdakwa

DALAM POKOK SENGKETA ----------------------------------------------------

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; ------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 24/SK-53.71.MP.01.03/V/2020 Tertanggal 27 Mei 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 5650/Oesapa/2015, Atas Nama Nancy Yappy dan Christine Tansah, Tanah Seluas 3.698 M²

(1 Bidang), Terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; ------------------------------------------

GLIAL semen merrier neta cemtenininnreSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor :24/SK53.71.MP.01.03/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 TentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, AtasNama NANCY YAPPY dan CHRISTINE TANSAH, Tanah Seluas3.698 M?

Hukumnya telah melakukanupaya keberatan baik kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaKupang dengan surat Nomor : 41/PerPH/VI/2020, tertanggal 26Juni 2020 dan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan ProvinsiNTT nomor : 42/PerPH/V1I/2020, tertanggal 29 Juni 2020 olehkarena itu berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN Kupangberwenang untuk mengadili; Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Kupang Nomor : 24/SK53.71,MP.01.03

(1 Bidang), Terletak Di Kelurahan Oesapa, Kecamatan KelapaLima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara beritikadbaik dan Sah didukung dengan buktibukti yang sah danberkekuatan mengikat; Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat yangsecara serta merta, tidak prosedural, mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor :24/SK53.71.MP.01.03/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 TentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, atasnama NANCY YAPPY dan CHRISTINE

SBY tanggal26 Juli 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 618 K/TUN/2018 dikuatkan dengan Surat Keterangan dariPengadilan Tata Usaha Negara Kupang NomorW3.TUN3/710/HK.06/5/2019; Bahwa oleh karena itu obyek sengketa (Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : = 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 Tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, atas namaNANCY YAPPY dan CHRISTINE TANSAH, sebidang TanahSeluas 3.698 M?

Kecamatan KelapaLima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) yangditerbitkan oleh Tergugat pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020(kalender hari libur nasional) dilakukan dengan serta merta dantidak sah, sungguh sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenaHalaman 7 dari 118 Halaman Putusan No. 37/G/2020/PTUN.KPGitu Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan ini kePengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk membatalkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 24 /SK53.71.MP.01.03

II/BMSDABM/2016/01.03.b guna untukmenyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (Lima Puluh) hari kalender sejakberakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;6.

Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.03 tanggal 24 Agustus 2016 Kegiatan PembangunanJalan Dana Alokasi Knusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 PekerjaanPeningkatan Jalan Ruas Sanglar Pulau Kijang (Paket C);b. Surat Perjanjian AddendumIl (Kedua), Sisa Kontrak Nomor :620/SPADD.1II/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.03.b tanggal23 Desember 2016 Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan RuasSanglar Pulau Kijang (Paket C);1.3.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.03 tanggal 24 Agustus 2016 yang telahdisepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PPK,pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 25 Agustus 2016 danselesai tanggal 24 Desember 2016. Dalam hal ini Kontrak yangditandatangani antara PENGGUGAT dengan PPK adalah Kontrak TahunTunggal.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.03 tanggal 24 Agustus 2016 beserta adendumadendumnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGATdan PPK, dalam hal ini Kontrak yang ditandatangani antara PENGGUGATdengan PPK adalah Kontrak Tahun Tunggal.

Fotokopi Surat Perjanjian Adendumll (Kedua) sisa Kontrak Nomor;620/SPADD.1I/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.03.b Tanggal 23 Desember2016 Pembangunan Jlan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas SanglarPulau Kijang (Paket C), diberitanda TII22;23.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat KEP1168/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat KEP1170/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;c.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat KEP1171/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat KEP1172/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;e.

Putusan Nomor : 91/G/2014/PTUNBDGKeputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat KEP1165/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat KEP1136/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat KEP1137/WPB.13/BG.01.03

Provinsi Jawa Barat KEP1143/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;Halaman 72 dari Halaman 142.

Putusan Nomor : 91/G/2014/PTUNBDG1172/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara 5.

Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan, Nomor: W4TUN3/295/H.01.03/IV/ 2014, tanggal 3 April2. Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan, Nomor: W4TUN3/320/H.01.03/TV/2014, tanggal 14 April 2014; 3. Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan, Nomor: W4TUN3/347/H.01.03/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 4. Surat Panggilan Sidang, Nomor: W4TUN3/367/H.01.03/IV/2014, tanggal 30April 2014; 9222222 n2 nnn nnn ne nnn n nnn cn nn ennee5.

Surat Panggilan Sidang, Nomor: W4TUN3/389/H.01.03/V/2014, tanggal 7Mei 2014; Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan layak dengandisertai gugatan untuk dijawab serta tidak adanya surat panggilan yang kembalisehingga dapat dimaknai bahwa Panggilan tersebut diterima oleh Tergugat, namundemikian Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan serta tanpa keterangan;Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan yang tidak dipatuhi olehTergugat, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan

Surat Panggilan Sidang, Nomor: W4TUN3/624/H.01.03/VII/2014, tanggal14 Juli2. Surat Panggilan Sidang, Nomor: W4TUN3/640/H.01.03/VII/2014, tanggal21 Juli3.

Surat Panggilan Sidang, Nomor: W4TUN3/660/H.01.03/VIII/2014, tanggal05 Agustus 2014;Menimbang, bahwa atas Penetapan Hakim Ketua Majelis dan panggilanpanggilan tersebut, Tergugat tidak juga hadir ataupun memberikan kabar kepadaMajelis Hakim; Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 72 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur hal sebagai berikut:1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan duakali sidang berturutturut dan atau tidak menanggapi gugatan

OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek gugatan :KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI PAPUA .Nomor : 79/SK91.MP.01.03/VII/2019, Tanggal5 Juli 2019, Tentang Pembatalan sertifikat Karena terjadi cacat hukumadministrasi berupa tumpang tindih sertifikat atas bidang tanah yang samadengan objek adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.02559, Tanggal 12 Desember2005, seluas 1.184.m2, atas nama POERNOMO GAN, tanah terletak di JalanOtonom, Kelurahan Vim Distrik Abepura, Kota Jayapura,

Bahwa berdasarkan surat keberatan oleh Penggugat maka Tergugat telahmenjawab surat keberatan Penggugat pada tanggal 20 September 2019yang pada poin 5 (lima) surat Tergugat menyatakan sebagai berikut:Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor 79/SK91.MP.01.03/VII/2019, Tanggal 5 Juli 2019, Tentang Pembatalan sertifikatHalaman 4 dari 77 halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN JPR.Karena terjadi cacat hukum administrasi berupa tumpang tindih

Dasar gugatan Penggugat tersebutjuga menjadi kabur/tidak jelas karena Tergugat mengeluarkan KeputusanNo.79/SK91.MP.01.03/VII/2019 yang menjadi objek sengketa perkara a quoadalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPNNo. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Oleh karena itudasar gugatan Penggugat jelas adalah kabur atau tidak jelas sehingga haruslahditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.B. DALAM POKOK PERKARA1.

Bukti P1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Papua Nomor : 79 / SK91.MP.01.03/VII/2019. Tanggal 5 Juli 2019.

/VII/2019 yang tidak berdasarkan hukum,nomor surat : MP.01.03/229391/IX/2019, (foto copysesuai dengan aslinya).Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan DataFisik Lapangan, Nomor : 441/BAP/SKP/2013.

Bank Agroniaga, Tok Nomor Kpts.035/Dir.01.03 tanggal 23 Februari2006 tentang Mutasi Karyawan;Bahwa pada tanggal 27 April 2006 pihak Tergugat menuduh Penggugattelah melakukan pembocoran rahasia bank dan pada sekitar awal Mei 2006,selanjutnya Penggugat dipaksa dan ditekan oleh Tergugat untukmenandatangani "berita acara Rapat Komite SDM tertanggal 27 April 2006"yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Penggugat mengakui telahmenyerahkan kepada pihak ketiga beberapa fotocopy dokumen miliknasabah quod

Bahwa berdasarkan SK Direksi Nomor K.pts 079/Dir.01.03/V/2006tanggal 29 Mei 2006, Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak oleh Tergugat;3. Dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat karena Penggugatkeberatan atas tindakan Tergugat telah melakukan PHK kepadaTergugat berdasarkan SK Direksi Nomor K.pts 079/Dir.01.03/V/2006tanggal 29 Mei 2006 tanpa adanya penetapan dan/atau izin dariHal. 10 dari 32 hal. Put.

Menyatakan tidak sah dan batal SK Direksi Nomor K.Pts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 Jo. berita acara Rapat Komite SDM tanggal 27April 2006;6.

Di satu sisi Termohon Kasasi mendalilkan perbuatanPemohon Kasasi yang menerbitkan SK Direksi Nomor Kpts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 sebagai Perbuatan Melawan Hukumkarena melanggar Ketentuan Pasal 151 ayat (8) Jo Pasal 155 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Namun di sisi lain Termohon Kasasi menuntut ganti rugi kepadaPemohon Kasasi didasari atas ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata;Hal. 20 dari 32 hal. Put.

Bahwa Penerbitan SK Direksi Nomor Kpts.079/DIR.01.03/V/2006tanggal 29 Mei 2006 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadapTermohon Kasasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukumkhususnya ketentuan hukum didalam Pasal 161 UndangUndangKetenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan (Vide Bukti T7).Hal. 24 dari 32 hal. Put.

Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masingmasingmerangkap anggota.(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.Bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada ParaPemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan NomorSprin.Han/54/DIK.01.03/01/09/2021 dan NomorSprin.Han/55/DIK.01.03/01/09/2021 pada tanggal 4 September 2021tidak

Han/54/DIK.01.03/01/09/2021 dan NomorSprin. Han/55/DIK.01.03/01/09/2021 pada tanggal 4 September 2021tidak ada kata tembusan kepada keluarga Para Pemohon dan haltersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:3.

/01/09/2019 tanggal 27 September2019 Surat Perintah Penahanan Nomor:Sprin.Han/54/DIK.01.03/01/09/2021 tanggal 4 September 2021 atasNurul Huda dan Surat Perintah Penahanan Nomor:Sprin.Han/55/DIK.01.03/01/09/2021 tanggal 4 September 2021 anHasan.

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan pemberitahuan kepadapihak keluarga Pemohon dengan menyampaikan Surat PemberitahuanPerpanjangan Penahanan Nomor B/379/DIK.01.03/23/09/2021 tanggal15 September 2021 atas nama Tersangka Nurul Huda dan SuratPemberitahuan Perpanjangan Penahanan NomorB/380/DIK.01.03/23/09/2021 tanggal 15 September 2021 atas namaTersangka Hasan.12.

Surat Perintah Penahanan Nomor:Sprin.Han/54/DIK.01.03/01/09/2021 tanggal 4 September 2021 atasnama Nurul Huda, selanjutnya dalam fotokopi bukti tersebut diberitanda T10;Fotocopi Berita Acara Penahanan tanggal 4 September 2021 atasnama Nurul Huda, selanjutnya dalam fotokopi bukti tersebut diberitanda T11;Fotocopi Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka Nomor:B/324/DIK.01.03/ 23/9/2021 tanggal 4 September 2021 atas namaNurul Huda, selanjutnya dalam fotokopi bukti tersebut diberi tanda T12;Fotocopi

Putusan Nomor 207 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik atasnama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu,Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, karena CacatHukum Administratif

, tanggal 18 Oktober 2019, sepanjang lampirannomor urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019 tanggal 08 Oktober2019, seluas 13.271 M2 atas nama Delita Pakaya, dan lampiran nomorurut 2 (dua) berupa SHM Nomor 02520/Duyu, tanggal 28 November2008, Surat Ukur Nomor: 2575/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019,seluas 11.646 M2 atas nama Delita Pakaya;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas NamaDelita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, KecamatanTatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Karena Cacat HukumAdministratif, tanggal 18 Oktober 2019, Sepanjang Lampiran Nomor Urut1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008,Halaman 3 dari 6 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi TengahNomor:194/SK 72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik Atas Nama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di KelurahanDuyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, KarenaCacat Hukum Adnministratif, tanggal 18 Oktober 2019, SepanjangLampiran Nomor Urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019, tanggal

No. 10/B/2010/PT.TUN.JKTsengketa Surat Nomor : AHU.AH.01.03 02 tertanggal14 Mei 2009 Perihal Pendirian Yayasan Ngudi WaluyoUngaran ; DALAM POKOK SENGKETA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor : AHU.AH.01.03 02 tertanggal 14 Mei 2009 Perihal PendirianYayasan Ngudi Waluyo Ungaran :3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusanyang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat NomorAHU.AH.01.03 02 tertanggal 14. Mei 2009 PerihalPendirian Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran;4.

UM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentangPenyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklamesepanjang jalan A.P.Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I, diterimaoleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2013;b.

Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVTPelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No.UM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentangPenyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklamesepanjang jalan A.P.Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat ;Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2014b.

UM.01.03/PUNMETRO/307/2013tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana PembongkaranBando, Billboard Reklame Sepanjang Jalan AP. Pettarani yang diterbitkanHalaman 8 dari 44 halaman.

UM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013, Tergugat memerlukan persetujuan/perintahdari atasan yaitu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI. SuratNo. UM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 hanyamerupakan penyampaian rencana pembongkaran bukanperintah/keputusan untuk membongkar;Bahwa surat No.

UM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013hanyalah surat korespondensi/media komunikasi tertulis biasa bukanmerupakan suatu penetapan maupun keputusan;Bahwa Surat Peringatan Ill No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013tidak bersifat final karena masih harus ditindaklanjuti denganperintah/keputusan untuk dilakukan pembongkaran.

Bahwa pada tanggal13 Februari 1987,Pemohon denganTermohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor:691/28/II/1987, sesuai dengan dupliakt buku nikah nomor : Kk.15.5/02/PW.01/01.03/X/2014 tanggal08 Oktober 2014);2. Bahwa setelah pernikahan tersebutPemohon denganTermohon bertempattinggaldi rumah Termohon hingga Januari 2002.

dipanggil dengan patut, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnyaTermohon;Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan suratPermohonanPemohonyang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:691/28/II/1987, sesuai dengan dupliakt buku nikah nomor : Kk.15.5/02/PW.01/01.03

terurai di atas;Menimbang, bahwa pokok permasalahan dariPermohonan Pemohon adalahperkara cerai talak yang diajukan oleh seorang muslim warga negara RepublikIndonesia terhadap istrinya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan AgamaLumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Pemohon danTermohon ada hubungan hukum sebagai suami istri;Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P fotokopi Kutipan Akta NikahNomor:691/28/II/1987, sesuai dengan dupliakt buku nikah nomor : Kk.15.5/02/PW.01/01.03

Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugatberdasarkan Surat Panggilan Nomor: W4TUN3/194/H.01.03/VII/2018tertanggal 3 Agustus 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan PersiapanPertama pada tanggal 13 Agustus 2018, dan Majelis Hakim selanjutnyatelah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Pertama tersebut dengandihadiri oleh pihak Tergugat diwakili oleh Anggiat A.G.

Selanjutnya Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat berdasarkanSurat Panggilan Nomor: W4TUN3/ 197/H.01.03/VII/2018 tertanggal 13Agustus 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Kedua padatanggal 20 Agustus 2018, dan Majelis Hakim telah melaksanakanPemeriksaan Persiapan Kedua tersebut dengan dihadiri oleh pihakTergugat diwakili oleh Anggiat A.G. Napitupulu, SST dan AdityaHim. 14 dari 18 Hlm.

Putusan Perkara Nomor 08/G/2018/PTUN.ABNRahardjoputro, ST.M.NC, namun pihak Penggugat tidak hadir.Pemeriksaan Persiapan ditundang sampai dengan tanggal 20 Agustus2018;Kemudian Majelis Hakim telah kembali memanggil pihak Penggugatberdasarkan Surat Panggilan Nomor: W4TUN3/201/H.01.03/VII/2018tertanggal 20 Agustus 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan PersiapanKetiga pada tanggal 29 Agustus 2018, dan Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan Ketiga tersebut dengan dihadirioleh pihak Penggugat

PemeriksaanPersiapan ditunda sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat berdasarkan SuratPanggilan Nomor: W4TUNS3/206/H.01.03/VII/2018 tertanggal 29 Agustus2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan Keempat pada tanggal 5September 2018, dan Majelis Hakim telah melaksanakan PemeriksaanPersiapan Keempat tersebut dengan dihadiri oleh pihak Penggugatdiwakili Kuasanya bernama Abdul Basir RumagiaS.H.,dan pihak Tergugathadir diwakili oleh Anggiat A.G.

Majelis Hakim kemudian telah memanggil kembali pihak Tergugatberdasarkan Surat Panggilan Nomor W4TUN3/219/H.01.03/IX/2018tertanggal 19 September 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan PersiapanKeenam pada tanggal 3 Oktober 2018, dan Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan Keenam tersebut dengandihadiri pihak Tergugat diwakili oleh Anggiat A.G. Napitupulu, dan tanpadihadiri pihak Penggugat. Pemeriksaan Persiapan ditunda sampai dengantanggal 3 Oktober 2018;7.

cnc205. 0870/SPMBL/01.03. tanggal 20 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.H.R.ILYAS SUM;206. 0873/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp.116.152.000 An.207. 0874/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.ABD.HAMID:;208. 0875/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 51.824.000 = An.RAIMAH:209. 0876/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 75.184.000 An.M.NOOR IDRIS;210. 0877/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 75.472.000 An.JAMALUDIN;124211.0878/SPMBL/01.03.tanggal 31 Oktober 2006 Rp.

nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn220. 0887/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006TARMIZAN;221; 0889/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 RpRAZALL. ;22d 0890/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 RpJU;Zod 0891/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 RpJAAFAR;224. 0892/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp225. 0894/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.

SAHAR125226. 0895/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.ADHAM ; 0896/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000An. HARUN K ;227, 0897/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.HAMZAH K:;228. 0898/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.

HARUNK;229, 0899/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.230. 0900/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.SAMSUDDIN:7 2722 n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn231. 0901/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.KHAIDIR.232. 0902/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.M.NOOR IDRIS;233. 0903/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.

RAMLI234. 0904/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp.80.000.000 An.BURHANUDDIN M235. 0905/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. JASINFATTAH;236. 0906/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.ATABEK ;231s 0907/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.238. 0908/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.

Kemudian Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat dan pihakKetiga berdasarkan Surat Panggilan Nomor: W4TUN3/267/H.01.03/XI/2018 tertanggal 07 November 2018 untuk hadir dalamPemeriksaan Persiapan Ketiga pada tanggal 14 November 2018, danMajelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Ketigatersebut namun pihak Penggugat, Tergugat maupun Pihak Ketiga tidakhadir sehingga Pemeriksaan Persiapan kembali ditunda.

Majelis Hakim telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugatberdasarkan Surat Panggilan Nomor: W4TUN3/274/H.01.03/X1I/2018tertanggal 14 November 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan PersiapanKeempat pada tanggal 21 November 2018, dan Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan Keempat tersebut namun pihakPenggugat maupun Tergugat kembali tidak hadir. Pemeriksaan Persiapankembali ditunda sampai dengan tanggal 28 November 2018;5.

Majelis Hakim kembali memanggil pihak Penggugat dan Tergugatberdasarkan Surat Panggilan Nomor: W4TUN3/281/H.01.03/X1I/2018tertanggal 21 November 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan PersiapanKelima pada tanggal 28 November 2018, dan Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan Kelima tersebut namun pihakPenggugat maupun Tergugat tetap tidak hadir. Pemeriksaan Persiapankembali ditunda sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;6.

Majelis Hakim kembali memanggil pihak Penggugat dan Tergugatberdasarkan Surat Panggilan Nomor: W4TUN3/292/H.01.03/X1I/2018tertanggal 28 November 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan PersiapanKeenam pada tanggal 05 Desember 2018, dan Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan Keenam tersebut namun pihakPenggugat maupun Tergugat tetap tidak hadir. Pemeriksaan Persiapankembali ditunda sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;7.

Majelis Hakim kembali memanggil pihak Penggugat dan Tergugatberdasarkan Surat Panggilan Nomor: W4TUN3/302/H.01.03/XII/2018tertanggal 05 Desember 2018 untuk hadir dalam Pemeriksaan PersiapanKetujuh pada tanggal 12 Desember 2018, dan Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan Ketujuh tersebut namun pihakPenggugat maupun Tergugat juga tetap tidak hadir.

Bahwa Penggugat menerima surat yang dikirimkan oleh Tergugat pada Tanggal 10Februari 2021 Via Aplikasi Chat WhatsApp (Surat tidak pernah di kirimkan secaralangsung) Nomor : UM.01.03/Cb25.4.1/171/I/2021, Prihal : Rencana PemutusanKontrak. Yang dalam klausulnya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaanHalaman 4 dari 34 Halaman.

Kontrak Pelaksaan kepadaTergugat agar kiranya Tergugat tidak gegabah mengambil tindakan danmenyelesaikan permasalahan tersebut dengan caracara yang telah di atur dalamkontrak serta tidak menafsirkan Klausul Kontrak dengan sesuka mereka akan tetapitidak di respon oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tampak jika Tergugat TidakMemiiliki Itikat Baik;Bahwa pada tanggal 8 (delapan) Maret 2021 Penggugat menerima Surat via aplikasiChatt WhatsApp (Surat tidak permah di kirim secara langsung) Nomor :UM.01.03

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN GtoKetua HakimParaf Majelis Anggota 15.16.17.di dasari oleh pemutusan kontrak sepihak yang tidak memperhatikan asas dan kaidahkontrak, dan berimplikasi pada kredibilitas Penggugat yang secara nyatamenimbulkan kerugian lebin besar bagi Penggugat karena tidak dapat menandatandatangani kontrak pada paket lelang lain yang telah di menangkan;Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 Penggugat mengirimkan balasan atas suratSurat Nomor : UM.01.03/Cb25.4.1/253 Prihal Pemutusan Kontrak

Fatimah Indah Utama;4) Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalomengeluarkan Surat Nomor UM.01.03/Cb25/3175 tanggal 27 Oktober2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi & UMKM Kabupaten Luwu Utara untuk dapat mengeluarkanPernyataan Resmi terkait Pekerjaan Pembangunan Pusat Perdangan danHalaman 19 dari 34 Halaman.

Tindak lanjut Tergugat atas diterbikannya Surat Inspektorat JenderalKementerian PUPR Nomor PW 01021//1690.7 tanggal 21 Desember 2020sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, yaitu:1) Menyampaikan Surat Nomor UM.01.03/Cb25.4.1/171/1/2021 perihalRencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat;2) Menyampaikan Surat Nomor UM.01.03/Cb25/684 perihal Rapat KoordinasiPersiapan Pemutusan Kontrak;3) Menyampaikan Surat Nomor UM.01.03/Cb25/708 perihal Rapat KoordinasiPersiapan Pemutusan Kontrak;b.

MP.02.01/226653.71/IX/2020,tanggal 1 September 2020;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2:Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Kupang Nomor 9 24/SK53.71.MP.01.03

(1 bidang), terletak di Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Kupang Nomor = 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020tertanggal 27 Mei 2020 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor5650/Oesapa/2015, atas nama Nancy Yappy dan Christine Tansah,tanah seluas 3.698 M2 (1 bidang), terletak di Kelurahan Oesapa,Kecamatan

Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaKupang Nomor 24/ SK53.71.MP.01.03/V/ 2020, tertanggal 27 Mei 2020Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 5650/Oesapa/ 2015, atasnama Nancy Yappy dan Christine Tansah, tanah seluas 3.698 M2 (1bidang), terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, KotaKupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pelaksana PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota KupangNomor : 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020 Tertanggal 27 Mei 2020 TentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, Atas NamaNancy Yappy dan Christine Tansah, Tanah Seluas 3.698 M2 (1 Bidang),terletak di Keluarahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Pelaksanaan Putusan PengadilanYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; 3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020Tertanggal 27 Mei 2020 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor :5650/Oesapa/2015, Atas Nama Nancy Yappy dan Christine Tansah, TanahSeluas 3.698 M2 (1 Bidang), terletak di Keluarahan Oesapa, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, SebagaiPelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;4.

Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota KupangNomor : 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, atas nama NancyYappy dan Christine Tansah, tanah seluas 3.698 M2 (1 Bidang), terletak diKeluarahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NusaTenggara Timur, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap ; 22+ 22+ 222 on nnn nnn non nen ne eee5.

BN.01.03/PPK/1076/2016 tertanggal 20April 2016, antara Tergugat dengan Penggugat, telah sepakat untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung PendidikanPoliteknikKesehatanBanjarmasindiBanjarbaru,dengan waktu penyelesaian231(Dua Ratus Tiga Puluh Satu ) Hari Kalender.

Hal itu diakui oleh Tergugat dengan adanya Addendumtanggal 19 September 2016No.BN.01.03/PPK/3326/2016, tentangperpanjangan waktu pelaksanaan.

SementaraPenggugat hanya dapat pengganti tambahanwaktu 23 (dua puluh tiga) hari,sebagaimanaperpanjangan waktu dalam addendum No.BN.01.03/PPK/3326/2016;Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat telahmenyalahiperaturan perundangundangan yang ada.

/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016, Perjanjian addendum01BN.01.03/PPK/3326/2016 tanggal 19September 2016 tentangPerpanjangan Waktu Pelaksanaan.b.

/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016, PerjanjianAddendum 01 BN.01.03/PPK/3326/2016 tanggal 19 September 2016tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;b.

TIMBER DANA TENTANG PELEPASAN HAK DANKEPENTINGAN ATAS TANAH/LAHAN DARI WARGA MASYARAKAT(PEMILIK LOKASI) NO.001/Prc/KUM/EK/01.03 tanggal 6 Januari 2003 ; Kesepakatan bersama tersebut disusun dengan katakata indah dankalimatkalimat bagus, tetapi apa yang terjadi kemudian sangat tidak sesuaidengan harapan masyarakat/para Penggugat ; Ternyata Tergugat/PT.

yang dibayar olehperusahaan lain kepada masyarakat desadesa di wilayah PropinsiKalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Bentian Besar ;Puncak itikad tidak baik dari Tergugat terbukti dengan usaha Tergugatmempengaruhi mantan Kepala Desa Benangin II Saleman Rawa, secaraindividual/sepihak mencabut kesepakatan bersama No.001/Prc/KUM/EK/01.03 tanggal 6 Januari 2003, dengan surat tanggal 31 Oktober 2003 ;Setelah diprotes oleh Masyarakat/para Penggugat Desa Benangin Il,Mantan Kepala Desa Benangin

Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi ingkar janji, tidak memenuhi kesepakatan bersama No.001/TD/KUM/EK/01.03 tanggal 6 Januari 2003, seperti telah terurai diatas yang mana perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut sangatmembodohi dan sangat merugikan para Penggugat, maka tepatlahTergugat dihukum sesuai dengan kesepakatan bersama antaraTergugat dan para Penggugat sebagai berikut :a Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi/kompensasi atashak pelepasan hak para

Tergugat tolak untuk seluruhnya ;Bahwa pada tanggal 6 Januari 2003 Tergugat benar telah membuatkesepakatan bersama No. 001/Prc/TD/KUM/EK/01.03 dengan Kepala DesaBenangin Il (Seleman Rewa pihak pertama) bahwa antara Penggugat danTergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum seperti yangtertuang dalam kesepakatan bersama antara Pengurus Desa Benangin Ildengan PT.

Timber Dana tentang pelepasan hak dan kepantingan atastanah/lahan dari warga masyarakat (pemilik lokasi) No. 001/Prc/TD/KUM/EK/01.03 (butir nomor 3), bahwa Tergugat dalam hal ini hanya memilikihubungan dan ikatan hukum dengan Kepala Desa Benangin Il (SelemanRewa) ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal3 pihak pertama membuat surat perintah tugas No.