Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-01-2011 — Putus : 09-11-2011 — Upload : 23-02-2012
Putusan PN PURWOREJO Nomor No : 02/PDT/G/2011/PN.PWR Tanggal 9 Nopember 2011 — MARIA ANCILLA NIMAH >< SUHARYATI BINTI SARKIM MARTOWIJOYO
360 — 144
360 — 144
Bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RIdi Yogyakarta tanggal 21 s/d 23 Maret 1985 tentangtitik singgung yuridis peradilan agama denganperadilan umum; ditentukan : BILA TERJADI18PERBEDAAN AGAMA DIANTARA PEWARIS DENGAN AHLI WARISATAU DIANTARA PARA AHLI WARIS, MAKA HUKUM WARISYANG DIBERLAKUKAN ADALAH HUKUM WARIS YANG BERLAKUBAGI SI PEWARIS (ORANG YANG MENINGGALKAN HARTA) ;.
Register : 29-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 66/PID/2019/PT YYK Tanggal 12 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PAIMIN Bin KROMO TARUNO Diwakili Oleh : AGUNG DWI PURWANTO, SE. SH.CIL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUNDARGO, SH
150 — 113
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUNDARGO, SH
150 — 113
bandingtersebut, setelah dihubungkan dengan faktafakta di persidangan sesuai yangterurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta,tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dipilin baik olehPenuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutusHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 66/PID/2019/PTYYKperkara a quo, karena salah satu unsur pasal dakwaan Ke Satu yang dipiliholeh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengantitik singgung
Putus : 29-11-2010 — Upload : 29-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 PK/Pdt/2009 Tanggal 29 Nopember 2010 — PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN OEI (PT.OEI), Direktur Utamanya : LASMONO VS SURONO , Dkk
83 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalil pokok yang melandasi gugatan Penggugat terhadap paraTergugat dalam kasus perkara ini sebagai akibat dari rangkaian tindakan PMHyang dilakukan para Tergugat itu, Penggugat telah mengalami kerugian;2 Hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan kebendaan dalam perkara ini, belumgugur sebelum Penggugat memasuki materi pokok gugatan, perlu lebih dahulumenjernihkan permasalahan yang menyangkut daluwarsa (verjaring lapse of time)dalam perkara ini ;Memang pada kasus ini seolaholah terdapat dua titik singgung
No. 303 PK/Pdt/2009Sebagaimana yang telah Pemohon PK singgung diatas, alasan PK yang diajukan bertitikdari pasal 67 huruf f. Dalam putusan Kasasi a quo terdapat kekhilafan / kekeliruannyata;Seperti yang Pemohon PK kemukakan, putusan Kasasi a quo membatalkan putusanPengadilan Tinggi DKI No.101/Pdt/2006/PT.
Register : 07-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2013 Tanggal 13 Mei 2013 — DRS. FIRDAUS FASYA, DKK VS I. KAKAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. HOKIARTO., III. AHLI WARIS H. Tb. ALWANI Hj. KOMARIAH, DKK;
92 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 142 K/TUN2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tas dalildalilsebagai berikut:Eksepsi TergugatA.Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu : Bahwa materi permasalahan yang diangkat dariperistiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek
Putus : 12-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 165 /Pid.B/2013/PN.KPG Tanggal 12 Desember 2013 — YERI EFENDI alias TONGKOL
46 — 39
46 — 39
umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Register : 27-10-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 118/PDT/2017/PT.PLG Tanggal 15 Desember 2017 — KOTJIK KOTAN, lawan MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH
214 — 58
214 — 58
Put.No.118/PDT/2017/PT.PLG.13.14.15.angka (3) dengan menjadikan beberapa Akta Hibah sebagaimanaPenggugat Intervenient uraikan pada posita gugatan Intervenient padaangka (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) dan (4.5) sebagai dasar penguasaannya;Bahwa beberapa harta peniggalan almarhum Petie Kotan padaangka (3) gugatan Intervenient yang dikuasai oleh Tergugat Intervenienthingga saat ini berdasarkan beberapa Akta Hibah yang telah PenggugatIntervenient singgung pada posita gugatan ini telah pernah PenggugatIntervenient
Register : 23-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor H.ANAS, BSC Pgl ANAS Tanggal 14 Nopember 2016 — H.ANAS, BSC Pgl ANAS
55 — 3
55 — 3
Suryatama Tri Mulya (terdakwa selaku direktur)pengembang perumahan Asabri tersebut telah habis masa berlakunya sejaktahun 2010;Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwamenyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukanperkara pidana namun termasuk dalam ranah hukum perdata; maka terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang bahwa titik singgung perbuatan melawan hukum dalamlapangan hukum keperdataan dengan perbuatan melanggar hukum dalamlapangan hukum
Putus : 25-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 25 Mei 2016 — YUNUS ISKANDAR, SH bin HAMID HUSIN
209 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi suatukeanehan apabila di satu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusantelah membuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung dan dibuktikan;3.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 K/Pdt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — Ahli Waris HO PHANG SONG, DKK
VS
DAISY SLAMAT, DK
256 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
sejak tahun 1974 sampai dengan 1985pembayaran sewa dilakukan oleh Tjeuw Tae Jin;13.3 Sejak Ho Phang Song meninggal dunia, tanah terperkara tetap didiamidan dihuni anakanak dan cucu atau Ahli Waris Ho Phang Song,namun setelah tahun 1985 sampai sekarang mereka ingkar membayarsewa;14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalilgugatan yang mengatakan Para Tergugat ingkar/wanprestasi melakukanpembayaran sewa;Gugatan Penggugat Belum Kadaluarsa (Vejaring);15.Seperti yang Penggugat singgung
Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 PK/Pdt/2017 Tanggal 18 September 2017 — H. SHALIHIN MAHMUD, SELAKU DIREKTUR PT KUMALA RAYA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DKK
59 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdatakarena masalah perdata adalah masalah yang menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat II DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Register : 16-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2017/PN STB Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.Pimpinan Redaksi Batak Pos Cq Sangkot Sihotang
2.Pimpinan Redaksi Media Online Pantauan Rakyat Cq Arifin
296 — 277
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.Pimpinan Redaksi Batak Pos Cq Sangkot Sihotang
2.Pimpinan Redaksi Media Online Pantauan Rakyat Cq Arifin
296 — 277
Secanggang Kab.Langkat Ternyata dikenakan Biaya Rp 600 ribu.Kemudian Pada alenia Ke Delapan Berbunyi : Kembali di singgung terkaitpembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yang bernama Warsitodan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu.
Register : 07-12-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/TUN/2015 Tanggal 16 Februari 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TANGERANG., II. PT. RUMANDA BUKIT JAYANTI VS JAHJA KOMAR HIDAYAT;
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akan tetapisecara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik No.
Putus : 27-05-2013 — Upload : 04-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2466 K /Pdt/ 2012 Tanggal 27 Mei 2013 — TAMUDJI,dkk vs HENRI JOCOSITY GUNAWAN
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalamPasal 2 jo.
Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atauPerbuatan Melawan Hukum (PMH). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10Hal. 47 dari 57 hal. Put. No.2466 K/Pdt/2012UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan UndangUndang Nomor35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 2 jo.
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
99 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif...";Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusam.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1268 K/Pdt/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — Ny. CHLORTJE AMPING vs YUNI ASTUTI
92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
antara Penggugat dengan Tergugat, maupunuraian yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum serta tidak adanya uraian kualifikasi perbuatan Tergugat danuraian kerugian yang dialami oleh Penggugat;Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) di manaPenggugat memohonkan untuk Menghukum Tergugat dan atau pihakmanapun untuk menyerahkan dana dst kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus tanpa syarat, akan tetapi petitum gugatanPenggugat tersebut, sama sekali tidak pernah di singgung
Register : 16-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — SAHAT PARDEDE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;
92 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah pemberian hak sertapenerbitan bukti hak berupa SHM sudah tepat dan benarbenar sesuaidengan prosedur yang ditetapbkan undangundang, bahwa melihat faktafaktadan buktibukti yang timbul/terdapat dalam persidangan maka sengketa aquo adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukanPeradilan Perdata, karena titik singgung proses peradilannya terletak padapermasalahan keputusan Termohon Peninjauan Kembali sebagai KantorPertanahan, di mana penerbitan dan pemberian hak tersebut telahmelanggar
Register : 23-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 16-02-2014
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1101/Pdt.G/2013/PA.Tmk Tanggal 23 Desember 2013 —
12 — 8
12 — 8
XXX tertanggal XXX Februari XXX atas nama XXX tidakmempunyai titik singgung dengan perkara harta bersama yang PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan harta bersama yang diajukan olehPenggugat, baik yang berupa benda bergerak maupun berupa benda yang tidak bergerakadalah kabur (obscure libel);Menimbang, bahwa meskipun gugatan harta bersama dapat dikumulasi bersamadengan cerai talak, namun karena objek sengketa yang
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PDT/2018/PT SMR Tanggal 30 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Diwakili Oleh : MARIEL SIMANJORANG
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Timur
Terbanding/Tergugat II : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
148 — 77
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Timur
Terbanding/Tergugat II : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
148 — 77
2002, dijelaskan bahwa kewenangan PemberianIzin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenanganBupati / Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayahKabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugatjustru mengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugatmerupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk), sehinggaseyogyanya justru tidak memerlukan izin dari Menteri KehutananRI sebagaimana yang dilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
dan 3 di atas;Bahwa adalah mustahil apabila Pembanding mengklaim kepemilikan hakatas areal objek sengketa seluas + 1.700 Hektar tanpa Pembandingmenguraikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi dasar hukumpembanding memiliki hak keperdataan atas areal objek sengketa sehinggapembanding tidak mungkin dapat menghindari untuk tidak menyinggungatau menjelaskan dasar hak kepemilikan Pembanding yang berhubungandengan Tata Usaha Negara sebab antara keperdataan dan Tata UsahaNegara akan selalu ada titik singgung
Register : 08-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PA BATAM Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Btm Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 22
26 — 22
No XXX/Pdt.G/2021/PA.BtmKetika saya singgung harta bersama, suami bilang kalau Zahratul Aini telahditerima sebagai calon mahasiswa di Dubai. Rencana mau jual mobil buatongkos ke sana, bagian kamu % harga jual mobil itu, soal barangbarangdirumah tidak bisa dibagi karena itu barang rumah tangga!Itulah model rumah tangga kami, yang mulia hakim.Lain dari yang lain.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 166/Pid.B/2013/PN.KPG Tanggal 12 Desember 2013 — PUTRA REINALDI MESAKH alias RIAN
33 — 10
33 — 10
tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;14Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung