NilaiPasar : Rp.6.026.000.000 , ( Enam Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) jo NILAILIKUIDASI : Rp. 4.128.200.000 , ( Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta DuaRatus Ribu Rupiah )Nilai Likuidasi Objek Lelang sebesar Rp. 4.128.200.0000 , ( Empat Milyar DuaRatus Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) Sebagaimana Tersebut Diatassesuai dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP FIRMAN SURYANTORO &REKAN ( Vide : Terlampir ) .04.Bahwa :Sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum ( Onrechtmatigedaad

Bahwa pada Posita halaman 5 Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkanperihal tuntutan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 4.128.200.000, (Empat miliarseratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah), yang oleh PENGGUGATdalil tersebut disebutkan berdasarkan adanya penghitungan nilai likuidasi olehKJPP FIRMAN SURYANTORO & REKAN, terhadap hal tersebut TERGUGAT menilai bahwa penilaian KJPP tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengankerugian PENGGUGAT mengingat bahwa TERGUGAT sama sekali tidakmelakukan

Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat IItelan melampirkan surat penetapan harga limit tanggal 22 November 2018yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga limit objek sengketa a quosebesar Rp2.880.000.000, (dua miliar delapan ratus delapan puluh jutarupiah) yang didasarkan atas penilaian dari penilai independen KJPP NI MadeTjandra Kasih Nomor 485/KJPPTJK/SRP/XI/2018 tanggal 6 November2018.Halaman 7 dari 12 halaman dalam Perkara Perdata Nomor320/Pdt.G/2019/PN.SBY5.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas penilaian dari KJPP FirmanSuryantoro & Rekan sebagaimana yang disampaikan dan didalilkan olehPenggugat. Bahwa penilaian yang disampaikan oleh Penggugat tersebuthanya penilaian sepihak, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalampenentuan harga limit lelang objek sengketa a quo.6.

Laporan004/ABPAV/FASTSUB/XII/18 1 ( Satu) Bendel Bukti P8 :Fotocopy Resume Penilaian Bapak Yosep oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP ) Firman Suryantoro dan Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan Bukti P9 :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telan telahmengajukan suratSsurat bukti bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:1.Fotocopy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Modal Mikro dan Menengah tanggal 07April 2016;Fotocopy Surat Nomor 002/PNMSBY/KM 200+/VI/16 tanggal

Leo Handaka, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

Nomor 3668 K/Pdt/2016Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu:= Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh

dalam daftar nominatif tidakdilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakantermasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkantanpa menimbulkan kerusakan; Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai PenilaiPertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Nomor 3668 K/Padt/2016 Selanjutnya dalam lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan DusunKadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di DusunTrisik; Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan tidak ada data pendukungdaftar nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan

bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp126.490.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratussembilan puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggapbahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasaryang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambakudang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai penilai pertanahan.Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Pelelangan tanggal 27 November 2014 (BELUM LAKU LELANG) :1) Laporan Penilaian No. 112A/KJPP AFCRB/PENBM/VI/2014 tanggal 6Juni 2014 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan.2) Surat kepada Penggugat, No. RTR.FCM/BCR.RRC.BDG.1918/2014tanggal 4 November 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan.3) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui SuratKabar Kabar Cirebon tanggal 13 Novermber 2014.4) Surat kepada Penggugat, No.

Pelelangan tanggal 30 September 2015 (BELUM LAKU LELANG) :1) Laporan Penilaian No. 009/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 tanggal 8April 2015 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan.2) Surat kepada Penggugat, No. RTR.RCR.BCR.BDG/1946/2015 tanggal 9November 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan.3) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui SuratKabar "Kabar Cirebon tanggal 16 September 2015.4) Surat kepada Penggugat, No.

Pelelangan tanggal 26 November 2015 (LAKU LELANG atas SHM No. 165,167 dan No. 231) :Putusan Nomor 603/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 13 dari 371)2)3)4)Laporan Penilaian No. 168/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 dan No.169/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 tanggal 8 April 2015 oleh Kantor JasaPenilai Publik Agus Firdaus & Rekan.Surat kepada Penggugat, No.

Fakta membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang tanggal 26November 2015, pihak penjual/pemilik barang/Teggugat terlebih dahulutelah menetapkan nilai limit yang akan digunakan sebagai acuan minimaldalam pelelangan didasarkan pada hasil laporan penilaian yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disingkat KJPP)yang ditunjuk Tergugat yaitu KJPP Agus Firdaus & Rekan vide Laporanhasil Penilaian No. 168/KJPP AF/PENBMRCC/X/2015 tanggal 28Oktober 2015, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonHalaman 4 Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.2ds22.23.24.Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin,SE,M.Ec.Dev keterangannya tidak di bawah sumpah karenaTermohon Kasasi keberatan dengan alasan saksi mendapat upah dariPemohon Kasasi Il, namun Pemohon

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin,SE,M.Ec.Dev Majelis Hakim tidak mengambil sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Halaman

) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3277 K/Pdt/2016Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan BandaraBaru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016;Bahwa Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta dalam melakukan penilaian menggunakan standardresmi dan mengacu pada Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesiadan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 yangtercantum dalam SPI 306 dan Petunjuk Teknis SPI 103 besertalampirannya dan

,Dev. selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah pihak yang sangatkredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izinpraktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaianuntuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasukdalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksiproses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT AngkasaPura di Jakarta selaku

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

KJPP Sih Wiryadi dan Rekan2. KJPP Syamsul Hadi dan Rekan3.

Maka KJPP itulah yangditunjuk yang memenuhi persyaratan .Bahwa saksi lupa perusahaan mana saja yang mengikuti lelang tersebutselain KJPP Sih Wiriadi dan rekan.Bahwa saksi menjelaskan Pagu anggarannya untuk untuk KJPP Penilaiadalah Rp.350 Juta untuk TA.2010 yang menggunakan APBD Kab.PPU.Bahwa harga penawarannya adalah sesuai dengan Kontrak yaituRp.345.765.000, (tiga ratus empat puluh lima juta tujun ratus enam puluhlima ribu rupiah).Bahwa yang diusulkan dan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonHalaman 4 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.2ds22.23.24.Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Tanggungan tahun 2016HakTanggun oleh KuratorKJPP) BCAganDalam RupiahSHM No.660/Tawang 1.597.524.054 *) 946.066.827 *) 1.650.000.000 979.920.000 380.000.000masSHM No.1.338.625.160668/Tawang wy 767.527.580**) 1.000.000.000 519.250.000 260.000.000masSHMSRS 2.606.500.000 1.954.875.0002.3/5.000.000 505.000.000 505.000.000 No.0218/II/BO 24) aAe) Halaman 6 dari 53 Halaman, Putusan Nomor194/Pdt/2021/PT.SMG. 7/Benoa *)Hasil penilaian KJIPP Toha, Okky, Heru & Rekan tanggal 8 Agustus 2014**) Hasil penilaian KJPP

rupiah) sebagai kompensasi atas dilakukannya penyidikandan dicantumkannya TERLAWAN dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Perkara Gugatan Sederhana No.3/Pdt.G.S./2020/PN.Skt tersebut telah diputus oleh HAKIM TUNGGALpada Pengadilan Negeri Surakarta yang intinya antara lain menyatakan :e Menyatakan sah sebagai hukum, Obyek surat berupa Buku LaporanPenilaian Asset Nomor : DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Februari2016 yang diterbitkan KJPP

PutusanPengadilan Negeri Surakarta No. 3/Pdt.G.S./2020/PN.Skt tanggal 20Februari 2020 angka 3, 4, dan 5 telah diputus intinya bahwa :e Menyatakan Batal Demi Hukum, Cacat Hukum, dan DemiHukum harus dihentikan dengan segala akibat hukumnyaproses penyidikan tindak pidana yang sedang berjalan (Videamar angka 3 Putusan Keberatan No. 3/ Padt.G.S./ 2020/ PN.Skt)e Menyatakan sebagai hukum, Obyek surat berupa Buku LaporanPenilaian Asset Nomor : DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1Februari 2016 yang diterbitkan KJPP

Guntur, Eki, Andri & RekanCabang Denpasar, tidak memenuhi unsurunsur Subjektifmaupun Objektif Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263KUHPidana) / Bukan tindak pidana, tetapi hanya sebataskesalahan prosedur administrasi intern KJPP Guntur, Eki, Andri &Rekan Cabang Denpasar, yang merupakan tanggung jawabhukum pengelola KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan CabangDenpasar (yaitu : Arif Wijaya, ST. dan Mochamad AriefMarthanindya alias M.

Menyatakan sebagai hukum, Objek Surat berupa Buku LaporanPenilaian Asset Nomor : DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Pebruari2016 yang diterbitkan KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan CabangDenpasar, tidak memenuhi unsurunsur Subjektif maupun ObjektifTindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHPidana) / Bukan tindakpidana, tetapi hanya sebatas kesalanan prosedur administrasi internKJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan Cabang Denpasar, yang merupakantanggung jawab hukum pengelola KJPP Guntur, Eki, Andri & RekanCabang

Untuk memastikan kebenaran data fisik Objek Jaminan, TERGUGATIll telah meminta KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) SuwendhoRinaldy & Rekan untuk melakukan penilaian dengan melakukankunjungan ke lokasi Objek Jaminan di alamat PerumahanSinggasana Pradana JI.

Tidak terdapat informasi terkait namaPENGGUGAT atau masalah hukum pertanahan atau masalah hukumlain yang terjadi atas Objek Jaminan.Untuk memastikan kebenaran data fisik Objek Jaminan,TERGUGAT III telah meminta KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)Suwendho Rinaldy & Rekan untuk melakukan penilaian denganmelakukan kunjungan ke lokasi Objek Jaminan di alamatPerumahan Singgasana Pradana JI.

melakukan kunjungan kelokasi ObjekSengketa, PENGGUGAT keberatan atau menolak dilakukan penilaianoleh pihak KJPP dimaksud.Namun faktanya KJPP dapat memasuki Objek Sengketa tanpa adakeberatan/penolakan/perlawanan dari PENGGUGAT, dibuktikandengan adanya pengambilan foto oleh pihak KJPP baik di luarmaupun di dalam bangunan Objek Sengketa.Sebagai informasi tambahan, TERGUGAT Ill telah beberapa kalimeminta kepada pihak KJPP untuk melakukan penilaian denganmelakukan kunjungan ke lokasi Objek Jaminan dan

Foto copy dari asli Laporan pekerjaan penilaian aset tetap (fixed assetvaluation) KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Suwendho Rinaldy & Rekanlokasi Objek Jaminan di alamat Perumahan Singgasana Pradana Jl. GaluhPakuan Tengah No. 15 Bandung pada tanggal 15 Juni 2016, yang diberitandaT.III3A;9.

Foto copy dari asli Laporan penilaian pekerjaan penilaian aset tetap (fixedasset valuation) KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Anas Karim Rivai &Rekan lokasi Objek Jaminan di alamat Perumahan Singgasana Pradana Jl.Galuh Pakuan Tengah No. 15 Bandung pada tanggal 23 juli 2020, yangdiberi tanda T.III3B;10.Foto copy dari Foto copy Surat No. 054/SK/SKH/III/20 tanggal 11 Maret2020 Perihal : Peringatan I, yang diberi tanda T.III4A;11.

miliyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah ).Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/20 13/PNSka.4 Bahwa kemudian dalam lelang terhadap obyek sengketa tersebut dimenangkanoleh Tergugat III dengan harga Rp. 2.660.000.000,(dua miliyar enam ratus enampuluh juta rupiah) .5 Bahwa terdapat kejanggalan dalam penentuan harga limit terhadap obyeksengketa sebesar Rp. 2,655.000.000, (dua miliyar enam ratus lima puluh lima jutarupiah) .Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP

Jikalau Penggugat mendasarkan penentuanharga limit obyek sengketa dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP DODIPURGUNA hal itu tidak tepat / tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidakmempunyai kapasitas sebagai Penjual terhadap obyek sengketa karena yang bolehmenentukan harga limit adalah Penjual / Pemilik Barang yaitu Tergugat I, sehinggameskipun Penggugat mempunyai pembanding dalam menentukan harga limitterhadap obyek sengketa Laporan Penilai Properti KJPP DODI PURGUNA tidak bisadigunakan

Nilai bangunanlebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AndreasParlindungan Siregar Nomor 00097/3.006800/PI/12/0373/0/V1/2020tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesarRp.1.847.000.000, sedangkan uang yayasan yang telah diterima olehMohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebutsebesar Rp2.040.800.000,Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat kepada Penggugat II bahwaTergugat

(P.11)Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor AkuntanPublik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uangyang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untukpembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yangada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telahdikeluarkan untuk proyek tersebut.Halaman 7 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG17.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

(P.13)Bahwa kerugian materiil yang dialami Yayasan Daarul Quran AlAtsariKarawang atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut sebesar Rp.262.900.000, (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), sesuai denganLaporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas ParlindunganSiregar Nomor 00097/3.006800/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp1.847.000.000, sedangkanuang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad SolehHamid untuk pembangunan Asrama

Putri tersebut sebesarRp2.040.800.000,Halaman 12 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDGDampaknya adalah Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang mengalamikerugian finansial sebesar Rp.193.800.000,dan kualitas bangunanmenjadi tidak sesuai standar.e Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.006800/P1/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan4 lokal Kelas SD sebesar Rp582.900.000, sedangkan uang yayasanyang

(P.12)Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor AkuntanPublik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yangtelah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untukpembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yangada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telahdikeluarkan untuk proyek tersebut.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AndreasParlindungan Siregar Nomor 00098/3.006800/P1/12/0373/0/VI

SUKYAN MU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura BPWS
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Immanuel, Johnny n Rekan
3.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan

Hermansyah DamanikAlamat : Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silou KaheanKabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagaiTermohon Il.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara serta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca surat dari Kuasa Pemohon Nomor : B2908/L.2.6/Gp.2/07/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang diterima oleh Hakimtanggal 10 Juli 2019, perihal pencabutan permohonan (konsinyasi) uang gantikerugian/kompensasi permohonan a quo dengan alasan Termohon Il telahsetuju dengan harga KJPP

Bahwa terhadap dalil PEMBANDING pada angka 6 huruf b, dapatTERBANDING tegaskan bahwa KJPP Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan bukanlah pihak dalam perkara a quo sehingga tidak adakewajiban baginya untuk menghadiri sidang.10.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut padaangka 18 di atas, dapat TERGUGAT sampaikan penetapan Nilai Limitsehubungan dengan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkaraa quo yang merupakan jaminan kredit PENGGUGAT telah didasarkan darihasil penilaian oleh pihak independen yang kredibel dan berkompetensidalam bidang tersebut yaitu oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan berdasarkanSurat KJPP Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan penetapan nilai pasardan nilai likuidasi sehubungan dengan lelang eksekusi haktanggungan terhadap jaminan kredit PENGGUGAT yang menjadiobjek perkara telah ditetapkan oleh pihak independen yang kredibeldan berkompetensi dalam bidang tersebut yaitu oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun& Rekan berdasarkan Surat KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan Nomor Laporan00103/2.002704/P1/07/0276/1/I1/2019 tanggal 26 Februari

Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tanggal 28 Juni 2019,Tergugat telah menyatakan bahwa untuk objek gugatan telah dilakukanpenilaian dengan menggunakan jasa penilai publik dari KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru) dengan LaporanNomor 00103/2.002704/P1/07/0276/1/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.38.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yangtidak berdasar hukum karena telah jelas secara fakta bahwa sebelumpelaksanaan lelang pihak penjual telah meminta kepada jasa penilai publikdari KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru)untuk menilai objek gugatan tersebut.39.

Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberimaterai cukup dan

telah sesuai dengan asili diberi tanda P13;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit

Selanjutnya SK PPK diterbitkan dan saksi memeriksa companyprofile dari KJPP Aditya Iskandar dan Rekan, karena persyaratan sudahlengkap dan memenuhi ketentuan, maka saksi melakukan prosespengadaan selanjutnya ;Him 79 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgos PpBahwa yang saksi ketahui sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekanbekerja, saksi dan KJPP dipanggil oleh Kepala Dinas (saksi MohamadTaufan Bharata) dan mendapatkan ilustrasi secara lisan mengenai tanahyang akan dibebaskan dan administrasi

empat juta tiga ratus tiga puluh riburupiah), KJPP penilai menyerahkan buku laporan.

melakukan penghitunganberdasarkan rumus dan hasil survey terhadap tanah tersebut (termasukvariabel yang telah saksi sebutkan);Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada pihak KJPP dan pada saat itudijawab oleh pihak KJPP sudah mengetahui lokasi tanah yang akandibebaskan dari Sugiyanto / Yanto (Kepala Seksi Keindahan Kota Tahun2014) yang sekarang bekerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon;Him 81 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BdgBahwa sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekan bekerja,

Taufan Bharata terjadi pada tanggal23 April 2015 di hadapan Notaris Kusyadi, SH ;Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan dalam masa penilaian yangdilakukan oleh KJPP terhadap 3 (tiga) bidang tersebut terdapat kegiatanatau aktifitas pada objek penilaian yang dilakukan oleh KJPP tersebut ;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan17.

Miftah, sedangkanuntuk luas tanah 8200 m2 dan 4647 m2 tidak dapat dinilai karena alas haknya tidakada ;Bahwa Tim KJPP Aditya Iskandar & Rekan menilai harga Tanah yang SHMno. 686saksi An. M.

KJPP TOTO & Rekan, ; IJAT SUMIATI, KOKOM KOMALASARI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,

PUTUSANNomor 2136 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara :KJPP TOTO & Rekan, berkedudukan di Jalan Hayam Nomor IRL, Jakarta 10120, diwakili oleh Ir. Toto Suharto, M.Sc., sebagaiPimpinannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ShaefulRadian.

N, dan Rekan, Para Karyawan pada KJPP TnR sebagaiAppraisal (penilai) yang tergabung pada Real Properti bidangpenilaian pengadaan tanah bagi kepentingan umum, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan I;Lawan:.

tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi KJPP

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KJPP TOTO & Rekantersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SudrajadDimyati, S.H., M.H., dan Dr. H.

;Kemudian dalam hal penilaian agunan atas kredit tsb dilakukanoleh lembaga apraisal independen yaitu KJPP (Kantor JasaPenilai Publik) MBPRU.

Mengenai agunan kredit yang dijaminkanuntuk menjamin kredit yang diberikan kepada Penggugat, KJPPMBPRU lah yang paham dan telah memiliki penilaian rinci terkaitagunan tsb ;Seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Notaris H.Khamisli, S.H. dan KJPP MBPRU sebagai pihak Tergugat dalamgugatannya yang mengerti dan paham terkait Perjanjian KreditNo. 29 tgl 11 Maret 2011 ;Halaman 6 dari 15 Putusan No.168/PDT/2017/PT.PDG4.5.BahwaBahwaMakaKemudian, Penggugat juga dalam gugatannyamempermasalahkan asuransi

Seharusnya dalamgugatannya, Penggugat menyertakan asuradur sebagai pihak ;Oleh karenanya apabila Penggugat hanya mengajukangugatannya kepada Tergugat saja, maka sangatlah cacatgugatan tersebut dimana pihak lain yang seharusnya lebihberkepentingan dalam penerbitan Perjanjian Kredit malah tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo ;Gugatan Penggugat yang tidak menyertakan notaris, KJPP,dan asuradur sebagai pihak Para Tergugat jelas merupakangugatan yang kurang pihak.

66. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri atas nama NURLIA ANDINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

67. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri tanpa nama yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 4/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

71. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 6/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

73. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 2/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 30 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

75. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 10/KJPP.G/BTNBKS/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

66. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri atas nama NURLIA ANDINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

67. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri tanpa nama yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 4/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

71. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 6/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

73. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 2/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 30 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

75. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 10/KJPP.G/BTNBKS/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.