Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak;Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugatmengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/DisPL&TR/II/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagaiberikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukanhanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan b saja, untuk lebih jelasnya lihat dandibaca obyek sengketa Surat Nomor : 591

untukmencegah semakin berkembangnya peredaran Narkotika khususnya diwilayahKabupaten Sambas yang sudah mengkhawatirkan, karena tindak pidanaNarkotika adalah termasuk kejahatan EXTRA ORDINARY CRIME ataukejahatan yang luar biasa dan dapat merusak mental dari generasi mudaIndonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanyapemberantasannya pun diperlukan peran serta dari semua pihak, sertapenanganan secara Extra Ordinary Punishment dari pihak berwenang yangsalah satunya adalah dengan menggunakan tekhnis

Sehingga Penggugatmenganggap Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telahmelanggar kesepakatan yang tertuang didalam berita acara tersebutdi atas;Bahwa adalah tidak benar Tergugat menganggap Penggugat tidakmelibatkan Dinas Tekhnis terkait (Dinas Tanaman PanganKholtikultura dan Perkebunan Kab.Sarolangun) dalam kesepakatanantara pihak perusahaan dengan masyarakat dalam memfasilitasipembangunan kebun masyarakat sesuai Pasal 15 Ayat (3) huruf cdan peserta kemitraan tidak ditetapbkan oleh Bupati Sarolangun

2009 berdasarkan SK Kepala DinasPekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa PengadaanBahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di Lingkungan DPU dan ESDM KabupatenJepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun20092010) dan SUKO SANTOSO (Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009 berdasarkan SKKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor :050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan danPemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di LingkunganDPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009, bersamasama dengan ABDURROCHIM (Pengawas Lapangan Wilayah Selatan Tahun 20092010), HASAN MUSTOFA(Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis

Balen telah di kirimkan padatanggal 15 Juli 2011 namun atas usulan CPCL tersebut tidak pernah dilakukanverifikasi lapangan oleh team tekhnis BP3 tingkat Kabupaten Bojonegoro, namuntelah terjadi pengurangan luas areal pertanaman padi oleh Tim Teknis BP3 Kabupatenyaitu sebagai berikut ;e Kelompok Tani Mardi Utomo I usulannya 41,85 Ha dan ditetapkanmenjadi seluas 38,85 Ha.e Kelompok Tani Mardi Utomo II usulannya 53,45 Ha dan ditetapkanmenjadi seluas 49,45 Ha.Bahwa usulan CPCL yasng dikirimkan tersebut

KHAIRUL ANWAR, S.Kom, M.M selaku KabidSarpras bahwa kegiatan pengadaan sudah dilaksanakan sesuai denganpetunjuk tekhnis yaitu melalui ekatalog dan barang tersebut akandiserahkan segera setelah barangbarang tersebut tiba di Lampung,namun dalam pelaksaan penyerahan bantuan lab. komputer tersebutsaksi tidak mendapat laporan baik dari Kabid Sarpras ataupun dari pihaklainnya.Bahwa peristiwa terjadi pada Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekirajam 16.00 Wib ketika itu keberadaan saksi sedang dikantor

Pada saat ituPENGGUGAT berbicaramengenai tekhnis pelunasankredit dantekhnispengembalianjaminan/penyerahanjaminan kepada PENGGUGAT, padasaat itu TERGUGAT menjelaskan dan menjamin bahwa ika PENGGUGATmenyetorkan uang pelunasan maka TERGUGAT akan mengembalikanagunan/jaminan PENGGUGAT, saatitu pula TERGUGAT memberikannomorrekening khusus pelunasan kepada PENGGUGAT, yaiturekeningafiliasi nomor 751555403 a.n.

lokal Pasaman Barat dengan jumlahRp.39.725,000, (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima riburupiah);27.1(satu) rangkap Dasar Pelaksanaan dan Pengelolaan Kegiatan ProsesPerkuliahan Calon Mahasiswa PPKHB Universitas Bung Hatta KelompokBelajar Pasaman Barat bulan Oktober 2011 ;28.1(satu) rangkap Surat Pernyataan bersama mahasiswa PPKHB UniverstasBung Hatta Pasaman Barat tahun Akademik 2011 tentang Pernyataan akanmematuhi semua peraturan yang telah disepakati bersamabaikadministrasi maupun Tekhnis

lokal Pasaman Barat dengan jumlahRp.39.725,000, (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima riburupiah);27.1(satu) rangkap Dasar Pelaksanaan dan Pengelolaan Kegiatan ProsesPerkuliahan Calon Mahasiswa PPKHB Universitas Bung Hatta KelompokBelajar Pasaman Barat bulan Oktober 2011;28.1(satu) rangkap Surat Pernyataan bersama mahasiswa PPKHB UniverstasBung Hatta Pasaman Barat tahun Akademik 2011 tentang Pernyataan akanmematuhi semua peraturan yang telah disepakati bersamabaikadministrasi maupun Tekhnis

KoperasiMadani dan Surat Kepala Dinas Kabupaten BerauNomor : 522.201/414/DKBII tanggal 02 Agustus2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Permohonan IPKAn. Koperasi Madani yang ditandatangani oleh DR.Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr (dilakukan penuntutansecara terpisah).e Bahwa selanjutnya permohonan Koperasi Madanitersebut didisposisi oleh Ir. H.

KoperasiMadani dan Surat Kepala Dinas Kabupaten BerauNomor : 522.201/414/DKBII tanggal 02 Agustus2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Permohonan IPKAn Koperasi Madani yang ditandatangani oleh DR.Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr (dilakukan penuntutansecara terpisah).Bahwa selanjutnya permohonan Koperasi Madanitersebut didisposisi oleh Ir. H.

Putusan No. 1007 K/Pid.Sus/2017pekerjaan atau volume pekerjaan, melainkan hanya terkait denganPekerjaan Direksi Keet dan pekerjaan Mobilisasi serta pekerjaanDemobilisasi yang menimbulkan kerugian yang besarannya mencapaiRp18.222.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua riburupiah), dimana ketiga item pekerjaan tersebut, selain merupakanpekerjaan yang berada dilapangan, juga merupakan pekerjaan yangberada dalam ruang lingkup tanggung jawab seorang PejabatPengendali Tekhnis kegiatan (PPTK

Bahwa oleh karena peristiwa yang terjadi di lapangan atau pekerjaanyang ada di lapangan adalah merupakan tanggung jawab penuh bagiseorang Pejabat Pengendali Tehknis Kegiatan (PPTK) makaseharusnya yang bertanggungjawab penuh atas sejumlah kerugianyang timbul atas pekerjaan yang ada di lapangan adalah mutlakmenjadi tanggung jawab pejabat pengendali Tekhnis kegiatan (PP TK),sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat dibebankanatas atas sejumlah kerugian yang bukan merupakan tanggungjawabanya

Rizki Permata dinyatakan sebagai pemenang, tidak ada yangmengajukan sanggahan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Saksi BUSTAMAM, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaanpembangunan Baliho di Kota Sabang yang diangkat oleh Kepala Dinas Komunikasi danInformatika kota Sabang yakni Derryansyah Kandou;Bahwa secara umum tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana

Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitumenyusun rencana pengadaan barang dan jasa, menyiapkan kontrak dan melaporkankepada pengguna anggaran;Bahwa yang menjadi pengguna anggaran adalah Derryansyah Kandou;Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun saksi ditunjukoleh kepala dinas karena tidak ada orang lain;Bahwa anggaran untuk pekerjaan pemasangan baliho bersumber dari APBK Sabang yangmasuk ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sabang;Bahwa perusahaan yang dinyatakan

tersebut, kenyataannya pada saatitu progres fisik baru mencapai 48 %, penghitungan progres senilai 65,23 %setelah ditambah dengan material on site (MOS).Bahwa sampai dengan batas akhir pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember2016, pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji KanwilKemenag Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak selesaidikerjakan lalu Kemudian dilakukan Adendum penambahan waktu pekerjaanselama 90 hari kerja, tanpa terlebin dahulu turun ke lapangan melakukanjustifikasi tekhnis

Nomor 6/PID.SUSTPK/2020/PT JMB itu progres fisik baru mencapai 48 %, penghitungan progres senilai 65,23 %setelah ditambah dengan material on site (MOS).Bahwa sampai dengan batas akhir pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember2016, pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji KanwilKemenag Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak selesaidikerjakan lalu Kemudian dilakukan Adendum penambahan waktu pekerjaanselama 90 hari kerja, tanpa terlebin dahulu turun ke lapangan melakukanjustifikasi tekhnis

34B, 34C,34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C,37D, 39A dan 39Bdengan total luas keseluruhan sekitar + 633 Ha yang berada HGU No. 01 tahun2001 tanggal 28 Februari 2001 an Penggugat yang di terbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.29303117Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnyaselama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukanpengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuaidengan tekhnis

Hal ini dapatterjadi karena :a Pemeliharaan yang tidak memenuhi tekhnis perkebunan atau bahkan tidakdirawat akan berdampak pada matinya tanaman sawit dimaksud.b Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen illegal olehpihak yang tidak berhak dapat juga mengakibatkan matinya tanaman sawitdimaksud.c Kurangnya atau bahkan tidak adanya pemupukan selama proses pemeriksaanoleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawit kekurangan makananyang dapat mengakibatkan pada matinya tanaman sawit

Primaboss Mobilindo ; 13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 / SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ; 14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan

saudara Herman Taufik; Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015namun pada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PUOK sudahdigantikan saudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MADKhusus; Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim SuratTugas Nomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desabahwa tidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka,dan yang menjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaituPTO (petunjuk tekhnis

lisan ke BPMPD untuk langkah apa yang diambilselanjutnya setelah itu terbit Surat Bupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan SPP Non prosedural yangdilakukan oleh UPK; Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyaikewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dariseluruh tim UPK ; Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis

oleh karena tidak seluruh gugatan rekonvensi yangdikabulkan, maka Majelis patut menetapkan gugatan Penggugat untuk hakNafkah madhiyah, mutah dan Nafkah iddah serta Hak Taspen dikabulkanHalaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Minsedangkan untuk harta bersama lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOn Vankelijk Verklaark);Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis

Pos Kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);17. 1 (Satu) truck nomor polisi BE.9881.R;18. 1 (Satu) unit eksavator;Menimbang, bahwa kuasa Terdakwa juga telah mengajukan buktibuktisurat sebagai berikut:1.Foto copy Berita Acara Pertemuan Penataan Kacasan Wisata, tanggal 3Juni 2010 ( bukti T1);Foto copy Berita Acara fasilitasi pbembahasan tekhnis tiket masuk menujupantai wisata Pantai Mutun, tanggal 25 Juni 2010 (bukti T2);Foto copy Surat Camat Padang Cermin yang ditujukan kepada

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sedangkan Pasal 18 (3) Undangundang RI No. 1Tahun 2004 Yang isinya "(3) pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".peraturanperaturan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan kasusTerdakwa karena Terdakwa bukan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran atau Pejabat Pelaksana Tekhnis

PT.DKIBahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat HPS (Harga PerkiraanSendiri) dengan mengacu kepada salah satu spesifikasi dan hargamesin multi fungsi full colour merek gestetner MPC 2030 DMpelaksana kegiatan adalah bertentangan dengan KetentuanKetentuan sebagai berikut, yaitu : Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menegaskanbahwa, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis

SK Kepala Dinas Pengelolaam Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor :050/1070 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 ; -------------------------------------------------------