Mengacu pada pasal1457 KUHPdt bahwa jual beli berakibat penjual berkewajiban menyerahkan barangdan pembeli berkewajiban membayar harga maka perjanjian tersebut dianggap telahselesai apabila telah terjadi penyerahkan barang dan pembayaran uang.Menimbang,bahwa pada hakekatnya perjanjian jual beli dilakukan dalam duatahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga danyang kedua tahap penyerahan (levering) benda yang menjadi obyek perjanjiandengan tujuan untuk mengalihkan hak

seorang kepala kampung.Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tentang sahnya jual beli menurut hukumadat dan KUHPdt majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa oleh karena jual belliyang dilakukan oleh Sukidi dengan Saeran dan Sugiono tidak dilakukan/dilaporkanpada pejabat yang berwenang serta tidak ditindaklanjuti dengan baliknama atas tanahsehingga berakibat tidak terpenuhinya syarat terang dalam hukum adat seria telahterbukti bahwa tanah yang dijual oleh Sukidi ternyata belum dilakukan penyerahan(levering

Nomor 3263 K/Pdt/2016melakukan penyerahkan (Levering) terhadap obyek sengketa yaitu sebidangtanah Sertifikat HGB Nomor 390 kepada Tergugat sebagaimana dimaksuddalam pasal 1475 Hukum Perdata;Bahwa oleh karena tidak ada transaksi jual beli antara Penggugat I/PemohonKasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi maka terbukti sampai sekarangobyek sengketa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 390 yang terletak di Perum Araya Golf II Nomor 10Desa Tirtomoyo, Kecamatan

Pakis, Kabupaten Malang belum terjadinyapenyerahkan/levering secara fisik kepada Tergugat I/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1475 Hukum Perdata berbunyi:Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaandan hak milik pembeli;Sekali lagi ditegaskan bahwa obyek sengketa sebidang tanah di atasnya berdiribangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 390 yang terletak diPerum Araya Golf Il Nomor 10 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, KabupatenMalang dari dahulu sampai

atas nama Tergugat dan Tergugat Il yang menjadi debiturPenggugat yang menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dariPenggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), pokok pinjamanberikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sejumlah Rp.3.283.400,00 (Tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)selama 48 (empat puluh delapan) bulan;Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa fotokopi Bukti PencairanKredit serta, telah memperlihnatkan adanya penyerahan (levering

dan uang hasil penjualannya telahditerima dengan baik oleh Para Penggugat;Bahwa proses jual beli tanah objek perkara dilakukan kepada Tergugat danTergugat Il dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagai pejabat yangberwenang untuk itu bahkan telah dilakukan balik namanya oleh TurutTergugat II sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa selain itu proses jual beli tanah objek perkara telah dilakukan sesuaidengan azas itikad baik, kepatutan dan keadilan serta telah memenuhijuridisch levering

dan feielijke levering.

sangat tidak beralasan menurut hukum dalil Para Penggugatpada posita gugatan angka ke7 yang menyebutkan Para Penggugat sebagaipemilik yang sah atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalamSertipikat Hak Milik No. 109, No. 110 dan No. 115;Bahwa proses peralinan hak/jual beli atas tanah objek perkara sebagaimanadimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 109, No. 110 dan No. 115 kepadaTergugat dan Tergugat II telah sesuai dengan azas itikad baik, kepatutan dankeadilan serta telah memenuhi juridisch levering

Bahwa obyek yang di gugat tidak dapat diperkarakan lagi karena obyekyang digugat sudah lewat waktu atau daluwarsa untuk digugat (exeptiotemporis), dimana telah terjadi peralinan hak atas tanah melalui jual belitanah sebagaimana diatur menurut No.5 Tahun 1960 tentang PokokAgraria. selanjutnya menurut Pasal 1458 KUHPerdata Jual belli terjadisejak ada kata sepakat harus diikuti dengan perbuatan hukum pemindahanhak (levering juridische) dari penjual kepada pembeli, atau balik nama dialaman 17 dari 34

SelanjutnyaPenyerahan secara Yuridis (Levering Yuridis) Akta eigendom/gerechtelijkeacte tersebut di atas adalah bukti bahwa perbuatan hukum itu telahdidaftarkan, yang aslinya disebut minit disimpan sebagai arsip padaKantor Kadaster, sedangkan salinannya yang disebut grosse diberikankepada pemegang haknya (Pasal 224 HIR) Perbuatan hukum pemindahanhak, dibuktikan dengan akta eigendom/gerechtelijke acte atau akta baliknama Pendaftaran jual beli tanah yang bersangkutan yaitu pendaftaranperbuatan hukumnya

Karena penyerahan atau levering;Penyerahan atau levering ini sah di saratkan oleh pasal itu ada 2 (dua) saratyaitu :1. Adanya suatu peristiwa perdata untuk mengalihkan barang itu, misalnyaada perjanjian jualbeli, perjanjian hibah, perjanjian hutang piutang;2.

Kapan si pembeli menjadi pemilik dijawabdalam pasal 1459 setelah terjadi levering atau penyerahan. Jadi kalaudilakukan bukan oleh pemiliknya maka levering tidak sah. Bagaimanajualbeli menurut Hukum Adat mengatakan jual beli sesuai denganprinsip Hukum Adat konkrit, terang, tunai adalah penyerahan baranguntuk selamalamanya dengan menerima pembayaran. Dengandemikian dalam Hukum Adat pembeli yang beritikad baik harusdilindungi sekalipun penjual orang yang tidak berhak.

tersebutahli berpendapat bahwa orang lain tentu hanya boleh apabila dapatkuasa tentu adalah pemiliknya, bagaimana kalau bukan pemiliknya yangmemasang maka hak tanggungan ini tidak benar artinya dia tidak bisamenjual, pasal 584 KUHPerdata khusus untuk tanah tidak berlaku, untukHukum Adat pembeli yang beritikad baik pembeli inilah yang dilindungji;Bahwa beda jual beli BW dengan hukum adat, hukum adat jual belliadalah penyerahan barang jadi sudah langsung penyerahan, BW pembelibelum jadi pemilik selama levering

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yangsudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hakhak tertentuyang membebaninya; Bahwa status darai Kepemilikan PT.PLN yang belum balik nama didalam SHM No.5115, SHM No.5116 dan SHM No.5117 adalah Status Quo artinya belum dapatdikatakan kepemilikannya untuk PT.PLN dan juga tidak dapat lagi dikatakankepemilikannya untuk Sakim dan Bambang Chandra Lay; Bahwa Pemindahan Hak atas suatu benda harus disertai dengan penyerahan(levering

Lebih jauh jika menyimpang dari hukum dapatdimintakan pembatalannya kepada Hakim.Bahwa Levering mengandung 2 hal penting agar levering sampai kepada tujuanfinalnya yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya.

Duaunsur tersebut adalah penyerahan nyata (feterliike levering) dan penyerahan yuridis(juridische levering);Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh PT.PLN yang belumbalik nama pada PT.PLN dapat dilakukan Sita Jaminan walaupun Sita Jaminandilarang dilakukan terhadap BUMN berdasarkan UndangUndang No. 1 tahun 2004pasal 50, dan disamping itu juga oleh karena belum ada balik nama didalam SHM No.5115, SHM No.5116 dan SHM No.5117 kepada PT.PLN maka status tanah menjadiStatus Quo dan

Putusan No. 23/PDT/2018/PT.PLKBahwa sejak adanya pelunasan harga tanah tersebut, kemudian dilanjutkandengan adanya PENYERAHAN NYATA (LEVERING) atas ke 3 (tiga) bidangtanah tersebut, dari Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUIkepada Peggugat dan oleh Penggugat sejak saat itu yakni Tahun 2008secara TERUS MENERUS MENGUASAI dan menggarap tanah tersebut,yang dibelinya itu sambil menunggu proses persertifikatan dan proses baliknama, dan tidak ada keberatan/penolakan sama sekali dari Tergugat;Bahwa

Notaris di Sidoarjo walaupun dilengkapi kwitansipelunasan ternyata hanya bersifat formalitas belaka (Proforma)apalagi ditentukan dengan tegas dalam Pasal 4 disebutkan padasaat pembayaran lunas uang harganya tersebut diatas oleh pihakkedua, maka kedua belah pihak mengikat diri untuk menandatanganiakta jual beli yang resmi antara mereka, namun sampai sekarang inibelum dibuat Akta Jual beli berarti tidak ada levering terhadaprumah sengketa yang dijadikan obyek jual beli , sehingga AktaPerjanjian Ikatan

Notaris di Sidoarjo walaupundilengkapi kwitansi pelunasan ternyata hanya bersifatformalitas belaka apalagi ditentukan dengan tegas dalampasal 4 disebutkan pada saat pembayaran lunas uangharganya tersebut diatas oleh pihak kedua, maka kedua belahpihak mengikat diri untuk menandatangani akta jual beli yangresmi antara mereka, namun sampai sekarang ini tidak adaAkta Jual beli dimaksud dan tidak ada levering terhadaprumah sengketa yang dijadikan objek jual beli melainkanditempati oleh Pemohon Kasasi/

apabila namanya sertifikat(merupakan nilai bukti oethentik), siapa namanya yang tercantum di dalamsertifikat atas tindakan hukum atasnya harus yang nama tercantum didalambukti oethentik tersebut tidak dapat dilakukan orang lain, baik dalam halpelepasan hak/agunan (borg), berbeda halnya dengan sebuah kipas anginatau televisi karenanya apapun yang dilakukan oleh para Terdakwa atassertifikat tersebut tidaklah dapat para Terdakwa melakukan sesuatu atasnyakarena di dalam hukum perdata di kenal istilah levering

Setelah levering dilakukanobyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan Il secara terus menerus sampaisekarang sudah 8 tahun.

Ada kesepakatan/konsensus dari penjual, tetapi diingkari pembeli sebelumnyasehingga penjual menguasai haknya kembali dan tidak pernah melakukanpenyerahan/levering barang tanah sengketa kepada pembeli semula suami Hj. SriSunarsih bernama Joko Sumarno, dengan demikian tidak pernah ada kesepakatankedua belah pihak dalam jual beli tanah sengketa perkara ini antara Tergugat I/Mujiono suami Tergugat II/ Leny Octaviani dengan Joko Sumarno suami Hj. Srisunarsih;b.

dianggap telahterjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belumdiserahkan maupun harganya belum dibayar ;Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu jual beli adalah dilakukan secaraTerang dan Tunai, yaitu Terang Karena disaksikan oleh orang lain, ataudilakukan dihadapan tokoh masyarakat/pejabat yang berwenang, dan denganTunai Karena adanya pembayaran uang pembelian tanah kepada penjual yangdisertai levering

Bahwa dalam klausul point 3 gugatan Penggugat, terdapat pertentanganantara syarat jual beli dan syarat penyerahan (levering);d.

pembebasan tanah sebagaimana tertuangdalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor PPH/580.35.01/06/1999dengan ganti rugi dari APBD sebesar Rp1.106.000.000,00 yang dalamhal ini pembebasan dilakukan dengan pemegang hak sertipikat Hak MilikNomor 198/Kelurahan Tambak Osowingon, sehingga penguasaan fisikdan yuridis Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan saat ini harusdianggap sempurna dan harus mendapatkan perlindungan hukum sampaiada uji materiil keperdataan yang membatalkannya, satu dan lain halkarena levering

bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatastanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud ;Bahwa sebaliknya Penguasaan pemegang hak dari Sertipikat Hak MilikNomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangon adalah berdasarkan AktaJual Beli tanggal 23 Maret 1988 Nomor 35/III/1988 yang dibuat olehdan dihadapan Stefanus Sindhunatha, Sarjana Hukum, selaku PPATuntuk Wilayah Kota Surabaya, sesuai dengan Pasal 165 HIR juncto 285Rbg juncto 1868 BW, peralihan hak yang ditindak lanjuti denganadanya Levering

Bahwa meskipun jual beli (Akta Jual Beli) sudahdilakukan pada tanggal 15 Pebruari 2007 tetapipenyerahan (levering) rumah sengketa kepada Tergugat6 (pembeli) dari penjual tidak pernah terjadi, karenarumah obyek sengketa sampai saat ini masih tetapdalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat, karenaPenggugat menganggap baik hibah maupun jual bellitersebut di samping bertentangan dengan hukum danaturan perundangundangan yang berlaku, juga dibuatberdasarkan itikat tidak baik serta sejak semulasudah cacat

hukum; Bahwa tindak lanjut dari Akta Hibah yang dibuat olehisteri/ibu Tergugat 1 sampai dengan 5 sudah menjualobyek sengketa kepada Tergugat 6 pada tanggal 15Pebruari 2007 No. 11/2007, bahwa proses jual belidilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudarayang lain termasuk almarhum ibu Penggugat sendiri,hal itu Penggugat ketahui lLangsung dari almarhumahibu saatsaat menjelang akhirhayatnya; Bahwa meskipun jual beli (Akta Jual Beli) sudahdilakukan pada tanggal 15 Pebruari 2007 tetapipenyerahan (levering

atas persatuan bangsa dengan sosialis dengan peraturanperundangundangan yang tercantum dalam undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur unsuryang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dalam menilai terjadi tidaknyajual beli atas tanah objek sengketa adalah hukum Adat berkenaan dengan jual beli;Menimbang, bahwa berbeda dengan hukum barat yang mengenai 2 (dua)macam syarat untuk sahnya jual beli yaitu Rechtstelijke Levering

(Penyerahanmenurut hukum) dan Feitelijke Levering (penyerahan secara nyata), maka hukumadat hanya mengenai asas terang dan kontan/tunai, yaitu :e Yang dimaksud dengan terang adalah terangterangan, terbuka, tidakditutupi, di muka umum atau di ketahui khalayak ramai;e Yang dimaksud kontan atau tunai adalah penyerahan barang bersamaandengan penyerahan uang setelah ada kesepakatan harga di antara penjualpembeli;sehingga dengan dua asa Majelis Hakim akan menilai syaratsyarat jual beli yangdilakukan Tergugat

Selain itu merujuk konversi akta recht van eigendom menjadisertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahui bahwa pihakyang terlibat dalam yuridis levering adalah Mohamad Bin ZeinBin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebut adalahPenggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perbuatanhukum sebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata.Berdasarkan uraian dalildalil di atas dapat disimpulkan bahwatidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan

Di samping itu, merujuk konversi akta recht van eigendom Nomor8496 menjadi sertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahuibahwa pihak yang terlibat dalam yuridis levering adalah MohamadBin Zein Bin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebutadalah Penggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perobuatan hukumsebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata yang mengatur bahwabelum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur genapdua puluh satu tahun

ada feitelijkelevering, feiteliike levering penyerahan harta dihadapan obligatoirovereenkomst adalah notaris, sedangkan juridische /evering dihadapanpejabat overschrijving, kadaster dahulu ikut Departemen kehakimankemudian berdasarkan Kepres No. 190 tahun 1957 gabung menjadiKementrian Agraria; Bahwa di Agraria mengenai sengketa diatur dalam UU 2 tahun 1986mengenai Sengketa Penyelesaian dengan berlakunya UU No. 14 Tahun1970 bergabunglah menjadi Peradilan Umum sengketa pertanahan,karena memang berlaku

pernah melakukan peralihanhak atas tanah dan juga tidak bisa menunjukan bukti kKepemilikan yaitusertipikat sementara disatu sisi yang lain terdapat suatu Keputusan TataUsaha Negara yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa pihakyang bersangkutan telah melakukan penyerahan hak, maka yangdimaknai oleh Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 kepada pejabat pembuatakta tanah dulu kewenangan ini diberikan kepada PPAT, PPAT adalahlembaga satusatunya yang ada di dunia yaitu di Indonesia, itupenyerahan yuridis levering

Kantor dan sekarangdikembangkan penyerahan untuk kepentingan umum dihadapan kepalaHalaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGkantor, jadi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepadaswasta / PPAT jadi kalau memang datanya itu lengkap maka akan pihaknegara menerima, penyerahan tidak serta merta dihadapan PPAT; Bahwa setiap penyerahan harus ada pelepasan, Gubernur disitumemutuskan menerima penyerahan tidak mungkin seorang gubernurJawa Timur tanpa ada yuridis levering

tersebut adalah untuk guna pengobatan orang diberirekomendasi tersebut;Menimbang, bahwa sabusabu barang bukti dalam perkara inisebagaimana hasil Laboratorium Nomor : 472 E/V/2013/UPT LAB NARKOBAberkesimulan bahwa sabusabu tersebut positif mengandung Metamfetamina demikianjuga barang bukti berupa cangklong mengandung sisa residu kristal narkotita(metafemina);Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli sabusabu tersebut dari sesorang dantelah dibayar oleh terdakwa seharga Rp.750.000. dan sudah terjadi levering

Aprizal) harus disertai dengan penyerahan yuridis(yuridich levering)yaitu. penyerahan harus memenuhi ketentuan undang undang.Jadi hak milik atas tanah baru beralih kepada pembelijika telah dilakukan penyerahan yuridis, yang wajibdilaksanakan dengan pembuatan Akta Jual Beli PPAT dandidaftar di BPN.