Notaris di Sidoarjo walaupun dilengkapi kwitansipelunasan ternyata hanya bersifat formalitas belaka (Proforma)apalagi ditentukan dengan tegas dalam Pasal 4 disebutkan padasaat pembayaran lunas uang harganya tersebut diatas oleh pihakkedua, maka kedua belah pihak mengikat diri untuk menandatanganiakta jual beli yang resmi antara mereka, namun sampai sekarang inibelum dibuat Akta Jual beli berarti tidak ada levering terhadaprumah sengketa yang dijadikan obyek jual beli , sehingga AktaPerjanjian Ikatan

Notaris di Sidoarjo walaupundilengkapi kwitansi pelunasan ternyata hanya bersifatformalitas belaka apalagi ditentukan dengan tegas dalampasal 4 disebutkan pada saat pembayaran lunas uangharganya tersebut diatas oleh pihak kedua, maka kedua belahpihak mengikat diri untuk menandatangani akta jual beli yangresmi antara mereka, namun sampai sekarang ini tidak adaAkta Jual beli dimaksud dan tidak ada levering terhadaprumah sengketa yang dijadikan objek jual beli melainkanditempati oleh Pemohon Kasasi/

Yang dimaksud barang yaitu barang tetap dan barang bergerak.Barang tetap peralihannya secara yuridis levering, sedangkan barang bergerakperalihannya secara nyata atau hand to hand;Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagianmilik orang lain dan seandainya terdakwa dan orang lain memiliki barang secaraHal. 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pbubersama, namun kalau terdakwa mengambil barang

Yang dimaksud barang yaitu barang tetap dan barang bergerak.Barang tetap peralihannya secara yuridis levering, sedangkan barang bergerakperalihannya secara nyata atau hand to hand;Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagianmilik orang lain dan seandainya terdakwa dan orang lain memiliki barang secarabersama, namun kalau terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin atausepengetahuan

akan tetapi hukum pidana melihat dan menilaidari persfektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses levering atassuatu barang dari seseorang kepada seseorang lainnya); Sediaan farmasi: adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;a Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016,sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di RT. 02, Desa Rantau Nangka,Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar(tepatnya di sebuah rumahkontrakan),Terdakwa NURUL ANISA alias NISA binti DAMItertangkaptangan

menerapkanhukum pembuktian dalam memutus perkara ini;e Bahwa oleh karena didepan persidangan tidak ada penyangkalanPenggugat atas keterangan saksisaksi yang menjeiaskan bahwasejak sekitar tahun 1960 orang tua/kakek Penggugat yangbernama Yohanes Mailite sudah menempati tanah sengketasecara teruS menerus Sampai pada penguasaan Para Tergugatsaat ini maka putusan Judex Facti dalam perkara ini telahbertabrakan secara diametral dengan fakta hukum diatas apalagidipersidangan tidak terungkap jelas peristiwa levering

fotokopi DataNasabah atas nama Tergugat , bukti yang menjadi debitur Penggugat yangmenerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlahRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganyaharus dibayar kembali olen Para Tergugat sejumlah Rp.2.188.900,00 (duajuta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) selama 36 ( tiga puluhenam ) bulan ;Menimbang, bahwa terhadap bukti P8 berupa fotokopi BuktiPencairan Kredit serta, telah memperlihatkan adanya penyerahan (levering

menurut hukumsehingga atas dasar kesimpulan yang salah mengenai materi pokokpersoalan perkara tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataramberpendapat perkara ini menjadi kompetensi Peradilan Agama danmenganggap Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadiliperkara ini.Bahwa kesimpulan dan pendapat Judex Facti Pengadilan TinggiMataram tersebut telah mengandung kesalahan yang sangat nyata dalammenerapkan hukum karena mengenai keabsahan hibah yang dibuatdinotaris dan telah dilakukan penyerahan (levering

Beralihmenunjukan berpindanya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukanpemiliknya misalnya waris sedangkan dialinkan ada perbuatan hukum yang terjadiyaitu jual bell ;Menimbang, bahwa jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatuperjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milikatas barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan yangmenjadi objek jual beli, akan tetapi harus diikuti oleh perbuatan hukum lanjutan yaitupenyerahan (levering

m2 nama pemegang hak : MUHAIZI (Tergugat ID);4 Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1148, luas10.718 m2 nama pemegang hak MUNISAH (TergugatIID;Sebagaimana diketahui bahwa pembuatan akta dan sertifkat dilakukandihadapan pejabat yang berwenang dan merupakan perbuatan hukum untukmendapatkan kepastian hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakanperbuatan yang dikategorikan berpurapura atau pinjam nama saja sebagaimanadipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram.Bahwa penyerahan atau levering

No.2166 K/Pdt/2004kepada Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untukmenjualnya kepada Penggugat Il dalam Rekonvensi/Tergugat Il dalamKonvensi ;Bahwa setelah jual beli dengan jalan ganti rugi itu dimaksud, secara fisiktelah diadakan penyerahan (levering) atas objek terperkara sehingga dapatdikuasai/dan diusahai oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalamKonvensi dan dimana ketika itu tiada satupun pihak yang merasa keberatantermasuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi

MASKANAH (Tergugat/Terbanding/PemohonKasasi) ;Bahwa peristiwa jual beli tersebut secara hukum telah memenuhi unsurunsur sahnya jual beli, yaitu dilakukan secara terang, sepakat mengenaiharga dan dibayar tunai, seketika obyeknya (tanah) beralih dan dikuasaipembeli (levering), sehingga menurut hukum jual beli tersebut adalah sah ;Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atassesuai dengan keadaan dan kenyataan di lapangan pada waktu dilakukanpemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim

>Menyatakan sebagai hukum, bahwa SURAT PERJANJIAN tertanggal 31 8 1985, yang dibuat antara NYONO GINANJAR WIBOWO/ suami TURUT TERGUGAT I / ayah TURUT TERGUGAT II dengan KLIMAN WIRO SUKARTO/ PENGGUGAT adalah syah, mengikat sebagai hukum dan berkekuatan hukum ;

atas nama Tergugat dan Tergugat Il yang menjadi debiturPenggugat yang menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dariPenggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), pokok pinjamanberikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sejumlah Rp.3.283.400,00 (Tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)selama 48 (empat puluh delapan) bulan;Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa fotokopi Bukti PencairanKredit serta, telah memperlihnatkan adanya penyerahan (levering

atas nama ADIN, yang mana bukti P3 iniHalaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2019/PN.Grttelah memenuhi asas konsensualisme (Sepakat) dari suatu perjanjian karenatelah ditandatangani oleh Para Pihak;Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 berupa Slip Debet/kwitansiPencairan Kredit, telah memperlinatkan adanya penyerahan (levering)pinjaman berdasarkan bukti P3 kepada Para Tergugat sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya20% harus dibayar kembali

Bahwa oleh karena bidang tanah dan rumah yang menjadiobjek jaminan pelunasan utang masih merupakan milik Tergugatdan belum pernah diserahkan kepada Penggugat, baik itupenyerahan secara hukum (juridis levering) maupunpenyerahan secara nyata (feitelijke levering), maka tuntutanPenggugat yang meminta agar perbuatan Tergugat yang masihmenghuni/menempati bidang tanah dan rumah dimaksudsebagai bentuk perbuatan melawan hukum, harus dinyatakantidak beralasan dan ditolak;13.

Bukti pembayaran tersebut telah menunjukkan bahwa harga tanahtersebut telah dibayar lunas dan tanah sawah sengketa diserahkansecara nyata (feiteliike levering) kepada Tergugat Pemohon Kasasi;Dengan demikian pendapat Judex Facti tersebut tidak benar, akibatkurang perenungan terhadap makna bukti yang diajukan tersebut;Pengertian Kwitansi Menjurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunanW.J.S. Poerwadarminta artinya Surat Pembayaran (tanda sudahmenerima uang). Kwitansi diatur dalam Buku KUHD.

Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas tanah Asal Konversi Hak Barat; makaTergugat maupun Tergugat Il Intervensi harus membuktikan terlebih dahulubukti surat dari Tergugat maupun kepada berkas pemegang hakhak baratin casu Frederick Rudolf Alfred Weber dan atau Abdul Karim Lambengsebagai pemegang wasiat Nomor30 tanggal 8 Mei 1982 (vide Bukti P5)sehinggaEigendom Verponding 3336 belum di hapus; Bahwa penggugat mempunyai kepentingan hukum (/ega/ standing ) terhadapobyek perkara yang merupakan Levering

Selain itu merujuk konversi akta recht van eigendom menjadisertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahui bahwa pihakyang terlibat dalam yuridis levering adalah Mohamad Bin ZeinBin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebut adalahPenggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perbuatanhukum sebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata.Berdasarkan uraian dalildalil di atas dapat disimpulkan bahwatidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan

Di samping itu, merujuk konversi akta recht van eigendom Nomor8496 menjadi sertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahuibahwa pihak yang terlibat dalam yuridis levering adalah MohamadBin Zein Bin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebutadalah Penggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perobuatan hukumsebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata yang mengatur bahwabelum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur genapdua puluh satu tahun

ada feitelijkelevering, feiteliike levering penyerahan harta dihadapan obligatoirovereenkomst adalah notaris, sedangkan juridische /evering dihadapanpejabat overschrijving, kadaster dahulu ikut Departemen kehakimankemudian berdasarkan Kepres No. 190 tahun 1957 gabung menjadiKementrian Agraria; Bahwa di Agraria mengenai sengketa diatur dalam UU 2 tahun 1986mengenai Sengketa Penyelesaian dengan berlakunya UU No. 14 Tahun1970 bergabunglah menjadi Peradilan Umum sengketa pertanahan,karena memang berlaku

pernah melakukan peralihanhak atas tanah dan juga tidak bisa menunjukan bukti kKepemilikan yaitusertipikat sementara disatu sisi yang lain terdapat suatu Keputusan TataUsaha Negara yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa pihakyang bersangkutan telah melakukan penyerahan hak, maka yangdimaknai oleh Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 kepada pejabat pembuatakta tanah dulu kewenangan ini diberikan kepada PPAT, PPAT adalahlembaga satusatunya yang ada di dunia yaitu di Indonesia, itupenyerahan yuridis levering

Kantor dan sekarangdikembangkan penyerahan untuk kepentingan umum dihadapan kepalaHalaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGkantor, jadi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepadaswasta / PPAT jadi kalau memang datanya itu lengkap maka akan pihaknegara menerima, penyerahan tidak serta merta dihadapan PPAT; Bahwa setiap penyerahan harus ada pelepasan, Gubernur disitumemutuskan menerima penyerahan tidak mungkin seorang gubernurJawa Timur tanpa ada yuridis levering

Hamdani Prajugo kepadaPENGGUGAT hanya dilakukan dengan Surat Hibah Di BawahTangan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1682KUHPerdata, penghibahan tersebut mengandung cacathukum dantidak sah, dan karenanya belum terjadi peralihan hak, baik secaranyata (feitelijke levering) maupun secara yuridis (/uridische levering).36.Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh (Alm.) Dr. HamdaniPrajugo tanggal 08 Januari 2016 terjadi sebelum (Alm.) Dr.

Hamdani Prajugokepada PENGGUGAT hanya dilakukan dengan Surat hibah dibawah tangan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1682KUHPerdata, penghibahan tersebut mengandung cacathukum dantidak sah, dan karenanya belum terjadi peralihan hak, baik secaranyata (feitelijke levering) maupun secara yuridis (/uridische levering).42.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 PENGGUGAT telahmengajukan permohonan pengesahan Surat Hibah Di BawahTangan yang dibuat oleh (Alm.)

H.MARWAN SIREGAR bersetuju sehingga dilakukan pembayaranterhadap objek pembelian kepada Tergugat yang dilakukan melaluiwakilnya (kerabatnya) yang bernama: Surianto, sesuai dengankuitansi bertanggal 11 November 1999;Bahwa keesokan hari setelah dilakukan pembayaran terhadap objekpembelian atau tanggal 12 November 1999, Tergugat melakukanpenyerahan fisik secara nyata (feitelijkk levering) kepada suamiPenggugat I.c. H.

Penyerahan Hak, Nomor: 89 dan akte Pengakuan Hutang,Nomor: 90, Keduanya tertanggal 11 (sebelas) Juli 1995 (seribusembilan ratus sembilan puluh lima) yang dibuat dihadapan saya,Notaris, bertalian dengan Surat Nota Persetujuan Pencairan, Nomor95.08.0.0288 tertanggal 11 (Sebelas) Juli 1995 (seribu sembilan ratussembilan puluh lima), yang dikeluarkan oleh perseroan Terbatas PT.Bank Papan Sejahtera cabang Medan;Bahwa pada tanggal 12 November 1999, Tergugat melakukanpenyerahan fisik secara nyata (feitelijk levering

(dua puluh lima jutarupiah), dan akta tersebut berfungsi pula sebagaitanda terima uang jual beli.Bahwa setelah terjadi Jual beli antara XXXXX danXXXXX kepada Tergugat Il, maka telah puladiiringi dengan penyerahan objek jual beli yangbiasa disebut dengan LEVERING sebagai manadimaksud pada pasal 1474 dan 1475 KUHPerdata, yang menyebutkan : ada dua kewajibandari Penjual yaitu. menyerahkan barangnya (levering) dan menanggungnya.

Bahwa dengan terjadinya jual beli terhadap tanahdan rumah objek terperkara, beserta penyerahanpenguasaan atau disebut dengan LEVERING,maka sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdatadan juga pasal 1475 KUHPerdata, perbuatanhukum berupa pengalihan hak berupa jual belli dariH.XXXXX Daud dan XXXXX pada tahun 1992dihadapan notaries Hajjah Siti Asni Pohan adalahsah dan mengikat kepada pihakpihaksebagaimana layaknya suatu undangundang,sebagaimana dimaksud pada pasal 1338 KUHPerdata : Semuaperjanjian yang dibuatsecara