Ditemukan 835 data
189 — 48
tentangPerlindungan Anak yaitu Bab Ketentuan Umum khususnya dalam pasal 1ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalamkandungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalamPersidangan bahwa saksi korban masih tergolong sebagai anak yangdibuktikan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor747/DKCS.KK/2003 atas nama Army Muskananpola, yang menerangkanbahwa korban lahir di Kupang tanggal 6 Desember 20038
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1825 K/Pid/20038. Perpanjangan Penahanan Kota ke oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 2 Juni 2003 sampai dengan 1 Juli 2003 ;9.
47 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banyumas mulai tahun 2003 berdasarkan SKKPU No. 952/SK/KPU/TAHUN 20038, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan anggota KPU Kab. Banyumas lainnya yakni, Ismiyanto HeruPermana,SH, Drs.Budhi Santosa, Diana Tambunan, SE.MM (Tersangka dalamberkas perkara tersendiri), pada kurun waktu antara bulan Juli 2003 s/d bulanDesember 2004 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2003s/d 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenBanyumas di JI. Dr.
Penggunaan Anggaran Kegiatan Kelompok Kerja, Rapat Kerja, danSosialisasi dari APBN tahun 20038 : Bahwa anggaran KPU Kab.
21 — 14
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
118 — 23
Tergugatmengajukan Jawaban yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2016, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa benar Penggugat adalah pekerja dan bekerja di PT.Tunggal YunusEstate kebun topaz sebagai karyawan pemanen dan bekerja terhitung sejak26 Mei 2004 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.250/bulan, (dua jutadua ratus lima puluh rupiah) ;Bahwa benar Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja olehTergugat terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 dengan alasan Pasal 168 UUNo.13 tahun 20038
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan puluh tiga meter persegi), terbit tanggal 9 Juni 1995,ditingkatkan menjadi SHM Nomor 20038/Kelurahan Malimongan Tuatanggal 16 November 2000, Surat Ukur Nomor 41/2001, seluas 83 m?(delapan puluh tiga meter persegi), (bukti P.19), dan selanjutnya digantidengan blangko baru menjadi SHM Nomor 20098/Kelurahan MalimonganTua, tanggal 20 November 2003, Surat Ukur Nomor 00040, seluas 83 m?
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tunjangan Hari Lebaran setiap tahun besarnya satu bulan gaji, TunjanganHari Lebaran selama 15 tahun terhitung dari penerimaan Tunjangan HariLebaran tahun 2003 sampai dengan penerimaan Tunjangan Hari LebaranTahun 2018 masingmasing PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 30.923.100(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ; Tahun 20038 eee ce cece ceeceetertetetettetiettttitttsisieee= Rp. 555.000@ Tahun 2004 on. .ec cece cece cette teeter ttt Rp. 638.250@ Tahun 2005 on. .c cece cette
236 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
. wan Dian Adiputra Komisaris adalah Jenardi Punama Susunan Pemegang Saham perseroan Lembar Saham SenilaiPT Dwimas Inti Permata 491.849.999 Rp491.849.999.000Jenardi Punama 1 Rp1.000Total 491.850.000 Rp491.850.000.000 Bahwa penghadap ketiga Akta anak perusahaan tersebut diatas (Akta No 17, No 26 dan 37) adalah satu orang yaituDesy (kuasa daei seluruh pemegang saham perseroan)20.9 Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding pada tanggal 31 Desember2004 dan 20038
197 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakmelaksanakan kewajibannya untuk mempekerjakan Penggugat maupunmembayar upah kepada Penggugat terhitung sejak bulan November2013, dengan demikian tergugat telah dengan nyata melanggarketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2)yang menyatakan: selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;Bahwa disamping mengabaikan Pasal 155 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 20038
EKA ROSE INDRAWATI, SH
Terdakwa:
ADITYA HADI NUGROHO BIN CASNOTO
66 — 33
hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak.Selanjutnya terdakwa dan anak memakai kembali pakaiannya dan keluarmeninggalkan kamar yang terdakwa sewa ; Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak AAberumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL 6540177545 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs.KADAR ARIYANTO HADI, selaku Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa anak AA lahirpada tanggal 5 Mei 20038
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
UUK.No. 13 Tahun 2003 pasal 154 ayat 1(a).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti' tidak salah menerapkan hukum,lagipula alasan Penggugat untuk menunda mutasi patut dandapat dibenarkan, karena bayinya masih berumur 1 (satu)bulan dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf eUndang Undang No. 13 Tahun 20038, secara tegas melarangpengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadappekerja
163 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakantelah terjadi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 tidak terbukti;Pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yangsangat keliru. dan tidak cermat, karena bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti sendiri pada halaman 66 paragraf 1Putusan, serta tidak didasarkan pada alat bukti surat dan keterangansaksi yang dihadirkan
235 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat Ill, Sri Lestari:4 bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00Jumlah = Rp36.468.000,00Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang kami kutip sebagai berikut Selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyaBahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndangNomor 13 Tahun 20038, yang kami kutip sebagai berikut: Ketentuansebagaimana
89 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017sangat kental berhubungan dengan perselisihan pemutusan hubungankerja, halmana tampak dalam kalimat ....agar pihak Tergugat membayarkompensasi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 20038.....;. Bahwa ketidaksinkronan ini pun didukung dengan petitum yang jugamengarah pada perselisihan pemutusan hubungan kerja.
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
27 — 14
Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kayu Lapis Indonesia yang termuatdalam Akta No. 43) ;Bahwa jika dalam RUPS kelll terjadi Tambahan Agenda Rapat, makaRUPS ke Ill dimaksud juga menyimpang dari ijin dalam PenetapanPengadilan Negeri Semarang Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smgqg, tanggal8 Desember 20038, karena dalam ijin yang ada dalam penetapan Quorumoleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diijinkan adalah denganAgenda Rapat :Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 321 K/Pdt/2010a. Pengesahan Laporan Tahunan 1999 s/d 2002 ;b.
64 — 36
Juncto Pasal 1 UndangUndang Nomor 18Tahun 20038, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa/Advokatsebagai Pemohon formil dalam perkara iniMenimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, maka
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Sari Soraya Ruka
147 — 59
Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua)lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06November 20038. 2222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nen nen nn nnn cence ncn cn cnn ee 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06November 2003. 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn cnc n nn ns 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1Juli 2012. 2222 anne nnn nnn eee eenDikembalikan
134 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpelanggaran standard dan disiplin kerja di perusahaan berupa tidakmenyelesaikan laporan dan menolak mutasi, maka adil dan patut MajelisHakim berdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,mewajibkan Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal156 ayat (8) dan Uang Penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
17 — 1
., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasaKhusus tanggal 01 Februari 2017, dan ternyata Kuasa tersebut telahmenunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita AcaraSumpahnya dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat parakuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal tersebutsesuai dikehendaki Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 20038,oleh karenanya Kuasa Termohon Konvensi tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa menurut ketentuan