Ditemukan 836 data
195 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakmelaksanakan kewajibannya untuk mempekerjakan Penggugat maupunmembayar upah kepada Penggugat terhitung sejak bulan November2013, dengan demikian tergugat telah dengan nyata melanggarketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2)yang menyatakan: selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;Bahwa disamping mengabaikan Pasal 155 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 20038
15 — 1
., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasaKhusus tanggal 01 Februari 2017, dan ternyata Kuasa tersebut telahmenunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita AcaraSumpahnya dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat parakuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal tersebutsesuai dikehendaki Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 20038,oleh karenanya Kuasa Termohon Konvensi tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa menurut ketentuan
134 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpelanggaran standard dan disiplin kerja di perusahaan berupa tidakmenyelesaikan laporan dan menolak mutasi, maka adil dan patut MajelisHakim berdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,mewajibkan Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal156 ayat (8) dan Uang Penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dkk berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 120/DIRSP/X/20038 ; Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2003 dasarnyaadalah Surat Kuasa Nomor 112 tanggal 29 Juni 2001 yang antaralain menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus ini diberikan s/d tanggal31 Desember 2003 ; Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112 kemudiandiajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2004,dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh kuasahukumnya (Ibrahim San Do) atas dasar Kuasa Khusus Nomor 112adalah
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) Pekerja atau buruh berhak mendapat uangpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangPenghargaan Masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 (3), danUang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4);26.Berdasarkan Point 25, Para Penggugat berhak menerima Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038, sehingga sangat tepat apabilaPara Penggugat meminta
71 — 9
Abdoel Moeis Hassan.5.Bahwa Almarhum Farid Hamdi yang telah meninggal6.dunia pada tanggal 1 Januari 2003 berdasarkan SuratKeterangan Kematian Penduduk WNI No. 02/1.755.2/1/2003tertanggal 2 Januari 20038, dikeluarkan oleh KelurahanKebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dansemasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali = yaitudengan Rita Binti Ramli S.
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
senilai Rp. 577.815.217, (lima ratus tujuh puluhtujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sementaraterhadap siapa yang menyebabkan sejumlah kerugian tersebut tidak pernahdilakukan penyidikan lebih lanjut ;bahwa Tergugat telah melanggar hukum dengan mengeluarkankeputusannya yang mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dari Tergugat Il Intervensi pada PUK PPSB periode 20042006,sementara kasus yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20November 20038
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
bangunan rumah sewa dimaksud, para Penggugatharus mencantumkan atau menyebut secara jelas tentang: luas tanah,dimana letak yang pasti dan berbatasan dengan apa atau dengan siapatanah tersebut, atas adanya kecerobohan ini, membuat gugatan paraPenggugat tidak jelas alias kabur, dengan demikian gugatan paraPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (videputusan Mahkamah Agung): Nomor 1149 K/SIP/179, tanggal 17 April 1979; Nomor 80 K/AG/1998, tanggal 1 Maret 1995; Nomor 90 K/AG/20038
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ternyata sebelum jangka waktu hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat dengan sistem kontrak (PKWT) tersebut berakhir yaitu padatanggal 31 Januari 2015 Penggugat pada 17 Desember 2014 telahdikembalikan oleh Tergugat ke Malaysia dengan alasan Visa/Imta berakhirsehingga dengan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038, untuk itu tindakan Tergugat tersebutkonsekwensinya sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
66 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangundangNo. 13 Tahun 20038 ;b. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undangundang No. 13 Tahun 2003 ;c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang No. 13 Tahun 2008 ;d. Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah ;5.
99 — 44
Tergugat. diangg4p oleh Penggugat telah melanggar Pasal 59 UUNo 13 Tahun 20038. jika benar Tergugat telah melanggar Pasal 59 UU No 13 Tahun2003, maka konsekwensinya adalah berubahnya status Penggugat dari karyawankontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), menjadi karyawan tetap (Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu).
75 — 33
sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.Bahwa pada tahun 2003, terdakwa NELSON KADMAER bersama 34 anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masingmasing sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut denganperincian sebagai berikut:137) Pada tanggal 1 juli 2003 sebesar rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagaimanakwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 juli 20038
RUSLAN
Tergugat:
PT VIPUL JAYA LESTARI
73 — 28
Majelis Hakimsetelah meneliti dan mencermati seluruh buktibukti dan keterangan saksisaksiyang bersesuaian, berkesimpulan bahwa alasan yang disampaikan olehPenggugat tidak terbukti memenuhi unsurunsur yang disebutkan dalam pasal169 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 yaitu :a. unsur menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancampekerja/buruh, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak terbukti melakukanperbuatan tersebut;b. unsur membujuk dan/atau menyuruh pekerja/ouruh untuk melakukanperbuatan
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Bank RakyatIndonesia Nomor Anggota 0068909 D01004, akan tetapi saat Tergugatmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor Kep: 22/KCIV/SDM/ 03/2015, tanggal 25 Maret 2015, Tergugat tidak pernahmerundingkan dengan Serikat Pekerja Bank Rakyat Indonesia,sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 20038, berbunyi:Halaman 3 dari 24 hal. Put.
140 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan gugatan kabur karenaantara posita dan petitum gugatan ternyata tidak ada pertentangan yaitudalam posita mendalilkan hubungan kerja didasarkan PKWT, hal ini diakuioleh Tergugat dan dalam petitumnya mohon Tergugat membayar ganti rugiberdasarkan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038
26 — 1
Memo Kurniawan bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VI), lahir di Selatpanjang tanggal 31 Mel1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanolehKantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor: 467/1995 Tt,tanggal 20 Juli 1995.Pusds Muhammad Ilham bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VII), lahir di Selatpanjang tanggal 20 Pebruari2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor:03/T/2003Tt, tanggal 2 Januari 20038.
69 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 1 Tahun 20038, tentang Pemberhentian AnggotaPolri, yaitu dijatunkan Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (antaralain Kasus Disersi sebanyak 2 kali, Kasus Pidana), sehingga dianggapHalaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2016tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri(Sesuai hasil Sidang KKEP Polda Sumut) ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menjatunkan sanksi PTDHkepada Penggugat, mencerminkan ketidakcermatan, ketidaktelitiandalam pertimbangan Hukumnya,
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIFINNUMANG ; Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/1/2003,tanggal 23 Januari 20038, yang ditandatangani' olehPejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah KarampuangDrs. ABDUL AZIZ NOWMPO dan diketahui oleh CamatPanakkukang Drs. MUCHTAR KASIM ; Surat Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Daerah LVRI SulselNo. O5/MDLV/III.A/3/2003 tanggal O06 Maret 2003 yangditandatanganioleh H.
31 — 19
100.000Bodi 010008 2 1"Kamera (1)Tas 471985 Rp. 575.000 Rp. 100.000 Rp. 475.000Kamera 623681 ~0 (1)Charger CGBTO Rp. 499.000 Rp. 50.000, Rp. 449.000Baterai 250024 7 1"(1)Penyan SNTP99Rp. 300.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000gga 90049 ' Kamera (1)Baterai 490552 Rp. 550.000 Rp. 100.000 Rp. 450.000Kamera 460157 7 7 72 (1)Baterai 496099 Rp. 200.000 Rp. 50.000, Rp. 150.000Kamera 961222 7 75 (1)Tas 471985 Rp. 950.000 Rp. 500.000 Rp. 450.000Kamera 623284 7 7 73 (1)Penyan SNTPO7Rp. 550.000 Rp. 50.000, Rp. 500.000gga 20038