Ditemukan 834 data
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) Pekerja atau buruh berhak mendapat uangpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangPenghargaan Masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 (3), danUang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4);26.Berdasarkan Point 25, Para Penggugat berhak menerima Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038, sehingga sangat tepat apabilaPara Penggugat meminta
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tunjangan Hari Lebaran setiap tahun besarnya satu bulan gaji, TunjanganHari Lebaran selama 15 tahun terhitung dari penerimaan Tunjangan HariLebaran tahun 2003 sampai dengan penerimaan Tunjangan Hari LebaranTahun 2018 masingmasing PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 30.923.100(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ; Tahun 20038 eee ce cece ceeceetertetetettetiettttitttsisieee= Rp. 555.000@ Tahun 2004 on. .ec cece cece cette teeter ttt Rp. 638.250@ Tahun 2005 on. .c cece cette
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan puluh tiga meter persegi), terbit tanggal 9 Juni 1995,ditingkatkan menjadi SHM Nomor 20038/Kelurahan Malimongan Tuatanggal 16 November 2000, Surat Ukur Nomor 41/2001, seluas 83 m?(delapan puluh tiga meter persegi), (bukti P.19), dan selanjutnya digantidengan blangko baru menjadi SHM Nomor 20098/Kelurahan MalimonganTua, tanggal 20 November 2003, Surat Ukur Nomor 00040, seluas 83 m?
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dkk berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 120/DIRSP/X/20038 ; Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2003 dasarnyaadalah Surat Kuasa Nomor 112 tanggal 29 Juni 2001 yang antaralain menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus ini diberikan s/d tanggal31 Desember 2003 ; Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112 kemudiandiajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2004,dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh kuasahukumnya (Ibrahim San Do) atas dasar Kuasa Khusus Nomor 112adalah
101 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
179 — 73
LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA Nomor:DLKJT1 20038, sesuaidengan asli. Dengan tanda TPI4 ;13. LEGALISIR Nomor:L48/II/IPE/2012 ,Foto Copy. Dengan tanda TPI2;14.PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA No.DLKJT120038 tanggal 22 Maret2012, sesuai dengan asli. Dengan tanda TPI1;15.BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 24 Juli 2018, Foto Copy.Dengan tanda TPI24 ;16.
30 — 1
Memo Kurniawan bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VI), lahir di Selatpanjang tanggal 31 Mel1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanolehKantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor: 467/1995 Tt,tanggal 20 Juli 1995.Pusds Muhammad Ilham bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VII), lahir di Selatpanjang tanggal 20 Pebruari2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor:03/T/2003Tt, tanggal 2 Januari 20038.
144 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan gugatan kabur karenaantara posita dan petitum gugatan ternyata tidak ada pertentangan yaitudalam posita mendalilkan hubungan kerja didasarkan PKWT, hal ini diakuioleh Tergugat dan dalam petitumnya mohon Tergugat membayar ganti rugiberdasarkan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038
80 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangundangNo. 13 Tahun 20038 ;b. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undangundang No. 13 Tahun 2003 ;c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang No. 13 Tahun 2008 ;d. Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah ;5.
108 — 44
Tergugat. diangg4p oleh Penggugat telah melanggar Pasal 59 UUNo 13 Tahun 20038. jika benar Tergugat telah melanggar Pasal 59 UU No 13 Tahun2003, maka konsekwensinya adalah berubahnya status Penggugat dari karyawankontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), menjadi karyawan tetap (Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu).
82 — 36
sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.Bahwa pada tahun 2003, terdakwa NELSON KADMAER bersama 34 anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masingmasing sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut denganperincian sebagai berikut:137) Pada tanggal 1 juli 2003 sebesar rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagaimanakwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 juli 20038
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 1 Tahun 20038, tentang Pemberhentian AnggotaPolri, yaitu dijatunkan Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (antaralain Kasus Disersi sebanyak 2 kali, Kasus Pidana), sehingga dianggapHalaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2016tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri(Sesuai hasil Sidang KKEP Polda Sumut) ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menjatunkan sanksi PTDHkepada Penggugat, mencerminkan ketidakcermatan, ketidaktelitiandalam pertimbangan Hukumnya,
61 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIFINNUMANG ; Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/1/2003,tanggal 23 Januari 20038, yang ditandatangani' olehPejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah KarampuangDrs. ABDUL AZIZ NOWMPO dan diketahui oleh CamatPanakkukang Drs. MUCHTAR KASIM ; Surat Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Daerah LVRI SulselNo. O5/MDLV/III.A/3/2003 tanggal O06 Maret 2003 yangditandatanganioleh H.
78 — 9
Abdoel Moeis Hassan.5.Bahwa Almarhum Farid Hamdi yang telah meninggal6.dunia pada tanggal 1 Januari 2003 berdasarkan SuratKeterangan Kematian Penduduk WNI No. 02/1.755.2/1/2003tertanggal 2 Januari 20038, dikeluarkan oleh KelurahanKebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dansemasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali = yaitudengan Rita Binti Ramli S.
196 — 54
dan Jenri Sihotang bersama PihakKepolisian, Koramil dan Camat bersama dengan Raja Raja Huta MargaMahulae dan Raja Raja Huta Marga Sihotang sedang mengecek batas bataslokasi Pembakaran lahan di Perladangan Rianiate Aek Buaton ,saat itu jugaTerdakwa mengatakan dan mengakui Toho do au namambakkar lahan on(benar saya yang membakar lahan ini);Bahwa lahan perladangan yang telah terbakar tersebut adalah milikSaksi Hotma Mahulae berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) denganNomor: 140 / 07 / X / SKT / 20038
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ternyata sebelum jangka waktu hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat dengan sistem kontrak (PKWT) tersebut berakhir yaitu padatanggal 31 Januari 2015 Penggugat pada 17 Desember 2014 telahdikembalikan oleh Tergugat ke Malaysia dengan alasan Visa/Imta berakhirsehingga dengan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038, untuk itu tindakan Tergugat tersebutkonsekwensinya sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
RUSLAN
Tergugat:
PT VIPUL JAYA LESTARI
87 — 28
Majelis Hakimsetelah meneliti dan mencermati seluruh buktibukti dan keterangan saksisaksiyang bersesuaian, berkesimpulan bahwa alasan yang disampaikan olehPenggugat tidak terbukti memenuhi unsurunsur yang disebutkan dalam pasal169 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 yaitu :a. unsur menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancampekerja/buruh, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak terbukti melakukanperbuatan tersebut;b. unsur membujuk dan/atau menyuruh pekerja/ouruh untuk melakukanperbuatan
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Bank RakyatIndonesia Nomor Anggota 0068909 D01004, akan tetapi saat Tergugatmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor Kep: 22/KCIV/SDM/ 03/2015, tanggal 25 Maret 2015, Tergugat tidak pernahmerundingkan dengan Serikat Pekerja Bank Rakyat Indonesia,sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 20038, berbunyi:Halaman 3 dari 24 hal. Put.
105 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan antara Pengusaha dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalamUU No.13 Tahun 20038 ;2. Hubungan antara perusahaan asuransi dan para agen asuransiberdasarkan perjanjian kKeagenan, bukan perjanjian kerja ;3.
64 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
atashutangnya tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimenjanjikan akan melunasinya, namun sampai saat ini hutang tersebutbelum dibayar sedikitpun ;Bahwa sehubungan dengan adanya hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka adil dan patut menurut hukum karenaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengkompensasikantersebut adalah hak yang seharusnya diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai ketentuan Pasal 162 jo Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038