Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
112 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakandalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugatakan tetapi berdasarkan data yang ada pada Tergugat tercatat atas nama Surya AbbasSyauta dan secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3282 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — H. TB. NURDIN AB VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena dalamgugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutHalaman 13 dari 30 hal. Put.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-10-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.YK
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 6
  • stabil dan sebelum menikah sudah mempunyai properti dan barangbarang antik; sebaliknya Penggugat bersikap boros, konsumtif dan tidakdapat mengelola uang dengan baik, sampai pada ahirnya Tergugatmengambil alih pengelolaan keuangan keluarga; sebagaimana yang diakuiPenggugat dalam pernyataannya dalam posita 7 bahwa Tergugat memilikiuang karena memang selalu berkarya, namun demikian diperlukanpengelolaan dengan baik agar tidak kehabisan uang saat hasil karya belumdapat dijual; sebagaimana telah kami singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 1723 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — Drs. CECE (TJETJE) MAKHDI, DKK VS. PT. BUMI SERPONG DAMAI, DK.
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1723 K/Pdt/2010a. bahwa dalam title gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatanperbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatan menitikberatkan pada titik singgung perbuatan prosedural penerbitan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sehingga tidaksah menurut hukum, maka hal ini yang eksistensinya merupakankewenangan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (beschikking)seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 jo.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 17-03-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 98/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 22 Juni 2015 — GADENA ZEBUA melawan TIMOTIUS. S.SOS CS
352 — 189
  • Tidak disebut dengan tegas posisi tanah Tergugat dan Tergugat Il dalam tanah seluas 2,5 ha yangdi klaim sebagai milik Penggugat sehingga LetakTitik Singgung atau keterkaitan antara Tanah milikTergugat dengan tanah seluas 2,5 ha yangdiklaim Penggugat sebagai milik tidak jelas;3.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 34/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : Direksi PT. Sawindo Cemerlang Diwakili Oleh : ASIS HARIANTO, SH. MH
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
124 — 83
  • Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikat terdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugat dan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yangmengikat.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1944/Pid.B/2013/PN.LP
Tanggal 29 Januari 2014 — Nama lengkap : KASIRIN Tempat lahir : Tadukan Raga Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1971 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang A g a m a : Islam Pekerjaan : Tani Pendidikan : -
41 — 13
  • meninggal dunia.Menimbang, bahwa dalam perkara ini surat dakwaan yang disusun PenuntutUmum untuk dakwaan alternatif kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat uraianperistiwanya termasuk didalamnya apa yang dilakukan terdakwa adalah sama persis,padahal antara dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat unsurunsurPasalnya berbeda, meskipun perbedaan unsurunsur tersebut untuk dakwaan alternatifKesatu. kedua atau Ketiga dapat dipahami jika uraian perbuatannya sama, karenadiantara ketiganya ada titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik ParaPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikatsertifikat, yaitu:1) Sertifikat
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 72/Pid.B/2016/PN Unh
Tanggal 28 Juni 2016 — - Bakrin bin Manggote
54 — 32
  • Reg.Perk:PDM42/Rp9/Epp.1/03/2016 tertanggal18 Maret 2016 An . terdakwa Bakrin BinManggote haruslah dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya terdakwa lepasdari segala tuntutan hukum (onslag vanRechtsvervolging) dimana menurut pendapatkami selaku penasehat hukum kejahatan ataupidana yang di Dakwakan oleh JaksaPenuntut Umum bertitik singgung atau salingbertindih dengan sengketa perdata sehinggadi dalam penyelesaianya harus dansemestinya melalui proses jalur peradilanperdata.Bahwa surat Dakwaan
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
223 — 670
  • namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor =: JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, dengan kerangka untukmenegakkan AD dan ART partai golkar sendiri ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas sertajawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maupun bukti Surat dan saksipenggugat maka secara formil terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 26-02-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
HJ. SALEHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
206 — 102
  • Beralihnya suatu hak atas tanah berdasarkan jual belli lagilagi Penggugat sendiri yang menjelaskan dalam gugatannyabukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara, melainkan Peradilan Umum Bahwa materipermasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum = yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangHalaman 19 dari 81
    Bahwa pemeriksaan perkara ini merupakan ranah kewenanganPeradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara, hal inidikarenakan secara substansial materi gugatan Penggugat sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 18-11-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 66/PDT/2019/PT PLK
Tanggal 26 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ARDIANSYAH
Terbanding/Tergugat I : PT. Globalindo Agung Lestari
Terbanding/Tergugat II : Yetsi Runjan
Terbanding/Tergugat III : Gofrid Nunung
171 — 102
  • Hal ini telah Tergugat II singgung di bagian awal Jawabanini, bahwa di dalam SKTA 9 September 2009 yang menjad dasarkepemilikan lahan Tergugat II, tidak pernah ada tanah Tergugat IIberbatas / bersingungan dengan bidang tanah yang didalilkan olehPenggugat, tidak ada pula bidang tanah yang didalilkan Penggugatdi atas lahan Tergugat II.Bahwa dalam hal ternyata Penggugat mengaku secara sepihak /mengklaim memiliki bidang tanah di atas bidang tanah milik TergugatIl, maka Tergugat II dengan ini juga akan
    Hal ini telah Tergugat III singgung di bagian awalJawaban ini, bahwa di dalam suratsurat yang menjadi dasarkepemilikan lahan Tergugat III, tidak pernah ada tanah Tergugat IIIberbatas / bersinggungan dengan bidang tanah yang didalilkanoleh Penggugat, tidak ada pula bidang tanah yang didalilkanPenggugat di atas lahan Tergugat III.Bahwa dalam hal ternyata Penggugat mengaku secara sepihak /mengklaim memiliki bidang tanah di atas bidang tanah milikTergugat Ill, maka Tergugat Ill dengan ini juga akanmenggunakan
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Stg
H. ISKANDAR MELAWAN H. ARIFIN, Dkk
126 — 42
  • Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkunganperadilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan denganpendekatan peraturan perundangundangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karenasemakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat II dan Tergugat III secarategas mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa yang berwenang mengadiliperkara ini adalah Pengadilan Agama
    tentang kompetensi absolut tersebut, harus dipertimbangkanterlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkaranya, bahkan jika Majelis Hakim melihatpokok sengketa tersebut bermuara kepada kompetensi absolut, maka secara ex officio, karenajabatannya Majelis Hakim mesti memberikan putusan tentang kewenangan mengadili secaraabsolut tersebut, walaupun tidak ada eksepsi dari para pihak ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menelaahperaturan perundanganundangan, dalam hal ini titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — I. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili BUPATI TANGERANG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS MUHAMMAD GUNTUR SUAIB;
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3 point3.3sampai dengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerja Sama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluknaga Nomor
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 16-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Tlg
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
BTM Mentari
Tergugat:
1.Siti Munawaroh
2.Aman Suwanto
54 — 12
  • Mudharabah) yang penyelesaian sengketanya harus dilakukan melalui pengadilan khusus ;

    Menimbang bahwa kalaupun pada pasal 17 Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan Eksepsi, namun apabila Hakim memperhatikan materi utama gugatan penggugat senyatanya menyangkut sengketa perbankan ekonomi syariah (vide Akad Pembiayaan Mudharabah) sehingga terdapat titik singgung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — ASMIN LAURA HAFID, SE, DKK vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN, DKK
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengindahkan keberatan Penggugat, terbukti dengan keluarnya obyeksengketa a quo;Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugat juga mengakuiadanya pertentangan peraturan yang dikeluarkan KPU in casu Tergugat denganperaturan yang berada diatasnya terutama yang berkaitan dengan netralitas TNIPOLRI dalam politik praktis;Bahwa netralitas khususnya TNI dalam politik praktis semakin tegas denganadanya Buku Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008sebagaimana yang telah Penggugat singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. AMELIA HENUK LESIK alias NELI HENUK, DKK. VS YOHANIS LAKE DAN 1. YANE HENUK, DKK.
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apalah gunanyamenghadirkan saksi dan bukti surat tetapi kemudian Majelis berpendapattidak perlu lagi menilai bukti surat dan saksi karena tidak relevan lagi untukdipertimbangkan dalam perkara yang telah ada putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa titik singgung mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi danmengarah pada pelanggaran hak asasi manusia adalah pertama, terletakpada pada amar atau diktum putusan Nomor 48/PDT/G/2005/PN KPG.
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 46
  • yangdiputus oleh PA tersebut, maka perlawanandiajukankePengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3Tahun 2006).Bahwa SEMA No. 7/2012 dibuat dan diedarkan oleh KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12September 2012 sebagai hasil dari Rapat Pleno para HakimAgung dari berbagai kamar bidang berdasarkan sistem kamar diMahkamah Agung yang diantaranya dilakukan oleh para HakimAgung dari kamar perdata dan kamar agama, dimana salah satukajiannya membahas mengenai perihal titik singgung
    uraian sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Utara jelas tidak memilikikewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraperkara perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) aquo sebabyang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri berdasarkanketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,angka XVII perihal titik singgung
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2018 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN TONDANO Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 25 Juni 2019 — AGUSTINA POLI,dkk MELAWAN YENNI SONGON,dkk
142 — 5
  • orang tua para Penggugat yaituGerson Singon dan Agustina Poli ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya sangkalan yang diajukan paraTergugat terutama atas tanah dimana para Penggugat mendirikan bangunan rumahadalah tanah kintal tersebut merupakan warisan yang belum dibagi oleh anakanak/ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis dimana baik para Penggugatmaupun para Tergugat merupakan ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkantitik singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 244/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : BASRI
Pembanding/Tergugat II : YADING
Terbanding/Penggugat : MARI
58 — 17
  • Rahman mengatakan obyek sengketa pertma kali dibuka padatahun 1950an sedangkan Gugatan penggugat mengatakan pada zamanbelanda, kemudian tidak ada satupun saksi yang mengatan diatas obyeksengketa terdapat kuburan yang ada saksi menjelaskan dekat dari obyeksengketa, adapun bekas rumah kayu milik Beka yang di singgung olehMajelis Hakim akan tetapi tidak ada hubungannya dengan obyeksengketa karena letaknya bukan diatas obyek sengketa ;Bahwa pertimbanagan Majelis Hakim keliruh dan sangat merugikan ParaTergugat