Ditemukan 836 data
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilaisaldo sebesar Rp0O (Nol Rupiah) dan lagi pula dari PetugasBPJS Ketenagakerjaan menerangkan bahwa perusahaan tidakmelaksanakan kewajiban pembayaran iuran selama menjadikaryawan dan atau hubungan kerja dengan perusahaan PT.BGA Wilayah 5 (lima) Kecamatan Kota Waringin Barat (SuratPenilaian Saldo Terlampir);Bahwa sebagaimana dimaksud poin 7.6 diatas tentunya Penggugatberhak dan sekeluarganya untuk mengikuti Jaminan SosialKetenagakerjaan dan sesuai ketentuan Peraturan UndangUndangNomor 13 Tahun 20038
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan antara Pengusaha dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalamUU No.13 Tahun 20038 ;2. Hubungan antara perusahaan asuransi dan para agen asuransiberdasarkan perjanjian kKeagenan, bukan perjanjian kerja ;3.
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
atashutangnya tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimenjanjikan akan melunasinya, namun sampai saat ini hutang tersebutbelum dibayar sedikitpun ;Bahwa sehubungan dengan adanya hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka adil dan patut menurut hukum karenaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengkompensasikantersebut adalah hak yang seharusnya diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai ketentuan Pasal 162 jo Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontrak(GA)/2003/XII/002 tertanggal 7 November 20038 ; Membatalkan pelaksanaan eksekusi Penetapan No. 15/EKS/2007/PN.BKS tertanggal 26 Maret 2007 Jo. Aanmaning Nomor 15/EKS/2007/PN.BKS tanggal 29 Maret 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agungdalam Perkara Perdata No. 3044 K/Pdt/2002 tanggal 22 Januari 2007Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 651/Pdt/2001/PT.Bdgtanggal 2 April 2002 Jo.
Ir Abd Rahman
Tergugat:
BUPATI KONAWE SELATAN
198 — 87
KASUBAG TATA USAHA SPPN WAWOTOBI,SK.GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARANOMOR ; 33 TAHUN 2002, tertanggal 7 Maret 2002, danbertugas mulai tanggal 7 Maret tahun 2002 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 20038 ;Hal 11 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI6. KABID PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWESELATAN, NOMOR : KP. 247 Tahun 2004, Tertanggal, 7Januari 2004, dan bertugas mulai tanggal 7 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Mei 2006 ;7.
183 — 54
dan Jenri Sihotang bersama PihakKepolisian, Koramil dan Camat bersama dengan Raja Raja Huta MargaMahulae dan Raja Raja Huta Marga Sihotang sedang mengecek batas bataslokasi Pembakaran lahan di Perladangan Rianiate Aek Buaton ,saat itu jugaTerdakwa mengatakan dan mengakui Toho do au namambakkar lahan on(benar saya yang membakar lahan ini);Bahwa lahan perladangan yang telah terbakar tersebut adalah milikSaksi Hotma Mahulae berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) denganNomor: 140 / 07 / X / SKT / 20038
90 — 26
terdaftar atas nama TAHIR ;Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/ataumelekat diatasnya seluas 142 m2 (seratus empat puluh dua meterpersegi) yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo,Kecamatan Wara, Kelurahan Amassangan, setempat dikenal sebagaiJalan Nanakan No. 21, Kota Palopo, yang merupakan sebidang tanah danbangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No.568/Amassangan, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor54/Amassangan/20038
IDA NUR HARIATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG
92 — 73
. : 134/G/2018/PTUN.SBY11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan LurahArjowinangun tertanggal 21 Agustus 20038 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dan KK atas namaSUGIANTO ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus dari SUGIANTO kepada TUMINEM, SH.
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suhaidin Abdullah, MM;3 (tiga) bidang tanah tersebut belum bersertifikat diperoleh melalui JualBeli oleh Tergugat dan dapat dijual/dipindah tangankan ke pihak lainberdasarkan Akta Jual Beli dengan Nomor Akta yaitu:e 363/MT/2006, tertanggal 4 April 2006 (empat April tahundua ribu enam);e 364/MT/2006, tertanggal 4 April 2006 (empat April tahundua ribu enam);e 274/MT/20038, tertanggal 23 Desember 2003 (dua puluh tigaDesember tahun dua ribu tiga);7.
H. RIDWAN
Tergugat:
1.M FAIZIN
2.ROWIYAH
3.MUKSININ
4.SOLADI
5.MASMU
Turut Tergugat:
1.HJ MUSRIYANI
2.REPI
3.ASKAN
4.SALAMAH
5.ABD MUKHID MPD
6.CAMAT LAREN PPATS
7.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Lamongan
62 — 6
Shodig ( Mertua saya ), dan saksi tahutentang hal tersebut karena saksi diberitahu oleh mertua saksi padatahun 20038 ;Bahwa setahu saksi Istri H. Ridwan adalah Darti dan dalamperkawinannya H. Ridwan dan Darti tidak dikaruniai anak, sehingga H.Ridwan mengangkat / mupu 2 ( dua ) orang anak yaitu M. Faizin danRowiyah, yang mana M. Faizin itu keponakan H. Ridwan dan yangRowiyah itu. keponakan Darti, kemudian M. Faizin dan Rowityahdijodohkan sehingga M.
64 — 46
No PRIN.44/F/F2.1/7/2003 tanggal 23 Juli 2003.Dengan demikian Tergugat wajid memberikan ganti rugi sebesar 6%(Jurisprudensi Mahkamah Agung RI) setiap tahunnya selama 12 tahunterhitung mulai tanggal 23 Juli 20038. Dan kerugian yang dideritaPenggugat sebesar Rp. 41.060.000.000, sehingga jumlah ganti rugiHal 7 dari 31 Hal.
73 — 18
BahwaPENGGUGAT adalah pekerja yang bekerja pada pihak TERGUGAT,dimana PENGGUGAT mulai bekerja pada pihak TERGUGAT sebagaiberikut :1) PENGGUGAT bekerja sejak tanggal 07 November 20038, dan terakhirbekerja pada departemen packing bagian packing dengan upah terakhirsebesar Rp. 1.567.500, (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu limaratusrupiah);. BahwaPENGGUGAT selama ini secara terus menerus tanpa terputus telahbekerja pada pihak TERGUGAT;. Bahwa PENGGUGAT Bekerja pada PT.
MAIMAN LIMBONG, SH.
Terdakwa:
SATRIA DARMA Als SATRIA Bin YUSUF EFFENDI
27 — 7
Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
riburupiah);Bahwa Putusan Judex Facti yang mewajibkan Pemohon kasasi untukmembayar kepada termohon kasasi upah selama proses sejak April 2012sampai putusan ini diucapkan sebesar 44 (empat puluh empat) kali upahPenggugat (Termohon Kasasi) adalah putusan yang keliru dan sama sekalitidak mempertimbangkan bukti bukti dan asas asas hukum sebagai berikut: Bahwa kewajiban pengusaha membayar upah kepada pekerja yangsedang dalam proses PHK sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 tahun 20038
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti Alm ASYUKUR.WS
83 — 6
Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht)tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak diluar kKewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum(lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof.
37 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 781 K/Pdt/20038. Bahwa selain gugatan Penggugat kurang pihak/subyek yang seharusnyadigugat oleh Penggugat Konvensi adalah kuasa/perwakilan dari paraanggota KSU Muamanah berdasarkan surat dimana kuasatersebutmelakukan perjanjian perdamaian untuk menerima pengembalian uangpokok yang telah disetor oleh para anggota Koperasi diperhitungkan senilaidengan dua petak tanah dan bangunan masingmasing terletak di JI. ST.Hasanuddin No. 31 Barru dan di JI.
65 — 6
NO 13 TAHUN 20038 yaitu:AYAT 1 Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnya diterima.12.Bahwa sudah jelas surat perjanjian kerja dari tahun 2011 sampai dengan2014 batal demi hukum karena telah melanggar UNDANGUNDANGKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003dan KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR~ KEP. 100/W2004.
49 — 25
Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dari tuntutanPesangon dan Upah/Gaji Proses sebesar 12 x dalamPOSITABahwa dalam butir 14 Pokok Perkara gugatannya,Penggugat menyatakan meminta hakhaknya berupapesangon 1x ketentuan, uang penggantian hak dan upahproses sebesar 12 x gajinya, NAMUN tidak ada satupunuraian Penggugat mengenai yang menjadi dasar hukumdari tuntutannya atas Pesangon dan Upah/Gaji proses,tetapi hanya asal menulis/meminta saja dan menyebut UUNo. 13 Tahun 20038..Sehingga menurut Tergugat
LILY WISMAN
33 — 3
Selatan,KotamadyaUjung Pandang, Kecamatan Mariso, KelurahanLette, Disertipikattercatat atas nama HAMZAH;Hak Milik Nomor 20037/Kapasa atas sebidang tanah sebagaimana diuraikandalam Surat Ukur tanggal 06 Maret 2002 Nomor 182/2002 seluas 3157 m2(tiga ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor IdentifikasiBidang Tanah (NIB): 20.01.14.02.00183, terletak diProvinsi SulawesiSelatan, KotaMakassar, Kecamatan Tamalanrea, KelurahanKapasa,Disertipikat tercatat atas nama HAMZAH;Hak Milik Nomor 20038
197 — 71
Fotokopi Surat Kuasa Nomor : SK.DIR.002/YGY/03 tanggal 17Desember 20038. Diberi tanda bukti P.1;2. Fotokopi Lembar Permohonan KPM Panin (Kredit Pemilikan Mobil)atas nama IWAN GURITNO, BE. (selaku Debitur). Diberi tanda buktiP.2;3. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Pemilikan Mobil No. 403/SPPKKPM/EXT/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Diberi tanda bukti P.3;4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 392/kpm/YOG/X/15 tanggal 28Oktober 2015.