Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : simpanan sampelan simpan sampulan sempolan sinaulan simpulkan simpuan sembulan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
176 — 100
  • Batasan Tanggung Jawab Penugasan;Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil audit PKKNatas perkara tersebut, berdasarkan data dan/atau buktibukti yangcukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui PenyidikKejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.Bahwa Berdasarkan fakta yang kami peroleh melalui Penyidikterdapat beberapa penyimpangan yaitu:a. Perencanaan kegiatan Pembangunan Air Mancur GapuraPusat Pemerintah tidak dilaksanakan secara cermat oleh KuasaPengguna Anggaran;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
82 — 17
  • KepolisianResor Sumedang;Bahwa ruang lingkup penugasan terbatas pada kegiatan PengembanganBudidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan PenguranganKemiskinan (Proyek SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010,khususnya pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawabanpelaksanaan jasa konsultansi, workshop/seminar pembudidayaan ikan,pelatihan teknologi perikanan dan studi banding teknis budidaya ikan;Bahwa tanggung jawab kami terbatas pada simpulan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
SYAMSUL ASRI BIN AMRIN ALIDERAH
172 — 99
  • BglBahwa metode simpulan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraterhadap dugaan tindak pidana korupsi secara melawan hukum danmenyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan penyediaanjasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional padaSekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah berdasarkan selisihantara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi nilai realisasipembayaran yang didukung bukti yang benar dan pajak yang telah disetorke Kas Daerah;Bahwa jumlah kerugian negara
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
57 — 11
  • Oston Gultom selaku PPK tetapi simpulan panitiatersebut ditolaknya dengan menyatakan kepada terdakwa selaku ketua panitia agar paketpekerjaan tersebut harus dilelang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa bukan pekerjaankontruksi, dengan alasan kapal yang dimaksud adalah kapal tradisional maka yang melelangadalah panitia pengadaan barang jasa bukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan hal itubersesuian dengan yang disampaikan Kepala Dinas saksi Ir.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
73 — 14
  • HUTOMO.Bahwa ruang lingkup penugasan audit dalam rangka penghitungan KerugianKeuangan Negara yang para ahli laksanakan mencakup audit terhadap datakontrak dan lampirannya, data keuangan, data administrasi dan hasilpemeriksaan fisik pekerjaan menurut ahli, serta buktibukti lain yang berkaitandengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Proyek Pembangkit ListrikTenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cibuluh Desa Harumandala Kecamatan CigugurKabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2012.Tanggung jawab para ahli terbatas pada simpulan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB
216 — 223
  • Reskrimsus tanggal 18 Juni 2019, perihal Permohonan BantuanPenghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.Metode yang digunakan pada simpulan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsisecara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangdalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaanperizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada SekretariatDPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah berdasarkan selisihantara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi nilairealisasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MANGANDAR SIMANJUNTAK
99 — 108
  • Sipoholon adalahsebagai berikut :e Mengumpulkan dan melakukan riviu terhadap data/bukti/dokumenyang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResort Tapanuli Utara.e Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.e Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResortTapanuli Utara.e Merekonsiruksi dan merangkai buktibukti dalam suatu rangkaianfakta dan proses kejadian.e Membuat simpulan hasil audit
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Juni 2016 — ZULPENEDI, ST (Terdakwa)
76 — 78
  • /Pid.SusTPK/2016/PN.TpgBukit Bestari Tahap Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PekerjaanUmum Tanjung Pinang.4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan dalamrangka penghitungan kerugian keuangan Negara, maka disampaikan ketim penyidik untuk meminta tambahan dokumen yang diperlukan.5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.6) Membuat simpulan atas hasil verifikasi penghitungan kerugiankeuangan Negara.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 21 Juni 2016 — -AHMAD SAFI'I (Terdakwa) -DANI K. DAULAY, SH (JPU)
179 — 30
  • evaluasi serta verifikasi atasdokumen yang diperoleh melalui tim penyidik terkait denganperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan PembangunanGedung Kantor Camat Bukit Bestari Tahap Tahun Anggaran2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Tanjungpinang;4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan dalamrangka penghitungan kerugian keuangan Negara, makadisampaikan ke tim penyidik untuk meminta tambahan dokumenyang diperlukan;5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;6) Membuat simpulan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
Terbanding/Terdakwa : Budi Rachmat Kuriawan
245 — 149
  • Persyaratan SBUGred 7 tanggal 8 September 2011 yangditandatangani oleh DUDY JOCOM(5) 4(empat) lembar copy dokumen Nota DinasNomor : 692/SJ/2011 tanggal 9 September2011 perihal Penjelasan Hasil Reviu ProsesPengadaan Gedung Kampus IPDN di 4Daerah tahun anggaran 2011 oleh BPKP.c.10 (Sepuluh) lembar copy dokumen LaporanBPKP nomor : LAP506/D4.01/2011 laporanHasil Reviu Proses Pengadaan GedungKampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerahtahun anggaran 2011 tanggal 19 Agustus2011. 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan
    PersyaratanSBU Gred 7 tanggal 8 September 2011yang ditandatangani oleh DUDYJOCOM(5) 4 (empat) lembar copydokumen Nota Dinas Nomor =:692/SJ/2011 tanggal 9 September 2011perihal Penjelasan Hasil Reviu ProsesPengadaan Gedung Kampus IPDN di 4Daerah tahun anggaran 2011 olehBPKP.c. 10 (sepuluh) lembar copydokumen Laporan BPKP nomor : LAP506/D4.01/2011 laporan Hasil ReviuProses Pengadaan Gedung KampusIPDN pada Empat Lokasi di Daerah tahunanggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011. 1659 (Sembilan) lembar fotokopi Simpulan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
POSMA SITORUS, SH
283 — 72
  • Membuat simpulan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan NegeriPematangsiantar.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
495 — 226
  • Hasil audit (terbukti atau tidakterbukti), ditentukan dengan simpulan yang tidak dapat dikalahkandengan akal sehat manapun. Metode penentuan kerugian suatu pihaktermasuk negara dalam suatu audit forensik dihitung sebagai selisihantara nilai pengeluaran dan nilai manfaat yang telah diperoleh ataspengeluaran dimaksud pada titik waktu tertentu, yaitu saat sempurnanyapenyimpangan yang merugikan keuangan suatu pihak, dalam perkara iniadalah kerugian keuangan negara.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-01-2012
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.
186 — 55
  • Walaupun tanpa hak pada umumnyamerupakan bagian dari melawan hukumnamun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formisedangkan elemen melawan hukumdapat berarti melawan hukum formi!dan melawan hukum materiil.3.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
113 — 18
  • Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut.Bahwa menurut pendapat Ahli adapun hal yang menimbulkankerugian keuangan Negara pada perkara dugaan penyalahgunaanPenggunaan Dana BBM/Gas dan Pelumas, Suku Cadang danBelanja Jasa Service pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas Tahun Anggaran 2013 yaitu. adanya buktipertanggungjawaban penggunaan dana belanja BBM dan Pelumas,suku cadang dan belanja jasa service dengan menggunakan buktiyang tidak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
245 — 63
  • Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian Negara atas indikasi kerugian NegaraHal. 101 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Sbypada Pengadaan 5 (lima) Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika danStatistik Kota Pasuruan, berdasarkan data/bukti/dokumen dan Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
126 — 41
  • Simpulan adanya penyimpangan menyebabkankerugian negara, padahal menurut sandar adalahketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan pengendalian internal yang tidakmemadai;3. Tidak ada tanggapan secara aserasi dari pihak terdukaatau pihak tersangka atau pejabat terkait yang dimuatdalam laporan;4. Penyimpangan' terhadap peraturan administrasidianggap sebagai peraturan perundangundangan.4.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUTRISNO.
552 — 109
  • Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan yaituterbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit perhitungan kerugiankeuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk TahunAnggaran 2017b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
131 — 31
  • Belanja SeragamAnak Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Depok Terdakwa selakuPPK dalam menyusun HPS meminta bantuan secara lisan kepada saksiDeden Erwin Fath Hermawan, ST yang juga selaku Anggota PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menyusun HPS dan SpesifikasiTeknis Pekerjaan; Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi Deden Erwin Fath Hermawandalam menentukan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah := melakukan pengecekan harga di internet melalui web.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan
    kepada saksi Deden Erwin Fath Hermawan,ST yang juga selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)untuk menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan, padahal seharusnyaterdakwa menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untukmembantu menyusun HPS dan spesifikasi teknis tersebut;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi Deden Erwin Fath Hermawandalam menentukan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah :melakukan pengecekan harga di internet melalui web.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
495 — 383
  • Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenaiEksepsi tentang putusan yang masih tergantung pemeriksaannya dengan perkaralain sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolutpengadilan telah dipertimbangkan secara seksama apa saja yang menjadi objeksengketa di pengadilan tata usaha negara sehingga dapat diambil simpulan objeksengketa perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 1
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
90 — 80
  • KabupatenSambas tidak memiliki gudang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/3055.01/PM/LAB.BHS/DAK SMP/2012 pada tanggal 19 Nopember 2012, Panitia Penerima HasilPekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012 telah melaksanakanpemeriksaan barangbarang yang diserahkan oleh CV Delta Mas berupa Pekerjaan PengadaanPeralatan Laboratorium Bahasa SMP Tahun 2012 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor027/3055/SPJ/153/DAK SMP/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dengan simpulan