Ditemukan 5807 data
39 — 34
KecamatanAluhAluh.e Dari uraian pengungkapan fakta di atas dapat diambil simpulan :1. Terdapat perbedaan realisasi fisik Pembangunan Pabrik Es dan Bengkel Esantara Konsultan Pengawas dan Politeknik Negeri Banjarmasin dikarenakanKonsultan Pengawas menghitung material atap yang belum terpasangsedangkan Politeknik Negeri Banjarmasin menghitung realisasi fisik(bobot/volume terpasang).2. Terdapat pembayaran kepada CV.
84 — 19
umum, standar pelaksanaan dan standartpelaporan.Bahwa pengertian dari ketiga standart dalam melakukan audit ituadalah : pengertian audit standart umum maksudnya adalah auditoritu harus independen dan obyektif, sedangkan standart pelaksanaanartinya dalam melakukan audit auditor harus merencanakan secara157seksama dan pelaksanaannya harus dilakukan Supervisi sehinggadapat diperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, begitu jugadengan pengertian standart pelaporan adalah laporan itu disusundari simpulan
102 — 36
Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut.Bahwa menurut pendapat Ahli adapun hal yang menimbulkankerugian keuangan Negara pada perkara dugaan penyalahgunaanPenggunaan Dana BBM/Gas dan Pelumas, Suku Cadang danBelanja Jasa Service pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas Tahun = Anggaran 2013 yaitu. adanya buktipertanggungjawaban penggunaan dana belanja BBM dan Pelumas,suku cadang dan belanja jasa service dengan menggunakan buktiyang
100 — 23
Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil audit dalamrangka Penghitungan Kerugiaan Keuangan Negara (PKKN)atasperkara tersebut, berdasarkan data atau buktibukti yang cukup,relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianResor Subang, bukan memberikan opini atas perkara tersebut.Adapun unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditentukanoleh instansi Penyidik Kepolisian Resor Subang, bukan oleh BPKPBahwa datadata dan bukti yang digunakan untuk
ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUTRISNO.
530 — 109
Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan yaituterbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit perhitungan kerugiankeuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk TahunAnggaran 2017b.
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
284 — 341
Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atasbuktibukti yang diperoleh melalui penyidik.Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersamapenyidikMelakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperolehMelakukan ekspose akhir atas simpulan hasil auditMembuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yangterjadi dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara yangterjadi sebagai akibat penyimpangan tersebut.Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh faktafakta
49 — 11
Oston Gultom selaku PPK tetapi simpulan panitiatersebut ditolaknya dengan menyatakan kepada terdakwa selaku ketua panitia agar paketpekerjaan tersebut harus dilelang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa bukan pekerjaankontruksi, dengan alasan kapal yang dimaksud adalah kapal tradisional maka yang melelangadalah panitia pengadaan barang jasa bukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan hal itubersesuian dengan yang disampaikan Kepala Dinas saksi Ir.
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
130 — 28
buktibukti yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianResor Binjai.2) Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yangdiperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Binjai.Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 1323) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yangberlaku.4) Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh dariPenyidik Kepolisian Resor Binjai.5) Merekonsitruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian fakta danproses kejadian.6) Membuat simpulan
164 — 55
Walaupun tanpa hak pada umumnyamerupakan bagian dari melawan hukumnamun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formisedangkan elemen melawan hukumdapat berarti melawan hukum formi!dan melawan hukum materiil.3.
93 — 18
Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut.Bahwa menurut pendapat Ahli adapun hal yang menimbulkankerugian keuangan Negara pada perkara dugaan penyalahgunaanPenggunaan Dana BBM/Gas dan Pelumas, Suku Cadang danBelanja Jasa Service pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas Tahun Anggaran 2013 yaitu. adanya buktipertanggungjawaban penggunaan dana belanja BBM dan Pelumas,suku cadang dan belanja jasa service dengan menggunakan buktiyang tidak
127 — 17
telah diperoleh melalui penyidik, memintatambahan bukti dan klarifikasi dokumen kepada penyidik.3) Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atas buktibuktiyang diperoleh dari penyidik.4) Melakukan pengujian fisik, konfirmasi, dan klarifikasi kepada pihakpihakterkait.5) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh.6)Membuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yangterjadi dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara.7) Melakukan ekspose akhir atas simpulan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
129 — 65
Bahwaruang lingkup ahli yakni Audit dalam rangka perhitungan KerugianKeuangan Negara yang mencakup belanja kegiatan PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten KaurTahun Anggaran 2020, selanjutnya yang menjadi batasan tanggungjawabpenugasan ahli yaitu :a.Terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara.Sebagaimana poin a ) diatas, audit dalam rangka perhitungankerugian keuangan negara didasarkan bukti yang cukup , kompetendan
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ARDINOL AMIR, Amd. Bin MIRZAL AMIR
182 — 112
Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam Surat Dakwaan, biladihadapkan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan, makaterdapat sedemikian banyak kontaradiksi perihal keterangan para saksiyang saling bertentangan, sehingga kesimpulan JPU yang menyatakanterdapat kesesuaian antara keteranganketerangan saksi dan alat buktimerupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;2.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
AHMAD BADAWI Bin RUSLAN
202 — 69
Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atashasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaraberdasarkan bukti/data/dokumen yang cukup, kompeten danrelevan yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik sebagaidasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangannegaraBahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dalam Pelaksanaanpembelanjaan APBDesa Desa ujan mas bawah kab.Kepahiang TA.20152017 dimulai pada tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan
88 — 40
Sipoholon adalah sebagai berikut :e Mengumpulkan dan melakukan riviu terhadap data/bukti/dokumenyang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResort Tapanuli Utara.e Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.e Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResortTapanuli Utara.e Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam suatu rangkaianfakta dan proses kejadian.e Membuat simpulan hasil audit
213 — 31
Bunga Arafat yang berasal dariBantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TahunAnggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaiBarat yang diduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkankerugian keuangan negara;Pelaksanaan audit lapangan dilakukan sejak tanggal 8 Juni2016 sampai dengan 28 Juni 2016.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : Tanggung jawabkami terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkaradugaan tindak pidana korupsi pada
122 — 45
audit yang saksi bersama tim lakukan sebagaiberikut:1) Melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik.2) Mendapatkan buktibukti yang telah diperoleh penyidik danmeminta tambahan buktibukti yang belum diperoleh penyidik3) Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atasbuktibukti yang diperoleh melalui penyidik.4) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersamapenyidik5) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yangdiperoleh6) Melakukan ekspose akhir atas simpulan
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
152 — 78
Wondama yangdipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangannegara;3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;4) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResorTeluk Wondama;5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait;6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkanbukti yang telah diuji dan hasil analisis;halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk7) Membuat simpulan
156 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat(2) UU KUP selengkapnya menyatakan:Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkanpada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 10 huruf c Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006selengkapnya menyatakan (Bukti PK28):Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkanpada
67 — 17
KepolisianResor Sumedang;Bahwa ruang lingkup penugasan terbatas pada kegiatan PengembanganBudidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan PenguranganKemiskinan (Proyek SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010,khususnya pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawabanpelaksanaan jasa konsultansi, workshop/seminar pembudidayaan ikan,pelatihan teknologi perikanan dan studi banding teknis budidaya ikan;Bahwa tanggung jawab kami terbatas pada simpulan