Ditemukan 5807 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 28 Mei 2013 —
3934
  • KecamatanAluhAluh.e Dari uraian pengungkapan fakta di atas dapat diambil simpulan :1. Terdapat perbedaan realisasi fisik Pembangunan Pabrik Es dan Bengkel Esantara Konsultan Pengawas dan Politeknik Negeri Banjarmasin dikarenakanKonsultan Pengawas menghitung material atap yang belum terpasangsedangkan Politeknik Negeri Banjarmasin menghitung realisasi fisik(bobot/volume terpasang).2. Terdapat pembayaran kepada CV.
Putus : 08-08-2010 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 977 / Pid.Sus / 2010 / PN. Jr.
Tanggal 8 Agustus 2010 — Ir. Muharto, MSc
8419
  • umum, standar pelaksanaan dan standartpelaporan.Bahwa pengertian dari ketiga standart dalam melakukan audit ituadalah : pengertian audit standart umum maksudnya adalah auditoritu harus independen dan obyektif, sedangkan standart pelaksanaanartinya dalam melakukan audit auditor harus merencanakan secara157seksama dan pelaksanaannya harus dilakukan Supervisi sehinggadapat diperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, begitu jugadengan pengertian standart pelaporan adalah laporan itu disusundari simpulan
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SYARIFFUDIN Bin Alm JUMAT SA'BAN (Terdakwa)
10236
  • Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut.Bahwa menurut pendapat Ahli adapun hal yang menimbulkankerugian keuangan Negara pada perkara dugaan penyalahgunaanPenggunaan Dana BBM/Gas dan Pelumas, Suku Cadang danBelanja Jasa Service pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas Tahun = Anggaran 2013 yaitu. adanya buktipertanggungjawaban penggunaan dana belanja BBM dan Pelumas,suku cadang dan belanja jasa service dengan menggunakan buktiyang
Register : 09-07-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Nopember 2015 — WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
10023
  • Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil audit dalamrangka Penghitungan Kerugiaan Keuangan Negara (PKKN)atasperkara tersebut, berdasarkan data atau buktibukti yang cukup,relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianResor Subang, bukan memberikan opini atas perkara tersebut.Adapun unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditentukanoleh instansi Penyidik Kepolisian Resor Subang, bukan oleh BPKPBahwa datadata dan bukti yang digunakan untuk
Register : 25-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUTRISNO.
530109
  • Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan yaituterbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit perhitungan kerugiankeuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk TahunAnggaran 2017b.
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
284341
  • Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atasbuktibukti yang diperoleh melalui penyidik.Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersamapenyidikMelakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperolehMelakukan ekspose akhir atas simpulan hasil auditMembuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yangterjadi dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara yangterjadi sebagai akibat penyimpangan tersebut.Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh faktafakta
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
4911
  • Oston Gultom selaku PPK tetapi simpulan panitiatersebut ditolaknya dengan menyatakan kepada terdakwa selaku ketua panitia agar paketpekerjaan tersebut harus dilelang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa bukan pekerjaankontruksi, dengan alasan kapal yang dimaksud adalah kapal tradisional maka yang melelangadalah panitia pengadaan barang jasa bukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan hal itubersesuian dengan yang disampaikan Kepala Dinas saksi Ir.
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
13028
  • buktibukti yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianResor Binjai.2) Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yangdiperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Binjai.Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 1323) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yangberlaku.4) Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh dariPenyidik Kepolisian Resor Binjai.5) Merekonsitruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian fakta danproses kejadian.6) Membuat simpulan
Register : 29-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-01-2012
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.
16455
  • Walaupun tanpa hak pada umumnyamerupakan bagian dari melawan hukumnamun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formisedangkan elemen melawan hukumdapat berarti melawan hukum formi!dan melawan hukum materiil.3.
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
9318
  • Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut.Bahwa menurut pendapat Ahli adapun hal yang menimbulkankerugian keuangan Negara pada perkara dugaan penyalahgunaanPenggunaan Dana BBM/Gas dan Pelumas, Suku Cadang danBelanja Jasa Service pada Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas Tahun Anggaran 2013 yaitu. adanya buktipertanggungjawaban penggunaan dana belanja BBM dan Pelumas,suku cadang dan belanja jasa service dengan menggunakan buktiyang tidak
Register : 05-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 154 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 14 Desember 2015 — -DRS. DIKDIK JASMEDI , MM -DRS. S U H E R M A N. -DEDI SURYANA.
12717
  • telah diperoleh melalui penyidik, memintatambahan bukti dan klarifikasi dokumen kepada penyidik.3) Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atas buktibuktiyang diperoleh dari penyidik.4) Melakukan pengujian fisik, konfirmasi, dan klarifikasi kepada pihakpihakterkait.5) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh.6)Membuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yangterjadi dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara.7) Melakukan ekspose akhir atas simpulan
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
12965
  • Bahwaruang lingkup ahli yakni Audit dalam rangka perhitungan KerugianKeuangan Negara yang mencakup belanja kegiatan PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten KaurTahun Anggaran 2020, selanjutnya yang menjadi batasan tanggungjawabpenugasan ahli yaitu :a.Terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara.Sebagaimana poin a ) diatas, audit dalam rangka perhitungankerugian keuangan negara didasarkan bukti yang cukup , kompetendan
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ARDINOL AMIR, Amd. Bin MIRZAL AMIR
182112
  • Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam Surat Dakwaan, biladihadapkan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan, makaterdapat sedemikian banyak kontaradiksi perihal keterangan para saksiyang saling bertentangan, sehingga kesimpulan JPU yang menyatakanterdapat kesesuaian antara keteranganketerangan saksi dan alat buktimerupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;2.
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
AHMAD BADAWI Bin RUSLAN
20269
  • Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atashasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaraberdasarkan bukti/data/dokumen yang cukup, kompeten danrelevan yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik sebagaidasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangannegaraBahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dalam Pelaksanaanpembelanjaan APBDesa Desa ujan mas bawah kab.Kepahiang TA.20152017 dimulai pada tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MARIDUP LUMBANTOBING
8840
  • Sipoholon adalah sebagai berikut :e Mengumpulkan dan melakukan riviu terhadap data/bukti/dokumenyang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResort Tapanuli Utara.e Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.e Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResortTapanuli Utara.e Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam suatu rangkaianfakta dan proses kejadian.e Membuat simpulan hasil audit
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 10 April 2018 — RATAM, S.T. Bin KUSNADI (Alm)
21331
  • Bunga Arafat yang berasal dariBantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TahunAnggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaiBarat yang diduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkankerugian keuangan negara;Pelaksanaan audit lapangan dilakukan sejak tanggal 8 Juni2016 sampai dengan 28 Juni 2016.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : Tanggung jawabkami terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkaradugaan tindak pidana korupsi pada
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Maret 2019 — Pidana Korupsi 1. Kamjudin 2. Ahmadin bin Sudirman
12245
  • audit yang saksi bersama tim lakukan sebagaiberikut:1) Melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik.2) Mendapatkan buktibukti yang telah diperoleh penyidik danmeminta tambahan buktibukti yang belum diperoleh penyidik3) Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atasbuktibukti yang diperoleh melalui penyidik.4) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersamapenyidik5) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yangdiperoleh6) Melakukan ekspose akhir atas simpulan
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
15278
  • Wondama yangdipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangannegara;3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;4) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResorTeluk Wondama;5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait;6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkanbukti yang telah diuji dan hasil analisis;halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk7) Membuat simpulan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
156125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat(2) UU KUP selengkapnya menyatakan:Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkanpada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 10 huruf c Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006selengkapnya menyatakan (Bukti PK28):Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkanpada
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
6717
  • KepolisianResor Sumedang;Bahwa ruang lingkup penugasan terbatas pada kegiatan PengembanganBudidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan PenguranganKemiskinan (Proyek SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010,khususnya pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawabanpelaksanaan jasa konsultansi, workshop/seminar pembudidayaan ikan,pelatihan teknologi perikanan dan studi banding teknis budidaya ikan;Bahwa tanggung jawab kami terbatas pada simpulan