belas ribu tiga ratus dua puluh), dan tidak membayarPutusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2016/PN Pbu halaman 11DR sebesar US $ 77,598 (tujuh puluh tujuh koma lima sembilan delapan dolaramerika); Bahwa untuk dasar pemungutan tersebut yaitu PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenisdan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada kementrian kehutanandan P.68/MenthutII/2014 tentang harga patokan hasil hutan untuk Propisi SumberDaya Hutan, Ganti Rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan dan Permen LHK No.P

Permenhut No.P.37/Menhutll/2014 tentang tat carapengenaan, pemungutan dan penyetoran penerimaannegara bukan pajak bidang perlindubgan hutan dankonservasi alam3.

Bahwa, terhitung sejak tanggal 27 Januari 1988, PENGGUGAT menjabatsebagai Kepala Cabang Kudus PLN Distribusi Jawa Tengah, sesuai denganPetikan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara(sekarang PT PLN Persero) No.P.091/PST/88 tertanggal 27 Januari 1988dan mendapatkan fasilitas Rumah Dinas yang beralamat di Jl. AdgilKusumadya No. 102 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;2.

Surat keterangan sahnya hasil hutan (GSKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan hal tersebutsesuai dengan pasal 1 nomor 12 undangundang RI Nomor 18tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan; Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan, dokumen yangdigunakan oleh perseorangan maupun badan usaha harus sesuaipasal 11 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no.P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

Tanah Bumbu karena munculnya Areal Penggunaan Lain (APL) dalam peta kawasan Hutan Propinsi Dati I Kal-sel yang menjadi Lampiran dari Keputusan Menteri Kehutanan RI No:SK.435/menhut-II/2009 tanggal 23 juli 2009 yang kemudian dipertegas lagi istilah APL tersebut. dengan terbitnya peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.50/menhut-II/2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan, yang dalam pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa APL ditentukan sebagai Areal Bukan Kawasan Hutan;Menimbang

dari suatu kawasan yang dulunya Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan, sebab kenyataannya izin lokasi tidak memberikan hak kepada Terbanding semula Tergugat untuk mengelola kawasan tersebut, dan justru sebaliknya izin lokasi hanya memerintahkan pemegangnya untuk menyelesaikan segala hak dan kepentingan yang ada pada kawasan yang diberi izin lokasi, apalagi izin lokasi dan IUP-B kelapa sawit yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2008 tersebut mendahului Peraturan Menteri Kehutanan RI NO.P

Tanah Bumbu karena munculnya ArealPenggunaan Lain (APL) dalam peta kawasan Hutan Propinsi Dati Kalsel yangmenjadi Lampiran dari Keputusan Menteri Kehutanan RI No:SK.435/menhutI/2009 tanggal 23 juli 2009 yang kemudian dipertegas lagi istilan APLtersebut. dengan terbitnya peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.50/menhut1/2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penegasan Status Dan Fungsi KawasanHutan, yang dalam pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa APL ditentukan sebagaiAreal Bukan Kawasan Hutan;Menimbang, bahwa

tidak memenuhi kriteria dari suatukawasan yang dulunya Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan, sebabkenyataannya izin lokasi tidak memberikan hak kepada Terbanding semulaTergugat untuk mengelola kawasan tersebut, dan justru sebaliknya izin lokasihanya memerintahkan pemegangnya untuk menyelesaikan segala hak dankepentingan yang ada pada kawasan yang diberi izin lokasi, apalagi izin lokasi danIUPB kelapa sawit yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2008 tersebut mendahuluiPeraturan Menteri Kehutanan RI NO.P

Veteran No.P/76 Belawan,ditempati Hj.Neuleliana Siregar (Penggugat)2) Ruko JI.Yos sudarso Simp.Kantor di tempati Haris Mudadin Harahapbin H. Syawal Harahap (Tergugat II)3). Ruko jl. Marelan Raya pasar 4 masih disewa toko roti.4). Ruko Jl.Marelan Raya pasar 5 masih ditempati Mhd.Saleh aHarahapbin H.Syawal Harahap (Tergugatl).5). Ruko 2 pintu di JI. Veteran Belawan tempat Sri Hartati HarahapbintiH.Syawal Harahap (Tergugat IV).5). Rumah di Gg.

Veteran No.p/76Belawan ditempati Hj. Nurleliana Siregar (Penggugat).Ruko Jl. Yos Sudarso simp. Kantor di tempati Haris MudadinHarahap bin H. Syawal Harahap/ Tergugat II.Ruko jl. Marelan Raya pasar 4 masih disewa toko roti.Ruko jl. Marelan Raya Pasar 5 masih ditempati Mhd. Saleh Harahapbin H. Syawal Harahap/ Tergugat I.Ruko 2 pintu di JI. Veteran Belawan ditempati Sri Hartati Harahapbinti H. Syawal Harahap (Tergugat IV).Rumah di Gg. Jagung (dikontrakkan ).Rumah di Gg,.

Rangka MHYGDN41TEJ415364 dan No MesinG15AID3348982) 1 (Satu) buah tempat Kanebo warna putih bertuliskan merk POSH TDRDikembalikan kepada Saksi SUDIARTO alias SUDI anak dari KARMIN;3) Uang sejumlah Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);4) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A70 dengan noIMEI : 355913105335527 IMEI2 : 3559131053366255) 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG Galaxy A70 denganPostel No : 61274/SDPPI/2019 1258, MKG No.P.40.SEI12.01600.02196) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA

Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.

Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok BNo.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copyNPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.

Mom, Mangga Dua Square, LtLG Blok B No.3 JlGunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP,Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;Rumah Mode, JI Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat,Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, CopySIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P

bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut diatas, karenanya dalammempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini atautidak, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan masalah ini menghubungkanpengertian tersebut diatas dengan alat bukti yang diajukan dalam persidanganperkara ini yang ternyata berupa saksi, alat bukti surat dan keteranganTerdakwa.Menimbang, bahwa setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dengandokumen, yang berdasarkan Permen lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Photocopy dari photocopy Buku Tanah Hak Pakai No.P.321/MByang diterbitkandari Kantor Pertanahan Indonesia Kabupaten Manokwari yang ditandatangganioleh Kepala Kantor Pertanhan Kabupaten Kodyamadya tertangga 25November1989, yang diberi tanda Bukti TII.1;2. Photocopy dari photocopy Perincian Ganti Rugi Tanah an.

pengetahuan dan teknologi sertatidak mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan petugas yang berwenanglainnya ;Bahwa barang bukti tersebut adalah positif Narkotika Golongan jenis Metamfetamina sesuai laporan pengujian Balai Pengawas Obat danMakanan (Balai POM) di Bengkulu dengan suratnya No : 16 /ADM/ NK /KY / Ill / 2011 tertanggal 07 Maret 2011 yang ditandatangani oleh TriNurkhayati, S.Farm, Apt dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.P

Adindo Hutani Lestari;Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/MenhutII/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur bahwatukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutanyang dimohon berupa HP dan HPT yang tidak dibebani izin penggunaankawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukarkawasan hutan, atau bukan merupakanMenteri Kehutanan dengan Keputusan No.

Adindo Hutani Lestari;Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/MenhutH/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur bahwatukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutanHalaman 47 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKTyang dimohon berupa HP dan HPT yang tidak dibebani izin penggunaankawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukarkawasan hutan, atau bukan merupakanMenteri Kehutanan dengan Keputusan No.

Permenhut No.P.32/MenhutII/2010, tentang Tukar Menukar KawasanMenimbang, bahwa mencermati bukti P9.A berupa Surat Keputusan BupatiKabupaten Nunukan No. 793 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal PemberianIzin Lokasi Kepada PT Sebakis Inti Lestari atas lahan seluas + 20.000 Ha di KecamatanSebuku, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur bahwa Penggugat telahmemenuhi syarat administratif untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan HutanHalaman 117 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKTsebagaimana

Rozak (Patal Pusri) No. 33/B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.P.010/KHPadt/III/2020 tertanggal O9 Maret 2020,selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;PT. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Palembang, bertempat tinggal diJalan Kapten.A.Rivai No.221 Kelurahan 26 Ilir D Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang Sumatera Selatan30136 , selanjutnya disebut Turut Terbanding semulaTurut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca,1.

Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahanhak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.30/MenhutII/2012 tanggal 17 Juli 2012 #TentangPenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu :a. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yangtumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telahberubah status dari kawasan hutan menjadi ArealPenggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikutiketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal darihutan Negara.

Zakaria Als. jak Bin Heri ;Menimbang, bahwa dokumen yang wajib dilengkapi terhadap suatu alat angkutyaitu (satu) unit mobil truck apabila mengangkut kayu olahan yaitu berupa FakturAngkutan Kayu Bulat (FAKB) sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MenhutII/2006, pasal 13 ayat (1) dan yang berhak menerbitkan faktur angkutan kayuolahan ( FAKO) untuk pengangkutan 1 (satu) unit truk yang dibawa oleh Terdakwadalam pengolahan kayu yang sah adalah berdasarkan Permenhut P. 55 / MenhutII /2006 sebagaimana

IV/2015 Izin Kadishut Kabupaten BulunganNomor : 522.1/Kpts/DishutIl/2015, tertanggal 26 Februari2015;P8 : Foto copy dari foto copy Surat Perintah Pembayaran(SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 410415 tanggal 20 April 2015;P9 : Foto copy dari foto copy Surat Perintah Pembayaran(SPP)Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 420415 tanggal20 April 2015;12.13.14.15.16.17.10.P10Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RINo.41P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Uji Materiilterhadap PERMENHUT No.P

.14/MenhutIl/2011;11.P11Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RINo.62P/HUM/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 ; tentang Uji Materiilterhadap PERMENHUT No.P.14/Menhut1l/2011;P12P13P14P16Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jaya Pura Nomor :62/G.TUN/2011/PTUN JPRtanggal 20 Maret 2012;Foto copy sesuai aslinya Salinan/Grosse Akta : Masukdan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan AnggaranDasar Perseroan CV.

IUPHHK KoperasiMandau Talawang Tahun 2007 yangjuga sebagai salah satu bukti yang digunakanoleh Tim Penasehat Hukum = untuk menyatakanperbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa bukan tindakpidana melainkan pelanggaran administrasi yangdianggap telah diserap pada putusan a quo, dimana keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan dan berakhir sampai dengan 31Desember 2007, kalau Penasehat Hukum TermohonKasasi/Terdakwa ingin membuktikan kalau dasarpedoman sebenarnya berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan No.P

IUPHHK Koperasi MandauTalawang Tahun 2007 yang juga sebagai salah satubukti yang digunakan oleh Tim Penasehat Hukumuntuk menyatakan perbuatan TermohonKasasi/Terdakwa bukan tindak pidana melainkanpelanggaran administrasi yang dianggap telahdiserap pada putusan a quo di mana keputusan inimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan danberakhir sampai dengan 31 Desember 2007, kalauPenasehat Hukum Termohon Kasasi/Terdakwa inginmembuktikan kalau dasar pedoman sebenarnyaberdasarkan Peraturan Mente ri Kehutanan No.P

jugadengan satuan centimeter, setelah itu dimasukkan kerumus :tebal x lebar x panjang : 10.000 dan setelah itu baru dapatmenentukan hasil dengan satuan meter kubik;bahwa alat yang digunakan untuk mengetahui jenis kayu ataralain Yang Ahli gunakan pisau carter dan Luv ( Kaca pembesar)kemudian pada kayu tersebut di potong dan dilihat dengan LUVtentang poripori kayu, Susunan pori dan sebaranpori,pengukuran dan pengujian hasil hutan yang diatur dalamperaturan direktur jendral bina produksi kehutanan No.p

lain jugadengan satuan centimeter, setelah itudimasukkan kerumus : tebal x lebar x panjang10.000 dan setelah itu baru dapat menentukanhasil dengan satuan meter kubik;Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahuijenis kayu atara lain Yang Ahli gunakan pisaucarter dan Luv ( Kaca pembesar) kemudian padakayu tersebut di potong dan dilihat dengan LUVtentang poripori kayu, susunan pori dansebaran pori,pengukuran dan pengujian hasilhutan yang diatur dalam peraturan direkturjendral bina produksi kehutanan No.p

Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan haltersebut sesuai dengan pasal 1 nomor 12 undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan; Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan, dokumenyang digunakan oleh perseorangan maupun badan usaha harus sesuaipasal 11 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no.P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1