NegeriJakarta Selatan guna memberikan datadata, dokumendokumen danketeranganketerangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publiktersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;Halaman 14 dari 25 halaman.

Indotruba Bee) FeaturesTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasilpemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KetuaPengadilan

Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari KantorAkuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur,beralamat di Pulomas Satu Building GIl, Lantai 3, Jalan Jenderal A. YaniNomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli untuk melakukanpemeriksaan aspek keuangan PT.

IndotrubaTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak tanggal pengangkatan;5.

Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang timbulsehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapanini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;7.

Central Cipta Murdaya CCM Propertindo
Terbanding/Tergugat II : Gubernur DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat III : Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo

Bahwa Tergugat Ill atau Akuntan Publik yang mengauditlaporan keuangan PT. Jakarta International Expo untuk tahunbuku yang berakhir tangal 31 Desember 2017 dan tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2018, perlu dimintapenjelasannya kenapa dalam laporan keuangan tersebut tidakmencantumkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi sertaKomisaris sebagaimana diwajibkan dalam pasal 66 ayat (2) gUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Disamping itu.

Akuntan Publik perlu. menjelaskan laporankeuangan tahun 2018 item Beban Usaha, dimana beban gajidan tunjangan tahun 2017 sebesar Rp. 97.811.914.395,sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 111.539.349.733, (buktiIX). Perlu ada penjelasan mengenai rincian dari besarnya gajidan tunjangan atau sumber data dari munculnya angkatersebut.D. UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN1. Bahwa Penggugat dan II sudah bersurat ke DirekturUtama dan Komisaris Utama PT.

Bahwa Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &Sumargo seharusnya mengerti dan paham adanya UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, knususnya pasal 66ayat (2) g, yang menyatakan agar gaji dan tunjangan Direksiserta Komisaris dicantumkan dalam Laporan Keuangan PTJakarta International Expo. Hal ini diduga sebagai perbuatanmelawan hukum.G. PUTUSAN YANG DIHARAPKAN DARI KETUAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT c.q MAJELISHAKIM PEMERIKSA PERKARA SEBAGAI BERIKUT :1.

Tentang Kedudukan dan Hubungan Hukum :Bahwa memang benar TERGUGAT III sebagai Akuntan Publik telah melakukanaudit atas laporan keuangan PT Jakarta International Expo, untuk tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan tahun buku yang berakhir 31Desember 2018, dan dalam hal ini PARA PENGGUGAT selaku Pengurus ikutmenerima, setuju dan menandatangani hasil audit laporan kKeuangan tersebut.2. Peran TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIa.

Bahwa membuka hasil Audit dari Perusahaan yang tidak dimintakan olehPejabat Publik adalah pelanggaran kode etik Akuntan Publik dan PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mempertanyakan ada tidaknyadimasukkan mengenai Gaji, THR, Tentiem dalam peersidangan yang terhormatini.3.

Publik,seorang Akuntan Publik yang merupakan salah satu profesipenunjang Pasar Modal yang pekerjaan adalah memberikanJasa Asurans dan Jasa Non Asurans.Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik:Halaman 13 dari 78 halaman.

Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsiAkuntan Publik, maka:1)Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik,Akuntan Publik adalah pihak yang TIDAK melakukanKegiatan Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal34 ayat (2) dan Pasal 37 UU OJK.

Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank telah diatur bahwaKantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) yangmelakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia (vide Pasal21 ayat (1))10.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 3/32/DPNP Perihal:Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/57/DPbS Perihal: HubunganAntara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanHalaman 57 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, DewanPengawas Syariah dan Bank Indonesia.i. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentang HubunganAntara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.j.

Putusan Nomor 68 P/HUM/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentangTransaparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Bukti T216);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentangHubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia (Bukti T217);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS tentangHubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanPrinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM, sebagaiManaging Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik(KAP) Hasnil, M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil,M.

No. 876 K/PID.SUS/2015Jasa Akuntan Publik ternyata bukti tersebut tidak dipertimbangkandalam putusan a quo ;c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;Pasal 25 :Akuntan publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen,laporan audit kinerja, dan laporan audit khusus denganmencantumkan nomor izin akuntan publik yang bersangkutan ;3.

Adapun translation loss menurut SPT Tahunan PPh BadanPemohon Banding dan dikoreksi oleh pemeriksa sebesar Rp 6.908.941.013,00merupakan angka sebelum di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Setelah diaudittranslation loss menjadi sebesar Rp 7.191.975.179,00 dengan keterangan PemohonBanding adanya adjustment.

publik, sedangsetelah diaudit menjadi sebesar Rp7.191.975.179,00 dengan keteranganadanya adjustment, namun Terbanding tidak memperoleh adjustment tersebut;e Terbanding melakukan penelitian terhadap hutangpiutang usaha yangmengakibatkan adanya laba/rugi selisin kurs, namun Pemohon Banding tidakdapat membuktikan bukti yang terkait dengan hutangpiutang tersebut sepertikontrak, perjanjian, invoice, dll;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tambahan tertulisNomor : S6527/PJ.07/2010

Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baru selesai dalammasa pemeriksaan berlangsung, yang berarti telah dilakukan tindakanpemeriksaan oleh Terbanding;e sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU KUP, pemeriksaan yangdilakukan Terbanding tentulah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Pemohon Banding;e Laporan audit Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) telahdisampaikan oleh Pemohon banding kepada Terbanding dalam prosespemeriksaan sehingga pada dasarnya dapat

digunakan oleh Terbandingsebagai dasar untuk memeriksa kebenaran laporan SPT Tahunan PPh Badanyang dilaporkan Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulistertanggal 2 Agustus 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa :e laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baruselesai pada saat pemeriksaan oleh Terbanding sedang berlangsung, danlaporan audit telah disampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaansedang berlangsung;e

audit report Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte)terbukti adanya saldo per 31 Desember 2004 atas :Cash on hand and in Bank (dalam ribuan) sebesar Rp6.103.343,Trade accounts receivable net (dalam ribuan) sebesar Rp3.817.138,Account Receivable from related parties (dalam ribuan) sebesar Rp29.206.239,Loan to a Stockholder (dalam ribuan) sebesar Rp53.398.920,Trade accounts payable (dalam ribuan) sebesar Rp124.382,Other accounts payable (dalam ribuan ) sebesar Rp651.753,Accounts payable

Laporan Keuangan Tahunan BPR tidak diaudit oleh AkuntanPublik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);Dinyatakan belum menyampaikan Laporan TahunanPASAL 16 ayat (1) huruf (a) dan (b)Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan KeuanganTahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPR wajibmenunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yangmemenuhi kriteria :a. Terdaftar di Bank Indonesia; danb.

Memiliki kompetensi Sesuai dengan kompleksitas usahaPihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;(2) Kewajiban Penggunaan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan laporanyang wajid diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publikberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangjasa keuangan atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;PASAL 18 ayat (1)(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan

orang dalamKantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa kepada Pihakyang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib memenuhiHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Btmkondisi independen selama Periode Audit dan PeriodePenugasan Profesional;PASAL 19 ayat (1)(1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atasinformasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga JasaKeuangan, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajibmelakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;8.

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasikeuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan,Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib melakukankomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;10.

Telah dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2015, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;c. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2016, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;d. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2017, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;e.

keungandan jasa pemeriksaan atas laporan keungan, artinya yang memilikikompetensi melakukan audit laporan keuangan dan pemeriksaan laporankeuangan adalah akuntan publik bukan akuntan, sedangkan Fetri, SE, AK,MM, BKP, CA bukanlah seorang akuntan publik..

publik independen, kata independen dimaksudkandisini menjelaskan pihak ke3 (tiga) yang diminta untuk membuat laporankeungan (akuntan) dan melakukan pemeriksaan keuangan (akuntan publik);Bahwa disamping itu membedakan kalimat yang tertuang dalam dalamLaporan Auditor/akuntan publik Independen Harris Siregar, SE, Ak, CPA,sebagai auditor/ akuntan publik yang ditunjuk oleh Terlawan yaitu bahwadalam pelaksaan tugas audit tersebut tidak melaksanakan pemeriksaan untukmenyatakan pendapat atas penugasan ini

Harris Siregar, SE, Ak, CPA, Laporan AuditorIndependen yang disusun oleh auditor/akuntan publik Harris Siregar, SE, Ak,CPA sangat jelas dalam Neraca CV.

Keuangan ini;Pasal 1 angka 8 : Laporan Auditor Independen adalah laporan yangditandatangani oleh Akuntan Publik yang memuat pernyataan pendapat ataupertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalamsemua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan.Pasal 2(1) Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi: a. jasaaudit umum atas laporan keuangan; b. jasa pemeriksaan atas laporan keuanganprospektif; c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan

atas Penerapan Prosedur yangDisepakati Bersama yang disusun oleh Akuntan Independen Fetri, SE, Ak, MM,BKP, CP tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNO.17/PMK 1/2008 Tentang Jasa Akuntansi Publik juncto Peraturan PemerintahNo. 20 tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik juncto UndangUndang No. 5Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, artinya menjadikan Laporan AuditIndependen atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati tanggal 23 September2017 yang disusun oleh Akuntan Publik

Publik Drs.

B.Sitepu benarnamun apa yang diungkap oleh Akuntan Publik tersebut bertentangandengan AD/ART Yayasan Perguruan Wahidin.

Sebagai konteks pengawasan, dalam hal iniPengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili tidakmempertimbangkan apakah prosedur pemeriksaan/pengawasan yangdilakukan oleh Akuntan Publik Drs.

B.Sitepu sudah benar atau sesuaiprosedur, sebagaimana keterangan saksi Sardiman dan saksi Julianibahwa penghitungan yang dilakukan oleh saksi Sardinian SE tidakberdasarkan per satu tahun anggaran akan tetapi secara global sejaktahun anggaran 2004 + s/d tahun = anggaran 2007 halini bertentangan Surat perjanjian Kontrak Nomor : 255/445/AK/04 tanggal05 Juli 2004 yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.B Sitepu, denganyayasan perguruan Wahidin, seharusnya Akuntan Publik Drs.

Tampubolon,Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Synergy Mitra Sejati dari AuditorIndependen kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat telah melakukankewajibannya menyerahkan Laporan Akhir Tahun, sementara auditdengan Akuntan Publik Terdaftar dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugatakan memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksana audit AkuntanPublik ;d. Bahwa Pasal 6 ayat (3), Perjanjian Kerjasama menyebutkan: PihakPertama Menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakanaudit atas laporan keuangan hotel.

Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 6Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel Anggrek Golden, ayat (1) dan (2)dimana Tergugat berkewajiban menyerahkan laporan keuangan berikut datadata pendukung yang seharusnya dibuat oleh Penggugat dan diserahkankepada Tergugat berdasarkan Pasal 3 menunjuk Akuntan Publik untukdiaudit oleh Auditor dari akuntan publik yang telah ditunjuk yaitu KantorAkuntan Publik Dr.

;15.Bahwa karena kewajiban menurut perjanjian Pasal 6 angka 3 yangmenyatakan Pihak Pertama menunjuk Akuntan Publik terdaftar yang akanmelaksanakan audit atas laporan keuangan hotel. Biayabiayasehubungan dengan laporan audit tersebut dibebankan pada biayaoperasional hotel, maka ditunjuk Kantor Akuntan Publik DR. MohammadZain & Rekan pada tanggal 31 Januari 2007 olen Penggugat Rekonpensi ;16.Bahwa telah terjadi Surat menyurat dari KAP DR.

Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untukmenyerahkan Laporan Keuangan berikut datadata pendukungnyakepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Penggugat Rekonpensi untukdilakukan audit ;8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk menunjuk AuditorKantor Akuntan Publik DR. H. Mohammad Zain & Rekan untuk mengauditPengelolaan PT. Anggrek Hotel Golden Tahun 20052006 ;9.

Bahwa mengenai audit terdapat dalam Pasal 6 perjanjian yang berbunyi:Pihak Kedua (Termohon) harus menyerahkan Laporan Akhir Tahun(Neraca dan Laba Rugi) serta laporanlaporan lainnya yang diperlukan,yang harus diaudit oleh akuntan Publik terdaftar, Pihak Kedua harusmemberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya audit tersebut ;7. Bahwa Pemohon dengan itikad baik, kemudian menunjuk akuntan publikyakni Kantor Akuntan Publik Dr.

GLpersediaan coil dan GL biaya pembuatan hand guard dan foot ring sudah PemohonBanding tunjukkan kepada Terbanding sehingga Pemohon Banding sudah menunjukkannilai persediaan coil yang direklas ke persediaan hand guard dan foot ring dan semuapembelian coil telah diakui oleh Terbanding saat ekualisasi Pajak Pertambahan Nilaisehingga hasil pemeriksaan adalah salah mengerti dengan pencatatan akuntansi PemohonBanding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah olehKantor Akuntan

Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnyatidak ada koreksi; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karenapembelian a quo tidak didukung dengan dokumendokumen dengan rincian: NoKeterangan Jumlah (Rp) Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT.

Publik. bahwa koreksi ini seharusnya tidak terjadi karena pencatatanakuntansi Pemohon Banding telah benar;Pendapat bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanMajelis : buktibukti transaksi atas pengeluaran biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yangdapat membuktikan secara independen

Publik;bahwa Majelis berpendapat, Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) HasnilM. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima PekerjaanNomor : 01/SPKS/2003 yang menyatakan terdakwa Drs. H. HASNIL.MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :01/SPKS/2003 yang menyatakan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP)Hasnil M.

MULYO SUPRAPTO,di bawah sumpahpada pokoknyamenerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah karyawan Terdakwa pada Kantor Akuntan Publik HasnilM.

Menyatakan Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji telah melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan menurut hukum Bahwa LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS ATAS TRANSAKSI DAN PENERIMAAN DANA ANTARA PT. MANIRA ARTA RAMA DENGAN PT LADEWINDO GARMET MANUFACTURER dengan nomor : KASP/AK-01/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Sugeng Pamudji Msi Akt. CPA. CA. adalah Cacat Hukum dan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Akt.CPA.CA dahulu sebagaiDirektur Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Sugeng Pamudji, padatanggal 21 mei 2015 telah meninggal dunia karena sakit.. Bahwa sejak awal tahun 2013 Sdr. Waseso ST ( Tergugat )berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerseroaanTerbatas PT MANIRA ARTA RAMA tanggal 18 pebruari 2013Nomor 23 dari Notaris Bambang Prihandoko S.H.

DAN SUGENG PAMUDUJI.Sehingga dengan demikian Kantor Akuntan Publik ( KAP ) SugengPamudji secara hukum sudah tidak berijin lagi atau tidak dapat lagimelakukan Audit, Karena telah bergabung dan berganti namamenjadi KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI DANSUGENG PAMUDuJI..Bahwa ternyata KAP Sugeng Pamudji masih menjalankanoperasional kantornya dan mengeluarkan hasil Audit atas dasarHalaman 4, Putusan Nomor 146/Pdt/2017/PT SMGSURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat oleh Tergugat bersama, Tergugat Il dengan

Direktur dankantor Akuntan Publik (Tergugat Ill) telah meninggal dunia pada 21Mei 2015.. Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT Manira Arta Rama / PT Mataram tanggal 18Pebruari 2013 nomor 23 dan Notaris Bambang Prihandoko, SHDirektur Utamanya adalah GATOT SUPONO, bukan kami lagi(TERGUGAT / Waseso ST).

Bahwa oleh karena Waseso tidak pernah melaporkan kerjasamatersebut, dan terjadi keributan maka disepakati oleh merekaberdua untuk memeriksa kerjasama diantara mereka dengankantor akuntan publik Pamudji. sehingga dibuatlah perjanjiandengan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan judul suratperjanjian kerjasama audit akun pembayaran dan penerimaandana P.T Mataram dan P.T Ladewindo Garment Manufacturerh.

P 3 jo T Il 4 dan membuatlaporan audit sebagaimana tersebut pada bukti P 6 dilakukan untuk danatas nama Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji (sebagai lembaga)maka kematian Dr.

Publik yang sah, dimana audit yangdilaksanakan adalah terhadap gudang barang yang terletak di Jalan SatriaRaya Il, Nomor 17 Bandung, dimana hasil dari audit Akuntan Publik tersebutterdapat adanya hutang dagang dari Termohon Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belasmiliar rupiah);Bahwa ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa danmengadili perkara ini tidak jelas mempertimbangkan dari apa yang dijadikanHalaman 15 dari 22 Hal.

Publik,bahwa perlu diketahui gudang untuk penyimpanan barang yang terletak diHalaman 18 dari 22 Hal.

aset perusahaan;Bahwa demikian pula Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontramemori kasasi tambahan dengan menyertakan bukti putusan perdamaianNomor 202/Pdt.G/2015/PN Bib., antara Termohon Peninjauan Kembalimelawan Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMN International danisi putusan perdamaiannya pada pokoknya Akuntan Publik Abubakar Usman& Rekan GMN International menyatakan hasil audit mengandung ketidakbenaran serta kekeliruan, akan tetapi dalam perkara tersebut PemohonPeninjauan Kembali

selaku pemohon audit terhadap Akuntan PublikAbubakar Usman & Rekan GMN International tidak dijadikan pihak demikianpula apabila Akuntan Publik menyatakan laporannya mengadung ketidakbenaran serta kekeliruan dengan alasan laporan dibuat tanpa seizin daripihnak Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Akuntan Publik tersebuttidak memberikan alasan yang jelas secara terperinci dimana letak ketidakbenarannya dan kekeliruannya serta tidak membuat laporan perbaikan ataumemberitahukan mengenai ketidak

benaran dan kekeliruan dalam mengauditCV Sinar Mulya, seharusnya Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMNInternational menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik harus memberikanlaporan adanya ketidakbenaran dan kekeliruan dengan mengemukakanHalaman 19 dari 22 Hal.

Publik Drs.

Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan RekanBahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan adalahsebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan REVISI laporan keuangan tersebut dan sesuaidengan surat Kantor Akuntan Publik Drs. Katio & Rekan, makakutipan perihal hutang lainlain yang dikutip pada laporan keuanganKantor Akuntan Publik Purbalaudiin & Rekan tahun 2008 menjadibatal dan tidak valid atau dengan demikian maka saldo awal uangmuka tahun 2007 menjadi NIHIL..

LaporanKeuangan Tahun 2007 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Katio &Rekan dan 2 (dua) buah surat penjelasan dari Kantor AkuntanPublik Drs.

Publik Drs.

Astinaputera Ekaperkasa secara tegasmenyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Sardjono Budi Sudharnoto belumpernah menerbitkan Laporan Keuangan Audited PT. Astinaputera Ekaperkasa, baikuntuk tahun buku 2003 maupun 2004. Dalam surat tersebut dinyatakan pula bahwaKAPSBS telah menjelaskan hal ini kepada Bapak Wawan Ridwan, SE selakuSupervisor Pemeriksa pada bulan Mei 2006;Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun 2003 secara nyatanyata dan sah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Neraca per 31 Desember 2004 untukkepentingan tender menunjukkan total aktiva maupun jumlah kewajiban dan ekuitasmasingmasing sejumlah Rp149.402.937.749,00, sedangkan Neraca sebenarnya menurutlaporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Syarbini khsan menunjukkan Total Aktivamaupun Jumlah Kewajiban dan Ekuitas masingmasing sejumlah Rp77.754.514.118,00;Bahwa Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding tahun 2005 yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik Drs. H.B.

Putusan Nomor 600/B/PK/PJK/2014yang nyata dan sah, yaitu yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

publik Drs.

Publik Akhayadi & Chris sebesarRp.4.979.298.092, ;.

Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik(selanjutnya disebut UU No.5/2011), Pasal 3 ayat (1) menyatakan(kutipan):Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:a. jJasa audit atas informasi keuangan historis;b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. Jasa asuransi lainnya.41.

Dimana sebelum UU No. 5/2011 berlaku, ketentuan tentang profesiAkuntan Publik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik (KMK No.423/2002) dandiubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik (PMK No.17/2008).42.

Pasal 1 ayat (2) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteriuntuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan ini.Pasal 1 ayat (3) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Halaman 19 dari 53 putusan perdata Nomor 149/PDT/2021/PT BDGKantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usahayang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi AkuntanPublik dalam memberikan jasanya.Pasal 5 ayat (1) KMK

No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik wajib mempunyai KAP untuk dapat memberikanjasanya.43.44.45.46.Pasal 6 ayat (1) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Bidang Jasa Akuntan Publik dan KAP meliputi atestasi, termasuk auditumum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalamStandar Profesional Akuntan Publik dan Audit Kinerja serta AuditKhusus.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini menjelaskan bahwa menjelaskan ruanglingkup jasa yang dapat diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagaiAkuntan

Putusan Nomor 179 K/TUN/2014membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik ProfesiPenunjang Pasar Modal, dengan alasan subjektif akhlak dan moral, tidak berdasarkanadanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan(dituduhkan namun tidak terbukti).

Dan dalam proses pendaftarandimaksud penggugat telah memberikan Fotokopi yang telah dilegalisir ataspelatihan penggugat sebagai profesi penunjang pasar Modal (Akuntan Publik)dengan Sertifikat Nomor 003/PPLCLXI/2003 tanggal 7 s.d. 11 April 2003.Sehingga penggugat resmi menjadi Akuntan Publik yang terdaftar padaBAPEPAM sejak tanggal 06 Juni 2003;2 Bahwa berdasarkan Surat BAPEPAM Nomor S674/PM/2004 telah tertanggal 25Maret 2004 (Bukti P3), bahwa penggugat ditegaskan telah memenuhi kewajibanpelengkapan

Danbahkan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai Akuntan Publik di PPAJP(Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan RepublikIndonesia), sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia, dan sebagai Kurator padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan bahkan sebagai pengurus AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia, semua ini menunjukkan Penggugat memiliki Ahlakdan moral yang baik;Jelas Bahwa Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Akuntan Publik Profesi PenunjangPasar Modal

Publik Indonesia(FAPMIAPI) setiap tahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan KetuaBAPEPAMILEK ...

Publik Indonesia (FAPMIAPI) setiaptahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LEK ...

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

.- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang berlamat di Jl.HR.RASUNA SAID, kuningan Jakarta SelatanTetap terlampir dalam berkas perkara.5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Achsine Bahwa sebagai seorang ahli Akuntan Publik ;e Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, yang pertama adalahaudit atas laporan keuangan, atau sebutan lainnya adalah General Audit, auditini bertujuan untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran atau tidakwajarnya suatu laporan keuangan.

objek yang sama ;e Bahwa pada umumnya RUPS akan meminta Akuntan Publik untuk mengaudit,namun kembali lagi kepada kesepakatan pemegang saham ;e Bahwa yang diperbolehkan seorang Direktur tanpa persetujuan RUPS memintaaudit kepada Akuntan Publik, tergantung kekuasaan yang dimiliki oleh direksi untukmengajukan audit itu sendiri yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh para39pemegang saham.

Manakala sudah ciear maka opini Akuntan Publik bisaditerbitkan ;e Bahwa tahapantahapan tersebut wajib dilakukan oleh seorang Akuntan Publikberdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik.

Sehingga tidak dibenarkan penyusunsekaligus merangkap sebagai auditor dan begitu juga sebaliknya ;e Bahwa jadi salah satu bentuk pendapat dari Akuntan Publik adalah TidakMemberikan Pendapat/No Opinion/Disclaimer Opinion, artinya atas suatu ataubeberapa angka yang tersaji di dalam Laporan Keuangan seorang Akuntan Publik tidakbisa mendapatkan bukti yang cukup, karena berdasarkan standar pelaksanaan auditingnomor 3, Akuntan Publik harus memiliki bukti yang kompeten dan cukup untukmengambil keputusan

Dan konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh perusahaan karenakonfirmasi merupakan tanggungjawab perusahaan ;e Bahwa ada satu mekanisme dalam Profesi Akuntan Publik yakni manakala adabukti baru yang bisa menganulir bukti yang lama, maka Akuntan Publik yangbersangkutan akan melakukan revisi/restate atas pendapat sebelumnya atas dasarkurangnya bukti ;e Bahwa manakala Akuntan Publik yang bersangkutan menolak untuk melakukanrevisi/restate, itu merupakan persoalan hukum.