Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 39/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 18 Januari 2017 — - 1. Kie Kim Nio dkk (Penggugat) melawan - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (Tergugat I) - 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Tergugat II) - 3. Joko Susanto dkk (Tergugat II Intervensi)
778 — 498
  • Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat yang menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untukmerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanPerdata, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yangdiajukan oleh Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itugugatan
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 05-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 5 September 2012 — SUWARNI, AGUS WAHYONO, TURMUDI, MARLINGAH
Melawan MARKINI, SUKAMDI, BUDI SANTOSO, PRAMUJI RIJANTO alias TOTOK, MUJIATI, H. MOCHAMAD SYUKUR ALAMIN, ABDUL ROCHMAN, AGUNG, JITO, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri
31 — 11
  • gonogini, selanjutnyamenjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanya penghapusanHak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuan mengadiliperkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titik singgungantara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi dan PengadilanAgama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
    gonogini,selanjutnya menjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanyapenghapusan Hak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuanmengadili perkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titiksinggung antara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi danPengadilan Agama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 30 April 2015 — 1. TITIN, 2. ISMAIL, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
77 — 64
  • Dengansisi ganda tersebut, sengketa Tata Usaha Negara dengan Sertifikat Tanahsebagai objek sengketa terdapat titik singgung kewenangan yangbersumber dari 2 (dua) aspek hukum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha Negara ini,bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan,maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang No. 51Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;2.
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
SURJO
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta
186 — 44
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnyatelah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P16 dan SaksiSaksiyaitu 1. Saksi SUTRASNO, dan 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS Hj. Dra. MUSLIHAH ISMAIL THAIB, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Mon Mata Raya Dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
53 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 halaman 5, berupa gantikerugian atas keterlambatan sisa pembayaran, gugatan dan tuntutanmana merupakan penggabungan gugatan yang terdiri dari tuntutan sisapekerjaan dan tuntutan kerugian atas akibat keterlambatanpembayaran sisa pembayaran, hal mana menjadikan gugatan a quomenjadi kabur dan tumpang tindih, karenanya gugatan a quo haruslahditolak atau dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2013 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Tbh
Tanggal 6 Juni 2014 — - KOPERASI SUMBER KEMAKMURAN (Penggugat). - P.T. SUMATERA RIANG LESTARI (Tergugat).
87 — 9
  • sebagai suatuperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar haksubyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku,sehingga perbuatanperbuatan tersebut membaca kerugian pada orang lain danmewajibkan orang yang karena kesalahaanya untuk mengganti kerugian yangMenimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara tentang titi singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/PDT/2011
PT. BANK DANAMON, TBK. CAB. JEMBER; FAUZIE ISKADAR
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berpendapatbahwa dalam praktek Kuasa Mutlak selalu mengandungperkosaan dan manipulasi terhadap debitor yang lemahekonominya, selain itu bertentangan dengan Pasal 1320 ke 4KUH Perdata yang berakibat perjanjian batal demi hukum ;Adapun dasar dan alasan penolakan Pemohon Kasasi Ill terhadappertimbangan Putusan Judex Facti tersebut di atas adalah sebagaiberikut:a) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2010,Nomor : 245/PDT/2010/PT.SBY, dikategorikan onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
SYUKRI YALDI alias ARI alias UDIN
197 — 72
  • untukberbaiat kepada Daulah Islamiyah (ISIS) karena keingin tahuan Saksitentang Daulah Islamiyah (ISIS) sebagaimana yang disampaikan olehterdakwa dan USTAD INDRA yang sering menyampaikan kajiantentang DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwaDaulah Islamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah,selain itu karena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajiantauhid yang disampaikan oleh terdakwa dan USTAD INDRA bersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulu sehingga Saksisering di singgung
    oleh terdakwa bahwa sudah sering mengikuti kajiantapi tidak baiatbaiat, karena sering di singgung tersebut sehinggaakhirnya Saksi memutuskan ikut berbaiat dengan dipimpin olehterdakwa.Halaman 37 dari 94 halaman Putusan No. 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — HENDRA ALFUISA VS TAN BUDIONO, DKK
55 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat sebagaimanadiuraikan pada angka 9 (sembilan) sampai angka 22 (dua puluh dua) adalahmateri gugatan yang seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri/pengadilanumum, dan ini diperkuat dalam kesimpulan/konklusi Penggugat pada angka 22(dua puluh dua) dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatigedaad overheiddaad);Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugatyang substansi materinya berkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 12 Maret 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
28 — 26
  • berperanmengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untukdinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 sd 12 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran..Rp3.002.040.000,(tiga milyar dua juta empat puluh ribu rupaih) dalamAPBA 2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA berikutnya, petitummana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnyadimaksud oleh penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 21-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 69/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh
40 — 17
  • sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp2.638.156.000,00(dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratuslima puluh enam ribu rupiah) dalam APBA 2017 dan APBA perubahanatau dalam APBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalamAPBA mana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 10-04-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 19/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 15 September 2015 — YACOUB CHAIDIR, SH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN; ERNITA TAHER
55 — 25
  • gugatan mengenaisengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yangdalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugatdalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan); Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaituselain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikan sehinggasengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Slw
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Hj. AISAH
2.H. USMAN EFENDI
3.ZAELANI
4.MASRURI
5.ROFIQOH
6.ROKHANAH
7.ROSIKHIN
8.AHMAD SOPIYUDIN
9.RIZKI KHALALIYAH
10.MOH. NU MAN
11.IMAN ARIF AFANDI
12.FIKI FITRIANI
13.AINUN NIZAR
14.LAILI VINIKA
15.AFI CHOIRUNNISSA
16.MOH. NIQI FAIQ MUZAKKI
Tergugat:
1.NURONIYAH binti CHOLIL
2.Kelapa Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
3.Kepala ATR BPN Kabupaten Tegal
Turut Tergugat:
AKHMAD KANZUL FIKRI, M.Pd
107 — 13
  • Fotokopi Jurnal Analogi Hukum Kompetensi Absolut Peradilan Tata UsahaNegara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara DanPeradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor :27/G/2ZOL7/PtUN.DDPS) 0.2... ecececeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeaaeeaees diberi tanda bukti P3;Menimbang, bahwa terhadap fotokopi buktibukti Surat dari para Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksakesesuaian buktibukti a quo baik dengan fotokopinya sebagai
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama Perwalian
Register : 09-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Pwk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat dan Tergugat
82 — 36
  • Tergugat tidak pernah melarang penggugat untukbertemu anak, tapi disini Penggugat berambisi untuk membawa anak.Tergugat disini ayah kandung nya bukan siapasiapa, kewajiban Tergugatsebagai ayah kandung untuk melindungi serta menjaga keselamatan anakanak;Kalau memang Penggugat Paham ahlak yang baik dan mengerti NormaAgama, seperti yang Penggugat singgung dan tudingkan terhadapTergugat jauh dari Norma Agama; Apa dibenarkan berhutang tanpa sepengetahuan suami; Apa dibenarkan menyalah gunakan amanah suami
Pengadilan PN DUMAI
Putus : 23-06-2011 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 23 Juni 2011 —
42 — 4
  • satu pihak sertasuami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;27Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 20/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI RIAU CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, BUPATI PELALAWAN
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA , MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
3.PT. SELARAS ABADI UTAMA
191 — 304
  • Selaras AbadiUtama seluas + 13.600 Ha (Bruto), + 11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan(Vide bukti T.IIl1) oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Pelalawan(Bupati) adalah merupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung wewenangPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agungdalam Putusannya Nomor. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994menyatakan Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Skg
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Metta Yulia Kusumawati, SH
Terdakwa:
Abd. Hamid Bin Sunre
37 — 11
  • Hamid, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaankeadaan yang terdapat dalam kedua bukti tersebutadalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintasdalam perkara a quo yang tidak menggambarkan/menunjukkan keadaankeadaanyang terjadi sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,sehingga tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa dan uraianuraian yangmemiliki titik singgung dalam materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang berujung pada tidak terpenuhinya
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2690/Pdt.G/2016/PA.Bks
Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 10
  • lain sangat sering membentak atau dia ngomongAAAAHHHHGGGG, beda halnya kalau didepan orang bahkan berani janji kesaya dan anak saya yang manis manis kalau dia terima telpon depan orangbanyak atau saya telp ke kantornya, nanti kalau kita tagih gak pernah dipenuhi,dan dia pernah janji dan diucapkan oleh dirinya sendiri kalau motor dia Varioakan ditukar dengan motor saya honda Beat, tapi sampai waktu yangditentukan oleh dia sendiri, janji itu hingga hari ini juga tidak pernah dipenuhi,pernah saya singgung
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 339/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2016 — THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIM
108 — 49
  • berikut :Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdakwaan komulatif yang berunsur alternatif ;Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah : Dakwaan KesatuPertama : melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Kedua : melanggarPasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Primair : melanggar Pasal 3Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (Pencucian Uang), Subsidair :melanggar Pasal 4 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (PencucianUang) ;Menimbang, bahwa selain dakwaan yang biasanya menjadiketentuanketentuan titik singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Hj. HASLIA SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
Intervensi:
GUI ENG
139 — 79
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksuddengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung