Ukur No. 0576/Air Raja/2003tanggal 06 Desember 2003 telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Facti sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum,karena batasbatas tanah dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objeksengketa terbukti tidak tumpang tindin

Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan berapa luastanah milik Penggugat yang telah tumpang tindin dengan tanah milikTergugat Ill, akan tetapi Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat IIItelah melakukan perbuatan melawan hukum karena telahmenyalahgunakan fungsi tanah yang semula merupakan tanah pertanianmenjadi tanah darat yang dapat dibangun rumah toko dan rumah tinggal,tentunya harus izin terlebih dahulu dari Tergugat VI melalui prosesperubahan fungsi tanah dari tanah pertanian menjadi

isapan jempol belaka karena sesuai fakta tidak adauang 1 rupiahpun dalam perjalanan kasus ini, mulai dari penyidikan BNNP,Pemeriksaan Kejaksaan, pemeriksaan Pengadilan Negeri raha dan putusanPengadilan, sebagai mana fakta persidangan ;Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi tidak merujuk/mengabaikan/mengesampingkan rekomendasi Asesmen Dokter BNNP bahwa paraPemohon wajib direhabilitasi.Bahwa sesuai fakta Majelis Hakim Tinggi dalam mengambil keputusan telahterjadi ketidak cocokan atau terjadi timpang tindin

penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No.51Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa di atas tanah milik ParaPenggugat, maka proses penerbitan hak atas obyek sengketa tersebutharus dinilai cacat dalam penerbitannya oleh karena Tergugat dalammemproses permohonan pemberian hak atas tanah tidak melakukanpenelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan pemberianhaknyasehingga tidak terjadi tumpang tindin

Akta Nikah semuanya harus atas nama Siran binDiyorejo;6 nomor Sertipikat yang tumpang tindin yang digunakanbingkai kejahatan Siran bin Karsi dalam rangka menguasaisebidang tanah hak Abduhan A.Ma al.

Bahwa dalam gugatan a quo terdahulu yang dimohon penetapannyaeksikusi tersebut tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehingga keputusan pengadilanNegeri Depok Menjadi lain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684 M?

Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi)Nomor 1720K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 atas dasar dan alasanhukum Pasal 28 (1) huruf (c) juncto Pasal 67 huruf b,d dan Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 juncto Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun2004 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah AgungRI yakni terdapatnya suratsurat bukti baru (novum) yang bersifat menentukandiputusnya perkara tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya suatu kekeliruannyata putusan Hakim dan terjadinya tumpang tindin

Hal ini menunjukkan bahwapara pihak yaitu ABDUL MUIS Gelar RAJO LELO, (Mamak Kepala Warisdalam Kaumnya), dengan anggota kaumnya dan Tergugat 1 sertaTergugat 2 beretikat baik melaksanakan ketentuan hukum, denganmelaksanakan Akta Jual Beli saja, untuk menghindarkan pergesekan atautumpang tindin pengusaan Objek tersebut dengan Orang lain;b.

Wahyono Sumardi seluas6.760 M2 yang nyata terletak dalam wilayah kerja/administrasipemerintahan Desa / Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampanbertumpang tindin dengan bidang tanah Penggugat yang terletakdalam wilayah Pemerintahan Kelurahan Labuh Baru Barat, sehinggatanah Penggugat habis karena tumpang tindih, padahal letak wilayahadministrasi pemerintahnya berbeda, dengan kata lain ruang lingkupkewenangan administrasi/ wilayah kerja pemerintahan Desa /Kelurahan Simpang Baru tidak sama dan berbeda

untuk mengembalikanbidang tanah milik para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sertatanpa dibebani hak atau syarat apapun juga;e Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat diatas,sudah tepat menurut hukum Tergugat dan Il (Secara Bersama tanggungrenteng) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugatsebagai akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Il yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian secaralangsung kepada para Penggugat;e Bahwa tumpang tindin

Nomor 805/200.3.14.71/VII/2012 Tertanggal 06Juli 2012 serta Peta Pengumpulan Data Fisik yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa luas bidang tanahHalaman 37 dari 93 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT6.thePBRPenggugat 8.435 M2, setelah dilakukan perhitungan penggambaran danPlotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor PertanahanKotaPekanbaru dijelaskan sebagai berikut:> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin

dengan Sertifikat Hak MilikNomor 768 terdaftar atas nama Herry Purnomo seluas 1.246 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 769 terdaftar atas nama Wahyono Sumardi seluas 6.760 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor Penggugat 7226(dahulu Nomor 3755) terkena pembuatan parit seluas 429 M2 olehPemerintah.

adalah : Sebelah Utara : Tanah Milik Komang Seweta Negara(Penggugat); Sebelah Timur : Tanah Ketut Supatra; Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Arya Budi Giri;Halaman 6 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS Sebelah Barat : Jalan;13.Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak,Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali tertanggal 16122013, surat ukurtanggal 12/09/2013, No. 00265/MUSI/2013, luas 11.200 M2 atasnama Komang Suweta Negara/Penggugat didalilkan seolaholahtumpang tindin

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Judex Facti padaPeradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.Bahwa hal ini terlinat dari keterangan saksi yang dihadirkan dari BPNyaitu Bambang Prasongko yang mengatakan Tergugat ic Kepala BPNmengakui bahwa tanah objek perkara terletak pada lokasi yang samadengan milik para Penggugat dan saksi BPN lainnya yaitu Kosimmengatakan bahwa tanah Suripto dkk (ic para Pemohon Kasasi)tersebut tumpang tindin dengan tanah Budi Gunawan (ic TermohonKasasi Il).Bahwa dari

danmengadili perkara No:24 /Pdt.G/2016/PN.Skh ( Eksepsi Absolut)Bahwa penggugat yang mengajukan gugatan perdata pada tanggal 11April 2016 di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah keliru dan salahalamat karena Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili pokok perkara yang berkaitan denganpermasalahan sertipikat ganda atau tumpang tindih sebagaimana yangdidalilkan dalam Posita Penggugat hal 3 angka 5.Majelis hakim yang terhormat bahwasannya permasalan sertipikatganda/tumpang tindin

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554 (dahulu No.1003 atas namaPANUT), yang penerbitannya bersamaan dengan tanah milikPenggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah

Karena dengan Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554. Bahkan Tergugat juga telahmelakukan proses balik nama atas objek sengketa menjadi atas namaSUHAIDI, dengan dasar Akta JualBeli tanggal 20 Februari 1985 yangPutusan No. 36/G/2017/PTUNBL him. 30dibuat dihadapan Bapak Drs.

Sehingga mendudukkan tanah milikTergugat/Terlawan pada sebagian tanah milik Turut Terlawan sama artinyamendudukkan tanah milik Penggugat/Pelawan pada posisi yang keliruserta berpotensi menimbulkan tumpang tindin dengan kedudukan tanahmilik Ignatius Suwandi (kini milik Jhonny Aliman) dan tanah milik RahimGG yang telah bersertipikat hak milik sejak tahun 1978;6.

, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3491Tahun 2008 sehingga terjadi tumpang tindin adalah perbuatan melawan hukum,dan Tergugat II yang telah mendirikan bangunan bertingkat untuk sarang burungwalet diatas tanah milik Penggugat juga adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa, telah terbukti Tergugat memasukkan tanah milik Penggugatseluas 257 M?

Dan jugabertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat atas tanahaquo sehingga terjadi tumpang tindin / over lapping yangmenimbulkan ketidakpastian hukum ;Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 122/G/2012/PTUN.JKT.8.

Putusan Nomor 65 PK/TUN/2021 Bahwa tanah di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketatumpang tindin dengan sebagian besar luas tanah milik TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor1000/Ken.Kembang, tanggal 30 November 1996, luas 11.400 m?

Sinar Kumala Naga Nomor:540/013/IUPOP/MBPBAT/VI/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar),yakni area yang tumpang tindin dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten KutaiKartan@Q ara ; 22 oo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn on nnn nn nee enn nee neeMenimbang, bahwa oleh karena kewenangan perizinan usahapertambangan tidak lagi berada di Kabupaten, melainkan beralin

NEGARAAGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR :21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATASTANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSISUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawanTerbanding bertanda T27), BUKAN BERDASARKAN PERKIRAANDAN PENDAPAT ATAU ASUMSI SUBYEKTIP PEMBANDING YANGSAMA SEKALI TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK DAPATDIBUKTIKAN KEBERADAANNYA oleh Pembanding dalam perkaraaquo;Sedangkan Keberadaan obyek tanah yang diklaim Pembanding jelas bertumpang tindin

Peninjauan Lapanganpada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2016 (vide alat bukti lawan Terbandingbertanda T17);Bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan Pembanding pada halaman10 butir 27 tentang kesaksian Hamdan Zen, juga harus dikesampingkankarena selaku mediator (dan juga sebagai Pejabat PemkabPadangsidimpuan) tentu yang bersangkutan sangat memahami obyektanah yang diklaim Pembanding berada di dalam areal tanah HGUTerbanding, karena apabila tanah yang di klaim Pembanding beradadiluar (tidak bertumpang tindin

Tjetjep Sudhira Latif, seluas 2.813 M2,terletak di Jalan Simprug Golf RT.001 RW.008, KelurahanGrogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,yang tumpang tindin dengan SHM No. 235/Grogol Selatan atasnama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Buku Tanah Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan, tanggal 26Juni 1973, Gambar Situasi Nomor : 323/785/1973, tanggal 10April 1973, seluas 2.802 m2 atas nama Muhadjar bin HajiDjapar.

TjetjepSudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertipikat HakMilik Nomor : 235/Grogol Selatan atas sebidang Tanahseluas 2.802 m2 yang terletak di Provinsi DK! Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,Kelurahan Grogol Selatan, RT.001/RW.008, setempatdikenal dengan Jalan Simprug Golf , RT.001/RW.008sebagaimana ternyata di dalam Gambar Situasi tertanggal10 April 1973 Nomor 323/785/1973 tercatat atas namaMuhadjar bin Haji Djapar.