penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No.51Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa di atas tanah milik ParaPenggugat, maka proses penerbitan hak atas obyek sengketa tersebutharus dinilai cacat dalam penerbitannya oleh karena Tergugat dalammemproses permohonan pemberian hak atas tanah tidak melakukanpenelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan pemberianhaknyasehingga tidak terjadi tumpang tindin

Hal ini menunjukkan bahwapara pihak yaitu ABDUL MUIS Gelar RAJO LELO, (Mamak Kepala Warisdalam Kaumnya), dengan anggota kaumnya dan Tergugat 1 sertaTergugat 2 beretikat baik melaksanakan ketentuan hukum, denganmelaksanakan Akta Jual Beli saja, untuk menghindarkan pergesekan atautumpang tindin pengusaan Objek tersebut dengan Orang lain;b.

Bahwa dalam gugatan a quo terdahulu yang dimohon penetapannyaeksikusi tersebut tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehingga keputusan pengadilanNegeri Depok Menjadi lain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684 M?

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554 (dahulu No.1003 atas namaPANUT), yang penerbitannya bersamaan dengan tanah milikPenggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah

Karena dengan Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554. Bahkan Tergugat juga telahmelakukan proses balik nama atas objek sengketa menjadi atas namaSUHAIDI, dengan dasar Akta JualBeli tanggal 20 Februari 1985 yangPutusan No. 36/G/2017/PTUNBL him. 30dibuat dihadapan Bapak Drs.

Surat Perintah Kerja tanggal 30 Juni 2009 menunjuksdr.Edy Wachyudi adalah pihak yang berhak untuk menggarap, mengelola danmenjaga tanah tersebut dan pihak lain (bukti P.25.26);Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Penggugat mengajukanpermohonan pemblokiran sebagian Sertipikat HGB No.4945/Kelurahan Sekejatiseluas 860 M2 atas nama PT.Sanggar Hurip, yang berakhir pada tanggal 7Januari 2017 dan tidak diperpanjang lagi, yang overlep/tumpang tindin denganSLIM No.234/Kelurahan Jatisari seluas 860 M2 atas nama

Bandung berkenan meletakkan sita jaminan diatasHak Milik Sertipikat No.243/Kelurahan Jatisari, luas 860 M2, dengan batasbatas : Sebelah Utara : Tanah PJKA; Sebelah Timur : Selokan; Sebelah Selatan : Sanggar Hurip; Sebelah Barat : Jalan;atas nama Kahar Muliawan (Penggugat) yang overlep/tumpang tindin denganSertipikat Hak Guna Bangunan No.4945/Kelurahan Sekejati, luas 860 M2 atasnama PT.Sanggar Hurip (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Bandung

DIPM, KeputusanTergugat mana juga telah menyebabkan adanya izin yangtumpang tindin dengan dan sekaligus telah mengurangiwilayah izin usaha pertambangan Penggugat sehinggakeputusan tersebut secara langsung telah merugikanPenggugat.2.3.3.

Jadi apabila saat ini KP tersebut tumpang tindin dengan IUPPenggugat, maka secara hukum izin pertambangan yangdiakui berlaku adalah IUP Penggugat dan akibat hukumnyaadalah KP yang diberikan kepada PT.

Dansesual gambar/peta Kantor ATR/BPN serta bukti lainnya, maka HGBNo. 339/Nps milik pihak Penggugat tumpang tindin dengan HBGNo.477/Nps.

Dan apabila menunjuk Gambar Situasi (GS) No.1698/1989 tanggal 27 April 1989 yang terdapat dalam sertifikattersebut di atas maka berada di lokasi sebagian obyek milik pihakTergugat berdasarkan R.v.O 674 Surat Ukur No. 39/1923 ( yangditunjuk dengan N.O.P 34.71.090.002.0010187,0 dan N.O.P34.71.090.002.0010188.0 ) serta tumpang tindin dan ataubertentangan dengan R.v.O 769 ( milik Penggugat sendiri ).c.

Tjetjep Sudhira Latif, seluas 2.813 M2,terletak di Jalan Simprug Golf RT.001 RW.008, KelurahanGrogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,yang tumpang tindin dengan SHM No. 235/Grogol Selatan atasnama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Buku Tanah Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan, tanggal 26Juni 1973, Gambar Situasi Nomor : 323/785/1973, tanggal 10April 1973, seluas 2.802 m2 atas nama Muhadjar bin HajiDjapar.

TjetjepSudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertipikat HakMilik Nomor : 235/Grogol Selatan atas sebidang Tanahseluas 2.802 m2 yang terletak di Provinsi DK! Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,Kelurahan Grogol Selatan, RT.001/RW.008, setempatdikenal dengan Jalan Simprug Golf , RT.001/RW.008sebagaimana ternyata di dalam Gambar Situasi tertanggal10 April 1973 Nomor 323/785/1973 tercatat atas namaMuhadjar bin Haji Djapar.

faktafaktasebagai berikut:1.Bahwa lokasi Objek Sengketa a quo terletak di Desa Saindule, KecamatanRote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;Bahwa di lokasi Objek Sengketa terdapat beberapa bangunan antara lainbangunan rumah tinggal Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masingmasing menunjuk lokasibidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa (videBukti P1 = T.lIl.Int1 dan sebagaimana dalam Bukti T9 dan T11), sehinggadiketahui telah terjadi tumpang tindin

:Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.KPGMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak dan uraian faktafakta/fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaanriwayat asalusul tanah terhadap bidang tanah Penggugat dengan bidang tanahTergugat II Intervensi yang telah diterbitkan Objek Sengketa a quo, yang manabidang tanah tersebut tumpang tindin sebagian, adapun rincian masingmasingasalusul atau riwayat kepemilikan tanah tersebut yaitu:Penggugat memperoleh

Sinar Kumala Naga Nomor:540/013/IUPOP/MBPBAT/VI/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar),yakni area yang tumpang tindin dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten KutaiKartan@Q ara ; 22 oo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn on nnn nn nee enn nee neeMenimbang, bahwa oleh karena kewenangan perizinan usahapertambangan tidak lagi berada di Kabupaten, melainkan beralin

Tanggal 22 Januari2020 disebutkan bahwa pada areal IUP Penggugat seluas2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) Hektar tumpangHal. 19 Putusan Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLK10.tindin dengan IUP OP Batubara an. PT Anugerah KreasiKarya, padahal pada kenyataanya dalam luasan areal 2.434(dua ribu empat ratus tiga puluh empat) Hektar yang dimilikiPenggugat tidak terdapat adanya kegiatan dan aktifitas lainselaian Penggugat;Bahwa dengan dikeluarkannya IUP OP Batubara an.

Padang Mulia yang diajukanoleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan IUPOperasi Produksi Nomor 593 Tahun 2009 seluas 2.434 hektar telahdilakukan beberapa kali penciutan oleh Tergugat serta telah terjadinyatumpang tindin dengan IUP Operasi Produksi atas nama Tergugat IlIntervensi (vide Bukti P19);4.

Hosea Sanjaya,sehingga tumpang tindin dengan bidang tanah milik ParaPenggugat dengan Sertipikat masingmasing, yakni : SertipikatHak Milik No. 1620/1986 An. A N A selaku Penggugat , SertipikatHak Milik No. 1618/1986 An. BUDIANTO selaku Penggugat Il,Sertipikat Hak Milik No. 1616/1986 An. IDYSON selaku PenggugatIll, SertipikatHak Milik No. 1615/1986 An.

batas bidang tanah berbatasan yang bertanda tangan di sebelahbarat adalah Syukur Lay yang jika dikaitkan dengan bukti P29, yangbersangkutan telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Desember 1996; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim menilai senyatanya telah terdapat pertentangan alas hak antarasertipikatsertipikat yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat II Intervensidengan sertipikat yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat yangterindikasi terdapat tumpang tindin

Ukur No. 0576/Air Raja/2003tanggal 06 Desember 2003 telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Facti sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum,karena batasbatas tanah dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objeksengketa terbukti tidak tumpang tindin

Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan berapa luastanah milik Penggugat yang telah tumpang tindin dengan tanah milikTergugat Ill, akan tetapi Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat IIItelah melakukan perbuatan melawan hukum karena telahmenyalahgunakan fungsi tanah yang semula merupakan tanah pertanianmenjadi tanah darat yang dapat dibangun rumah toko dan rumah tinggal,tentunya harus izin terlebih dahulu dari Tergugat VI melalui prosesperubahan fungsi tanah dari tanah pertanian menjadi

Sehingga mendudukkan tanah milikTergugat/Terlawan pada sebagian tanah milik Turut Terlawan sama artinyamendudukkan tanah milik Penggugat/Pelawan pada posisi yang keliruserta berpotensi menimbulkan tumpang tindin dengan kedudukan tanahmilik Ignatius Suwandi (kini milik Jhonny Aliman) dan tanah milik RahimGG yang telah bersertipikat hak milik sejak tahun 1978;6.

terdakwa II menguncipintu rumahnya;Bahwa benar setelah pintu rumah terkunci, saksi korban Intan Oktavianadiajak masuk kekamar tetapi tidak mau lalu terdakwa tarik paksatangannya kemudian terdakwa dudukkan di atas tempat tidur ;Bahwa benar setelah duduk di atas tempat tidur, saksi korban IntanOktaviana terdakwa tidurkan dengan posisi terlentang lalu terdakwa buka celana panjangnya dan celana dalamnya lalu terdakwa jugamelepas celananya hingga telanjang setelah itu saksi korban IntanOktaviana terdakwa tindin

UU No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Desa atau yangdisebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 22 tahun2001 tentang minyakdan gas bumi dan turunannya saling tumpang tindin

No. 02/G/KI/2017/PTUN.PLKY.MIHING yang disebut TERMOHON KEBERATAN dengan hormat disampaikansebagai berikut :3.(1).Perkara ini muncul karena Surat BPN Kota Palangka Raya 28 Oktober 2014No.838/2003/62.71/X/2014 (terlampir) yang menyatakan bahwa terjadiTumpang Tindin Hak dengan Sdr.

adalah : Sebelah Utara : Tanah Milik Komang Seweta Negara(Penggugat); Sebelah Timur : Tanah Ketut Supatra; Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Arya Budi Giri;Halaman 6 dari 28 Putusan Perkara Perdata Nomor 178/PDT/2016/PT.DPS Sebelah Barat : Jalan;13.Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak,Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali tertanggal 16122013, surat ukurtanggal 12/09/2013, No. 00265/MUSI/2013, luas 11.200 M2 atasnama Komang Suweta Negara/Penggugat didalilkan seolaholahtumpang tindin

tersebut sebesar Rp15.000 per batang dan Terdakwa PTADEI juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahanmasyarakat ;Bahwa dalam tahun 1999 itu, di Desa Batang Nilo Kecil sudah terdapatKoperasi Petani Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 220 orang,sebagaimana Akta Pendiriannya Nomor 339/BH/KDH.4/V/XIV/1999 dan telahmendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil danMenengah Kabupaten Dati Il Kampar, tanggal 06 Desember 1999 ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin

Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015masyarakat setempat, sehingga terjadi kesepakatan lisan saat itu, yaituTerdakwa PT ADEI bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yangtumpang tindih sebesar Rop15.000 per batang dan Terdakwa PT ADEI jugabersedia membangun kebun kelapa sawit dengan pola KKPA atas lahanmasyarakat itu ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin dengan HGU Terdakwa PT ADEIyang dimaksudkan akan dijadikan lahan perkebunan pola KKPA merupakantanah milik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi

SINGAM itu membawahi Asisten (SUTRISNO) dandibantu seorang Staf Asisten (SARDIMAN SARAGIH) yang memimpinbeberapa orang Mandor KKPAdi bawahnya ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah Direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Bahwa terbentuknya kemitraan KKPA tersebut yakni pada sekira tahun1999, ketika Terdakwa PT ADEI mengelola arael HGUnya yang terletak diDesa Batang Nilo Kecil, ternyata ada bagian HGU Terdakwa PT ADEltersebut yang tumpang tindin

LABORA BANCIN, selaku Ketua Koperasi PetaniSejahtera ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Penandatanganan MoU tersebut di atas sebagai tindak lanjut upayapenyelesaian perselisihan lahan masyarakat tiga persukuan di Desa BatangNilo Kecil yang tumpang tindin dengan sebagian lahan Hak Guna Usaha(HGU) Terdakwa PT ADEI dari luas seluruhnya 12.860, sehingga KoperasiPetani Sejahtera yang mewadahi masyarakat