Ditemukan 703 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagian sebagimana sebagaiman sebagiamana sebagaiaman sebagiamna sebagiaan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Legiman Pranata
Tergugat:
1.Sihar Sitorus
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
154 — 78
  • 180 HIR / 191Rbg;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yangdiuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Provisi Penggugattersebut dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini, dan selan jutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana seperti yang dimaksud diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dipersidangan telahmelakukan jawab jinawab secara tertulis sebagiaman
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 93 / Pid.Sus. K / 2013 / PN.Mdn
Tanggal 26 Februari 2014 — - Ir. WINSTON BONATUA LUBIS, MT
66 — 11
  • Menyatakan Terdakwa Ir.Winston Bonatua Lubis, MT tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimanadiatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1991 Tentang pemberantasan tindak pidanaKorupsi sebagiaman telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (!) Ke 1e KUHPldana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;2.
    Menyatakan Terdakwa Ir.Winston Bonatua Lubis, MT tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimanadiatur dalam pasal 3 ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1991 Tentang pemberantasan tindak pidanaKorupsi sebagiaman telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (!) Ke 1e KUHPldana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.Halaman 23 dari 244Putusan No. 93/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn243.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 23-11-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.SLAMET RIADI
2.BAHRUDIN
3.AHMAD
4.ABDUL RASID
5.SARYANTO
6.MARPUAH
7.SITI FARIDHA
8.AMADUDIN
9.KUSMIATI
10.FITRI
11.JUMIRAN
12.RUDI HARTONO
13.MUNTADIR
14.JAWAHIRA
15.FADILAH
16.SUTOMO
17.JUNIAH
18.WATIKAH
19.RIANTI
20.WALTIAH
21.JUDIANTO
22.RYAN HIDAYATULLAH
23.DAYA
24.Hi. ANNAS
25.Hj. KASMIRAH
26.STARE
27.HIU FUK SIN
28.KADORI
29.KENANGA
30.ANILAH
31.SUMARNI
32.PUTRI HERLINA
33.ROSNI
34.YUSUF
35.NUR ASIAH
36.SYAMSUDDIN
37.H. BAHRI
38.CAMPUR
39.HASMAWATI
40.A. MALIK
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
3.Menteri PUPR RI, Cq. PPKP Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
4.Gubernur Lampung, Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
87 — 7
  • Bahwa gugatan Para Penggugat a quo tidak didasarkan pada buktisurat yang otentik yang tidak dibantah keotentikannya oleh TergugatI;Berdasarkan uraian tersebut angka 5 diatas, bukti surat yang dijadikandasar gugatan tidak memenuhi ketentuan sebagiaman diatur dalamperaturan peundangundangan tersebut angka 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dradjad Adhiyaksa dan Saksi TriHendro Surjatno selaku PPK lanjutan yang sekaligus Kepala UnitPengelolaan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan (KUPAPK)sebagiaman telah dipertimbangkan di atas bukanlah termasuk TugasPokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Terdakwa";"Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tugas Terdakwa yang diatursecara tegas dalam organisasi pengadan sesuai Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 maka menurut Hakim Anggota II Terdakwa KamaruZaman Budiyanto selaku PPTK tidak dapat dipersalankan telahmelakukan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YUSUF LESSY, SH. MH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU
2.REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
3.SALMA
4.ABU BAKAR
5.HATIJA
6.HAJI LUTFI
7.HALIMA
8.ABU MAWI LESSY
9.LA HAMU HAMZAH
10.MARDIAH REHALAT
11.LA DJAINUDIN
12.MOCHTAR LUTFI PATIUSEMA
13.WA AMPILI
14.LELO HIS DARNI
15.FADILLA MONY
16.UMAR SAMUAL
17.LA EUASIH
18.ABDU LATIF SAMOAL
19.JAFAR LESSY
20.RUSYAIDA MARASABESSY
21.LA PANDA
22.RIDWAN LAISOW
23.ZAINUDIN NAYA
24.WA AMINAH
25.SRI MURYATI TJOTJANA
26.ABDUSSAMAD LESSY
27.ABU BAKAR LESSY
28.MUHAMMAD LUTFI LESSY
29.HUMAIDI NAYA
30.AHMAD SAMUAL
31.DAHLAN SOFLASTUNY
32.NOHO LESSY
33.TAHA LESSY
34.IBRAHIM LESSY
35.AHMAD LESSY
36.ISHAKA LESSY
37.ADAM LESSY
38.MUHAMAD REHALAT
39.SYAHBUDIN LESSY
40.AHMAD LESSY
41.ISMAIL REHALAT
42.MUHASIM MARID LESSY
43.BAKAR LE
164 — 97
  • Lessy dan tidak menerimauang ganti rugi untuk pembebasan lahan pembangunan IAIN , bukti P 14mengenai Keputusan Raja Negeri Liang tentang Pengangkatan Kepala Dati LessyDi Negeri Liang Kecamatan Salah Hutu, sedangkan bukti P 15 berupa SuratPencabutan Kuasa dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuapatimain,SH.MH dan Rekan kepada Sdr.Samuel Adam;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah tanah datinamun dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti Surat maupunsaksi sebagiaman
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
BENY SISWANTO, SH., MH
Terdakwa:
HAMDAN Als HAMDAN IS Bin ISMAIL
201 — 55
  • Perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti;Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun1999 tentang perubahan atas UU No. 20 Tahun 2001 tentan pemberantasanTindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi sebagai berikut : selainpidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidanatambahan adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayai (1) huruf b UU No, 31 tahun 199 sebagiaman
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
196 — 140
  • Nederlansch Noorche Plantage My (persil Zuid Holland) seluas 3.330bouw = 2.363,1345 Ha. dengan jangka waktu selama 75 tahun yang berakhirpada tgl. 28121998 sebagiaman diuraikan dalam Surat KeteranganPendaftaran Tanah tgl. 16011980 No. 93/KV1980 dan tgl. 16011980 No.94/KV 1980; 22 Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 86 Tahun 1956 tentang NasionalisasiPerusahaanperusahaan Milik Belanda jo.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 17 Januari 2017 — MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH
110 — 27
  • Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.Bahwa tugas saksi sebagiaman diatur dalam dengan PERPRES Nomor 70Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan padaPembangunan Lantai Halaman Kantor DPRD Kota Tual T.A. 2014, padatanggal 15 Agustus 2014.Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan fisik dilapangan, awalnnyaSdr HAMDI TAMHER datang menemui saksi di rumah saksi untukmeminta melakukan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana : Penuntut Umum : - ISWAN NOOR S.H Terdakwa : - EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
372 — 108
  • penuntutan terpisah) selaku Pemberi Kerja,sehingga terhadap Terdakwa EDY MURSANDI als EDY BinSYAFIUDDIN tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalamperkara in casu;Bahwa, dengan kembali lagi kami memperhatikan surat tuntutansaudara Penuntut Umum yang menyebutkan dan menyatakanTERDAKWA EDY MURSANDI Als Bin SYAIFIUDIN bersalah merekayang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanPenebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagiaman
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Agustus 2015 —
62 — 129
  • melakukan penyimpangan keuangan Negaraatau keuangan Daerah kalau misalnya penerima tugas Kepala Daerahdalam hal ini wakil Kepala Daerah menerima kewenangan untukmenandatangani SKSK implementasinya berkaitan dengan anggaranyang akan dikeluarkan, dia mengetahui bahwa kegiatan itu tidakpernah dibahas tapi tetap saja melaksanakan kegiatan itu ; Bahwa tugas wakil Bupati diantaranya adalah wewenang yangdiberikan oleh kepala Daerahnya adalah merupakan atribusi, kalaudalam kapasitas membantu Kepala Daerah sebagiaman
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-10-2010 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 03-02-2012
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 767/Pdt.G/2010/PAJP
Tanggal 3 Nopember 2011 — H. IBRAHIM SOELAIMAN bin H. ALI SOELAIMAN, 1. ESTRELITTA SOELAIMAN binti H. IBRAHIM SOELAIMAN . CS
123 — 49
  • T.8, sehingga terbukti sebagiaman dipertimbangkandi atas.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P.6membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut' diperoleholeh Penggugat berdasarkan kerjasama antara Penggugat danHaji Mohamad Haris sebagai pembangun dengan Haji FatimahCs dan = Amrullah sebagai pemilik tanah, berdasarkanperjanjian tanggal 2361980.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti pulabahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Penggugat.Menimbang, bahwa peralihan hak kepada
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-02-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Mei 2016 — Drs. LUKMAN HAKIM (Terdakwa)
81 — 31
  • APBD Pemkab Karimun sebesar Rp.2. 691.508.672,Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999tentang perubahan atas UU No. 20 Tahun 2001 tentan pemberantasan TindakPidana Korupsi rumusannya berbunyi sebagai berikut : selain pidana tambahansebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalahpembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayai (1) hurufb UU No, 31 tahun 199 sebagiaman
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 26 Maret 2014 — AJLAN, S.Si
112 — 14
  • dan Kabupten Morowali sebesarRp. 570.826.000, (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua PuluhEnam Ribu Rupiah ) atau sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Tengah Nomor : SR10/PW19/5/2013 Tanggal 29 Juli 2013 karenaseharusnya dana tersebut disetor ke Kas Daerah sebagai PendapatanDaerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupten Morowali ;~ Perbuatan Terdakwa AJLAN, S.Si tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagiaman
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2013 — Upload : 03-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda
Tanggal 21 Maret 2013 — DENDY HARYONO Bin USMAR
64 — 18
  • oleh Terdakwa, akan tetapi dilakukan secara sadar olehTerdakwa bersamasama dengan pihakpihak yang telah disebutkan diatas, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhimenurut hukum;Unsur ke 6. jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voorgezettehandeling) sebagiaman
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS
53 — 29
  • tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.Daerah pada Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan seluruhpenerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentukuang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaanharus dianggarkan dalam APBD Menimbang, bahwa oleh karena dana bagi hasil PBBmerupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah,maka sebelum dinanggarkan dalam APBD dan dituangkan dalamDASK Disepnda Ende, terdakwa semestinya tidak boleh mencairkandana insentif PBB tersebut sebagiaman
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — -FAHRI Alias FAHRI NURMALLO -DEVIYANTI ROCHAENI
276 — 223
  • Terdakwa menyampaikan Rentut Pasal3 kemudian Kasi Pidsus mengatakan harusnya Pasal 2 kemudianTerdakwa mengatakan ada uangnya Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) ;Bahwa pada saat itu uang belum terkumpul Rp.300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) sehingga belum Terdakwa serahkan ke pihak KejariSubang, jadi hanya disampaikan secara lisan saja ;Bahwa Rentut yang diajukan untuk Terdakwa JAJANG ABDUL KHOLIKdan BUDI SUBIANTORO selam 2 tahun penjara tersebut masih masukdalam rentang tuntutan Pasal 3 sebagiaman
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
130 — 113
  • Porpermohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepadapemohon hibah yang bersangkuatan;3) Dalam hal surat pwermohonan dan proposal hibah sresuaipersyaratn Administratif, maka bagian Kesra Sebagaimandimaksud ayat 1 meneruskan surat permohonan dan dokumenproposal berkenaan kepada Bupati Bengkalis melalui SekretarisDaerah;4) Proposal yang telah diterima oleh Bulpati Bengkalis melaluisekretaris Derah sebagiaman dimaksud pada ayat 3 selanjutnyadicatat dan diteruskan kepada SKPD untuk mendapatkanRekomendasi
    sebagiman dimaksud pada ayat (1) menyampaikanhasil evaluasi hibah berupa Rekomendasi kepada Bupati melaluiTAPD;3) TAPD memberiakan pertimbangan atas RekomendasiSebagaiman dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Prioritas dankemampuan keuangan daerah.Berdasarkan Pasal 13 berbunyi: 1) Hasil Rekomendasi Kepala SKPD dan pewrtimbangan TAPDsebagaiman dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 menjadidasar pencantuman alokasi alokasi anggaran hibah dalamrancagan KUA dan PPAS;2) Pencantuman Alokasi Anggaran sebagiaman
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 13 Juni 2016 — SUPAHAK Bin WAHIDIN
111 — 19
  • dan mengisi surat pernyataantersebut namun Saksi pernah disuruh menandatangani surat pernyataantersebut;Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari SUPAHAK Bin WAHIDINselaku Ketua Kelompok Tani Makmur atau dari orang lain yang berasaldari dana bantuan sosial untuk cetak sawah Tahun Anggaran 2011;Bahwa Saksi tidak pernah paraf dan tanda tangan dalam lembar dokumendan Saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalamdafta kelompok kerja pada dokumen diatas serta tidak pernah menerimauang sebagiaman
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
96 — 45
  • Kartu Keluarga.Dasar hukumnya peraturan Kepala Badan Nomor 5 tahun 2012 pasal 16 yangmenerangkan bahwa Satgas B sebagiaman dimaksud dalam Pasal 7 huruf bmelaksanakan pengumpulan data paling kurang : Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak. Bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman danbenda yang berkaitan dengan tanah. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB
Tanggal 13 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA Diwakili Oleh : EDWARD DIAS, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : AWALUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VII : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum X : WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
Terbanding/Penuntut Umum XI : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
427 — 235
  • Alias Callu mengajukan banding dalamperkara ini telah ditanggapi olen Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakantidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena apayang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepatdan benar tentang Penerapan pasal dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiaman dirubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31