Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1779 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — VREDDY VS 1. MANGSUR BIN GOMANG, DKK
157 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut:Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukumhak keperdataan dari kepemilikan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 66/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
302 — 211
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikHalaman 15 dari 47 Putusan Perkara No. 66/G/2020/P TUN.SRGPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 24-10-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 62/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat:
DUTIARWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
352 — 210
  • Tergugat diwajibkan untuk mencabutobyek sengketa in l/itis dengan demikian terhadap gugatan Penggugatdikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalamsengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs HJ. MUTMA’INAH., MUDIHARTO., ENDANG SULISTYAWATI., dr. EDI KRISDIANTO dan Enng R.P. PURWANTI
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 52/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
dr. LA DUWI,Sp.An
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
Intervensi:
LA SINDI
227 — 121
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-11-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Prg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
P. Ahmad bin Haruna
Tergugat:
1.Fahri bin Kadir
2.Hj. Miharni binti Kadir
Turut Tergugat:
Hj. P. Saenab binti Haruna
93 — 44
  • menjelaskan siapa yang menguasai obyek sengketa poin 5 huruf atersebut sebagaimana Penggugat telah menjelaskan obyek sengketa yanglain yaitu yang menguasai obyek 5 huruf b dan obyek poin huruf c tersebut; Bahwa meskipun Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa paraTergugat telah menjelaskan mengenai obyek sengketa poin huruf a tersebutdalam proses mediasi dalam perkara aquo, namun tetap juga obyeksengketa poin 5 huruf a tidak jelas dan kabur,oleh karena dalam laporanmediasi oleh mediator tidak di singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 67/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
171 — 115
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 PK/Pdt/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) qq. TIM LIKUIDASI BANK IFI (dalam Likuidasi), VS RITA GOSAL DKK
173 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., berdasarkan informasi lisan yang masihberupa dugaan semata, pernah Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan singgung pada perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan sebagaimana ternyata pada halaman 18 Putusan Nomor391/Pdt.Plw./2010/PN Jkt.Pst., yaitu mengenai keterangan yangmenyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali telah pindah, namun padasaat ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan bukti re/aaspanggilan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa perluuntuk melakukan pencarian
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl
Tanggal 6 Maret 2020 — Penggugat:
yulismawati
Tergugat:
1.DICKY ADITIYA PRATAMA BIN HERMANSYAH
2.PT Graha Auto Pratama Showroom Yamaha Ujung Tanjung
124 — 95
  • Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak adaperselisihan hukum karena faktanya tidak ada titik singgung atauhubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat IIsehingga tidak ada perselisihan/persengketaan hukum. Hal ini telahdipertegas di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal09 Juni 1973 Nomor:18 K/SIP/1971, yang menyatakan:syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
392 — 294
  • Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang bemak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 124/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
Imam Cahyono
Tergugat:
Kepala Desa Pilangrejo
69 — 29
  • Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentangPengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Bahwa perkara a quo ada titik singgung antara Pengadilan TUNdengan pengadilan Negeri, bahwa berdasarkan Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Edisi2007, Mahkamah Agung RI, bahwa PENGADILAN TUN TIDAKBERWENANG MENGADILI SENGKETA yang suatu obyek sengketanyamasih diuji di Pengadilan Negeri.
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama Perceraian
Register : 22-09-2017 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA AMBON Nomor 312/Pdt.G/2016/PA.Ab
Tanggal 23 Januari 2017 — - Pemohon - Termohon
26 — 29
  • memang benar selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi ada memiliki Harta Usaha Bersama yang di peroleh dalamPerkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalampoin 2 huruf (a) sampai dengan Huruf (q), dan sebagian besar Harta UsahaBersama tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, namunsayangnya Penggugar Rekonvensi tidak jujur dalam menyebutkan harta hartalain yang notabene adalah harta Usaha Bersama, sebagaimana yang TergugatRekonvensi singgung
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 03-12-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1710/Pdt.G/2015/PA.BTM
Tanggal 19 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 20
  • Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud posita danpetitum berbeda dalam eksepsi Tergugat adalah ada halhal yang dimintakandalam petitum padahal sebelumnya halhal itu tidak pernah di singgung dalamposita gugatan . Sehingga konsekwensinya dari adanya posita dan petitumyang berbeda adalah gugatan tidak dapat di terima.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Misno VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III : 3. Kepala Desa Harapan Baru.
66 — 6
  • satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 11-09-2017 — Upload : 28-10-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 57/PDT/2017/PT BNA.
Tanggal 11 September 2017 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh,
55 — 22
  • Tergugat Ill telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum;a.1.6.Bahwa dalam petitum point 6 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.767.184.000, (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapanpuluh empat ribu rupiah) dalam APBA 2017 dan APBA Perubahanatau dalam APBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegasdalam APBA mana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat; Halaman 23 dari hal 42 Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNASebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 573/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 5 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Aulia Citra Anwar Diwakili Oleh : Aulia Citra Anwar
Terbanding/Tergugat : Dedy Mulyadi,
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kota Administrasi Jakarta Selatan,
224 — 122
  • Hukumantara lain melanggar asas jual beli terang dan tunai, Isteri PenggugatKonpensi ikut menandatangani AJB, balik nama Sertifikat tanpaadanya kwitansi lunas, bahwa dalildalil Penggugat Konpensi sangatmengadaada dan terkesan dibuatbuat karena faktanya Tergugatsudah melunasi pembayaran dan justru dengan Isteri PenggugatKonpensi ikut menandatanagi AJB semakin menguatkan AJB telahdibuat sesuai ketentuan hukum dan yang paling penting adalahalasanalasan Penggugat Konpensi tersebut tidak ada korelasi dantitik Singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 39/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
Ir. H. Achmad Husaini
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
LINDA HAKIM
291 — 273
  • Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolutPeradilan Agama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikansengketa hibah dan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemelukagama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenanganmengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Khusus Anak
Putus : 16-07-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN SUKADANA Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SDN
Tanggal 16 Juli 2014 — Pidana - SUGENG Alias KRISNA Bin KATIMAN
286 — 105
  • biologisnyadengan menyetubuhi dengan korban dan oleh karenanya unsur kedua inipun telahterpenuhi dan terbukti ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua ini telahterpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan sebagaimana dakwaan Kedua; Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan yang telah diajukan terdakwa,Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut:non Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi A de Charge Fikri sudah HakimAnggota singgung
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 26-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
90 — 63
  • atau dengan segera sesudahbeberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudiandiserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yangmelakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanyaditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalahHalaman 22 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Pra.P/2019/PN.Bglpelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukantindak pidana itu.Kalau kita analisa pengertian pasal diatas, seperti yang sudahkami singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) LA TAVERNA BALI VS I WAYAN WIJI, DK
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bertitik singgung dari kesalahan penerapan hukum pembuktiansebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, Judex Factiselanjutnya telah salah menerapkan hukum karena tidak seksamadalam memberikan pertimbangan hukum atas seluruh bukti yangdiajukan oleh Termohon Kasasi terkait proses pengangkatan anakTermohon Kasasi hadap dirinya sendiri. Kesalahan/kekeliruantersebut sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Judex FactiHalaman 30 dari 46 hal. Put.