Keputusan sebagai Tenaga Honorer minimalterhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 untukdapat mengajukan diri menjadi CPNSD;bahwa saksi mengetahui mengenai bukti P 7. a yaituberupa Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 424/158/GK/SD/2002 tanggal 15 April 2002,bahwa bukti tersebut yang membuat adalah DinasPendidikan Kabupaten Kutai Barat dan SuratKeputusan tersebut dibuat yang intinya adalahuntuk membantu) Penggugat (Sandora) agar dapatdiusulkan menjadi CPNSD karena usianya + 30 tahunkarena maximal

Selanjutnya demi mengembangkan usaha keluargatersebut agar maju dan lancar Tergugat berhenti bekerja dengan tujuaningin fokus ke usaha keluarga, selama Penggugat fokusmengembangkan usaha tersebut tidak mendapatkan gaji dari usahaBersama dan Penggugat pun tidak mempermsalahkannya danmenganggap bahwa apa yang dijalankan secara maximal hasilnyaadalah untuk kepentingan dan kebutuhan bersama dalam rumahtangganya bersama Tergugat dan anakanak.Hal 6 dari 55 Putusan Nomor 3943/Pdt.G/2018/PA.SbyBahwa dalam

peserta, misalkan ada 5 pesertanya, maka 3 (tiga) orangyang diusulkan atau direkomendasi kepada Camat ;Bahwa Nur Lailatul Farida mundur setelah diusulkan rekomendasi,ketentuannya memang harus 2 (dua) orang diusulkan rekomendasi, halini mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Kediri, kalau hanya 1(satu) orang yang diusulkan nanti tidak sesuai peraturan ;Bahwa apabila ada 2 (dua) yang diusulkanlalu yang 1 (Satu) mundur,maka menurut pemahaman saksi harus ada usulan ulang yaitu 2 (dua)orang atau maximal

akandipertimbangkan sebagai berikut ;~~Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2, buktiP.51 dan bukti P.52 oleh majelis hakim sudahdipertimbangkan dimuka dan ternyata dari buktibuktitentang tanah yang dimiliki oleh terggugat I sampai dengan74Tergugat III sehubungan dengan tanah obyek sengketa hanyabukti T.3 yang tidak diragukan kebenarannya, sedangkanbukti P.51 dan P.52 berdasarkan bukti P.50 telahdinyatakan cacat oleh Camat seruyan tengah dengan alasan 1.Dalam pembuatan SKT sesuai dengan perda kotim maximal

Uang Persediaan (UP) maximal untuk setiap bulan yakni Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);= Bahwa di setdakab bendahara pengeluarannya hanya (satu) dan penggunaanggarannya juga hanya (satu).

Maximal Uang Persediaan(UP) dalam 1 (satu) tahun yakni Rp 2.400.000.000, (dua milyar empat ratus jutarupiah). Uang Persediaan (UP) diambil bergantung kepada pagu anggaran danyang dapat mengeluarkan Uang Persediaan (UP) yakni bendahara pengeluarandan pengguna anggaran;Bahwa bila Uang Persediaan (UP) pertama tidak mencukupi maka di TU kan atauTambah Uang dan itu sifatnya revolving. Jika diakhir tahun tidak di SPJ kanmaka harus disetorkan uang tunai.

Pertanahan Nasional Pasal 2 Badan Pertanahan Nasionalmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secaranasional, regional dan sektoral, Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan II, Penggugat mengalami kerugian materiil, berupakehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana secara maksimal guna modal kerja;Besarnya materiil kerugian tersebut adalah :e Kerugian kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana secara maximal

2014tanggal 29 Agustus 2014 tidak pernah diberitahukan ataupun dilaporkankepada Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) untuk dimintakan persetujuan tertulis sebelum dilakukanpenghamparan, tetapi hanya diperlinatkan saja kepada KonsultanPengawas Teknis bahwa nilai CBR tanah masuk kriteria yaitu di atas 10%, padahal sebagaimana Spesifikasi Teknis Timbunan Tanah Pilihandalam kontrak kerja yang dipersyaratkan bukan hanya nilai CBR sajatetapi juga nilai Nilai indek Plastisitas (Pl) yaitu maximal

2014tanggal 29 Agustus 2014 tidak pernah diberitahukan ataupun dilaporkankepada Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) untuk dimintakan persetujuan tertulis sebelum dilakukanpenghamparan, tetapi hanya diperlihatkan saja kepada Konsultan PengawasTeknis bahwa nilai CBR tanah masuk kriteria yaitu di atas 10 %, padahalsebagaimana Spesifikasi Teknis Timbunan Tanah Pilihan dalam kontrakkerja yang dipersyaratkan bukan hanya nilai CBR saja tetapi juga nilai Nilaiindek Plastisitas (Pl) yaitu maximal

tanggal 29 Agustus2014 tidak pernah diberitahukan ataupun dilaporkan kepada Saksi AGUSSETIYADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dimintakanpersetujuan tertulis sebelum dilakukan penghamparan, tetapi hanyadiperlinatkan saja kepada Konsultan Pengawas Teknis bahwa nilai CBR tanahmasuk kriteria yaitu di atas 10 %, padahal sebagaimana Spesifikasi TeknisTimbunan Tanah Pilihan dalam kontrak kerja yang dipersyaratkan bukan hanyanilai CBR saja tetapi juga nilai Nilai indek Plastisitas (Pl) yaitu maximal

maudibeli Tergugat I dan Tergugat II adalah surat pernyataan Hak Milik Adat, apalagididalam surat tersebut ada coretancoretan, sehingga seharusnya dari alas hak dasartanah adalah surat pernyataan Hak Milik Adat tersebut, pihak Tergugat I danTergugat II haruslah lebih jeli dan teliti sebelum membeli dan maksud tindakan jelidan teliti sebelum membeli yaitu seharusnya Tergugat I dan Tergugat II adamelakukan pengecekan atau mencari informasi tentang kebenaran surat pernyataan HakMilik Adat tersebut dengan maximal

(lima juta rupiah);Bahwa ahli menerangkan dalam pengangkatan honorer (K2) menjadi PNS tidakada prioritas;Bahwa ahli menerangkan dalam pengangkatan honorer (K2) menjadi pegawainegeri sipil namanama honorer (K2) telah didata sebelumnya oleh panselnaskemudian jadwal tes telah ditentukan oleh panselnas dan tidak ada persyaratanselain mengikuti test;Bahwa ahli menerangkan usia maximal pengangkatan honorer (K2) menjadipegawai negeri sipil yakni 40 tahun;Bahwa ahli menerangkan terdakwa tidak mempunyai kewenangan

Uang Persediaan (UP) maximal untuk setiap bulanyakni Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa di setdakab bendahara pengeluarannya hanya 1 (satu) danpengguna anggarannya juga hanya 1 (satu).

Maximal UangPersediaan (UP) dalam 1 (satu) tahun yakni Rp 2.400.000.000, (duamilyar empat ratus juta rupiah). Uang Persediaan (UP) diambilbergantung kepada pagu anggaran dan yang dapat mengeluarkan UangPersediaan (UP) yakni bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran;Bahwa bila Uang Persediaan (UP) pertama tidak mencukupi maka di TUkan atau Tambah Uang dan itu sifatnya revolving. Jika diakhir tahun tidakdi SPJ kan maka harus disetorkan uang tunai.

Pol S 9217 UE dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tertanggal09 Agustus 2017:Kesimpulan Hasil Pemeriksaan S 9217 UE* Master Cylinder mengalami kebocoran pada saat pedal rem diinjaksehingga sistem pengereman menjadi tidak maximal, dan minyak remmenjadi cepat habis dan tidak bisa mengurangi dan atau menghentikankendaraan;* System parking brake dan sistem exhaust brake tidak berfungsi denganbaik sehingga pada saat sistem rem utama mengalami kegagalandalam pengereman tidak bisa digunakan untuk membantu

Dan selanjutnya paket kirimantersebut saksi periksa dan dilakukan penyitaan terhadap barang hasil penindakantersebut ;Bahwa saksi sebagai Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai Ngurah Rai,berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : AHU22.AH.09.01 tahun 2013tanggal 7 Juni 2013;Bahwa saksi menjelaskan soal batasan waktu yang diberikan kepada saksi melakukanpemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti adalah maximal 3 x 24 jam sesuaidengan pasal 88 ayat (1) Undang undang 35 tahun

/PN Jmb.menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalamrangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;Menimbang, bahwa uang kas yang diterima dari loket pelayanansetiap harinya disimpan dalam ruang penyimpanan uang (kluise) yang kuncinyaterdiri dari 2 (dua) set yang dipegang oleh Terdakwa selaku Managerkeuangan dan oleh Saksi ARDIANTO' selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo,dan apabila melebihi pagu maximal

selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis hakim berpendapat perobuatan Terdakwa sejak bulan Januari 2014 yangmembiarkan ruang penyimpanan uang (kluise) dalam keadaan tidak terkuncidan bahkan kemudian menyerahkan tugasnya untuk menerima, menyimpanserta menyetorkan uang kas Kantor Pos Muara Bungo kepada Saksi ARSENIAJI CARAKA, dan perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan tugasnyamelakukan pengecekan fisik uang kas dan tidak menjaga pagu maximal

penyimpanan uang (kluise) di sebabkan karenaTerdakwa selaku Manager keuangan membiarkan ruang penyimpanan uang(kluise) dalam keadaan tidak terkunci dan bahkan kemudian menyerahkantugasnya untuk menerima, menyimpan serta menyetorkan uang kas Kantor PosMuara Bungo kepada Saksi ARSENI AJl CARAKA,Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai denganterjadinya kehilangan uang kas Kantor Pos Muara Bungo, Terdakwa tidakmelaksanakan kewajibannya untuk menerima, menyimpan serta menyetorkandan tidak menjaga pagu maximal

peralatan Laboratorium, kemudian setelah melakukan pengambilansample,sample tersebut di letakkan ke dalam Kulkas pendingin dan sampletersebut di bawa ke laboratorium Batulicin.Bahwa Parameter yang diambil berdasarkan laporan hasil UJI nomor : 050/AM/ X/ 2015 tanggal 09 November 2015 adalah permenkes nomor :492/Menkes/ PER/IV/ 2010 tentang persyaratan kualitas Air minum danHal. 13 dari 45 hal.Put.Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN.Ktb.alasan mengapa dilakukan parameter Grade Paling atas dikarenakan hasilnyalebin Maximal

karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan pasal310 ayat 4dan pasal 310 ayat 3 dan pasal 310 ayat 2 Undangundang Nomor 22tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana ancaman pidanaPasal 310 ayat 4 tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahundan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dankarena terdakwa terbukti melanggar 3 pasal sekali gus ancaman pidananyaditambah 1/3, maka ancaman pidana penjara maximal

bagi terdakwa menjadi 8(delapan) tahun dan/ atau pidana denda maximal Rp 16.000.000,00 (enambelas juta rupiah);Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapatdengan Penuntut Umum dengan kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutanPenuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan denda yang akandijatunkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri denganmendasarkan pada halhal yang memberatkan dan meringankan pada diriterdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;Menimbang

Telkom tidak ada mengajukan penawaranPengadaan barang untuk sewa transfonder satelit dan ground segment;Bahwa Penawaran pengadaan barang jasa sewa transfonder satelit danground segment tahun 2009 tidak dilakukan lelang umum, karenapelelangan umum penawaran harus lebih dari 3 (tiga) perusahaansedangkan lelang terbatas maximal 3 (tiga) perusahaan;Pemenang lelang dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitudengan sistim gugur, apabila satu syarat yang ditentukan tidak dipenuhimaka perusahaan itu

;Bahwa Penawaran pengadaan barang jasa sewa transfonder satelit danground segment tahun 2009 tidak dilakukan lelang umum, karenapelelangan umum penawaran harus lebih dari 3 (tiga) perusahaansedangkan lelang terbatas maximal 3 (tiga) perusahaan;Pemenang lelang dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitudengan sistim gugur, apabila satu syarat yang ditentukan tidak dipenuhimaka perusahaan itu gugur.Bahwa dalam evaluasi administrasi PT.

;Bahwa Penawaran pengadaan barang jasa sewa transfonder satelit danground segment tahun 2009 tidak dilakukan lelang umum, karenapelelangan umum penawaran harus lebih dari 3 (tiga) perusahaansedangkan lelang terbatas maximal 3 (tiga) perusahaan;Pemenang lelang dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dengansistim gugur, apabila satu syarat yang ditentukan tidak dipenuhi maka perusahaanitu gugur.Bahwa Yang mengajukan penawaran pengadaan sewa transfoder satelit danground segment Dinas Perhubungan

;Bahwa Penawaran pengadaan barang jasa sewa transfonder satelit dan groundsegment tahun 2009 tidak dilakukan lelang umum, karena pelelangan umumpenawaran harus lebih dari 3 (tiga) perusahaan sedangkan lelang terbatas maximal 3(tiga) perusahaan;Pemenang lelang dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dengan sistimgugur, apabila satu syarat yang ditentukan tidak dipenuhi maka perusahaan itugugur;Bahwa dalam evaluasi administrasi PT.

. , akan tetapi tidak ditanggapi serius olen Penggugatdengan itikad baik .Bahwa Tergugat juga sudah pernah menyampaikan kepada Penggugatskema Pembayaran dimana Tergugat akan melakukan Pembayaranpertama adalah sebesar Rp.200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah),sedangkan untuk sisanya dicicil selama 2 tahun maximal lunas pada tahun2021, namun dengan tidak menutup kemungkinan apabila hasil Klaim dariPT.Reapital di terima Tergugat langsung melunasi sisa utangnya.Bahwa benar Tergugat menolak untuk mebuat

IGN ;Bahwa Standar Polarisasi atau jumlah sukrosa minimal 99,5 persen dalam larutangula, Standar Moisture atau kandungan air didalam larutan gula maximal 0,05persen dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Moistureanalyzer ;Bahwa saksi memeriksa sampel pada tanggal 7,8 dan 9 Oktober 2013 dan telahdilaporkan dalam Internal Memo No.024/IMPRS/X/2013 tanggal 22 Oktober2013 ;Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap sampel gulasebanyak 160 karung gula ada

perusahaan Bhifa Berlian JambiHalaman 20 dari 56, Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2017/PN.Jmbawalnya nasabah yang akan melakukan pelunasan kreditnya membuatsurat permohonan pelunasan kredit yang ditujukan kepada KepalaCabang Bhifa Berlian Jambi, kemudian surat permohonan tersebutdipelajari terlebin dahulu oleh Kepala Operasional Unit / Kepala Cabangyang dalam hal ini saksi sendiri, dan apabila permohonan tersebut disetujui,pihak perusahaan akan memberikan Diskon / potongan uang pelunasansebesar 2% s/d maximal

Seperti biaya pengurusan Sertipikat Tanah di BPN Bekasimenjadi terhambat, tidak dapat dibangun oleh Penggugat, tidak dapat difungsikansecara maximal dan diperkirakan Penggugat menderita kerugian Rp. 1.000.000.000.