Ditemukan 953 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-12-2014 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PA PALU Nomor 718/Pdt.G/2014/PA.PAL
Tanggal 2 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
57 — 25
  • No.718/Pdt.G/2014/PA.PALbersikukuh dengan perinsipnya, Penggugat akan melaporkan Tergugat keKomnas Ham dan Komnas Perempuan dalam waktu dekat ini. Kamisekarang masih bertitik tolak pada pembahagian harta GonoGini. Jika masihtetap Tergugat bersikeras apa boleh buat kami akan mengambil tindakanhukum baik Pidana maupun kejahatan Hak Asasi Manusia. Ini teroaksa kamilakukan jika kami masih tetap dizolimi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 03-12-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 46/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Januari 2013 —
68 — 20
  • Dan tentang kekerasan aparat itu secara tersendiri telahdilaporkan kepada Komnas Ham dan Kompolnas.4. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon I, Yudi Rijali Muslim terjadi pada sekitarpukul 21.30 WIB setelah wawancara secara live oleh TV One yang dilakukan didalam gerbang kampus Universitas Pamulang Jl.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 08-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2019/PTUN.PTK
Tanggal 17 Desember 2019 — HAMDI, S.ST., M.T. MELAWAN WALIKOTA SINGKAWANG
229 — 96
  • secara baik, adil dan bermartabat,sebagaimana akibat dari Surat keputusan Tergugat Nomor888/314/BKPSDM.PSDMC Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018 yangberlaku surut hingga tanggal 28 November 2014 yang telah dilakukankeberatan oleh Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019, Hal ini atasarahan dari hasil konsultasi kepada Ombudsman RI Perwakilan KalimantanBarat dan dari Komnas
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 21-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 12
  • Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, didukung olehpendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan anak.Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaananak bukan ketentuan yang imperative namun bisa saja dikesampingkandan diabaikan, ini diperkuat oleh Undangundang No.23 Tahun 2002tentang perlindungan Anak bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memilikihak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memeliharadan merawat serta melindungi hakhak yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 April 2016 — PT METINDO ERASAKTI VS 1. EKO PRASETYO, DKK
100 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaanselama tahunan/belasan/puluhan tahun;Bahwa atas dedikasi dan loyalitas kerjanya Para Penggugat ini juga telahmenjadi panutan/leadership dikalangan pekerja lainnya, bahkan kinerja parapekerja tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Tergugat sendiridengan diberikannya penghargaan/Award yang telah diberikan kepada ParaPenggugat;Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihakoleh Tergugat, maka Para Penggugat mengadukan permasalahan inikepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 201/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 65
  • Fotokopi Bukti Pengiriman Surat melalui JNE Tembusan Upaya Keberatantanggal 11 Maret 2019 kepada Menteri Dalam Negeri, MenteriPAN&RB, Ketua KPK, Ketua MK, Komnas HAM, KetuaOmbusman, Ketua DPP Nas Korpri, Ketua LPSK, DirjenPerbendaharaan, BKN Regional IV, Bapek, Kepala Bapek,Komisi Aparatur Sipil Negara, (Bukti P9);Halaman 60.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 68/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
RIZKY AMELIA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
130 — 94
  • Media Online: hittp://djsn.go.id/hasilpencarian/detail/djsnumumkanpemberhentiananggotadewanpengawasbpjsketenagakerjaan (print out);Keputusan Presiden No. 12/P tahun 2019 tentangPemberhentian Dengan Hormat Anggota Dewan PengawasBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Sesuaifotokopi);Surat Tanda Terima Laporan No.STTL/003/I/2019/BARESKRIM, 3 Januari 2019 (fotokopi dariscan);Surat Keterangan Komnas Perempuan No.533/KNAKTP/Pemantauan/UPR/XII/2018 (fotokopi dari scan);Surat DJSN No. 49/DJSN
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN RABA BIMA Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN.Rbi
Tanggal 24 Februari 2016 — DELIAN LUBIS ALIAS LUBIS
139 — 70
  • Bandar narkoba harus dihukum yang setimpal guna mencegah orang lainyang akan melakukan hal yang sama;Menimbang, bahwa hal yang senada juga disampaikan Jaksa AgungRepublik Indonesia dalam berita petang di Metro TV tanggal 14 Februari2015 mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, karenapengguna narkoba di Indonesia telah mencapai 4.000.000 (empat juta) lebih;Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana narkotika dalam tolkshow di TV One antara Komnas HAM dengan BNN tanggal 3 Februari 2015dikemukakan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 202/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
YAEL STEFANI SINAGA
Tergugat:
Rektor Universitas Sumatera Utara (USU)
235 — 144
  • Karena tidak mendapat tanggapan, selanjutnya Para PenggugatMengirim Surat Keberatan kepada Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi di Jakarta pada tanggal 24 April 2019 sertakepada beberapa Lembaga dan Komisi Negara (DPRD, SU,KOMNAS HAM, dan Ombudsman);c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Perkebunan
Putus : 17-12-2018 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018
Tanggal 17 Desember 2018 — PT. Peputra Supra Jaya yang diwakili oleh pengurus / selaku Direktur dari PT. Peputra Supra Jaya "Sudiono"
1058 — 1157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/201868)69)70)71)72)73)Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy),diberi tanda T67;Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bapak Presiden RI Nomor106.8.1EXT/PSJLGL/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 perihalPermohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan KelapaSawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jayaberikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T68;Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Ketua Komnas HAM RI Nomor106
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946 K/PDT/2011
BADAN PENGAWASAN KEUNGAN DAN PEMBANGANAN (BPKP); HI. SANTONO, SH. SP.
79 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya dalam hal PENGGUGATmeminta Perlindungan HAM dan Martabat PENGGUGAT,maka permohonan tersebut tidak dapat ditujukankepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalamperkara a quo, namun seharusnya ditujukankepada, pihak Kepolisian atau Komisi NasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 98/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Tuan Djawadi
Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA KODAM IVDIPONEGORO
Terbanding/Tergugat II : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Terbanding/Tergugat III : intah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Cq. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sleman
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sleman
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny. Lie Fong Moij
115 — 58
  • Melaporkan ke KOMNAS HAM Republik Indonesia;Melaporkan ke OMBUDSMEN Republik Indonesia;Kepada Gubernur DIY;Bersurat ke DPRD Propinsi DIY;Melaporkan ke Bupati Sleman;7 29 2 9g. Melaporkan Ke Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Sleman;11.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1690 — 2442
  • ., oleh karena ada faktafakta tersebut, maka saksimelapor kepada Komnas HAM sekitar tahun 2018 dan kemudian hasilpemeriksaan dari Komnas HAM mengatakan Bahwa prosespenyidikannya terjadi Abuse of Process dan beberapa hal lain yangdikatakan dalam rekomendasi dan saksi membawa laporannya apabiladiperlukan; Bahwa ketika saksi diserang dan pelakunya ditangkap,harusnya saksi senang karena dilakukan tugas penegakan hukumyang benar, kemudian saksi dipanggil untuk dimintai keterangantanggal 6 Januari 2020
    tentunya haltersebut adalah informasi yang saksi peroleh setelah SN dilakukanpenangakapan, karena faktanya saat penangkapan ada beberapaanggota Polri yang melakukan pengawalan; Bahwa saksi berharap kepada Majelis Hakim dan saksi yakindengan Majelis Hakim akan menegakkan hukum dengan benar dansaksi sadar tidak bisa menyampaikan halhal yang seluasluasnyakarena ada batasanbatasan tertentu sesuai dakwaan di persidanganini, dan saksi ingin menyampaikan Bahwa proses investigasi ini jugapernah dilakukan oleh Komnas
    HAM, dan Komnas HAM juga telahmembuat laporan, selanjutnya saksi juga akan menyampiakan suatucatatancatatan untuk Majelis Hakim agar dapat menjadi bahanHalaman 38 dari 232 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.informasi dengan konteks dalam rangka untuk menegakkan keadilansebaikbaiknya, bagi saksi penegakan hukum harus dilakukan dengansebaikbaiknya dan saksi tidak pernah berfikir balas dendam tetapikonteks penegakan hukum adalah berdasarkan objektifitas dankeadilan;Terhadap keterangan saksi tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-09-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 Januari 2018 — SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
90 — 44
  • PerihalPelanggaran Hak Hidup oleh Gubernur Jambi;Bahwa Komnas HAM R.I. dalam suratnya ke Gubernur JambiNomor: 950/KPMT/VV2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal :Permintaan Klarifikasi atas Pemberhentian Dengan HormatTerhadap Sdr. Santi Wirda yang isinya pada alinea ketigaterakhir:Komnas HAM R.I. mengingatkan bahwa hak memperolehkesejahteraan diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999. Pengabaian terhadap hak warga negaraberpotensi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 178/Pdt.G/2016/PAJP
Tanggal 6 September 2016 — Zainul Maarif bin H. Zakaria; Devita Sari binti Dasnil;
29 — 4
  • Agama Kecamatan KemayoranNomor : xxxxxxxx Tanggal 05 Januari 2008 telah dibubuhi meterai poscukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.2;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxx sebagai kepala keluarga,telah dibubuhi meterai cukup tetapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu dibenkode 13 ;Fotokopi akte kelahiran anak atas nama Xxxxxxxx, telah dibubhi meteraicukup tetapi tidak diperlinatkan aslinya, lalu diberi kode 4 ;Asli tindasan Surat Tanda Penerimaan laporan/pengaduan Nomor0227/Komnas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — REDATUS MUSA, DKK VS MENTERI PERTANIAN RI;
103 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Data komnas HAM, selama Tahun2013 menerima 2000 (dua ribu) pengaduan sengketa tanah (BuktiP10). Dijelaskan pula, dari ribuan sengketa tanai itu, melibatkanantara lain warga negara dengan, pemerintah, warga negara dengankorporasi. Dan, banyak pula yang merupakan tanah adat;Bahwa menurut Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
299 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • B 3555/Men.LH/PAL/03/2013tanggal 23 Maret 2013;1 Rangkap copy Hasil Investigasi Komnas HAM;Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Tahun 2004;Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Revisi Il Tahun 2011;1 rangkap copy Kepmen LH No. 128/2003;1 rangkap copy PP 18 Tahun 1999;1 rangkap copy UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009;1 rangkap copy Laporan Pelaksanaan Izin Fasilitas Pengelolaan LimbahB3 di PT CPI;1 rangkap copy Justication For Direct Appointment,1 copy Contracting Plan SMO CRC Meeting Agustus 2011 untukkontrak
    Riau;T70: 1 (satu) copy Surat Badan Pengawasan MA Nomor 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013;T71: 1 (Satu) rangkap copy Surat Menteri LH Nomor B 3555/Men LH/PAL/03/2013 tanggal 23 Maret 2013;T72: 1 (Satu) rangkap copy Hasil Investigasi Komnas HAM;T73 A: Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Tahun 2004;T73 B: Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Revisi Il Tahun 2011;T74: 1 (Satu) rangkap copy Kepmen LH No.128/2003;T75: 1 (satu) rangkap copy PP 18 Tahun 1999;T76: 1 (Satu) rangkap copy UndangUndang Nomor 32
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2015 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 19 Juni 2015 — 1. AGUS SALIM, DKK VS KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL)
34 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TermohonKasasi;Judex Facti dalam menerapkan pertimbangan hukum sangat diskriminatif:Bahwa Judex Facti mencatat dan mempergunakan pertimbangan SukudinasTenaga Kerja Jakarta Selatan, akan tetapi tidak pertimbangkan anjuran yangmenguntungkan Para Pemohon Kasasi, dimana Anjuran agar pengusahaKoperasi Telekomunikasi Selular bersedia memberikan kompensasipemutusan hubungan kerja.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi darisesama Lembaga Negara lainnya (vide P364) yaitu dari Komnas
    HAMsebagai berikut:Bahwa betul Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat "bukan Pengadilan HAM" akan tetapi Komnas HAM berpendapat bahwaada bukti pelanggaran Pasal 7 Kovenan Internasional tentang HakHakEkonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi olen Indonesia denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2005, sehingga pengabaian terhadap haktersebut dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia;Bahwa adapun rekomendasi Komnas HAM melalui Ketua PengadilanHubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOKO PRIANTO, DKK., DAN YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA VS I. GUBERNUR JAWA TENGAH., II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK;
1619 — 1790 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasilrembang; temuan warga tersebut kemudian dianalisis dan diperbandingkankesesuaiannya dengan karakteristik dan ciriciri kawasan karst;P.41 Surat Rekomendasi Komisi Nasional Bahwa dalam Surat Rekomendasi ini (Bukti P.41) KOMNAS HAMHak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) menyampaikan kesimpulan diantaranya;kepada Jaringan Masyarakat PeduliPegunungan Kendeng (JMPPk)Rembang Nomor 0.679/K/PMT/II/2015Perihal: Rekomendasi PerlindunganKawasan Bentang Alam Karst danCekungan Mata Air untuk Pemenuhandan Perlindungan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-03-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 74/PID.B/2013/PN.MTR
Tanggal 28 Mei 2013 — - LALU JUNAIDI ALI TOPAN Alias OPAN
35 — 14
  • SENI UMAR ini ke LPSK,Mabes Polri dan Komnas HAM;Bahwa sdr. SENI UMAR sering bicara diancam dan mau ditahan olehAZET;Bahwa saksi pernah menelpon AZET apabila ada permasalahanmengenai sdr. SENI UMAR harap berhubungan dengan saksi;Bahwa saksi pernah bilang sama AZET bahwa yang berhak menghukumadalah Hakim bukan sdr. AZET, kemudian sdr. AZET berhentimenghubungi sdr. SENI UMAR;bahwa awal tahun baru 2013 sdr.