Ditemukan 1094 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-01-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Pbm
Tanggal 25 Agustus 2014 — Penggugat : PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH Tergugat : 1. SUSANTI AMELIA 2. HJ. NILAWATI DARMAN 3. H. FAJRI ISMAIL
10728
  • Bina SummaLaksana maka apabila Penggugat berkeinginan untuk membongkaruntuk pembangunan pasar tradisional modern, Penggugat harusmemberikan ganti rugi dahulu yang sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat, karena jika Tergugat Il simak bahwa maksud gugatanpenggugat bukan untuk menagih uang sewa tetapi maksudnya adalahuntuk mengusir dan mengosongkan secara halus atas ruko ruko yangdiusahakan Tergugat II..
Register : 27-02-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 93/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 27 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT Persero Perkebunan Nusantara XIV
Terbanding/Penggugat : H. NGENRE
7349
  • Coba simak baikbaik surat Bupati Luwu Timur Nomor : 100/042/Bub/tanggal 8 Januari2014, Perihal PengembalianLahanSertipikatPetaniMantadulu,bukan pengembalian sertipikat petani Desa Prestasi Kencana.Jadi suratsurat yang disebutkan diatas tidak ada yang mengakui hakPenggugat terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karena itu dalilPenggugat butir 3 patut ditolak karena tidak benar.Bahwa keberadaan Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit diDesa Mantadulu, Kabupaten Luwu Timur sudah lebih kurang 21 tahun.Tergugat
Register : 14-10-2011 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 39/G/2011/PTUN-PTK
Tanggal 24 Mei 2012 — PUSPITA SARI SUHENDRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu ruah tangga, bertempat tinggal di Jalan gajahmada 18 dalam No. 29 Rt.005/Rw.008 kelurahan benua melayu darat, kecamatan pontianak selatan, kota pontianak MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak
10741
  • Intery .1123) atas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;Sejak dibebaskan ( dibeli ) pada Tahun 2005, kelima bidang tanah tersebut telah dicatatdan dilaporkan sebagai barang milik kekayaan Negara LPMP Propinsi Kalimantan Baratdan terakhir telah dicatat dalam laporan Tahunan Sistem Informasi ManajemenAkuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN ) Tahun 2011 dengan kode 131111 dannilai Rp.5.521.053.240, ( Bukti T. Interv,24 ).
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : R.E. BARINGBING, SH., MH.,
Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA KODAM JAYA JAYAKARTA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : OLONEL CZi PURN SOEHARJONO
8554
  • termasuk prasarananya dantercatat sebagai inventaris aset TNI AD dan SIMAK BMN;Mengingat kebutuhan tentang kemajuan pendidikan bagi anakanak anggota maka pengurus Gereja dan dana Papa SantoPaskalis mengajukan izin penggunaan tanah TNI AD gunakeperluan pembangunan gedung SMA Paskalis seluas + 1,5 Ha(sesuai Surat Pangdam V/Jaya Nomor: B/538/12/1965 tanggal 2Desember 1965 tentang Izin penggunaan tanah TNI AD diKomplek Sumur Batu Jakarta Pusat) dan hanya bersifat pinjampakai bukan penghibahan:Pada Tahun
Register : 06-01-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 1/Pdt.G/2014/PN Pbm
Tanggal 25 Agustus 2014 — Penggugat : PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH Tergugat : HJ. NILAWATI DARMAN
9424
  • Bina SummaLaksana maka apabila Penggugat berkeinginan untuk membongkaruntuk pembangunan pasar tradisional modern, Penggugat harusmemberikan ganti rugi dahulu yang sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat, karena jika Tergugat simak bahwa maksud gugatanPenggugat bukan untuk menagih uang sewa tetapi maksudnya adalahuntuk mengusir dan mengosongkan secara halus atas ruko ruko yangdiusahakan Tergugat;7.
Register : 15-10-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
IMMYLIA LIMARDO
Tergugat:
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
Intervensi:
FIFI SOFIAH
232162
  • Ifan Efendi bahkan tidak melakukan upaya hukum denganpembatalan pernikahan, sehingga bisa di simak dalam Pasal 27 ayat (3)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanmenyebutkan apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalahsangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam)bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidakmempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan,maka haknya gugur;4.
Register : 11-01-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Dgl.
Tanggal 18 Januari 2017 — Penggugat PT. KURNIA LUWUK SEJATI Vs Tergugat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,Dkk
7727
  • Bahwa oleh karena Polda Sulteng (Tergugat) yang menguasai dan memilikiobyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka Polda Sulteng telahmencatatkan tanah tersebut sebagai aset Negara pada sistem informasimanajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN) .
Register : 22-07-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 120/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Tergugat VI : Robertus Tan Diwakili Oleh : Robertus Tan
Terbanding/Penggugat : CALVEN LATUPARISA
Terbanding/Turut Tergugat I : Rubiah Musa Banobe
Terbanding/Turut Tergugat II : Erna Theresia Frenci Fomeni - Banobe
Terbanding/Turut Tergugat III : Semi Banobe Alias Gae Banobe
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Oktofianus Logo
Turut Terbanding/Tergugat II : Marce Herin – Pello
Turut Terbanding/Tergugat III : Angelia Lusiana Herin
Turut Terbanding/Tergugat IV : Antonius Herin
Turut Terbanding/Tergugat V : Alosius Gendekiawan Herin
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hirodemus Sianto
4832
  • Perlu Penggugat baca dan baca, terus simak dan simaksecara benar menurut hukum, sehingga tidak takkabur alias tidak gagalpaham..
Register : 28-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — DRS. SURYANA RES, M.SI
10144
  • Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr.
    Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/201 2 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai PejabatPembuat Komitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.
    Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan, Kedokterandan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dariPemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Pejabat PembuatKomitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.
Register : 14-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 52/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 24 Juli 2018 — DESRIAL. B.A.E, Dkk MELAWAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, Dkk
12625
  • Kedua dan/atau Pihak lainnyayang memperoleh Hak dari Pihak Kedua secara hukum,dapat memperpanjang haknya atas bagian bangunandimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan ketentuan yangditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat IIselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atauPihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatasbangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MALILI Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mll
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11154
  • Coba simak baikbaik surat Bupati Luwu Timur Nomor : 100/042/Bub/tanggal 8 Januari2014, Perihal Pengembalian Lahan SertipikatPetani Mantadulu,bukan pengembalian sertipikat petani Desa Prestasi Kencana.Jadi suratsurat yang disebutkan diatas tidak ada yang mengakui hakPenggugat terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karena itu dalilPenggugat butir 3 patut ditolak karena tidak benar.11.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2198 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SUNARTI, DK VS HARIMAN WIBISONO, DK
4217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • undang undang yang berhubungandengan perkara yang diputuskan, juga pertimbangan hukum PengadilanTinggi Pekanbaru oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliselurunh bagian gugatan Penggugat semula telah mengabaikan Kontramemori banding Tergugat II dalam hal ini Pemohon II Kasasi;Sejalan dengan itu pula sebagaimana pertimbangnan hukum PengadilanTinggi Pekanbaru di dalam putusan perkara nomor 162/PDT/2016/PT.PBR,tanggal 04 Januari 2017 dari halaman 34 ke halaman 44 yang dapatPemohon II Kasasi simak
Register : 29-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 20 Februari 2019 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17219
  • Kartu Identitas Barang tersebut diisi olehOperator Simak BMN pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan statusdigunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan dan digunakansebagai Rumah Dinas Korem 061/SK..
Putus : 25-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12 /Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk
Tanggal 25 Mei 2015 — - Drs.Agus Mujianto bin Sabar
6321
  • Anggaran dana Tugas Pembantuan dariKementrian Kelautan dan Perikanan senilai Rp. 1.500.000.000, (satu miliardrupiah rupiah).e Bahwa benar saksi menerangkan anggaran senilai Rp. 1.500.000.000, (satumiliard rupiah rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan antara lain :a Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 49.200.000, (empat puluh sembilan juta dua ratusribu rupiah) dipergunakan untuk : Honor KPA, PPK, PP SPM, BENDAHARA791011PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAFPENGELOLA, PETUGAS SAK dan SIMAK
    tiga puluh ribu rupiah)honor pejabat pengadaan barang/jasa dan Panitia pengadaan;Belanja Barang Non Operasional lainnya Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)dipergunakan untuk lelang dan pelaporan penggandaan.Belanja Jasa Konsultan Rp. 91.374.000, (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluhempat ribu rupiah) konsultan perencana dan konsultan pengawas.Belanja perjalanan lainnya Rp. 18.519.000, (delapan belas juta lima ratus sembilan belasribu rupiah) konsultasi kepusat, dan rekonsilidasi SAK dan SIMAK
Register : 24-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2015 — Pembanding/Penuntut Umum : NUSIRWAN SAHRUL
Terbanding/Terdakwa : Prof. Dr. MAKSUM, MA
9154
  • Dalam artitidak dapat dijadikan acuan untuk munculnya sebuah kerugian negaraa quo, bahwa dalam hal ini audit BPKP berlawanan dengan hasil auditdari BPK RI dimana tidak ditemukannya penyimpangan terhadappengadaan tanah oleh karena aset tanah telah masuk simak BMN(Barang Milik Negara) yang berarti tanah sudah menjadi milik negaracq. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Register : 14-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 50/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 3 Juli 2018 — DJIFRIANTO MELAWAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, Dkk
7922
  • dari Pihak Keduasecara hukum, dapat memperpanjang haknya atasHalaman38 dari 84 Putusan.Nomor 50/PDT/2018/PT PLGbagian bangunan dimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan ketentuan yang ditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka pihak kedua dalam hal ini Tergugat Ilselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB)dan/atau Pihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatas bangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak
Register : 02-05-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN MAROS Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrs
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
1.DG. SIKKI Bin LAHAE Alias BASO DG. SIKKI Bin LAHAE
2.DG. SUADA Binti LAHAE
3.BOYONG DG. BAJI Binti LAHAE
4.SAODA Binti LAHAE
Tergugat:
1.ABD. HAMID Bin LAHAE
2.Prof. Dr. H. MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA
3.MUCHLIS ABBAS, SE. MH
4.ZUL Bin MOHAMMAD NATSIR MAHMUD
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
6.Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah MISRAWATI, SH
7.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kec. Moncongloe
10536
  • Untuk itu menjadi sangat pentinguntuk kita simak administrasi pertanahan yang telah ada sejak masapemerintahan Belanda berikut ini sebagaimana tercantum dalam dalamOverrichtokaart Van de Onderafdeling Maros Tahun 1927 s.d 1936.DimanaOdalg Montjongloe, PAMANJENGAN adalah tercatat dalam nomor urut 153(bukan Nomor 151).b. Adapun Nomor tanah 151 pada buku catatan pertanahan jaman Belandatersebut adalah Odalg Montjongloe, MANGEMPANG.
Register : 25-03-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 17/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Atjih Suwarsih
2.HJ M Djuangsih
3.Usep Rahmat
4.HE Soemarna
5.IR Agus Dida Anshari
6.Sutjahyo
7.Rahmat Wirayudha
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
7746
  • KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia yangmenyatakan bahwa tanah yang dimohon telah tercatat dalam daftarinventaris aset (Simak BMN) dan tanah yang dimohon tidak dalamkeadaan sengketa baik batas maupun penguasaan/Kepemilikannya;Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan CampakaNo.TU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21102013 yang menyatakan bahwatanah yang dimohon adalah benar fisiknya dikuasai oleh KEMENTERIANKesehatan Bandung sejak tahun 1982 dan tanah tersebut tidak dalamkeadaan sengketa; Bahwa secara
Register : 04-07-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 85/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
13748
  • saksi, Kasi dan Kasilog;Bahwa saksi menyatakan, luas tanah TNI Angkatan Darat yaitu 18,8 Ha, hasilpengukuran PTM dan diajukan permohonan sertipikat pada tahun 20082009,tetap sempat terhenti, karena ada gugatan dari para penghuni di PengadilanNegeri Tasikmalaya dan sudah diputus dengan Kodam Ill Siliwangi yangmenang, (bukti T Il 5a, b, dan c) lokasi Perumahan Saptamarga;Bahwa saksi menyatakan, tanah pemberian AURI satu hamparan, yangluasnya 18,8 Ha dengan Nomor Register 30612001 dan asset masuk SIMAK
Register : 30-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
156390
  • Dalildalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tentu pada intinyayaitu. tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkanPemohon sebagai tersangka terkait dengan perkara yangdipersangkakan terhadap Pemohon oleh Termohon, sebelumnya,mari kita simak bunyi lengkap Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupKUHAP dengan tegas menjelaskan