Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 08-11-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1583/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2017 — IDUR DULMANAN
293 — 106
  • dengan perbuatanmelawan hukum pasal 13865 KUHPerdata; bahwa bisa juga suatu perjanjian berkaitan dengan pasal 378 KUHPpenipuan, bila perjanjian tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukantindak pidana maka bisa jadi potensi untuk adanya pasal 378 KUHP,namun dalam hal ini kita harus dapat membuktikan bahwa sejak awalsalah satu) pihak memang merencanakan untuk menggunakanperjanjian sebagai alat/sebagai instrumen untuk melakukan penipuan(sebagaimana unsur pasal 378 KUHP); bahwa bila terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 03-04-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 17-01-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 12 Nopember 2012 — SUNARYANTI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; LIANANI KRISNAWATY
72 — 44
  • Pasal 1 angka (9) undangundang tentang peradilan tata usaha negara, danHalaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG54tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksudoleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a danMenimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-08-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 88/PDT/2016/PT BTN
Ir. RM. PUNTO WIBISONO, Perkerjaan Swasta, Alamat Taman Asri B1/II Rt. 005 Rw. 002 Desa Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SUJUDI REKSO PUTRANTO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perumahan Jangkang Jl. Nusa B 78 Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; L A W A N 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Albantani, KP3B, Curug, Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, yang beralamat di Jl. H. Abdul hamid No. 8 Tigaraksa Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Jl. Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4 Jakarta 10740, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; 5.PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk., yang beralamat di CBD Emerald Blok CE/A, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SABAR M. SIMAMORA, S.H., M.H., GALANG SIMATUPANG, S.H., ARMAN PRIYO PRASOJO, S.H., dan MEINAR LAMURIA, S.H., Para Advokat dan atau Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SABAR SIMAMORA & PARTNERS, beralamat di Wisma Daria Lt. 3 #302, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; 6.ALBERT TOBING, beralamat di Jl. Petojo Binatu No. 7/b, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; 7.WARTIANA, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Bintaro Jaya GR I No. 18, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
119 — 45
  • Bahwa maksud dan tujuan pada pengajuan surat gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi, tetapimateri dalam Posita gugatan Penggugat membahas halhal yangberkaitan dengan titik singgung tindakan hukum tata administrasi negara,yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat Ill..
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
124 — 48
  • Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada ParaPenggugatdihukum untuk membayar biaya perkara in casu, dan oleh karenapenyelesaian sengketa ini merupakan perkara prodeo atau dengan kata lainpembiayaan sengketa ini dibiayai olen Negara, maka kepada Negaradibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 69/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
187 — 91
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
203 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 67 Huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas,syarat materiil permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdiri darialasan yang dirumuskan dalam:1. Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung , dan2.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 43/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — IRENE ARYANTI
31 — 3
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
118 — 42
  • Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 25-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Ag/2015
Tanggal 25 Juni 2015 — Dr. NY. MEIZAR B. SYAFEI (Dr. MEIZAR DJALIL binti ABDUL DJALIL), vs 1. Ny. MUTIA LISA binti ABDUL MANAN, dkk
115 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakan:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumIslam, wakaf dan shadaqah;Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan berkaitan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI dengan: Putusan Nomor Il.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, yangmerupakan salah satu titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 02-12-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/MIL/2014
Tanggal 2 Desember 2014 — AHMAD AGUS FATKUROHMAN, DK
34 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persidangan bukantidak tahu dan bukan pula tidak paham bagaimana mekanisme prosespersidangan yang benar, seperti halnya :a) Bagaimana cara pengungkapan fakta yuridis yang benar, objektif danmaksimal.b) Bagaimana cara menguji kebenaran (menganalisa) fakta yuridis untukbisa dijadikan fakta yuridis sebagai fakta hukum.c) Bagaimana pula cara mekanisme dan cara membuktikan unsur tindakpidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa yang benar danoptimal.Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 30-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 103/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 30 Agustus 2018 — -. FRITS SERAN VS -. ANASTASIA SIAK, DK
60 — 30
  • Selain itu, ada perkara yang dasar hukumnyatidak ada atau kurang lengkap atau kabur atau berbedabeda atau terdapattitik singgung antara satu dengan lainnya (misalnya antara wanprestasidenganPMH), yang untuk memastikannya sulit sampai telah adanyapemeriksaan pengadilan, makamereka yang menghadapi persoalandemikian akan sangat dirugikan oleh peryaratan tersebut.3.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
AGUSTINUS ELIA
Tergugat:
SILPA KAROLINA LANGGA
90 — 27
  • Obyek sengketa tidak jelas (ERROR IN OBJECTOR).Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa,apabila luas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyeksengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnyaapabila terkait dengan batasbatas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2014 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ny. ROULI NAPITUPULU >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA,cs
45 — 13
  • Bahwa terbitnya surat undangan maupun SPPBJ dari Tergugat haruslah diartikan atas sepengetahuan dan persetujuan daripadaTergugat II sebagaimana terbukti kedua produk surat tersebuttelah pula diberikan kepada Tergugat II dalam bentuk"tembusan" sebagaimana telah Penggugat singgung diatas ;5.4.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, DK
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dantelah salah menerapkan hukum pembuktian.Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2016Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan JudexFacti yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak seksama dansalah menerapkan hukum pembuktian, yaitu yaitu Putusan MahkamahAgung Nomor 2187K/Sip/1983 yang mengatakan Putusan PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanyamempertimbangkan sebagian saja buktibukti yang dikemukakan dalampersidangan.Hal ini bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk vs PT. MAJU SUKSES SENTOSA
59 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , dan nyatanyata didalam perkara ini yudex pactietelah menyalahi aturan hukum dengan melampui kewenangannyabahkan terlalu formalistic dan kaku serta tidak bernurani, mengingatdalam perkara yang samasama dihadapi ini, telah ternyata terdapattitik singgung peradilan umum, yang telah diambil alih oleh yudex pactietingkat pertama maupun tingkat kedua Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga dibutuhkan suatu yurisprudensi tetap yang dapat dijadikanpenggarisan yang jelas dilingkungan peradilan Tata Usaha
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 69/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
125 — 68
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 25-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 15
  • sebagaimana ketentuan dari Pasalpasal dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telah dipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah MajelisHakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 07-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 47/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. Munir bin BM. Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat II : Muslim bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat III : Mursalin bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat IV : Hidayat bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat V : Narwis bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat VI : Fadhullah bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat VII : Fitriana Susanti binti H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Terbanding/Tergugat I : Wahidin
Terbanding/Tergugat II : Mutiar bin H. Munir Haniffa
Terbanding/Tergugat III : Musalman bin H. Munir Haniffa
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Turut Tergugat II : HENDARWIN,SH,MKn
94 — 31
  • mengadili dan memutus dalam perkara aquo adalah PengadilanAgama sebagaimana yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang berwenang perkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, Infag, Shadaqoh dan ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung telah mengeluar regulasiyaitu Sema Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan kamar perdata yang menjadipedoman bagi Pengadilan, yang mengatur titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1174 K/PID.SUS/2015
Tanggal 5 April 2016 — Ir. KHAMIDIN YOESOEF bin MUHAMMAD YUSUF
726 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terdapat titik taut atautitik singgung dari berbagai ranah hukum, sehingga memungkinkan suatuobyek, subyek, peristiwa yang sama diperiksa dan diadili dalam ranah hukumyang berbeda.Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in Idem sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 KUHP, disebutkan kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkindiulangi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yangbaginya telah diputuskan oleh Hakim di negara Indonesia dengan putusanyang tidak boleh diubah lagi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan jalan masuk, Barat dengan tanah BapakMax sudah pasti dan tidak terbantahkan; Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sebagai pihakdalam perkara perdata tersebut di atas, akan tetapi riwayat kepemilikantanahnya berasal dari pelepasan hak tanah adat dari fahm/marga Dawir,dan karena Hengki Dawir dalam perkara perdata tersebut adalahsebagai Tergugat Ill, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus terikatdan tunduk pada putusan perdata tersebut; Bahwa oleh karena dalam sengketa a quo terdapat titik singgung