Ditemukan 1138 data
190 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 67 Huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas,syarat materiil permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdiri darialasan yang dirumuskan dalam:1. Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung , dan2.
163 — 67
yangmenyatakan Bahwa penerbitan sertipikat tersebut termasuk cacatHalaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrthukum administrasi karena saat penerbitannya terdapat kesalahanprosedur ... dst,Bahwa, dalil PARA Penggugat yang menyatakan bahwa adanyakesalahan prosedur dalam penerbitan sertipikat tanah, maka yangberwenang menilainya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanPengadilan Negeri.Bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan sengketa yang beririsanatau mempunyai 2 (dua) titik singgung
Bahwa Sertipikat hak atas tanah mempunyai 2(dua) titik singgung, yakni, Aspek Prosedur Penerbitan Sertipikat yangmasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan Aspek kepemilikan atau pembuktian hak atas tanah masukkompetensi absolut Peradilan Umum.Membaca dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan terdapatkesalahan prosedur penerbitan sertipikat, maka yang berwenangmenilai keabsahannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanPengadilan Negeri.Berdasarkan argumentasi hukum tersebut
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
111 — 56
Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
108 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumIslam, wakaf dan shadaqah;Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan berkaitan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI dengan: Putusan Nomor Il.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, yangmerupakan salah satu titik singgung
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan bukantidak tahu dan bukan pula tidak paham bagaimana mekanisme prosespersidangan yang benar, seperti halnya :a) Bagaimana cara pengungkapan fakta yuridis yang benar, objektif danmaksimal.b) Bagaimana cara menguji kebenaran (menganalisa) fakta yuridis untukbisa dijadikan fakta yuridis sebagai fakta hukum.c) Bagaimana pula cara mekanisme dan cara membuktikan unsur tindakpidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa yang benar danoptimal.Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
102 — 29
Darsa ( bukti T1=T IL intervensi8 ) yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal butir 9 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
53 — 72
deadlock, 2 bulan kemudian diputuskan harga 68 oleh PD PasarJaya ; Bahwa harga tersebut pedagang pinginnya win win solution saja maunya,takutnya kalau kita tidak mau menerima nantinya dibongkar apakahdibangun hotel atau lainnya. maka dari itu kita melakukan negosiasi; Bahwa Saksi menggunakan perbandingan antara Blok A dan Blok B; Saksi tahu perbedaan perjanjian tahun 2004 sampai 2024 karena ada 35meter /juta; Bahwa dilantai 4, 35 juta permeter; Bahwa dilantai 4 tidak ada perwakilan karena kita tidak singgung
64 — 13
tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkanSPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat IITtelah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran......... dst, namunpenggugat tidak cermat, karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apahubungan hukum penggugat dengan tergugat III kaitannya dengan petitumtersebut ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung
31 — 5
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atauBadan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
429 — 300
Hal.49Apabila terjadi sengketa atas sertifikat dengan basis KeputusanDeklaratoir maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri karenaterdapat titik singgung antara peradilan perdata; 10.4.
54 — 22
Selain itu, ada perkara yang dasar hukumnyatidak ada atau kurang lengkap atau kabur atau berbedabeda atau terdapattitik singgung antara satu dengan lainnya (misalnya antara wanprestasidenganPMH), yang untuk memastikannya sulit sampai telah adanyapemeriksaan pengadilan, makamereka yang menghadapi persoalandemikian akan sangat dirugikan oleh peryaratan tersebut.3.
69 — 41
Pasal 1 angka (9) undangundang tentang peradilan tata usaha negara, danHalaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG54tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksudoleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a danMenimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan jalan masuk, Barat dengan tanah BapakMax sudah pasti dan tidak terbantahkan; Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sebagai pihakdalam perkara perdata tersebut di atas, akan tetapi riwayat kepemilikantanahnya berasal dari pelepasan hak tanah adat dari fahm/marga Dawir,dan karena Hengki Dawir dalam perkara perdata tersebut adalahsebagai Tergugat Ill, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus terikatdan tunduk pada putusan perdata tersebut; Bahwa oleh karena dalam sengketa a quo terdapat titik singgung
697 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terdapat titik taut atautitik singgung dari berbagai ranah hukum, sehingga memungkinkan suatuobyek, subyek, peristiwa yang sama diperiksa dan diadili dalam ranah hukumyang berbeda.Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in Idem sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 KUHP, disebutkan kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkindiulangi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yangbaginya telah diputuskan oleh Hakim di negara Indonesia dengan putusanyang tidak boleh diubah lagi.
30 — 3
Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
114 — 42
Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
AGUSTINUS ELIA
Tergugat:
SILPA KAROLINA LANGGA
85 — 23
Obyek sengketa tidak jelas (ERROR IN OBJECTOR).Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa,apabila luas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyeksengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnyaapabila terkait dengan batasbatas
ROSMINI
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang
358 — 302
Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa materi permasalahan yang diangkat dalam isi posita gugatan Penggugatsecara substansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek keperdataan dari kepemilikan tanah, sehingga menurut Tergugatmateri gugatan Penggugat bukan merupakan ruang lingkup kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;2.
PT. Sarana Bakti Utama (Diwakili oleh Ikhwan)
Tergugat:
POKJA Pemilihan 4 UKPBJ Pemerintah Kabupaten Pati
325 — 189
Bahwa terkait Upaya administratif gugatan Penggugat halaman 611,telah Tergugat singgung dalam eksepsi, namun Tergugat lebin menekankandimana untuk perkara a quo, tidak ada sanggah banding, dapat Tergugatsampaikan bahwa :a. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
56 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
, dan nyatanyata didalam perkara ini yudex pactietelah menyalahi aturan hukum dengan melampui kewenangannyabahkan terlalu formalistic dan kaku serta tidak bernurani, mengingatdalam perkara yang samasama dihadapi ini, telah ternyata terdapattitik singgung peradilan umum, yang telah diambil alih oleh yudex pactietingkat pertama maupun tingkat kedua Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga dibutuhkan suatu yurisprudensi tetap yang dapat dijadikanpenggarisan yang jelas dilingkungan peradilan Tata Usaha