Ditemukan 9068 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 12 Maret 2012 —
5724
  • itu ada program kemitraandengan lingkungan dan didaerah seorang direktur harus berbuatbaik dengan instansi Pemerintah, dan kita sinkronisasi jadi adakewajiban moral juga ada Perusahaan yang provit dan yangduava seperti Deltras;Bahwa Ahli bukan alih bahasa tidak bisa menjawab;74Bahwa Pemerintah Sidoarjo apakah dirugikan atau tidak itu harusada audit dan sebenanya badan pengawas juga ada audit dan jikaada kerugian seharusnya direktur mendapatkan sanksi, kalau rugimaka PDAM mungkin sudah dinyatakan Pailit
Putus : 23-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — Ir. NYOMAN SUWARJANA
223163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SRU danPemohon Kasasi secara pribadi sudah dipailitkan melalui PutusanNomor 34/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Januari 2013 danPutusan Nomor 04/tkpu/201 3/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Julii 2013.4.
Register : 26-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 99/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT Malioboro Ensu Sejahtera Diwakili Oleh : DWI HERU NUGROHO, S.H., C.P.L., C.P.C.L.E.
Terbanding/Penggugat : Erwin Nugroho Diwakili Oleh : Arfian Indrianto, s.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Daru Purwaningsih, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman .
Turut Terbanding/Tergugat II : PT Binare Indonesia Group.
194123
  • Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperticacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit olehpengadilan, dsb),Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan olehhukum untuk membuat perjanjian adalah orang yangsudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun(Pasal 330 KUHPer), dan orang yang tidak sedang dibawah pengampuan. Bahwa syarat ketiga suatu hal tertentu maksudnyaadalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan(objek perikatannnya) harus jelas vide Pasal 1333.
Register : 20-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
Terdakwa:
WIBISONO NYOTO
735395
  • Jawa Timur Per 31 Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013 ;
  • 1 (satu) bendel Surat Persetujuan atas nama ENY DARWATI selaku yang memberi persetujuan kepada KOESNAN selaku yang menerima persetujuan tanggal 26 Nopember 2012 ;
  • 1 (satu) bendel Salinan Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Juni 2017 ;
  • 1 (satu) bendel Pemberitahuan Perihal Kepailitan dan Undangan Rapat Kreditor Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (Dalam Pailit
    Diketahui tahun 2017 PKIS Sekar Tanjung pailit, yang diduga kuat terjadi karena mal administrasi. Namun hal tersebut tentunya bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa.

    6.

    Terdakwa 6

    Contract dan Invoice PT. Tetra Pak.

Register : 15-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
9812
  • Karena Tan Giok Ing dinyatakan Pailit,maka selaku walinya adalah Kantor Peninggalan Harta di Surabaya.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
675315
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
  • korupsi dan tindak pidana beratlainnya;d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugasdan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yangberwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaranegara;g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangandan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;h. tidak sedang dinyatakan pailit
Register : 07-07-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 11/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 7 Januari 2022 — Penggugat:
1.KASTARI
2.SULAIKHA
3.MUHAMMAD NASIR
Tergugat:
1.SUHARTO
2.HANA ASTUTI
3.Kepala Kantor Cabang BANK RAKYAT INDONESIA Kota Bumi
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG/KPKNL METRO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WAY KANAN
2.Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung
10150
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT,Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan NilaiLimit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);7. Bahwa berdasarkan PMK Lelang Pasal 45 huruf b tersebut,dikarenakan nilai masingmasing objek sengketa dalam perkara aquodibawah/kurang dari satu miliar rupiah, maka penetapan nilai limitdidasarkan atas laporan penaksiran oleh Penaksir sebagaimana amanatPMK Lelang Pasal 44 ayat (1).8.
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/PDT/2010
27702471 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (c) pendelegasian kewenangan pengadilan kepada kurator ataupengurus dalam perkara pailit atau penundaan pembayaran utang.Dalam perkara ini, ketentuan tersebut di atas telah terlanggar denganpengangkatan Auditor Erick dari JMT House oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan, karena:(a) Auditor Erick dari JMT House telah memeriksa dan mengadili suatukeadaan (apakah ada hubungan hukum dan masalahmasalah hukumdari hubungan hukum tersebut), yang pada hakekatnya merupakankewenangan dan fungsi pengadilan, untuk
Register : 04-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2013 — PT. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH) >< PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI)
299122
  • Makanya itu, lubang si writeoff itu sudah ditutup obligasi, disitulah sebenarnya. kategori 3, 4, dan 5 ituwajib diserahkan ke BPPN, ada juga dari kategori 2, tetapi sudahdirestrukturisasi tetapi sifatnya tidak komersial, itu juga harus diserahkan;Bahwa katogori lima, itu yang sudah pailit dan siap mau dieksekusi. tinggal270 hari, yang artinya sudah jatuh tempo, sudah lebih dari 270 hari, mungkinsudah lebih dari 3 tahun;Bahwa maksudnya bukan dari segi jumlah piutangnya, artinya bisa saja debitur tersebut
Upload : 30-05-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 661/PID.B/2012/PN.SMDA
H. DJAUHARI, SH. M.Hum
103170
  • prodak hukumdalam bentuk surat tadi itu punya etikat baik apakah ia punyaetikat buruk etikat tidak baik apakah ia punya etikat buruk atausudah mengarah pada etikat criminal kalau dia belum sampaimemuat etikat criminal biasanya ada lanjutannya tindakcriminal apa yang dialami itu kalau tidak sampai criminalmeskipun dia etikat buruk itu ranahnya didalam hukumperdata maupun hukum administrasi maka lahirlah apa yangsaya sebut kalau perdata biasanya perporit yang punya etikatburuk itu saja bisa dinyatakan pailit
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 26 April 2017 — 1. John Kosasih; 2. Tony Sukohardjo; 3. Syarifah Hanum; 4. Aris Sumarta; L a w a n; 1. Lam Tin Sing; 2. Lam Toi Lai; 3. Lam Wai Lai; 4. Nursalim Wing Sing;5. Liung Yuk Lan; 6. Rong Li Nursalim; 7. Wihartati Muslim; 8. Yenrielim Haryono; 9. Werielim; 10. Sheawrielim; 11. Suseng Lim; 12. Julie Haryono; 13. Tan Soo Phin; 14. Lim Fei Lee;15. D.K. Lim & Sons Investment Pte. Ltd.;
1243537
  • rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlahseluruhsaham dengan hak suarahadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipalingsedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 89 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk menyetujui =Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonanagar Perseroan dinyatakan pailit
Putus : 17-11-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 2064/PID.B/2014/PN.SURABAYA
Tanggal 17 Nopember 2014 — RATNAWATI
6926
  • . ;- 1 ( satu ) bendel foto Copy Legalisir Surat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 28/Pailit/2012/PN-NIAGA.SBY, tanggal 13 Desember 2010 ;- 1 ( satu ) bendel Foto Copy Legalisir Akta yang dibuat Notari RUSDI MULJONO, S.H. tentang Perjanjian Kerjasama Nomor : - 05 - , tanggal 4 Agustus 2010 ;- 1 ( satu ) bendel Foto Copy Legalisir Akta yang dibuat Notari RUSDI MULJONO, S.H. tentang Perjanjian Kerjasama Nomor : - 20 - , tanggal 11 Agustus 2010 ;- 2 ( dua ) lembar Foto Copy Legalisir Buku
    Salinan Putusan No. : 28/Pailit/2012/PN-NIAGA.SBY antara Sdr. Echwanto ( Pemohon I ) dan Sdr. Santoso Prajogo ( Pemohon II ) terhadap PT. Cakrawala Dua Benua ;39. Berita Acara Tentang Peksanaan C.O.D (Comercial Of Date) pada Pengoperasian Diesel Generator Set Mesin PLTD MFO PT. Cakrawala Dua Benua lokasi PLTD Labuhan Area Sumbawa, No. Kontrak : 013.PJ / 041 / Wil.NTB / 2010, tertanggal 01 Agustus 2012 ;40.
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 September 2017 — PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS >< PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS)
303196
  • Turut Tergugatwajib untuk bertanggung jawab atas (vide Pasal 9 ayat (9)): Hal 37 dari 237 hal Putusan Nomor : 324/PDT/2017/PT.DKI.i. uang konsumen yang telah diterima Turut Tergugat; ii. semua tuntutan dari pihak manapun juga; daniil. menanggung kerugian Turut Tergugat maupun pihak manapun jugayang terkait dengan proyek Turut Tergugat apabila karena satu danlain hal proyek perseroan tidak dapat diselesaikan sesuai denganrencana Turut Tergugat termasuk apabila Turut Tergugatmengalami kebangkrutan (pailit
    )); Para Tergugat sebagai pemegang saham pengendali Turut Tergugatwajib untuk bertanggung jawab atas (vide Pasal 9 ayat (9)): i. uang konsumen yang telah diterima Turut Tergugat; ii. semua tuntutan dari pihak manapun juga; dan; iil. menanggung kerugian Turut Tergugat maupun pihak manapunjuga yang terkait dengan proyek Turut Tergugat apabila karenasatu dan lain hal proyek perseroan tidak dapat diselesaikan sesuaidengan rencana Turut Tergugat termasuk apabila Turut Tergugatmengalami kebangkrutan (pailit
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
406414
  • Melakukan investasi atau capital expenditure sama denganatau lebih besar dari 10% asset perusahaan14) Nasabah tanpa persetujuan dari PBS tidak diperkenankanuntuk membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit.15) Nasabah wajib menyampaikan dokumen dan laporan berupa :a. Laporan keuangan semesteran selambatlambatnya 90 harisetelah akhir periodeb.
    Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau terlibat perkaradidepan pengadilan atau lembaga/instansi/pihak ketiga lainnya.C.
Upload : 30-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/PDT.SUS/2008
ACIH WINARSIH; PT. BUANA PREFASH JAYA
191154 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KangHee Bum) (Bukti P14) ;KEBERATAN KEDUA :Bahwa Judex Facti menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa perusahaantutup bukan dalam kondisi pailit, karena tidak ada putusan Pengadilan Niagayang menyatakan perusahaan Tergugat Pailit ;Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya tersebut, mestinyaJudex Facti dalam penyelesaian perselisihan PHK ini haruslah berpedomanpada Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003 yangmenegaskan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -8/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Tanggal 7 Agustus 2018 — -MUNAJAT USWANAS, S.E.Als LOUIS
8655
  • 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013. 1 ( satu ) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasu daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013. 1 ( satu ) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an.
    .0403 /2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar olehKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KantorPelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM .0291 /WPJ. 18/0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tandapenerima dari Kementrian Keuangan RI, DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua danMaluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalampengawasan pengadilan dan tidak pailit
    2013, tanggal 14 Mei 2013yang di keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat JenderalPajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor PelayananPajak Pratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 /2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tanda penerima dariKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak PratamaJayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasanpengadilan dan tidak pailit
Register : 05-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 23/PID.B/2014/PN.CN
Tanggal 28 Mei 2014 — Pidana: - YUDHO ARLIANTO, ST
10225
  • .= Menuntut setelah mendapat izin dari direksi perseroan supaya orangyang berhutang kepada perseroan dan tidak memenuhikewajibannya dinyatakan pailit oleh hakim dalam urusan kepailitan itumewakili perseroan dengan cara seluas luasnya untuk memelihara,menjaga, mempertahankan hak dan kepentingan perseroan,sertamenjalankan segala tindakan yang perlu untuk itu.= Minta pertolongan polisi dan pihak yang berwenang yang lainyauntuk menjamin,menjaga dan melindungi hak dan kepentinganperseroan;Untuk segala
Register : 07-01-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Oktober 2015 — LUDI AMALUDIN ,SP Bin H. IRI JAUHARI
6320
  • Selamanya dana tsb bergulir , bergulir sampai dengan UPKnya dinyatakan pailit dan dana tsb untuk memperkuat perekonomian masyarakatdipedesaan tersebut ;Bahwa dana PNPM tsb disalah gunakan yang dirugikan adalah Masyarakat danNegara ;Bahwa masyarakat dirugikan karena dana tsb dipakai oleh pengurus sehinggamasyarakat yang memang benarbenar membutuhkannya tidak dapatmenggunakannya ;Bahwa laporan tentang terdakwa yang saksi dapatkan bahwa kecamatan Tempuranmerupakan kecamatan bermasalah karena ada penyalahgunaan
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
233570
  • BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat PernyataanTidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan KemampuanMenyediakan Fasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan TempatTanaman, Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan danKemampuan Dasar.
    BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat Pernyataan TidakTermasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Kemampuan MenyediakanFasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan Tempat Tanaman,Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan dan KemampuanDasar.
    Pbrdokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat PernyataanTidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan KemampuanMenyediakan Fasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan TempatTanaman, Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan danKemampuan Dasar. Sedangkan Saksi YULIANA J.
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
9748

  • - 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.
    - 1 ( satu ) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasu daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013.
    - 1 ( satu ) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an.
    2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar olehKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KantorPelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM .0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tandapenerima dari Kementrian Keuangan RI, DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua danMaluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalampengawasan pengadilan dan tidak pailit
    2013, tanggal 14 Mei 2013 yangdi keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan PajakPratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013,tanggal 14 Mei 20113. 16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tanda penerima dariKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak PratamaJayapura. 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasanpengadilan dan tidak pailit