Ditemukan 9093 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA Lawan 1. PT. BARA PRIMA MANDIRI 2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, 3. YUDHA TRISNO, 4. SAURABH JHUNJHUNWALA, 5. MARGARETHA MONALISA WULAN, 6. PRAMOD KUMAR JAIN, 8. ANKIT PATNI, Penggugat: PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA Tergugat: 1.PT BARA PRIMA MANDIRI 2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA 3.YUDHA TRISNO 4.SAURABH JHUNJHUNWALA 5.MARGARETHA MONALISA WULAN 6.PRAMOD KUMAR JAIN 7.SUWARNO 8.ANKIT PATNI 9.SKP OVERSEAS PTE,LTD 10.HADI JUANA 11.OLFITRIAN 12.PT CAKRA KARYA BERSAMA 13.PT SOLUSINDO NUSANTARA 14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD 15.NOTARIS SITI SAFARIJAH 16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH 17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA 18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
606 — 2689
  • Bahwa lagipula tidak terdapat halangan bagi Tergugat VII untukdiangkat sebagai Komisaris karena dalam 5 (lima) tahun sebelummyatidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atauanggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan pailit,dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara dan/atau. yang berkaitan di sektor keuangansebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian, dalildalil Gugatan Penggugat yang padapokoknya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
84 — 17
  • dalammelaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi sesuai Sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003dan perubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut:a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-06-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Juni 2014 — PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO) VS 1. MUARIP, DKK
61 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karena kerugianperusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaan memaksa danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dan atau PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena perusahaan pailit, maka pekerja diberikana. Uang pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilanterakhir;b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST
Tanggal 6 September 2012 — SURUNG HASIHOLAN SIMANJUNTAK
171 — 73
  • alatlaboratorium , ada beberapa kali dalam pengadaan alat kesehatan tapi tidak pernahmenang;Bahwa tidak tahu keberadaan Dirut PT BUR;Bahwa pada saat mendaftar, peserta lelang tunduk pada Keppres;Bahwa Terdakwa pernah membaca Keppres 80 tahun 2003 dan persyaratan sebagaipenyedia barang /jasa;Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dalam barang/ jasa dimana saksi pernahditraining di Inggris untuk alat laboratorium dan Terdakwa memiliki sertipikat;Bahwa perusahaan Terdakwa tidak dalam pengawasan pengadilan/ pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-12-2011 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 B/PK/PJK/2011
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA;
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badanyang dibebani untuk melakukan pemberesan;c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya;d.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 25-01-2022 — Putus : 13-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.R. HARWIADI, SH.
2.DARWIS, SH
3.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
1.LIM VICTORY HALIM
2.ANNIE HALIM
229 — 77
  • Berkat Bumi Citra (dalam pailit);

    • Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02693E04/MTN/XII/2015 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.1;
    • Fotokopi Perjanjian Penerbitan Madium Term Note, Nomor 02887E04/MT/II/2016 a.n. Endry Sutjiawan, bukti T-1.2;
    • Fotokopi Formulir Penempatan Medium Term Note Nomor B000024 tertanggal 15 April 2016 a.n.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
1.SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M. JUSUF
2.DEDY ASMEILIZA, ST. Bin ASKARI
190 — 54
  • melakukan kemitraan,Penyedia Barang/Jasa haruSs mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;g. memiliki Kkemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO ) CQ. ERDIJANTO WAHYJOEDI, SH.; WASIRUN, DKK.
63 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.434 K/Pdt.sus/2001 1 14.memaksa dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, makapekerja diberikan :1. Vang pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilanterakhir.2. Uang penghargaan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.3. Uang penggantian sisa cuti.4. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempatdimana pekera diterima bekerja .5.
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 03-10-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 28/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — E. SRI HANDAYANI
360 — 178
  • pernah.pernah mengisiformulir untuk masuk menjadi anggota Koperasi, tidakpernah menerima SHU. dari Koperasi tersebut;Bahwa simpanan saksi tersebut belum dapat diambilnya ,dan pada bulan Juni 2007 saksi akan mengambil uangdijawab oleh Rany katanya Computer baru rusak tidakdapat menjawab, dan masih pada bulan Juli 2007 itu juga,saksi akan mengambil uang di Koperasi dijawab ~ bahwaWenny sedang masuk Rumah Sakit dan disuruh menungguWenny pulang dari Rumah Sakit, yang akhirnya diketahuibahwa Koperasi jatuh pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA; MUARIP, DKK. (241 ORANG)
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industri SandangNusantara (Persero) Pasal 72 jo Pasal 73 jo Poasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karena kerugianperusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaan memaksa danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dan atau PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena perusahaan pailit, maka pekerja diberikan :a. Uang Pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilan terakhir ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
471 — 884 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arthabhama Textil Industri telah tetap melaksanakankewajibannya sebagai debitur, sehingga masih punya kemampuan untukmembayar dan tidak dapat dikategorikan sebagai debitur yang nakal ataudebitur yang pailit;e Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidakterbukti melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan denganketentuan atau tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukumnya danperbuatan penyalahgunaan wewenangnya sebagaimana yang didakwakankepadanya, karenanya tidak terdapat
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2010 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 230/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 12 April 2011 — MARULIN
93 — 38
  • diterbitkan oleh Bank Papua dengan dasar pengajuan SPKtidak termasuk dalam disket;6 Berita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;7 Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);8 Owner Estimate (OE);9 Berita acara evaluasi hasil penawaran;10 Berita acara pembukaan penawaran;11 Daftar hadir pembukaan penawaran;12 Lampiran pembukaan penawaran;13 Surat penawaran;14 RAB (Rencara Anggaran Biaya);15 Bill Of Quantitie;16 Surat pernyataan tunduk Keppres;17 Surat pernyataan tidak pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — C. BERNARD ROBERT, S.T.P. M.T Anak dari YULIUS ROBERT
57 — 13
  • )e)8)h)1)))k)97Bahwa diperbolehkan penyedia barang/jasa melakukan JO hal ini diatur dalamPasal 11 Keppres No. 80 tahun 2003;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Keppres No. 80tahun 2003 diatur bahwa persyaratan penyedia barang/jasapemerintah adalah :memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
Terdakwa:
RIANG KULUP PRAYUDA
342 — 193
  • Jawa Timur Per 31 Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013 ;
  • 1 (satu) bendel Surat Persetujuan atas nama ENY DARWATI selaku yang memberi persetujuan kepada KOESNAN selaku yang menerima persetujuan tanggal 26 Nopember 2012 ;
  • 1 (satu) bendel Salinan Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Juni 2017 ;
  • 1 (satu) bendel Pemberitahuan Perihal Kepailitan dan Undangan Rapat Kreditor Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (Dalam Pailit
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 27/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 29 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : DIAN FEBRIANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
426 — 119
  • Judianto;
    1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
    1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
    1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemeberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT.
    Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judianto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
    1 (Satu) bundel foto copy surat
    Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
    1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
    1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
282 — 131
  • Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisarisdibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud apabilaterbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan Bank :Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawabatas selurun kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit, dalam halkepailitan Bank terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan hartapailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank dalamkepailitan tersebut
    Tanggung jawab setiap anggota Direksi ini jugaberlaku terhadap mantan anggota Direksi yang salah atau lalai yangpernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5(lima) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Bank apabiladapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahanatau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehatihatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dansesuai
    Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab yangbersangkutan terhadap terjadinya pailit akibat kesalahan atau kelalaiandalam menjalankan tugasnya.Tanggung jawab Direksi lainnyaKetentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannyayang diatur dalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas tidakmengurangi ketentuan yang diatur dalam UndangUndang tentang HukumPidana.Tugas dan Wewenang Khusus Direktur Utama berdasarkan Bab Ill1.Lampiran SK Direksi No. 316 Tahun 2010 Tanggal 20092010Tugas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
509 — 1001 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 445 PK/Pdt/2007Putusannya juga terbukti telah lalai dalam mempertimbangkan bahwagugat dan petitum provisi yang diajukan oleh Termohon PK, yangmana menuntut larangan terhadap para Tergugat, termasuk PemohonPK, untuk mengajukan gugatan perdata atau permohonan pailit, padadasarnya tidak mempunyai hubungan atau kaitan erat dengan materipokok perkara dari Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK dalamperkara a quo;Amar Putusan Provisi No. 05 yang dikeluarkan oleh Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama
    Halini jelas merupakan bukti nyata atas adanya kelalaian yang dilakukanoleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dan bahkan merupakanbukti nyata adanya pelanggaran hukum serta kekeliruan yang nyatayang dilakukan oleh Judex Juris dalam mengeluarkan Putusan;Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti mengenai tindakansementara yang melarang para Tergugat (termasuk Pemohon Pk)untuk mengajukan gugat perdata dan permohonan pailit, padadasarnya adalah cacat hukum dan bahkan bertentangan denganketentuan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 28 Januari 2016 — NENG ULFAH, S.Sos.M.Si
95 — 37
  • Srg.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengantepat waktu;surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminanpelaksanaan;surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalamdaftar hitam perusahaan;surat yang pernyataan bukan pegawai atau anggota TNI/POLRI;surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;surat pernyataan tidak dalam keadaan pailit;surat pernyataan tunduk pada Perpres No. 54 tahun 2010;m) form isian modal kerja; Bahwa yang menandatangani dokumendokumen tersebut
    kualifikasi;data adminstrasi CV.SUKALIMAS PERKASA;surat pernyataan kebenaran dokumen;surat pernyataan minat mengikuti pengadaan barang dan jasa;surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengantepat waktu;surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminanpelaksanaan;surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalamdaftar hitam perusahaan;surat pernyataan bukan pegawai atau anggota TNI/POLRI;surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;surat pernyataan tidak dalam keadaan pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — SURIANSYAH, S.E, M.Si Bin MUHAMMAD JAMLAN
65 — 15
  • .= Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a.memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan, dan
    dalam mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 danperubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagai berikut :Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/PID.SUS/2011
Tanggal 9 Maret 2011 — KENNY DOUGLAS MC. KINNEY
123 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan dalam pembubaran pailit oleh orang atau badan yangdibebani untuk melakukan pemberesan ;c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahiiwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya ;d.