Pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat dan Penggugat IIdengan Tergugat membuat Surat Perdamaian dengan disaksikanoleh Tokoh Masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa Selat Beting,yang isinya Tergugat menyadari telah keliru menguasai lahan milikPara Penggugat/ telah terjadi tumpang tindin dengan lahan IbuWidowati dan Lina Purwana (Penggugat dan Penggugat Il), dandengan perdamaian tersebut Para Penggugat tidak berkeberatanuntuk mengganti biaya tanaman kelapa sawit yang terlanjur telah ditanam oleh

Tergugat II sebagai pribadi akan memindahkanlahan yang dijual kepada Tergugat namun pada kenyataannya dasarkepemilikan Tergugat adalah upah kerja kepada kelompok tani SIRAUMANDIRI dan Tergugat II menyerahkan lahan yang merupakan objekperkara adalah bertindak untuk dan atas nama kelompok tani SIRAUMANDIRI bahwa kemudian dalam surat perdamaian tersebut padapokoknya menerangkan Para Penggugat tergugat akan memperolehtanah lain yang dijanjikan oleh Penggugat Penggugat dikarenadikarenakan terjadi tumpang tindin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah;Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatanTergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objeksengketa dalam perkara ini tumpang tindin

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi : Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik; Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah; Adanya tumpang tindin

(tumpang tindin dengan tanah Penggugat 5 meter);b. Tergugat Ill (Sali) yang menguasai tanah objek sengketa seluas510 m? dengan ukuran 10 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 172/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (tumpang tindih dengan tanah Penggugat10 meter).C. Tergugat IV (Ahue) yang menguasai tanah objek sengketa seluas765 m? dengan ukuran 15 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 173/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (Tumpang tindih dengan tanah Penggugat15 meter);7.

Penyelesaiansepenuhnya sengketa ini oleh Peradilan Perdata dalam lingkup Peradilan Umumbertujuan pula untuk menghindari terjadinya disparitas Putusan Pengadilan yangtumpang tindin dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya serta untuk menjamin adanya kepastianMenimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa Gugatan PerbuatanMelawan Hukum yang telah diregister di Pengadilan Negeri Surabaya denganNomor : 610/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Simpang Tiga seluas 16.400 M2, danmenyatakan tanahnya tumpang tindin sebahagian dengan tanah An. Murtadi(linat peta nomor 12) yang sudah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat I.Tetapi hingga saat ini H. Bonaparte/Marlinis Syafar tidak pernahmengajukan keberatannya secara PERDATA yaitu dengan mengajukangugatan perdata ke Pengadilan untuk dapat membuktikan siapa pemiliksebenarya, akan tetapi H.

Penanganan Kasus Pertanahan, dalam hal di atas satu bidang tanahterdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RIHal. 34 dari Hal. 41 Putusan Perkara No. 98/G/2017/PTUNMDNmelakukan perouatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/ataupenerbitan sertipikat hak atas tanah, sehingga di atas bidang tanah tersebuthanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pernyataan PihakTergugat bahwa sertipikat objek sengketa telah tumpang tindin

terletak di Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir )Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat)atas nama Masun.Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa secara nyatapada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 di Ruang Rapat Kantor PertanahanKabupaten Lebak pada saat mediasi atas adanya permohonan SertipikatPenggugat yang telah dilakukan Pengukuran oleh Tergugat namun tidak bisadilanjutkan hasilnya ke gambar ukur karena di atas tanah yang dimohonbertumpang tindin

BINTANG PRIMAENERGY PRATAMA seluas.1.243 Ha, yang dimaksud dalam suratkeputusan tersebut tumpang tindin dengan areal PertambanganPenggugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat)Nomor : 540/07/KPEr/DPEIV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentangHalaman 4 dari 30 halaman.

Berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020pada poin d angka 2 pada pokoknya disebutkan bahwa ke16 sertipikathakmilik dimaksud diketahui overlapping dengan bidang tanah milik Dulhak (videbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan aspeknilai kepentingan maupun berproses Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan karenatelah terjadi tumpang tindin antara objek sengketa

(vide bukti T19, T20);Menimbang, bahwa saat Pemeriksaan Setempat itu juga Kuasa Tergugatmengakui adanya tumpang tindin dengan objek sengketa aquo khusus Sertipikat HakMilik No. 292, atas nama HANNI Luas : 12.200 M2, Gambar Situasi Nomor : 945/1994tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak,Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; (vide bukti P6, P7, T1, T2, T7, T19, BeritaAcara Pemeriksaan Setempat);Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P6, P7, T1, T2 dan

RIOTA JAYA LESTARIdengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/171/2011 tanggal 9 agustus 2011dengan luas wilayah 5.110 hektar diketahui tumpang tindin dengan kontrakkarya PT.

Dengan demikian, penerbitan Obyek TUN telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin dan menjamin kepastianberusaha di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Oleh karena Tergugat telahsecara tepat dan benar menerbitkan Obyek TUN, maka Gugatan Penggugatharus Citolak.; 222022 ene n nn nn eee nen en nnn en nen nn eneneneeE. PENERBITAN OBYEK TUNJUGA TELAH SAH KARENA TELAH SESUAIDENGAN KETENTUAN PENCABUTAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UU AP71.

setelah terjadi tumpang tindih dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI;Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari TERGUGAT KONVENSI adalahmempermasalahkan terkait dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap berapameter tanah PENGGUGAT KONVENSI yang tumpang tindin dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI tersebut, maka Majelis Hakim menganggap hal tersebutbukanlah suatu hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas oleh karena haltersebut secara tersirat masih dapat dihitung yaitu dengan menghitung selisih

mendalilkan bahwa patok batas tersebut telah benar sesuaidengan bukti T1;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat T1 dan kemudian kembalimelihat bukti P1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kemudian menjadiHalaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pat.G/2016/PN Bjbpertanyaan Majelis Hakim adalah bagaimana bisa ketika antara bukti surat T1 dan buktisurat P1 tidak saling bertentangan/tumpang tindih tetapi kenapa pada dataran aplikasi dilapangan menjadi berbeda dan bisa saling tumpang tindin

Bahwa apa yang menjadi Dasar Hukum (rechtelijke grond) dan FaktaHukum (feitelijke grond) Gugatan Penggugat ini tidak terpenuhi makajelas Fundamentum Petendi / Posita tidak jelas / Kabur serta apabiladisimak lebih dalam antara Fundamentum Petendi / Posita salingbertentangan dengan Petitum yang diuraikan saling tumpang tindin danuraianya kabur serta Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1975 Perihal Ujitvoerbaar bijvoorraad Tanggal 1 Desember 1975 Menegaskan agar

ISMAIL dengannomor berkas : 14148684/2015 tanggal 2 maret 2015, setelah dilakukan plotingulang terhadap peta bidang tanah Nomor : 376/2015 tanggal 24 April 2014bidang tanah tersebut tumpang tindin dengan HM.380 SU. 538/1982 Persil No.1dan Persil No.2, Desa Kuala Dua sehingga proses penerbitan sertifikat yangdimohonkan Penggugat tertunda;7. Bahwa SHM No.380/SU.538/1982, sebagai pemegang hak atas nama IvanWidarko (Tergugat), dengan luas tanah +28.000 M?;8.

Terdakwalangsung menimpa Saksi Korban AMALIA RAHMADANTI sambil memasukanHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mpw.penis nya kedalam lubang vagina Saksi Koroban AMALIA RAHMADANTI karenasusah masuk dan vagina Saksi Koroban AMALIA RAHMADANTI mengeluarkandarah kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi KorbanAMALIA RAHMADANTI dan mengelap Vagina Saksi Korban AMALIARAHMADANTI menggunakan kain yang ada di dalam kamar tersebut setelah ituSaksi Koroban AMALIA RAHMADANTI di tindin

=n = = =7 Tumpang Tindin ...z PT. DAYAINTI MINERAL Luas : 1.976 Ha Luas : 6.050 Ha Skala 1: 150.000Tumpang TindihLUAS 5.617Ha y Legenda

SIl1620 C1 ;Hal sebaliknya terjadi pada alas hak Penggugat berupa Sertifikat HakMilik Nomor : 849/Kelurahan Samata, tanggal 24 Maret 1982, GambarSituasi Nomor : 3368/1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 852/KelurahanSamata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor : 3371/1982,karena keduanya adalah berdasarkan PEMBERIAN HAK diatas TanahPutusan No.32/G/2015/PTUN.Mks.Hal. 18 dari 50 Hal.Konstruksi hukum terhadap keadaan tersebut diatas ialah bahwa sertifikatobyek gugat tidak mungkin bertumpang tindin

Berkat Banua Inti untukseluas 199,6 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam) hektarlahannya tumpang tindin dengan lahan yang diperoleh olehPenggugat/Pembanding berdasarkan Perjanjian Bagi MHasil No.J2/Ji.DU/45/1 981 tertanggal 2 Nopember 1981;Bahwa selanjutnya Judex Facti Il dalam pertimbangannya samasekali tidak menyinggung apakah kedua objek sengketa tersebut lahannyatumpang tindih dengan lahan yang diperoleh oleh Penggugat/Pembandingberdasarkan Perjanjian Bagi Hasil No.

Oleh karena itu diatas areal 810 (delapanratus sepuluh) hektar yang tumpang tindin dengan areal tempatditerbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah dilarangmelakukan kegiatan yang dapat merusak keutuhan Taman NasionalTesso Nilo tersebut, sehingga Objek Sengketa tidak bisa terbitdiatas areal tersebut 5 22220 nn2 nooneBahwa meskipun Objek Sengketa diterbitkan lebih dahulu 1 (satu)tahun dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan tentang TamanNasional Tesso Nilo tersebut, akan tetapi sebelumnya

Duta Dharma Bhakti dengan SHM milikDelita Pakaya pada saat verifikasi data; Bahwa Saksi mengatakan benar hanya mengambil alin datayuridis dari kantor pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengambilkesimpulan kalau telah terjadi tumpang tindih;Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 1/G/2020/PTUN.PL Bahwa Saksi mengatakan benar kesimpulan yang diambilberdasarkan data fisik adalah menyatakan tumpang tindin dan datayuridis hanya mengikuti; Bahwa Saksi mengatakan PT.

Kantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan perubahan tersebut dilakukan padasaat penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi keKantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan yang lebih dahulu keluar adalahperubahan Nomor Sertipikat dan barulah dibuat berita acara; Bahwa saksi mengatakan benar dalam poin dua romawi dalampokok pemeriksaan disebutkan bahwa SHM yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang secara administrasi masuk kewilayah Kota Palu, tumpang tindin

kembalimenyetubuhi dan mencabuti korban.Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan kejadian pertamaTerdakwa memeriksa istri Terdakwa apakah sudah benarbenar tidur ataubelum lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memeriksa adikkandung korban sudah benarbenar tidur atau belum kemudian Terdakwamengeluselus paha korban selanjutnya korban terbangun dan Terdakwaterientang dan Terdakwa menurunkan (memplorotkan) celana pendek dancelana dalam Terdakwa namun korban berusaha berontak dan langsungTerdakwa tindin