Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 03-03-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Smg
Tanggal 3 Maret 2020 —
156 — 60
  • Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Pengggugat dipaksa untukmenyetujui dengan dalil Dalam waktu satu tahun sejak Penyerahanjaminan dilakukan, Debiturdan atau Penjamin diberikan kesempatan untukmenebus kembali yaitu selambatlambatnya pada bulan maret 2018 (masaopsi), dengan nilai penebusan kembali minimal sebesar Rp.3.795.000.000, (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima jutarupiah), hal ini menunjukan bahwa sudah ada penekanan terhadapapPenggugat dan tampaklah dalam kurun waktu yang sama melihatPenggugat
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1527/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 13
  • tidak boleh diminta lagi oleh Penggugat untuk dibagi;Menimbang bahwa terhadap klausula dan dalildalil baru yangdidalilkan Tergugat, selurunnya dibantah Penggugat dengan dalildalilsebagai berikut:= Bahwa tidak benar ada pembagian harta bersama antara Penggugatdengan Tergugat;= Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tinggal rumahpermanen yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.Menimbang bahwa kata tinggal yang disampaikan oleh kuasa hukumPenggugat di atas, sengaja diberi tanda kutip, untuk diberi penekanan
Pengadilan PN PADANG PANJANG Pidana Umum Perjudian
Register : 16-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 12/Pid.B/2017/PN Pdp
Tanggal 29 Maret 2017 — PIDANA - JULI ANANDA bin ARMAINI panggilan NANDA
60 — 19
  • Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil daridakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semuaorang tanpa kecuali yang diakui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila penerima manfaat bunga bukanpihak yang secara substansid nyatanyata merupakan pemilikmanfaat yang sesungguhnya (Beneficial Owner), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh.12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syarat atautidak agar memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belanda denganpertimbangan bahwa perlu dicermati usaha untukmenyalahgunakan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 24-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 57-K/PM.I-01/AD/V/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Taufik Hidayat
40 — 18
  • Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya.Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan denganSumpahPrajurit + khususnya ketidak taatanTerdakwa kepada hukum serta penekanan danperintah dari pimpinan TNI. Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang sedang = gencargencarnya memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIADKhususnya nama baik kesatuan Terdakwa YonifRaider dimata masyarakat.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-11-2011 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2011/PHI.PN.TPI
Tanggal 2 Nopember 2011 — - L I N D A (Penggugat) - PT. UNISEM (Tergugat)
94 — 19
  • Eksepsi pertama, kedua dan ketigaTergugat; kekhususan UU No. 2 tahun 2004 yang merupakan peraturan khusus (lex specialis) yangmengatur secara khusus Hubungan Industrial antara Pekerja/SP dan Pengusaha, bahwa kalimatyang disampaikan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum bukan merupakan gugatantersendiri, tetapi merupakan pernyataan bahwa kebijakan Pengusaha yang dianggap tidak sesuaiadalah perbuatan melawan hukum melanggar hak Penggugat, serta ganti rugi yang dimaksudPenggugat adalah sifatnya penekanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 07-11-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 329/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST.
Tanggal 25 Februari 2019 —
135 — 21
  • intimidasi dari Pengusaha,berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian kerja tertentu pertamakali.Pasal 162 ayat 3a menyatakanBahwa Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud denganayat 1 harus memenuhi syarat : .Mengajukan Permohonan Pengunduran diri secara tertulis selambatlambatnya 30hari sebelum tanggal pengunduran diri sedangkan Penggugat tanggal 6 Februari2018 disuruh membuat surat Pengunduran diri dan langsung berhenti bekerja saatini dan disini terlinat jelas adanya suatu penekanan
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 185/Pid.B/2020/PN Stg
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IBNU Als TENE Bin HENDRI
2.MUHAMMAD IQBAL Als BARLENG Bin HENDRI
95 — 9
  • Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukumtersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untukmencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa(error in persona), tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atauHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stgtidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantungpada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan duaorang
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 02-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
Nofriyaldi
Tergugat:
PT. Dapensi Trio Usaha
109 — 12
  • Secara keseluruhan Pasal 164 Undang Undang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan penekanan padaklausul perusahaan tutup, karena pasal 164 ini sebenarnyamengatur alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadappekerja karena perusahaan tutup, bukan karena alasan lainnya.b.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43561/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
123 — 30
  • depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 85/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 21 April 2020 — Pembanding/Penggugat : THILLAIYAMPALAM SIVANATHAN
Terbanding/Tergugat I : BIND MINERCO RESOURCES Pte, Ltd
Terbanding/Tergugat II : PT. BUMI MINEKO SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat III : PT. FATAHILLAH MAKMUR PERKASA
Terbanding/Tergugat IV : PT. GARUDA CHINDO FATAHILLAH PERKASA
142 — 67
  • Apalagi dalam gugatan a quo yang jelasjelas menggunakandalil gugatan yang dipakai Penggugat hanyalah General Fee ProtectionAgreemnet tertanggal 12 Oktober 2012 dimana hanya memperjanjikankerjasama untuk mencari konsesi pertambangan batu bara namun dalam positayang diajukan Penggugat justru mengatakan penekanan pada akibat adanyapengambil alihan saham sehingga dalam petitum yang dimohonkannya memintasaham dan lahan tambang maka oleh karena itu gugatan a quo merupakangugatan yang kabur dan tidak sejalan
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Tim
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
IMELDA I SIMBIAK, SH
Terdakwa:
ARDIANTO Alias ARDI
50 — 32
  • Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan 1;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsurini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredarannarkotika., Bahwa terhadap unsur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-06-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — 1. SUGIONO, DK VS PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keadilan maksudnya adalah sebagai penekanan dari dasarpertimbangan hakim yang tidak hanya didasarkan pada hukum(perundangundangan), perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak,Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 368 K/Padt.SusPHI/2016tetapi juga kebiasaan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga dengandemikian dapat dikombinasikan dalam dasar pertimbangan hukum yangakan melahirkan perasaan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Lbj.
Tanggal 18 Februari 2016 — EMANUEL KARANG
91 — 48
  • orang lain meninggal dunia;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukunghak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karenaadanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 06-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1255/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
SANDY ERLAN als YANG bin TJAHYA ATMADJA
46 — 22
  • Utr.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimanaketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP), jadi orang disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan surat dakwaan, sedangkan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 445/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
WAHYU AFDIKA Alias WAHYU
38 — 10
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 05-11-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 822/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 3 Mei 2016 —
37 — 32
  • dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 822/Pdt/G/2015/PN Dpsatau paksaan atas tanda tangan yang telah dibubuhkan oleh pihak Tergugat dalamsurat kesepakatan dalam bukti P.2 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan keterangan saksi,Penggugat yang bernama Gede Nyoman Arta Guna adalah saling berkaitan dapatdisimpulkan bahwa proses pembuatan serta penanda tanganan surat kesepakatanserta pembuatan surat Perjanjian kontrak kerja No.09.1/SPK/II/2015 tanggal 09Maret 2015 tidak terobukti adanya penekanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 17-K/PM.I-04/AD/IV/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — PRATU ADITYA INDRA DEWA
132 — 43
  • Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untukmenindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidanaNarkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam halpemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesiadalam status darurat Narkoba.3.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 31-10-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 05-02-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 117-K/PM.I-02/AL/X/2019
Tanggal 27 Januari 2020 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Muhammad Nur
67 — 67
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNIdan dilanjutkan dengan penekanan dari masingmasingKomandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain ituTerdakwa di persidangan menerangkan sudan mendengarpenekanan tersebut baik dari Komandan Kesatuan namun halini tidak pemah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwaikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNIseharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasanpenyalahgunaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — RINA NURJAYA, dk VS HENNY DORCE BOLUNG
93 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang memiliki sebidang tanah bukanmengenai Proses Penerbitan Sertifikat;Dihubungkan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam JudexFacti halaman 54;Menimbang terhadap batasbatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor5344/Ds Ungasan (Objek sengketa a quo) berbatasan dengan surat ukur792 tahun 2001 (vide Bukti T.II.Intv1) dan menindih sebagian besar bidangtanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2856/Desa Ungasan yang luas yangditindih perlu dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat:Yang juga memberikan penekanan