Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 27-11-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 10
  • Bahwa sinyalir adanya tumpang tindin Sertipikat pada obyek perkaradengan terbitnya Sertipikat Nomor M.76, S.U No.43 tahun 2011 adalahsebagai berikut :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 721/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDRI S, SH
2.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
LIM DEWI
73 — 24
  • Namun terdakwa LIM DEWI tidak bisa menunjukkan buktipenyerahan uang muka kepada CAC SUKANTA.Bahwa terdakwa mengakui sebabnya baru memberikan uang mukasejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi CACASUKANTA karena masih proses pengecekan suratsurat di KantorPertanahan.Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternya lokasi tanah yang akandibeli oleh saksi SETIAWAN tersebut tumpang tindin dengan Hak GunaUsaha milik orang lain, namun hal tersebut tidak terdakwa beritahukankepada saksi SETIAWAN.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — ANDRI RAHARJA, dkk vs Ny. Hj. TIAMAH, dkk
69 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan areal tebangan kelompok TaniAdi Maju seluas 240 Ha (dua ratus empat puluh hektar) di mana didalamnyatermasuklah tanah Para Penggugat dengan SKGR sebagaimana dijelaskanpada angka 1 di atas, yang ditandatangani oleh seluruh Aparat Desa KetuaRT 001, Ketua RW 003, Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat BukitRaja Kota madya Dati Il Pekanbaru (pada tahun 1994) dan pada waktu ParaPenggugat membeli tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran kelokasioleh aparat desa setempat dan tidak ada tumpang tindin
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK MELAWAN 1. TJHAI RIO OKTAVIANUS 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada : - TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
205 — 125
  • SUKERLY CHRISTOPORUS, SH telahmengajukan gugatan pembatalan sertifikat 1330/Sedau/1999 kePengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak.Bahwa faktafakta hukum diatas sangatlah kontardiktif dengan apa yangdikatakan PENGGUGAT bahwa ia nya baru mengetahui sebagiantanahnya dimaksukkan kedalam SHM No. 1330/Sedau/1999 saatditahan adalah sangat bertolak belakang dan penuh kebohongan.Bahwa dapat disimpulkan secara hukum bahwa PENGGUGAT telahmengetahui sejak januari 2009 sebagian tanahnya tersebut telahtumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
1.H. RAMLI ADELE
2.H. ZAKARIA YUSUF
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKEP
Intervensi:
Dra. SOCHRAH BANGKA HANAPING
266 — 178
  • Sakaria Yusuf menjadi saksi Ade Charge (meringankan) (vide BuktiT Il Intv.2).8) Bahwa dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah di atasobyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugatserta Para Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama,dimana sertipikat hak milik atas tanah NO. 00485 A.n Muhammad SyawirAli tumpah tindin dengan Sertipikat hak milik atas tanah No.00268 A.nH. Ramli Bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — I KADEK ARY KURNIAWAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN., II. I KETUT NGAMPING ALIAS PAN MERI;
72 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula terbitnya objek sengketa ditahun 2000 yangsangat tumpang tindin dengan catatan (SKPT) pada tahun 2011 yangtercantum pada buku tanah milik Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 412 K/TUN/2011
Tanggal 22 Maret 2012 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,vs PT. PRIMA NUSA SENTOSA,
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inco atau denganperkataan lain telah terjadi tumpang tindin wilayah pertambanganantara PT. Inco dengan PT. Anugrah Harisma Barakah sebelumadanya pelepasan wilayah Kontrak Karya PT. Inco yakni tanggal 10Desember 2009;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsurkepentingan Penggugat/Terbanding/Kini Termohon Kasasi denganditerbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Pertambangan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. PAGAR KANDANG SAKTI, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DK
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barat Tanah DaratSeb.Selatan Tanah DaratSeb.Timur Sauni Bosin Pengasinan Jumlah 141.903 M2 10.Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo , luas seluruhnya 98.020 m2 yang objektanahnya terletak pada lokasi lain tetapi ditempatkan pada Persil D 77 Persilmiliknya Penggugat, sehingga mengakibatkan tumpang tindin dengan objektanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor: 205 D/VIII54/1964 tanggal 31 Desember 1964, (SK.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BIMA Nomor 1871/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 106
  • (ii) tidak jelasnya objeksengketa yang meliputi tidak disebutnya batasbatas objek sengketa secarajelas;Oleh karena batasbatas tanah harus jelas dan terang karena menyangkuteksekusi, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketayang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatanPenggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuktidak menimbulkan tumpang tindin dalam proses eksekusi, serta tidakmenimbulkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-12-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pdt.Sus/2010
Tanggal 28 Desember 2010 — JHON TUMANGGOR ; PT. PACIFIK PALMINDO INDUSTRI. dkk
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Palmindo Industri, sehingga dengan demikian makagugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat(Error In Persona), karenanya haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan PrematureBahwa halhal yang berkaitan dengan perkara a quo saat ini juga masihsedang dilakukan proses oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, maka apabila pemeriksaanperkara dalam gugatan a quo tetap dilanjutkan dan diputus, maka kelakakan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 8 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : YUMIANTO Diwakili Oleh : NURUL FAJRI, SH
Terbanding/Penggugat : ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
85 — 90
  • Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yangmengakibatkan tumpang tindin kepemilikan oleh pihak ketiga seluas 39.841m2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3524 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — SOEHERI VS I. PT BANK BUMI DAYA (PERSERO), SEKARANG BERGABUNG MENJADI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK JAKARTA cq BANK MANDIRI CABANG LAPANGAN MERDEKA, DK
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • faktafakta hukum (rechtsfeit) dan dalildalil Nukum(rechtmatig) diatas, gugatan Penggugat terdahulu maupun yang sekarang iniuntuk keempat kalinya telah berulangulang kali melakukan gugatan terhadapobjek dan subjek yang sama dengan tidak mengindahkan aturan hukum yangberlaku hanya sematamata mempermainkan hukum bukan untuk mencarikepastian hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, juga sesuai denganmaksud dan tujuan dari Surat Edaran MARI tanggal 30 Janauri 2002 Nomor 3Tahun 2002 untuk menghindari tumpang tindin
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 1149/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 3 Februari 2022 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Siprianus Lebu Raya
60 — 31
  • Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Toko bintang akasia, Br.Dinas Tindin Desa Datah Abang, Kab. Karangasem dengan hargabarang senilai Rp. 30.800.000,d. Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Warung Loren JalanMajapahit Gg. Soka No. 1 A Badung, Kuta Kab. Badung. Denganharga barang senilai Rp. 18.500.000, dan UD INDRA JAYA, Jalan SriRama No. 1 Sebelah Pasar Legian Kuta Badung, dengan nilaiBarang total Rp. 13.122.000, .e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — I. PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA., II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA VS PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO;
201 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 134/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
1.ACHMAD HORI
2.TUHA
3.JUMIATI
4.FADILAH
5.LATIFAH
6.MULHATI
7.NURHASANAH
8.MOCH. TOHIR
9.AMINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
276 — 142
  • Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., II. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kartanegara Nomor: 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima MitrajayaMandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis,tanggal 26 Juli 2007; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUPP/SKBUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUPP) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2015 — ENAN BIN MERAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. LIPPO CIKARANG Tbk
73 — 50
  • Penggugat tersebutdiatas dengan melakukan penelitian data fisik (pengukuran) sebagaimana ternyata danditerangkan dalam Surat No.452.1 ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.452.1 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para PenggugatSesuai berkas permohonan Nomor 14965/2014 Register Daftar Isian 301 Nomor10806/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebih lanjut dengandalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terbit(tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
145 — 75
  • makaPengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Penggugat, sesuai dengan yang tergambar dalam buktiT31 yang merupakan hasil sinkronisasi antara data pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin dengan bukti hasil pengembalian batas(vide bukti P5), yang secara resmi dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilanberkeyakinan bahwa data bidang tanah dalam objek sengketa benar terjaditumpang tindin
    dengan peraturan yang mengaturpenerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak melakukan penelitiandan tidak memelihara data fisik dan data yuridis secara cermat, karena terhadapbidang tanah objek sengketa, terlebin dahulu telah terbit sertipikat Penggugat,Halaman 118 dari 134 halaman /Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.PLGdengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketamenyebabkan terjadinya tumpang tindin
    cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, karena sudah adaSertipikat Hak Milik Penggugat di atas bidang tanah yang dimaksud dalam objeksengketa, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketatidak dapat diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan tindakanTergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti cacat prosedur yang jugamenyebabkan cacat substansial yaitu tumpang tindin
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 24/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Sofian Diwakili Oleh : Jamaan Elvi Eluwis,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
99 — 25
  • pada angka 10 yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat ada mengajukan surat keberatan kepada TurutTergugat dan Turut Tergugat II karena telah mengeluarkan beberapa SKTdan 1 buah SHM diatas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalahhal yang benar karena para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat XIX) jugamengetahui tentang hal tersebut;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 yang pada pokoknyamenyatakan obyek tanah Penggugat yang telah bersertifikat SHM No.123/Setapuk Kecil/1990 tumpang tindin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 22-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 77/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
H. ANWAR YUNUS, SH.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
106 — 63
  • Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGATpada halaman 10 dan 12 yang intinya :" eaeeaees bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT berupa SertipikatHak Milik Nomor 2170/Desa Sumi, Surat Ukur Nomor 01673/SUMI/2018tanggal 24 September 2018, Luas 32.008 M2 atas nama ILHAM yangditerbitkan pada tanggal 25 September 2018 dan PENGGUGAT jugamenyatakan bahwa telah tumpang tindin obyek sengketa dengan tanahPENGGUGAT serta PENGGUGAT menyatakan