Kepala Bidang Budaya membawai Kasi binabakat pelestarian senidaerah (Hadisoeto), kasi sejarah cagar budaya dan pelestariannilai daerah (kosong), kasi pagelaran seni dan budaya daerah (BuHelda Retta);e. Kepala Bidang Pariwisata membawai Kasi pengembangan danpembinaan potensi pariwisata (kosong), kasi jasa pelestarianobyek pariwisata (kosong), kasi pemasaran dan pamerah obyekwisata (kosong) untuk PPTKnya H. Fahri dan novi stafnya;f.

68 Tahun 2011tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kab.Gunungkidul, yaitu :a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaandan kepariwisataan;b) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dankepariwisataan;c) Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarikwisata;d) Pengelolaan dan pengembangan saran pendukung wisata;e) Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;f) Pembinaan pelestarian dan pengembangan nilainilai budaya;g) Perlindungan cagar

pertambangan eksplorasi saja,dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan atauusaha pertambangan eksploitasi ; Bahwa kegiatan usaha pertambangan eksplorasitersebut tidak boleh dilakukan di tempat yangdinyatakan sebagai wilayah tertutup untukkepentingan umum dan di tempat tempat yangsecara khusus ditentukan oleh Menteri,Gubernur, atau Bupati sesuai kewenangannya(vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 75tahun Bahwa kegiatan usaha pertambangan eksplorasitersebut tidak boleh dilakukan pada kawasanhutan cagar

Zulkarnain, AnmadZahidi, Noni Emirawati, Edy Fahriansyah, Berinto, Poetry Gita Oktanovianti.Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan,Halaman 101 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN PikPemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Kependudukandan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaian danaparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga; Komisi Il membidangi

Cagar Alam Gg. Masjid No. 34, RT. 002/RW. 002,Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sejaktahun 1978 yang lokasinya berdekatan dengan Sekolah Al Falah;Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW di RT. 002/RW. 002, KelurahanPancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sejak tahun 2016;Bahwa Saksi tahu Sekolah Al Falah dikelola oleh Yayasan Perguruan IslamAl Falah ;Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Risyanto, Bapak Sujihad, Bapak H.Sumarno, Bapak Dulhamid, Bapak M.

alam;eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupunyang tidak terbarukan;proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sertapemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalampemanfaatannya;proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhilingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial danbudaya;proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhipelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atauperlindungan cagar

alam;eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yangtidak terbarukan;proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sertapemborosan dan kemerosotansumber daya alam dalampemanfaatannya;proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhilingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial danbudaya;proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhipelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atauperlindungan cagar

PUTUSANNOMOR 383/PID.B/2011/PN.MDODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : ANIVOLVIA DAMAL, SH;Tempat lahir : Kendahe ;Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 6 Maret 1979 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat tinggal : Perum Rindu Cagar Alam Blok H No. 1Kelurahan Sumompo

karenaperkawinan;Bahwa saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kapuas sudah 4 priodesejak tahun 1999 dimana saksi sekarang Ketua Fraksi Demokrat jugaselaku anggota Banggar dan anggota Komisi yang membidangi hukumdan pemerintahan dan mitranya adalah; Hukum, perundangundangan,Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat,Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers,Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasimasyarakat, Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar

Geri Wicaksono yang pada intinyamenerangkan hasil pekerjaan berupa FS;e Bahwa terhadap presentasi saksi tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwadan Lamusi Didi dikarenakan Lamusi Didi kurang memahami permasalahantersebut dan saksi juga tidak ikut secara detail mengenai pekerjaan yangdiprsentasikan tersebut;e Bahwa untuk Memberamo, saksi melihat dari segi potensinya keliru kemudiandari lingkungannya belum diketahui mengenai perizinannya dikarenakantermasuk daerah yang dilindungi atau termasuk cagar

1999, SMUTaruna Nusantara Magelang, lulus tahun 2002, Diploma III SekolahTinggi Akutansi Negara, Spesialisasi Penilai / PBB, lulus tahun 2005 ;Bahwa kalau untuk persidangan ini Ssudah menjadi Ahli yang ke tiga kali,sedangkan penyidikan sudah 5 kali ;Bahwa Ahli sudah ada Sertifikat dari MAPPI tahun 2015 2016 ;Bahwa singkatan MAPPI adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ;Bahwa pelatihan Penilaian yang pernah saya ikut diantaranya adalah :Pendidikan Profesional Lanjutan secara virtual Penilaian Cagar

SK.134/MenhutII/2004 tanggal 4Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam PadaKelompok Hutan Gunung Merapi Seluas + 6410 hayang terletak di Kabupaten Magelang, KabupatenBoyolali, dan Kabupaten Klaten Provinis JawaTengah dan Sleman Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.Pengadilan TUN Jakarta) memutuskan tidakmenerima gugatan dari Penggugat denganpertimbangan bahwa Keputusan TUN a quo tidakmemenuhi syarat sahnya suatu Keputusan

puluhjuta rupiah).Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihakmanapun yang memperoleh hak dari Tergugat 1 atau pihak manapun yangsenyatanya pada saat ini menguasainya untuk menyerahkan kembali bangunankuno yang berada di atas tanah obyek perkara, yang dikuasainya tanpa hak yangsah kepada Penggugat atau mengganti dengan harga sebesar Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bangunan tersebut tidak boleh dibongkaratau dipugar sehingga mengubah bentuk sebagai cagar

No. 1295 K/Pid.Sus/2015 Cagar Banua (LSMCB) Jl.Ambawang Nomor 134 Rt. Ill Kel.Sarang Halang Kec. PelaihariKab. TalaIHSANUDDIN 636Bantuan kepada PanitiaPembangunan Mesjid Raya " ARRAUDHAH " JI.Datuk KandangHaji Ds. Galumbang Kec JuaiKab.BalanganPKS HUSAINI SUNI7.000.000,00 637Bantuan kepada PanitiaPerbaikan Langgar Nurul YakinDs.Kusambi Kab.

Pelaihari Kab.Tala 7.500.000,00635 Pengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) JI. AmbawangNomor 134 Rt. Ill Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab.Tala 20.000.000,00636 Panitia Pembangunan Mesjid Raya "ARRAUDHAH "Jl.Datuk Kandang Haji Ds. Galumbang Kec JuaiKab.Balangan 7.000.000,00637 Panitia Perbaikan Langgar Nurul Yakin Ds.Kusambi Kab.Balangan 4.000.000,00638 Program Pengembangan TKIT Permata Hati Kel.ParinginKota Kab.

Tanjung pagar kec.Banjarmasin SelatanLembaga Swadayamasyarakat cagar Banua1. Kelompok Remaja DesaBatang Bahalang Rt. 001Rw.001 Kec. LambuanAmas Selatan Kab. HST2.Pemerintah kab. HSUKepala Desa Sei pandanhilir Kec. Sungai pandanLembaga Tamain AlQuran Syifa Al UmmahTabalongPemerintah Kab. BaritoKuala Kepala Desa SeiTeras luar Kec.Tabunganen5. Youth Power16.Pemerintah Kab. BaritoKuala Kepala DesaParimata Kec. BelawangKelapa Desa BengaTengah Kec. TakisungKab.

Lembaga Swadayamasyarakat cagar Banua1. Kelompok Remaja DesaBatang Bahalang Rt. 001Rw.001 Kec. LambuanAmas Selatan Kab. HST2.Pemerintah kab. HSU13.14. Kepala Desa Sei pandanhilir Kec. Sungai pandanLembaga Tamgqin AlQuran Syifa Al UmmahTabalongPemerintah Kab. BaritoKuala Kepala Desa SeiTeras luar Kec. 30buah Di filling kabinet20 buah di loker10 buah Hal. 1156 dari 1161 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2015 Tabunganen5. Youth Power16.17.Pemerintah Kab. BaritoKuala Kepala DesaParimata Kec.

Tala 7.500.000,0041 Bantuan kepada Pengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) JI.Ambawang No. 134 Rt. III Kel. Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab. Tala 20.000.000,00Jumlah yangNo. Dari Fraksi PKS atas nama HUSAINI SUNI diajukanPemohon1 Bantuan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Raya " ARRAUDHAH " JI.Datuk Kandang Haji Ds. Galumbang KecJuai Kab.Balangan 7.000.000,002 Bantuan kepada Panitia Perbaikan Langgar Nurul YakinDs.Kusambi Kab.

Tala7.500.000,00 635Pengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) JI.Ambawang No. 134 Rt. III Kel. Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab. Tala20.000.000,00 636 Panitia Pembangunan Mesjid Raya " AR7.000.000,00 Hal. 363 dari 1103 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2015 RAUDHAH " JI.Datuk Kandang Haji Ds. GalumbangKec Juai Kab.Balangan 637 Panitia Perbaikan Langgar Nurul Yakin Ds.KusambiKab. Balangan 4.000.000,00638 Program Pengembangan TKIT Permata HatiKel.Paringin Kota Kab.

Tala 7.500.000,00635 Pengurus LSM Cagar Banua (LSMCB) JI.Ambawang No. 134 Rt. III Kel. Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab. Tala 20.000.000,00636 Panitia Pembangunan Mesjid Raya " ARRAUDHAH " JI.Datuk Kandang Haji Ds. GalumbangKec Juai Kab.Balangan 7.000.000,00637 Panitia Perbaikan Langgar Nurul Yakin Ds.KusambiKab. Balangan 4.000.000,00638 Program Pengembangan TKIT Permata HatiKel.Paringin Kota Kab.

Bahwa yang menjadi cakupan kerja BKSDA Provinsi Aceh adalahterhadap kawasan konservasi SDA dan satwa yang dilindungi.seperti kawasan Taman Suaka Margasatwa Rawa Singkil diKabupaten Aceh Singkil, Cagar Alam Jantho di Kabupaten AcehBesar, Taman Buru Lingga Isak di Kabupaten Aceh Tengah, dil.untuk satwa yang dilindungi antara lain Orang Ucan, HarimauSumatera, dll, sehingga permasalahan lahan gambut di wilayahPT. Surya Panen Subur (PT.

.* oOx roHalaman 70 dari 257 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2016m.Cagar alam dan cagar budaya.n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa.o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasitanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilanrendah dengan status sewa.p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/PemerintahDaerah.q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah.r. Pasar Umum dan lapangan parkir umum.

Gubernur Sumatera Utara

4

67

22/02/2016

282

22/02/2016

Konsultasi ke :

1. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab.

Tapteng

2. Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng

19

479

31/10/2016

1883

31/10/2016

Konsultasi ke :

1. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet

2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab.

dengan pencemarandan perusakan ekosistem di danau Sembuluh; Bahwa laporan tersebut di dapatkan pada tanggal 29 di kecamatan Hano,sepulang dari tempat tersebut saksi di perintahkan oleh Wakil KetuaHalaman 111 Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstDPRD HERIANSYAH untuk menemui masyarakat di sekitar danausembuluh yang berada di desa Bangkal, lalu saksi mendampingiHERIANSYAH untuk menuju ke desa tersebutBahwa danau sembuluh merupakan salah satu asset yang harus di Jagakarena merupakan asset dan menjadi cagar

Gubernur Sumatera Utara

4

67

22/02/2016

282

22/02/2016

Konsultasi ke :

1. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab.

Tapteng

2. Kementerian Pariwisata RI tentang prosedur pengusulan status cagar budaya yang ada di Kab. Tapteng

19

479

31/10/2016

1883

31/10/2016

Konsultasi ke :

1. Dinas Kehutanan Prov. Sumut tentang pengembangan pembibitan tanaman keras khususnya karet

2. Dinas Pertanian Prov. Sumut tentang bantuan bibit dan alat-alat pertanian untuk Kab.

InsyaAllahAhli memahami terkait yang ada di Provinsi Riau, yang kaitannya denganperijinan, perkebunan dan kehutanan;Bahwa memang di Provinsi Riau, ada yang namanya Tata Guna HutanKesepakatan (TGHK) yang lahir pada tahun 1986, yaitu Nomor173/Menhut.II/1986 yang merupakan dasar mengapa ada pengelolaanhutan di Provinsi Riau, yang mana SK tersebut berlaku untuk Provinsi Riaudan Provinsi Kepulauan Riau;Bahwa dalam SK TGHK tersebut diatur tentang status kawasan hutan, adayang namanya hutan suaka alam, cagar