dikaji dan diteliti kepemilikannya baikpemilik secara adat maupun yang punya sertifikat oleh panitia tanahyang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelah itu penetapan ganti rugidiajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukan dalam anggaran APBDPropinsi Papua, bahwa berdasarkan surat keputusan panitia tanahtersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis

/PT JAP.tersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis dalam proyek pekerjaan Ring Road, untuk ituseharusnya Penggugat menggugat Gubernur Papua bukan DinasPekerjaan Umum Propinsi Papua sebagai tergugat sebagaimana dalilgugatan Para Penggugat.

Pelaksana, PPK danKonsultan Pengawas, sementara untuk laporan bulanan dibuat olehkonsultan pengawas dengan ditandatangani oleh konsultan pengawas,pengelola tekhnis dalam hal ini saksi dan PPK ;Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi membuat laporan yangtertuang dalam buku control yang disebut buku direksi yang tujuannyauntuk mengetahui kendalakendala dan kemajuan di lapangan serta untukmemberikan advice tekhnis terkait pekerjaan ;Bahwa selain buku direksi, saksi juga turut menandatangani laporanbulanan

SuratKeputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 26 Tahun 2018tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Tekhnis Pembangunan GedungAuditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TahunAnggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Plt.Kepala Dinas PUPR yang ditandatangani oleh Ir.

Lambok Ulina, Konsultan Pengawas turun ke lokasi tempatpembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan ThahaSyaifuddin Jambi untuk melakukan setting awal lahan pekerjaan danmenentukan tempat bangunan gedung ;Bahwa saksi selaku tenaga pengelola tekhnis melakukan pengamatanpekerjaan konstruksi dan pengendalian tekhnis di lapangan, memberikanmasukanmasukan kepada konsultan pengawas dan kontraktor pelaksanauntuk menjalani tugastugas sebagaimana dimaksud untuk mempercepatpekerjaan pembangunan Gedung

LambokUlina untuk mendatangkan Material On Site sesuai dengan kesepakatanrapat dan rekomendasi tekhnis konsultan pengawas No 02.1/RRPRO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan apabila tidak ditindaklanjuti makaakan dilakukan Teguran dan meminta PPK melakukan tindakantindakansesuai dengan aturan dan prosedur ;Bahwa berdasarkan instruksi tersebut, pihak PT.

Lambok Ulina sebagaimana surat No.02/PTPU/KONT/VIII/2018 tanggal O07 Agustus 2018 yang pada intinyasejak dari SCM progress pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksanabelum mencapai target, sehingga karenanya tim tekhnis meminta PPKuntuk segera melakukan SCM II dengan dasar justifikasi yang dikeluarkanKonsultan Pengawas ;Halaman 103 dari 267 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Bahwa pada instruksi kedua Tim Tekhnis menyarankan agar PT.

dan dijual kembali oleh terdakwa denganharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per kantongnya dan terdakwa menjualnyakepada setiap orang yang memesan kepada terdakwa namun dalam hal ini terdakwadiketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan dan bukanlahseorang dokter ataupun apoteker> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1523 untukCarnophen dan Nomor : LP.Nar.K.17.1524 untuk Dextromethorphan tanggal 26September 2017 yang ditandatangani oleh Deputi manajer Tekhnis

di dalam dan setelahditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan obat tersebut diakui milik terdakwayang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Pasar Lima Banjarmasin namun dalam halini terdakwa diketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan danbukanlah seorang dokter ataupun apoteker> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1523 untukCarnophen dan Nomor : LP.Nar.K.17.1524 untuk Dextromethorphan tanggal 26September 2017 yang ditandatangani oleh Deputi manajer Tekhnis

Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalan sesuatu barang/benda yangseluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang mempunyai nilaiatau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itumerupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya dan sebahagiannya telah dicuri oleh pelaku atau telahHalaman 12 dari 16

Dan berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa sesuai waktu dan tempat sebagaimana faktafaktayang telah diuraikan pada unsur 2 diatas terdakwa terbukti mengambilbarang berupa 1(satu) unit HP Merk Iphone X 256 GB warna SilverNo.Imei:35672 4081309572 masih disegel dalam dus Adalah seluruhnyaatau sebagian milik kepunyaan saksi korban ROSE CELLULAR yangmerupakan barang/harta benda yang mempunyai nilai ekonomis dannilai tekhnis dan 1(Satu) unit HP Merk Iphone X 256 GB warna SilverNo.Imei

dan TERDAKWA WALDI ALIASWALDI BIN ARBAIN dibawa ke Mapolres Tanjab Barat gunadilakukan Penyelidikan lebih lanjut.Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.KLTberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis yaitu Dra.Lenggo Vivirianty, Apt berkesimpulan bahwa contoh yang diterima dilaboratorium yaitu 1 (Satu) klip plastic berisi serobuk Kristal putihbening seberat

AlorAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Petani/ Pekebun Bendahara Pelaksanaan Tekhnis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun2015 dan 2016Pendidikan : SMPPENAHANAN :Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

atas pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, sertatanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum,yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR diajukankepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaansebagai berikut :Putusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 4 dari 110PRIMAIRwonnnn Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatberdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, bersamasama dengan saksi ARWILEMHINADANG selaku

SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatPutusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 19 dari 110berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan

Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan KeputusanKepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang PenunjukanPelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD,yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secaraLisan diangkat

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan Surat PenetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasakepada PPK;10.

Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalamHal. 45 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016persyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2.

Sudinmembayar uang pembelian biji timah kepada Terdakwa Arjuna sebanyakRp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa Arjuna dalam melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang diduga berisibiji timah dengan hasil

tempat lokasi penampungan bijihtimah yang terletak di Jangkang Hijau Kampung Baru Kelurahan Batu BerdaunKecamatan Singkep Kabupaten Lingga, ditemykan tumpukan karung yangberisi bijin timah yang telah dikeringkan, maupun yang masih basah dansetelah dilakukan penghitungan tumpukan karung yang berisi bijih timah itusemuanya berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) karung, dan sesuai BeritaAcara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6 Juli 2017 Oleh DinasPerindustrian, Perdagangan dan ESDM Unit Pelaksana Tekhnis

Junasebanyak Rp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa Arjuna dalam melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan BijiTimah tanggal 6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDMUnit Pelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang diduga berisi bijitimah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan

yang diperlihatkan di persidangan; Bahwa petugas menemukan di lokasi pabrik tempat penyimpananbarang jadi; Bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Mentri Perindustrian danperdagangan RI No.705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 tentang persyaratanTekhnis Industri Air Minum dalam kemasan dan perdagangannyabahwa produksi AMDK wajib memenuhi persyaratan SNI dan memilikiSertifikat Produk Penggunaan tanda SNI, berdasarkan Pasal 12Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RINo.705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Tekhnis

tokotoko untuk diperjualbelikan kepadamasyarakat luas.Bahwa Direkturnya adalah Tjahjanto (Terdakwa), bahwa air minumkemasan merk Evita sudah terdaftar, akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2016sudah habis ijin edarnya sedangkan terdakwa tidak melakukanperpanjangan jin;Bahwa untuk memperpanjang jin produksi AMDK wajid memenuhipersyaratan SNI dan memiliki Sertifikat Produk penggunaan tanda SNI.Berdasarkan Pasal 12 Keputusan Mentri Perindustrian dan perdagangan RINo.705/MPP/kep/11/2003 tentang persyaratan tekhnis

Berdasarkan Pasal 12 Keputusan MentriPerindustrian dan perdagangan RI No.705/MPP/kep/11/2003 tentangpersyaratan tekhnis Industri air minum dalam kemasan danperdagangannya bahwa AMDK yang diedarkan/dipasarkan wajib 1.Memenuhi SNI sesuai ketentuan, 2. Telah memperoleh no MD atau MLdari Badan POM RI.

terdapatperhitungan Prosentase Progres fisik/Monthly Certificate/MC yangditandatangani oleh Terdakwa Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selakuKontraktor Pelaksana bersama dengan saksi Syaftiansyah,ST Bin Kaem Dianselaku PPTK.Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September (tanggal 15September 2013) yang di tandatangani oleh Terdakwa NANA SURATNA BinKHAIDIR TAMIMI selaku Direktur PT.Sinatria Inti Surya/KontraktorPelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selakuPejabat Pelaksana Tekhnis

EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehinggamengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesarRp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratusenam ribu

EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negarasebesar Rp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan jutatiga ratus

melebihi nilai totalHalaman 10 dari 54 Halaman1.7.1.8.Bahwa dalam aturan hukum yang berlaku, setiap pelelanganyang dinyatakan gagal tersebut mewajibkan pelaksanapelelangan (dalam hal ini tergugat A quo) untuk melakukan halhal sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis

Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau;d. penghentian proses Pelelangar/Seleksi/PemilihanLARGE UNG annem manne nnn nnn rr neBahwa penggunaan 4 opsi yang terdapat dari Pasal 84 ayat (1)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah haruslah berdasarkanpada petunjuk tekhnis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana yang terdapat pada Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012.

Hal ini tentunyabertentangan dengan petunjuk tekhnis PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang terdapat padaPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 14 Tahun 2012.

PresidenRepbulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan ' Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanProgram Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, danPerjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha JasaKonstruksi; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

dan spesifikasi bibit sawit serta berita acaratersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ahmad Fahmi yang menyatakanbahwa ia menyetujui hasil pemeriksaannya padahal Terdakwa AhmadFahmi tidak melihat dengan mata sendiri atau mengetahui bibit kelapasawit tersebut ;e Bahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis

penerima BantuanSosial Fakir Miskin tgl 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Teras Terunjam tanggal 8Oktober 2004 ;Hal. 7 dari 36 hal.

Instansi PBahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis penerima BantuanSosial Fakir Miskin tg 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang

DPPA SKPD : 1.20 04 01 05 51 5 2 untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 651.140.200,- (enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,-;

2013 Nomor : 0202 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,-;

Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,-;

Subbagian Perundang-Undangan bulan Oktober 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 297.059.400,-;

Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 9 April 2013 Nomor : 0127 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 236.686.350,Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juni 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 102.361.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan

Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,Nota Pencairan Dana (

NPD) tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 0252 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000,Halaman 10 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr73.74.75.76.V7.78.79.80.81.82.83.Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 19 Juli 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk keperluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000, ;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan

,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis

(NPD) tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 0311 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis PenyusunanProduk Hukum Peraturan sebesar Rp. 297.059.400.

sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (sembilan) literA yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis

sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (Sembilan) liter yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis

dari Perusahaan/Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1969 Kitab UndangUndang Hukum Perdatagugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan tuntutanpembayaran upah dalam perkara ini yaitu telah didaftarkan di Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Oktober 2011 terbukti telahmelebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Penggugat diputus hubungankerjanya oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2009 yang mana seharusnyasecara yuridis tekhnis

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, makaputusan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat substansil (materiel) yang harusdipenuhi dalam suatu putusan dan sebagai akibatnya secara yuridis tekhnis putusanjudex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 22 alinea 6 dan halaman 23 alinea1 isi putusan yang telah mengabulkan pemutusan hubungan kerja yang terjadikepada Termohon Kasasi semula Penggugat dengan didasarkan kepada bukti P3yang telah diajukan

Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Tahun 2009 untuk Kecamatan GunungMegang Kabupaten Muaraenim sebesar Rp 2.000.000, (dua milyar rupiah), yaitu 1,6Milyar dari dana APBN dan 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dari dana APBD.Bahwa dengan adanya bantuan dana tersebut pada Bulan April 2009, didesaGunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muaraenim dilaksanakandana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMP) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

riburupiah) tersebut digunakan untuk mendanai 54 (lima puluh empat) kelompok SimpanPinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPN MP).Bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP) mengacu pada peraturanperundangundangan yaitu berdasarkan Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5November 2008 tentang PTO (petunjuk Tekhnis

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol. Bahwa kemudian terdakwa HARSIN Pgl. NURSIN Pgl.

mengandung Etanol tidak sesuai denganyang dipersyaratkan dan terhadap kandungan Metanol melebihi ambangbatas yang dipersyaratkan Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PeraturanHalaman 29 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu MinumanBeralkoholBahwa Melihat tampilan pisik dan kemasan diduga adalah alkohol tekhnisuntuk indusiri jika dilihat hasil uji Laboratorium cairan tersebut adalahalkohol tekhnis

Efek terhadap paparan metanol dapat terjadi seketika ataudalam jangka waktu lama tergantung dari jumlah paparannyaBahwa Berdasarkan kandungan metanol minuman beralkohol tersebutlayak akan tetapi ada persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti harusada izin edar, dan tidak menambahkan alkohol tekhnis serta dalampembuatan minuman beralkohol tidak diperbolehkan menggunakanalkohol tekhnis.Bahwa Berdasarkan hasil uji laboratorium dengan kadar 83 % lebihdipastikan cairan tersebut adalah merupakan alkohol

tekhnis dan bukanhasil permentasi buah buahan atau tumbuhan lainnya.Bahwa Menurut Ahli selaku Ahli bahwa perbuatan memproduksi danmengedarkan minuman beralkohol yang ditemukan oleh PenyidikDitreskrimsus Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 5 September2017, yang tidak sesuai dengan bahan baku yang digunakan dan tatacara yang dilakukan dalam proses memproduksi serta peradaranminuman beralkohol tersebut telah melanggar ketentuan :Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgPasal 136 dan

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol.Menimbang, bahwa ahwa terdakwa dalam hal memproduksi minumanberalkohol merk TKW Bother tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgMenimnag, bahwa dipersidangan ahli melakukan pengujian iin BPOMyang tercantum pada label minuman berlalkohol merk TKW Brother danhasilnya minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di BPOM.Menimbang

Harum Sukses Minning diberikan padatanggal 01 Juni 2007 oleh Tergugat (vide buktiT3) dan Pemberian izin Surat KuasaPertambangan' Penyilidikan Umum (SKPPU) PT.Harum Sukses Minning diberikan oleh Tergugatpada tanggal 15 Juni 2007 (vide bukti' T7).Bila dikaji secara tekhnis adalah suatu halyang sangat mustahil karena pelaksanaan SKIPuntuk melakukan penyelidikan disuatu daerahhutan belantara seluas 2.350 Ha tidak mungkindiselesaikan dalam tempo 14 hari belum lagiditambah dengan tenggang waktu penyilidikanumum

wajib untukmenyerahkan ke Direktur Pembinaan PengusahaanMineral dan Batu Bara untuk dimintakanpembayaran iuran tetap. selanjutnya harus jugadiberikan Surat Keputusan (SK) KuasaPertambangan (KP) tersebut kepada Penggugat ;BO at Bahwa jika telah diberikan sebagai tembusansecara resmi kepada Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan Batu Bara dandimintakan iuran tetap dalam arti telahditerbitkan namun tidak diberikan, ini sangattidak dapat dimengerti apa sebabnya karena:JIKA TIDAK DIBERIKAN Secara tekhnis

administrasi haruslahdiberikan tembusannya kepada yangbersangkutan dalam hal ini Penggugat ; Jika tidak diberikan haruslah disebutkan apaalasannya ; Bahwa penyebutan alasan haruslah tidakbersifat rekayasa dan bertentangan dengankenyataan.JIKA MEMBATALKAN Secara tekhnis administrasi haruslahdiberikan tembusannya kepada yangbersangkutan dalam hal ini Penggugat ; Jika membatalkan haruslah disebutkan apaalasannya; Jika membatalkan suatu) Surat Keputusan yangtelah terlanjur diterbitkan, harus denganketentuan

BIN HADI WINARNOe Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluaraga dengan terdakwa;e Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebayak dua kali;e Benar dalam BAP adalah tanda tangan saks, dan benar isi dari berita acarapemeriksaan tidak ada yang saksi cabut;e Bahwa saksi dalam pengadaan barang mobil penyedot lumpur di DinasPSDA dan ESDM Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasar Surat Keputusan KepalaDinas PSDA dan ESDM

Sinar Bumi Yogyakarta.Pada saat itu saksi sempat mengajukan keberatan untuk menandatanganiberita acara, dengan alasan bahwa dari 5 (lima) orang tim panitia pemeriksabarang tidak ada yang ahli didalam bidang spesifikasi tekhnis mobil sedotlumpur, namun pak Fauzi tetap memerintahkan kami menandatangani beritaacara dan mengatakan bahwa panitia pemeriksa barang tidak perlu kawatir51karena pemeriksaan secara tekhnis dan spesifikasi mobil akan dilakukanoleh konsultan supervisi yaitu Sucofindo Semarang,

Sande Baja dankesimpulannya bahwa dari hasil uji coba/uji fungsi (Pre Test) atas mobilsedot lumpur belum bisa berfungsi karena tidak sesuai dengan spesifikasitekhnis yang diminta oleh Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;Bahwa mobil sedot lumpur belum berfungsi karena ketidak sesuaianspesifikasi tekhnis ini meliputi vaccum pump tidak berfungsi karena Vbelt(karet yang menghubungkan ke PTO) sering selip dan terbakar, sehinggakekuatan vaccum untuk menyedot lumpur yang dibutuhkan oleh mobil tidaktercapai

, petunjuk tekanan pada tangki (presure gauge) tidak terpasang,sehingga tidak diketahui berapa tekanan udara dalam tangki, padahal dalamspesifikasi tekhnis ditentukan presur gauge 22 PSI, sudut tangki harusnya45 derajat, namun saat uji fungsi hanya mencapai 7 s/d 8 derajat, sehinggaberpengaruh pada kecepatan pembuangan lumpur dari tangki, Nozzel yangterpasang pada ujung selang Jetting Pump, pada spesifikasi tekhnisditentukan dapat berputar pada saat beroperasi didalam lumpur namun saatuji fungsi

Sinar Bumi Yogyakarta sudah melaksanakankewajibannya;Bahwa saksi selaku pengguna anggaran juga pernah ke Jakarta ke PT.Sandebaja Perkasa guna untuk melihat keberadaan mobil sedot lumpurpada bulan Desember 2010 dan terakhir saksi melihat mobil sedot lumpurpada bulan April 2011 diwaktu mau ada pemeriksaan dari BPK;Bahwa PPK mempunyai kewenangan adalah menusun seluruh prosespelelangan baik secara tekhnis dan masalah keuangan;Bahwa saksi waktu itu ke PT.

Nomor 434 K/Pdt/2017Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riskan (vide Putusan Juedx FactiPengadilan Negeri Padang halaman 23) telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada prinsipnya menerangkan:e Bahwa saksi selaku Tim Konsolidasi, saksi di Tim Konsolidasi sebagaianggota Tim Tekhnis;e Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota Tim Tekhnis berdasarkan SKWalikota Padang yang nomor SK lupa pada tahun 1988/1989:e Bahwa unsurunsur Tim Konsolidasi pada tahun 1989 yaitu Dinas TataRuang Kota Padang, BPN,