Ditemukan 1015 data
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yonatan Bani yang terdin dari:e.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn. Jayakarta No.73Jakarta sejak tanggal 27 Desember 2009 s/d 17 Desember 2009 kwitansiRp 6.350.000, SPPD tanggal 11 Desember 2009 tiket Batavia Air, Kupang Jakarta PP.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn.
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.DHIMAS SAPUTRA,SH
3.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
4.MEGGU SALAY,SH
5.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
ARENS WEHTABTABA ALIAS ARENS
93 — 52
Padahalasset desa harus diketahul oleh masyarakat desa.Ayat (4): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada PerangkatDesa.Ayat (5): Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdin dan: a. SekretarsDesa selaku pembantu pengelola asset desa; dan b.
413 — 290
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:Pasal 75:Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusandan/atautindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan/atau tindakan.Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. Keberatan; danb. Banding3.
1224 — 1615 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdiri atasUrusan Pemenntahan Wayib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;Ayat (2) :Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7)terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan PelayananDasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denganPelayanan Dasar;Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objekpermohonan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, yang menyatakan bahwa :Ayat (1):Urusan Pemerintahan terdin
59 — 21
Sitompul,SHdengan pengurus yang terdin dari Hari Sudiarto (Direktur Utama), Hari Suhartono (DirekturUmum) dan Subiantoro (Komanditer CV).8310.11.12.13.Bahwa pada tahun 2011 ada Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana PembelajaranSekolah Dasar (SD) Tahun 2011 di Kabupaten Banjarnegara.
165 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload dokumen penawaranDokumen penawaran yang diupload oleh penyedia barang terdin dari :a. Surat penawaran hargaTotal dari nilai penawaran harga atas jumlah alat yahng dilelangkan.b. Daftar penawaran hargaBerisi rincian item penawaran harga tiap alat yang ditawarkan, Penyediabarang beracuan atas penawaran harga dari pemilik barang yang dilampirkansaat memberikan dukungan barang.c.
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
LIBREK IPAKIT,SH alias IBEK
140 — 70
(Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) lembar;Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagianuang pengganti;1 (Satu) buah asli buku catatan pribadi milik Michael lpapoto warna hijau hutih;1 (Satu) Lembar Daftar nama Tambahan Penerima Bibit Anakan Cengkeh dan PalaTahun 2017;2 (Dua) Lembar Kwitansi Pembelian anakan Tanaman Perkebunan1 (Satu) buah handpone Nokia 105 warna hitam nomor IMEI 3551180733594 74:Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang terdin
255 — 242
RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewekili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT: (1) RUPS terdin
925 — 990 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenyelenggaraanTelekomunikasi:"Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhisetiap permohonan dan calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syaratsyarat berlangganan jaringan telekomunikasisepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.Pasal 3 huruf c dan Pasal 48 Keputusan Menteri PerhubunganNo.KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan JasaTelekomunikasi:termasuk di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara lainadalah penyelenggaraan jasa multimedia yang antara lain terdin
219 — 147
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbikannyasertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertfikat danKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telahPutusan Nomor 77/Pdt.G/2016/PNTrg Halaman 200 dari 217temyata terhadap bukt' kepemilikan berupa sertfikat hak milik yang terdin
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
166 — 333
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewayibanDesa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang danbarang yang berhubungan dengan pelasanaaan hak dan kewayiban desa dan ayat(2) yang berbunyi*hak dan kewayjiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desayang kemudian terdapat juga pada pasal 72 ayat (1) yang berbunyi : oendapatandesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:a) Pendapatan asli desa terdin
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
178 — 72
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewayibanDesa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang danbarang yang berhubungan dengan pelasanaaan hak dan kewayiban desa dan ayat(2) yang berbunyi*hak dan kewayjiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desayang kemudian terdapat juga pada pasal 72 ayat (1) yang berbunyi : oendapatandesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:a) Pendapatan asli desa terdin
164 — 77
P.O No. 01 053675tanggal 16 Nopember 2011, yang terdin dani :1. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No. ABD 1111 Po. No. 01 053675 tanggal 16Nopember 2011 tanggal 17 November 2011.2. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No. ABD 1111B Po. No. 01 053675 tanggal 16Nopember 2011 tanggal 18 November 2011 42.1 (satu) Bundel foto copy surat permohonan transfer Kepada bank BCA Cabang Wisma Asia Atasnama / Untuk PT.
199 — 829
Pihak yang terlibat dalam perkara yang terdahulu terdin dari pihak atauorang atau badan hukum yang sama (ihe same party) dalam perkara yangbelakangan diperkarakan lagi.3.1.1. Penggugat / Para Penggugainya dalam perkara terdahulu, samadengan perkara yang belakangan diperkarakan kembali;3.1.2. Tergugat / Para Tergugat yang ditarik pada perkara terdahulu, SAMAdengan Tergugat / Para Tergugat yang ditark dalam perkara yangdiperkarakan kembali / belakangan;3.1.3.
177 — 109
Terdakwa , Terdakwa Il dan Terdakwa INVmemberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah tidak benar;Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pemah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian danmembenarkan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan setelahpemeriksaan ;Bahwa saat ini Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng sejakBulan Desember Tahun 2017;Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN LbjBahwa wilayah desa Tanjung Boleng terdin
177 — 98
Pd (Almarhum);Hal 179 dari 216 halaman Perkara Nomor : 67/Pid.SusTPK/2017/PN.Kdi15.16.Bahwa kondisi Komputer Layar Sentuh (ouch screen) merk GATEWAY yang diterimasekolahsekolah tingkat SD, SMP dan SMA Negeri Kabupaten Wakatobi yangmerupakan bantuan Diknaspora tersebut mengalami kerusakan dalam waktu yangbervariasi, namun kerusakan itu terjadi tidak lama setelah adanya penyerahan yaitu :> SMA Negeri 4 Wangiwangi menerima bantuan 2 (dua) paket Komputer LayarSentuh metk GATEWAY (Paket terdin dari Muose
132 — 22
Atas ajakanterdakwa tersebut para petani yang berjumlah 100 orang yang terdin dari 70 orangpetani penggarap lahan yang telah digaji sebelumnya oleh PT. Prima Kinerja PutraLestari Mandir, 27 karyawan PTPN XIV Maroangin, 2 orang karyawan PT. PrimaKinerja Putra Lestari Mandiri dan 1 orang karyawan kebun raya bersediamengajukan permohonan KMKKUR ke BNI 46 SKC Parepare dengan nilai masingmasing Rp. 440.000. 000.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.CHAERUDIN
2.ALET SALIM ALIAS ALET
3.TJIANG KOK WENG
4.ROHADI
5.JOHAN KUNTARA ALS JOHAN
6.CONG PO PHEN ALS APHEN
7.PENG KUANG WONG ALS KUANG
8.KONG NYI TJIONG ALIAS AKHIONG BIN LIU NYIAT FA
9.LIE PO FUI BIN NAM LIONG
10.TJIU SAU KIM ALIAS EDDY BIN JONG KUI LIN
11.SUJANTO HADI WIJAYA ALIAS YAN ALIAS YANTO
12.JAHJA HIDAYAT ALIAS AYAW
13.WONG AH JAT
14.ANTHON
15.PHANG TJOEN HAUW ALS HAWU
16.LIM ENG ALS AENG
17.SENNY SEPANG
18.LIONG TJING PING ALS PING PING
19.NURTRESIA
20.SWAT LEI SIELY ALIAS SIELY ANAK DARI AL TAIP KUSNADI
21.IIN ALIAS LINA
22.WONG SO SIANG ALS RITA
23.CARLES SILAEN
24.LIE BUDIANTO KUSNADI
25.JAYADI KUSNADI ALIAS KUSNADI
75 — 39
itu adalah Rp.500.000, dimana dalampermainan judi koprok tersebut Terdakwa kalah Rp.300.000..Bahwa pada saat Terdakwa main judi saat itu adapun pemain yang ikutmain ada sekira 10 orang lebih, dan para pemain saat itu saling bergantiandengan pemain yang lain.Bahwa perjudian tersebut perjudian jenis Koprok dan Terdakwa berperansebagai pemain, orang yang menjadi bandar (tukang kocok) dalampermainan judi Koprok tersebut Terdakwa tidak kenal akan tetapi karyawanKoprok tersebut ada 6 (enam) orang yang terdin
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bendaharawan Setda Anggota Bahwa di dalam lampiran Il Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45352 2007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitianegosiasi tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagipelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yang terdin dansebagai berikut:No. Jabatan/instansi Kedudukan dalam kepanitiaan1. Asisten Tata Praja Ketua2. Kabag Pemerintahan Anggota3. Kasubag PAP Bag Pemerintahan Anggota4. Kabag Hukum Anggota5. Camat Terkait Anggota6.
114 — 18
terhadap diri Terdakwa tidak akan diatuhkan pidana tambahansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukumam,baik berupa hukuman pokok, maupun denda, maka kepadanya patut pula dijatuhi hukumanuntuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa dokumenatau suratsurat yang terdin