Nomor 434 K/Pdt/2017Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riskan (vide Putusan Juedx FactiPengadilan Negeri Padang halaman 23) telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada prinsipnya menerangkan:e Bahwa saksi selaku Tim Konsolidasi, saksi di Tim Konsolidasi sebagaianggota Tim Tekhnis;e Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota Tim Tekhnis berdasarkan SKWalikota Padang yang nomor SK lupa pada tahun 1988/1989:e Bahwa unsurunsur Tim Konsolidasi pada tahun 1989 yaitu Dinas TataRuang Kota Padang, BPN,

Piket Korsis Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai sedang melakukanpengawasan untuk mencari keberadaan siswa korsis yang tidak mengikutikegiatan Program dan Latihan Fungsi Tekhnis Samapta yang diselenggarakandi SPN Hinai Polda Sumut.

Konsel =;2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan PengadaanSapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf,S.St selaku tim tekhnis Panitia PemeriksaBarang ;1 (satu) lembar Photo Copy Surat PerintahTugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember2008 yang telah dilegalisir ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanGubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25Pebruari 2008 yang telah dilegalisir besertalampirannya ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanKepala Dinas Pertanian Prov.

Bahwa hal hal yang secara tekhnis belum diatur dalam PerjanjianPerdamaian ini akan dibicarakan kemudian secara MusyawarahMufakat. Demikianlah kesepakatan Perjanjian Perdamaian ini dibuatdan ditanda tangani Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua)tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun untuk dipatuhi dandilaksanakan sebagaimana mestinya.5.

Sebidang tanah yang berukuran lebih kurang 1000 m2 berikut 1 (Satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Pattimura (Paus) No.50 RT 02/RW 04 Kelrahan Limbungan Baru,Kecamatan Rumbai Pesisir an.Djunaidi S.Tanjung dibagi kepada ahli waris perempuan, yaituFERMAWANI binti S.Tanjung, DJUMANIDAR binti S.Tanjung dan ISMAR DALIMA binti DjunaidiS.Tanjung, dan segala biaya yang timbul akibat pembagian tersebut akan ditanggung secarabersama oleh ketiiganya, dan tekhnis pembagiannya diatur oleh

adalah penentuan siapasiapa yang menadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilanatas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli warispenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

danDenda Program Pembelian Gabah/ Beras, Jagung, dan Kedelaitahun 2007 (Asli).1 (satu) Lembar Surat Nomor : 501/664/205.03/2008 tanggal 20November 2008 perihal : Tunggakan dan Denda Pinjaman ModalProgram Pembelian Gabah/ dan Bahan Pangan Lainnya (Asli).Fotokopi Pedoman Umum Pelaksanaan Dana PenguatanModal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) UntukPengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai diTingkat Petani Tahun 2007 dari Badan Ketahanan PanganDepartemen Pertanian Jakarta.Fotokopi Petunjuk Tekhnis

Ketahanan Pangan.Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/54/KPTS/013/2007 tanggal O9 Februari 2007 TentangPenunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat PerintahMembayar (SPM) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diLingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa TimurAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2007.Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188/48/KEP/412.12/2007 tanggal O6 Maret 2007 tentangPembentukan Kelompok Kerja Tekhnis

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal14 ayat (6) huruf C berbunyi: KPU Kota dalam pendaftaran bakalpasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalampasal 10 ;222 2022222222222.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentangPedoman Tekhnis tata Cara Pencalonan Pemilihnan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, khususnya terhadapcalon Walikota DR. H. RAHMATEFFENDI; 2020220 220222 222222 nn enn enn nee.

No. 716/Pdt.G/2019/PAJTAtau, memberi putusan seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Bahwa kesalahan penulisan RT pada alamat Tergugat yang seharusnya RT.017 namun Penggugat menulisnya RT. 009, merupakan kesalahan tekhnis,terlebin Tergugat telan hadir sejak sidang pertama hingga sekarang danpada saat sidang pertama Tergugat menyatakan di depan majelis hakimbahwa alamat Tergugat tersebut benar,

Oleh karenaPenggugat salah mencantumkan alamat Tergugat dalam gugatannya, makagugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscur libel)., oleh karenaitu, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan tanggapan/jawaban bahwa kesalahan penulisan RT pada alamatTergugat yang seharusnya RT. 017 namun Penggugat menulisnya RT. 009,merupakan kesalahan tekhnis, terlebin Tergugat telah hadir sejak sidangpertama hingga

Lab :1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yangdipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulanA Tulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KeteranganTanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960(tk).tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara tekhnis Laboratories karenatidak ada

Lab :1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yangdipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulan bahwa :A Tulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KeteranganTanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960(tk).tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara tekhnis Laboratories karenatidak

;Bahwa hasil Evaluasi Administrasi dan tekhnis yang dilakukan olehTergugat, sesungguhnya merupakan tahapan untuk memeriksaPenawaran yang diajukan oleh Calon Penyedia Jasa Konstruksi dengancara memeriksa dokumen Penawaran sesuai kriteria dan tata cara yangHim. 7 dari 18 Hlm.

;Bahwa tahapan Pembuktian Kualifikasi yang merupakan ruang untukmelakukan Evaluasi terhadap kelengkapan Administrasi, kewajaranharga, dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian / uraian analisaharga satuan pekerjaan utama terhadap syarat tekhnis / spesifikasi,mesti di berikan kepada Penggugat untuk menjelaskan berbagai kriteriasesuai dengan dokumen pengadaan, baik tentang data isian kualifikasitentang Harga maupun hal lainnya, sesuai ketentuan Pasal 79Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010

Mtr.administrasi dan aspek tekhnis.Pembinaan aspek administrasidilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tatakelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunanpertanggungjawaban keuangan kelompok.pembinaan tekhnis dilaksanakanagar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidaklayak huni benarbenar memperhatikan aspek tekhnis yang meliputikonstruksi sederhana, kKeamanan, kenyamanan dan kesehatan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.. Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.D. Monitoring dan Evaluasi.Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.d. Monitoring dan Evaluasi.Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Pembinaanaspek tekhnis dilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal inidilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.D. Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secaraberjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yangjuga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

sebesarRp777.000.000, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta) Rupiah akan tetapisampai dengan Laporan Pertanggung Jawaban TA 2018 dibuat MadrasahAliyah Al Washliyah Kedai Sianam baru menerima Dana BOS sebesarRp711.900.000, (tujuh ratus sebelas juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional sekolah) PadaMadrasah Tahun Anggaran 2018 diatur di Keputusan Direktur JendralPendidikan Islam Nomor 714 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekhnis

BantuanOperasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018, dimana diaturSetiap sekolah Madrasah yang akan mengajukan Pencairan Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS), pihak Sekolah Madrasah menyampaikan/Melaporkan Jumlah Siswa (dilengkapi dengan nama nama siswa, tempattinggal, nama orang tua, pekerjaan Orang tua) serta dilampirkan denganRKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah).Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional

.777.000.000, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta) Rupiah akan tetapisampai dengan Laporan Pertanggung Jawaban TA 2018 dibuat MadrasahHalaman 22 dari 63 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2021/PT MDNAliyah Al Washliyah Kedai Sianam baru menerima Dana BOS sebesarRp.711.900.000, (tujuh ratus sebelas juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);Bahwa Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional sekolah) PadaMadrasah Tahun Anggaran 2018 diatur di Keputusan Direktur JendralPendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional SekolahPada Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang termasuk komponen kegiatanyang dibiayai oleh Dana BOS adalah :Pengembangan perpustakaan;Kegiatan dalam rangka penerimaan perserta didik baru (PPDB);Kegiatan pembelajaran dan ekstra kulikuler siswa;Kegiatan ulangan dan ujianPembelian bahan habis pakai;729 209 5 Langganan daya dan jasa;Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan

Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara;3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;4.

Aceh Tenggara TA 2012;5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012; 8.

Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012; 10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

Syarat tekhnis yang harus dipenuhi pada pekerjaansubkontrak ini adalah kesediaan untuk menyediakan redy mix(molen besar) hal inilah yang menjadi dasar keempat panitialelang lainnya untuk menyatakan PT. IRWANKA tidakmemenuhi syarat tekhnis sehingga secara keseluruhan tidakada pemenangnya.

dari 301 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2014/PN Bna9494pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga dari 14 (empat belas) perusahaan tersebutsaksi selaku Seketaris dan 3 (tiga) anggota panitia lelang(pertama) menyatakan seluruh perusahaan yang mengajukanpenawaran dinyatakan gugur, ada yang gugur evaluasiadministrasi dan gugur dalam evaluasi tekhnis, sedangkanmenurut pendapat Ketua Panitia lelang (pertama) ada 2 (dua)perusahan yang lulus dalam evaluasi teknis yaitu PT.IRWANKA

IRWANKA tidak lulusdalam evaluasi tekhnis dengan alasan pembebananSubkontraknya salah seharusnya di lantai dua sedangkandalam Subkontrak dalam penawaran PT. IRWANKA dibebankan di lantai I.

Aceh Tenggara TA 2012.8 Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor KementrianAgama Kab.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% BiayaPerencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

SALINANPUTUSANNomor : 555/Pdt.G/2007/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antPemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Konsultan Tekhnis, tempattinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHONMelawan:Termohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, tempattinggal

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanHal. 6 dari 131 hal, Putusan Nomor 1365 K/PID.SUS/2016klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Sri Bilah, panitia pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasakepada PPK;10.

Sri Bilah, panitia pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut :1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalamHal. 45 dari 131 hal, Putusan Nomor 1365 K/PID.SUS/2016persyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2.

PUTUSANNomor : 37/Pdt.P/2012/PA.SdkBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan PengesahanNikah yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, Pendidikan SD,Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Selanjutnya disebutsebagai Pemohon ;MelawanTERMOHON I, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tekhnis Komputer

Penanggung Jawab Tekhnis : Ir. Zaini, Ys(Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan).v Pelaksana harian : Priyat Koestono, Sth(Kasub Seksi Pengukuran dan Pemetaan). Tenaga Ahli : Iskandar, SH(Kasub Bag Tata Usaha).v Bendaharawan Penerimaan : Afprianto, S.SiTHalaman 8 dari 96 Hal. Put. No. 4/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG(Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan). Bendaharawan NonDipa : Zamzami(Kaur Perencanaan dan Keuangan). Staf Administrasi : Eddy Waluyo, S.H.(Staf Subseksi Pengukuran dan Pemetaan).

Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, SH(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).v Pelaksana harian : Marwi(Kasubsi Pendaftaran Hak) Tenaga Ahli : Iskandar, S.H.(Kasub Bag TU).v Bendaharawan Penerimaan : Afprianto, S.SiT(Kasubsi Sengketa dan Konflik pertanahan). Bendaharawan NonDipa : Zamzami(Kaur Perencanaan dan Keuangan).Halaman 10 dari 96 Hal. Put.

(Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten MusiRawas).v Atasan langsung Bendaharawan NonDipa : Rejlen Fithoni,A.Ptnh(Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan).v Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, S.H.(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).v Pelaksana harian APBD TK.I : Husin(Kasub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah).v Pelaksana harian APBD TK. Il : Nurmali Jaya, S.H.(Kasub Seksi Penetapan Hak Tanah). Tenaga Ahli : Iskandar, S.H.(Kasub Bag Tata Usaha).

Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, SH(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).v Pelaksana harian :Marwiv (Kasubsi Pendaftaran Hak) Tenaga Ahli :Iskandar, SH(Kasub Bag Tata Usaha). Bendaharawan Penerimaan :Afprianto, S.SiT(Kasubsi Sengketa dan Konflik pertanahan).v Bendaharawan NonDipa : ZamzamiHalaman 36 dari 96 Hal. Put.

(Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten MusiRawas).Atasan langsung Bendaharawan NonDipa : Rejlen Fithoni,A.Ptnh(Kepala seksi Pengendalian dan Pemberdayaan).Penanggung Jawab Tekhnis : Hazairin, SH.(Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah).Pelaksana harian APBD TK. : Husin(Kasub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah).Pelaksana harian APBD TK.IIl : Nurmali Jaya, SH.(Kasub Seksi Penetapan Hak Tanah).Tenaga Ahli : Iskandar, SH.

Bupati Bekasi. esBahwa berkaitan dengan dalil pos an petitum Penggugat yangmempermasalahkan objek sengket >. itan dengan Izin Bupati Bekasi danlampiran peta teknis bukan Sy n kompetensi Pengadilan Negeri (cq.n kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Bekasi)(PTUN) yang mana dalam p aquo Penggugat telah menggugat Tergugat danTergugat II Intervensi4di an tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukumtetap, berkaitan g ay ero mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugatokasi dan peta tekhnis

Kabur (Obsuur Libel)Bahwa dalil gugatan Penggugat mendalilkan keberatan terhadap Surat KeputusanBupati Bekasi Nomor: 591/Kep.024BPPT/2012 tentang Izin lokasi untuk keperluanpembangunan perumahan terletak di Desa Kedung Jaya, KecamatanBabelan,Kabupaten Bekasi, seluas + 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) PT.Sunan Heritage Development dan Surat Keputusan Bupati B i or:japa yang melakukankoreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek s a yang tidak jelas ataudimana letak koreksi peta tekhnis

PT.BDG.prosedur yang telah ditempuh oleh Tergugat II, yaitu setelah mendapatkan suratBadan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bekasi Nomor:591.4/046/TPPPL/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang persetujuan prinsip lokasiuntuk pembangunan perumahan;Bahwa Tergugat II mengirimkan surat tertanggal 3 Juni 2012 kepada Penggugatdalam rangka melakukan koordinasi mengenai batas izin lokasi agar tidak terjaditumpang tindih izin lokasi antara milik Penggugat dengan Tergugat Ilberdasarkan pertimbangan tekhnis

Tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012.