Ditemukan 1198 data
1.Donna Frisca
2.Elisabet Aritonang
Tergugat:
1.Hendra Dharma
2.Icuk Sugiarto
3.Loisa Yohana L. Tobing
4.Wiliam Aritonang
5.Lurah Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatam Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
6.PT Bank Negara Indonesia Persero Cabang Bagan Batu
7.Notaris Tiomerti Tampubolon SH
8.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir
107 — 47
No. 25/SPT/BBK/2018 tanggal 28 juni 2018;Bahwa hal ini berarti objek gugatan adalah terpisah dan berdiri sendiri,sementera objek gugatan penggugat dalam gugatannya diuraikansecara global berdasarkan penafsiran alas hak objek boede!
Terbanding/Tergugat : Hamidin Pakpahan
Terbanding/Intervensi I : H. Gemon, DKK
Terbanding/Intervensi II : Leny, DKK
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs. Tajudin, HM. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,
178 — 44
Tajudin,HM, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementera(PPATS) Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Raya Pulo RibungNomor 01 Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan KotaBekasi,selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semula TurutTergugat ;3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No.25,Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semulaTurut Tergugat II ;DAN1. Leny 2. Burhanudin,3. lin Karlina,4. Harnadi dan 5.
104 — 40
Btm.pada hari ke 98 (sembilan puluh delapan) terhitung setelah tanggal APHTdibuat, yaitu harihari pada sejak tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengantanggal O7 Februari 2011, dan masa kerja pada harihari tersebut adasebanyak 65 (enam puluh lima) hari kerja atau lebih dari 7 (tujuh) hari kerja padaharihari setelah tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07Februari 2011.Sementera itu, Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
165 — 168
Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) pasal inimeliputi;a. pengukuran perpetaan dan pembukuantanah; 3839b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhaktersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat; Sehingga suatu objek pertanahan wajib didaftarkan terlebih dahuluke instansipemerintah (dalam hal ini adalah Badan Pertanahan NasionalTergugat Ill) agaradanya kepastian hukum sebagaimana bunyi Pasal 19 ayat (1)Sementera itu dalil yang dikemukakan oleh
233 — 155
Faktanya Jangka Waktu IUP EkplorasiTergugat berakhir tanggal 19 Juli 2014 sementera permohonanpeningkatan IUP Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan maka dengan sendirinya IUP tersebut berakhir;Tergugat dapat juga menjelaskan, bahwa jika dikaji dan dianalisisUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara mulai dari Pasal 1 sampai dengan pasalterakhir (Pasal 175) tidak ada satupun yang mengatur tata carasebelum/pra dikeluarkannya pencabutan IUP dan IUPK, dengandemikian dalam
Terbanding/Penggugat III : FARIDA BINTI HASAN
Terbanding/Penggugat I : ISKANDAR BIN HASAN
Terbanding/Penggugat VIII : ARHAM BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat VI : KHUZAIFAH BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat IV : NUR HASANAH BINTI HASAN
Terbanding/Penggugat II : SOFYAN BIN HASAN
Terbanding/Penggugat IX : WAIL BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat VII : YAHDI BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat V : ZULKIFLI BIN HASAN
Turut Terbanding/Tergugat III : MUSTAFA BIN SUARDI
Turut Terbanding/Tergugat X : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : YULIDAR Alias DEWI BINTI IBRAHIM
Turut Terbanding/Tergugat VI : CUT ERLINA Binti TEUKU NASIR
Turut Terbanding/Tergugat IV : ROHANA BINTI ILYAS
Turut Terbanding/Tergugat II : AZIZAH BINTI ABDULLAH
Turut Terbanding/Tergugat IX : Ahli waris dari Alm. Juned Makam CUT AINAL MARDHIAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : T YUSRI bin T M NASIR
Turut Terbanding/Tergugat V : ZUFRIZA BIN M.AMI
63 — 36
01 Agustus 2008 Nomor11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB): 01.01.03.10.00123 dengan luas 234M2 tercatat atas nama Muhammad Juned yang terletak di GampongBlang, Kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan SHMNomor: 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur Tanggal 01 Agustus2008 Nomor: 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB):01.01.03.10. 00122dengan luas 212 m2 tercatat atas nama Lukman Makam, yang terletak diGampong Blang, Kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;Menyatakan sita jaminan sementera
142 — 12
(vide halaman 3 gugatan), sementera kalaudisisi lain dihitung secara cermat total luas tanah objek perkarayang tertuang dalam 8 (Delapan) Sertifikat Hak Milik tersebutbukanlah seluas 150.484 M2, melainkan seluas 154.279 M2, inimembuktikan bahwa gugatan Para Penggugat sangat kacauHalaman 17Putusan Perdata Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rapbalau, tidak rasional sehingga tidak keliru lagi jika gugatan ParaPengguat disebut sangat membingungkan;d.
Susilowati Go
Tergugat:
Tugiman
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Rentug
2.I Wayan Retas
3.I Ketut Kasir
4.I Made Rupit
5.Ni Ketut Alit Astari , SH
6.Jong Welly
67 — 41
., (kutipan);"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 H.I.R. hanyalahuntuk memperoleh tindakantindakan sementera selama proces bernalan;Halaman 40 dari 81 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2018/PN Dps10.tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidakdapat diterima.Bahwa mengenai tuntutan Penggugat d.K mengenai uang paksa(dwangsom) tidak didasari oleh kaidah hukum dikarenakan Penggugat d.Kdalam gugatan a quo meminta ganti rugi uang;Hal tersebut juga sejalan dengan
114 — 14
Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Mreditolak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet onvanlijkeverlaard (NO) adalah tentang Menimbang, Gugatan Tidak Jelas/Kabur(Obscur Libel) dengan pertinbangan bahwa dengan adanya perbedaan luasdan batas tanah objek sengketa antara hasil pemeriksaan setempat denganSurat gugatan Penggugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian danmengakibatkan gugatan cacat formil yang apabila putusan telah berkekuatanhukum tetap akan terjadinya nonexecutable, sementera
CV. DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 011-PK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROV SUMUT TA 2019
231 — 156
dasar dan alasan Tergugat menerbitkanobjek sengketa aquo juga telah tepat dan benar sehingga tidakterdapat alasan yang cukup untuk dinyatakan batal atau tidak sahsebagaimana tuntutan (petitum) dalam gugatan ;Halaman 82 Putusan Perkara Nomor : 272/G/2019/PTUNMDN Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang memahami faktakomitmen RKK merupakan dokumen penawaran teknis sertamemahami Tergugat telah melakukan penambahan syarat yangtidak objektif dan menyebutkan Tergugat tidak memihak kepadaPenggugat sementera
FARIDA ARIYANI, SH
Terdakwa:
H. SUJA'I BIN AHMAD
49 — 25
Saksi ENCEP MADROJI, Menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut : Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya jual beli tanah seluas 4.7 H(empat hektar tujuh ribu meter persegi) yang terdakwa sebagai kepalaHalaman 20 Putusan Nomor 373/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/156/2017Desa Sukamulya yang telah membatu pembeli tanah MABES TNI di BlokAwilega Desa Sukamulya yang bersedia dia mebe;li dari para pemiliktanah dan membayarkan kepada para pemilik tanah, dan menguru suratdokumen PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementera
438 — 429
atau pejabat yang ditunjuk dan melalui PermennakertransNomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan TKA yangdirubah Permen nakertrans No. 16 tahun 2015;Bahwa sekalipun tenaga kerja asing tersebut sudah memilikiDahsuskim, akan tetapi diharuskan juga untuk memiliki IMTA;Bahwa kalau Dahsuskim telah dimiliki oleh perusahaan yangmempekerjakan tenaga asing tersebut, namun IMTA belum dimilikiakan tetapi telah dibuatkan surat keterangan yang pada pokoknyamenerangkan bahwa surat keterangan ini IMTA sementera
1.GUNAWAN ISKANDAR
2.KARDI
Tergugat:
1.GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. Badan Pengelola Aset Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
2.WALIKOTA JAKARTA TIMUR
3.KECAMATAN CAMAT CIPAYUNG
4.KELURAHAN LURAH BAMBU APUS
5.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ. DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA
6.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ. RSUK CIPAYUNG
7.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA CQ. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dan TATA RUANG Jakarta Timur
2.PT.PP PRACETAK KSO atau PT.HANA HUBERTA atau PT. ADHAKA KARSA PRATAMA
3.KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dan TATA RUANG Jakarta
289 — 296
V membantah dalil Para Penggugat padapoint 22 mengenai Sertipikat Hak pakai sementera tidak dikenal dalamUUPA No.5 tahun 1960 dan jangka waktu sesuai Pasal 55 PP 40/1996hapus dikarenakan jangka waktunya telah habis karena keliru dan tidakcermat senyatanya dalam pasal 45 ayat (3) PP No.40 Tahun 1996disebutkan "Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidakditentukan selama dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada :e Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen PemerintahDaerah
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
126 — 37
Penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 8Februari 2019 sudah sesuai dengan KUHAP dan UU P3H.Pasal 1 angka (20) KUHAP, berbunyi :53Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementera waktu kebebasan tersangkaatau terdakwa apabila terdapat cukup bukti gunakepentingan penyidikan atau penuntutan dan atauperadilan dalam hal serta menurut cara yang diaturdalam undang undang ini.Pasal 17 KUHAP, berbunyi:Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yangdiduga keras melakukan tindak
110 — 82
Hadry Holy dalamKaum Suku Caniago Rumah Baukie Kampung Pasar Lama Air Hajitertanggal 17 Mei 2013, diberi tanda P.21;Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (ObjekPerkara) tertanggal 27 Mei 2013, diberi tanda P.22;Fotokopi Surat Keterangan Wali nagari Pasar Lama Muaro Air HajiNo.140/122/WN.PLMAH/2013, tertanggal 27 Mei 2013, diberi tanda P.23;Fotokopi Akta Jual beli tanah No.24/AJB/C.LSBPS/IV2013 tertanggal 17Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sementera
Tony
Tergugat:
HERIANTO alias INCIN
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah
2.Camat Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
3.2. Kepala Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah
4.3. Camat Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah
116 — 43
baru kemudian diketahui oleh Camat Jabiren Raya (TURUTTERGUGAT Il) sebagai pihak yang paling terakhir menandatangani, jadi adatahapan dan proses yang harus dilewati terlebih dahulu;Bahwa dalam proses pemberian setiap Nomor Register Tanah diwilayahKecamatan Jabiren Raya Pemerintah Kecamatan Jabiren Raya melalui CamatJabiren Raya (TURUT TERGUGAT II) selaku PPAT sementera di TingkatKecamatan selalu berpedoman pada asas kehati hatian, kKecermatan danitikad baik serta Peraturan PerundangUndangan yang
114 — 69
Djalil pada tanggal 18 Agustus2017 sementera Hak Guna Usahanya habis tanggal 31 Desember 2018 tahunHalaman 6 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl10.depan, sedang kasus sengketa tanah Umbul Lomeh yang merupakan hak milikketurunan kami belum terselesaikan.Bahwa areal Umbul Lomeh tanah Inclave dengan luas 50,30 Ha tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya melalui non litigasi atau musyawarah dan negosiasiagar mengukur tanah Inclave tersebut ke areal PT.
HERRY CHARLES MONONUTU
Tergugat:
1.ANGKOW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN Alias AKE
2.NURDIN
3.HARTATI NURDIN
4.MUHAMMAD SUYUTI
5.Hi. BURHAN
6.BURSAN
7.SUKRI
8.CQ. KEPALA POSKESDES PATETEN SATU
9.IWAN DUAWULU
10.HALIMA
11.SALMIATI LAMJA
12.ANDIKA MAKPEKE
13.ANGGA MAPEKE
14.ANGGI
15.MIRNA NUR
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
2.CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JALAN TOL BITUNG
121 — 118
Karena tidak bersalah.Tapi keburu Arer Djimu suami istri dan Thamrin A.T. meninggal Dunia.Bahwa Tergugat keberatan dan menolak hasil mediasi sepihakPenggugat tanpa undangan Lurah setempat dilakukan malam hari danmenandatangani surat pernyataan bahwa tanah objek sengketa milik Herry Ch.Mononutu tanpa jin dan petunjuk hakim mediasi yang sah dalam perkara No.163/Pdt.G/2019/PN.Bitung sehingga orang orang Tergugat yang masih ikatankontrak sewah tanah ijin tinggal sementera dan peralihnan hak dibujukpengugat
142 — 49
Djalil pada tanggal 18 Agustus2017 sementera Hak Guna Usahanya habis tanggal 31 Desember 2018 tahunHalaman 6 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgldepan, sedang kasus sengketa tanah Umbul Lomeh yang merupakan hak milikketurunan kami belum terselesaikan.8. Bahwa areal Umbul Lomeh tanah Inclave dengan luas 50,30 Ha tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya melalui non litigasi atau musyawarah dan negosiasiagar mengukur tanah Inclave tersebut ke areal PT.
616 — 477
ataupejabat yang ditunjuk dan melalui Permennakertrans Nomor 12 tahun2013 tentang tata cara penggunaan TKA yang dirubah Permennakertrans No. 16 tahun 2015 ;Bahwa sekalipun tenaga kerja asing tersebut sudah memiliki Dahsuskim,akan tetapi diharuskan juga untuk memiliki IMTA ;Bahwa kalau Dahsuskim telah dimiliki oleh perusahaan yangmempekerjakan tenaga asing tersebut, namun IMTA belum dimiliki akantetapi telah dibuatkan surat keterangan yang pada pokoknyamenerangkan bahwa surat keterangan ini IMTA sementera