Ditemukan 1873 data
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
77 — 37
Lalu Hasmadi yangmelakukan pengkuran mengatakan bahwa hasil pengukuran/pemetaanGPS, benar terjadi tumpang tindin kepemilikan dimana diatas tanahmilik Penggugatdengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1670, tanggal 3 Agustus 2000. SuratUkur Nomor 370/Sambalia/1999, tanggal 7 April 1999 dengan Luas 9.450m2. atas nama Amaq Nurhayati (Penggugat) yang dikeluarkan olehkepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. terletak di Desa Sambalia,Kec. Sambalia Kab.
68 — 311
No. 973/tahun 1985 letaknya tumpang tindin dengan tanahyang dikuasai Tergugat (Kongregasi Misi), pada waktuPemeriksaan Setempat (PS) letak tanah hak milik Para Penggugatmemang tumpang tindih atau sama letaknya dengan tanah yangdikuasai oleh Kongregasi Misi (Tergugat I), pada waktu perkara ditingkat banding, tingkat kasasi kuasa hukum Tergugat tetapADVOKAT HENDRY ZULKIFLI, SH dan sampailah pada waktuTergugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (Pk),Pimpinan Kongregasi Misi(CM)Indonesia diwakili
115 — 56
Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor01/14.01/IV2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindin SHMNomor 3965/2007 SU No. an. Susi Yusni dengan SHM Nomor 843/1982an.Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang;c.
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
Intervensi:
PT Borneo Citra Persada Abadi diwakili Ramli Hasan
1148 — 482
Kutai Barat TerhadapPermohonan Hak Guna Usaha PT Borneo CitraPersada Abadi melalui Surat Bupati Kutai BaratNomor 591/1421/BP2TTUP/X/2016 tanggal 06Oktober 2016 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya SuratKonfirmasi Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiBarat Nomor 76/300/6407/IV/2017 tanggal 12April 2017, poin 1 menyebutkan bahwaberdasarkan peta monitoring lokasi KabupatenKutai Barat terhadap lokasi yang dimohonkan PTBorneo Citra Persada Abadi, tidak adanyatumpang tindin
Tanjung Silae Sinergi dan Perwakilan dari Pemkab ;Bahwa saksi menyatakan pada saat pemasangan patok itu tidak adayang merasa keberatan ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindin dengan izinyang lain ;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pertimbangan teknikpertanahan kebetulan saksi masuk pada maret tahun 2017 ;Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu kalau ada surat tersebut ;Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut situasi kondisinya samapada saat kita melakukan Sidang Pemeriksaan
formil secara formil tentunya ketika diterbitkannya sebuahputusan Beschikking yang salah Bupati bertanggung jawab dan harusmelakukan perbuatan hukum berikutnya kan tidak mungkin Bupatihanya memintah maaf apa yang terjadi harus dilakukan pencabutanpembatalannya BPN ini lah yang ada di area perkebunan kitabagaimana koordinatif itu harus dilakukan antara intern perusahaandan pemerintah atau yang berkuasa di lokasi tersebut yaitu Bupatisaya maksudkan demikian karena memang supaya tidak terjaditumpang tindin
1.KOMARIAH
3.A. WAHAB
4.SULAIYAH
5.HANIYAH
6.ERNA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
163 — 119
dan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUNPLG,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat bandingdengan Nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN, Putusan Kasasi Nomor 299K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugatberdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjaditumpang tindin
157 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian permasalahan pertamaterhadap atas tanah obyek sengketa statusnya adalah Tanah Negarabukan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6104 Sebatas nama Loa Sok Tjoe dapat dibuktikan ; Dengan demikian Judex Factie telah melampaui batas wewenangnyasebagai peradilan administrasi, padahal peradilan yang palingberwenang menentukan status tanah/asalusul tanah adalah PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa terlebihlebin lagi Judex Factie telah mengabaikan adanyatumpang tindin
218 — 158
Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindariadanya pengulangan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan adanyaputusan majelis hakim yang berbeda serta demi menghindari adanyatumpang tindin pemeriksaan perkara yang berujung pada tumpangtindihnnya putusan pengadilan yang akan memberikan ketidakpastianhukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim
LELI MURNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
1.Ir.ARYANTI SAYADI.
2.ARYANTO SAYADI.
3.FEBRIYANTI SAYADI.
4.ARI SETIAWAN
5.HENNY SETIAWAN
157 — 54
IP.02.05/93973.71/IV/2019, tanggal 29April 2019 diketahui bahwa terhadap permohonan hak atas tanah milikPenggugat oleh Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan setelahdilakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan Kadastral ditemukan bahwabidang tanah yang dimohonkan terindikasi berada diatas hak lain ; Bahwa berdasarkan uraian data bukti T5 berupa gambar ukur,Nomor.1242/tahun 2017, diperoleh fakta bahwa bidang tanah yangdimohonkan Penggugat ternyata terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah
62 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put Nomor 444 PK/Pdt/2016Nomor 2745, dirubah jadi Nomor 03422, SHM Nomor 3156, dirubah 3423,SHM Nomor 389, dirubah 3421 dan SHGB Nomor 162) jadi sertifikat yangmana satu yang saling tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat ?Terhadap jenis gugatan yang diajukan Penggugat demikian, sudah barangtentu tidak bisa dipahami dan dimengerti sehingga akan membingungkanbagi para pihak maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.
236 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi Surat Keputusan Tergugat yang saat inimemberikan izin menambang kepada pihak lain dalamwilayah tumpang tindin dengan IUP Penggugat, terbuktitelah melanggar isi dari Diktum Pertama Keppres No.41/2004.4.1.6.
59 — 43
berkekuatan hukum tetap yaitu mempersoalkankembali Girik C No. 2255 yang telah dimintakan hak miliknya yang dinyatakantumpang tindih dengan Girik C No. 706 oleh Para Penggugat sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya angka tiga belas;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalamperkara Nomor: 76/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang menyatakan bahwa antara Girik CNo. 706 milik Para Penggugat dengan Girik C No. 2255 yang menjadi alas hakterbitnya Objek sengketa a quo tidak saling tumpang tindin
Pembanding/Penggugat II : M. YUSUF Bin UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat III : NURMALA Binti UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat IV : FAUZIAH BintI UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat V : BADRIAH Binti UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat VI : MARZUKI Bin UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Hj. HALIMAH Binti ADAM Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat II : ZAINI Bin A. LATIF Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD NAZAR Bin ZAKARIA
Terbanding/Tergugat IV : NILAWATI Binti NURDIN
Terbanding/Tergugat V : BAKHTIAR Bin HASAN Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat VI : ABDUL MANAF Bin M. TAIB Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat VII : ROSMIATI Binti ABDULLAH
Terbanding/Tergugat VIII : ROSMANIDAR Binti ZAINAL ABIDIN
49 — 14
menunjukkanbahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang asal usultanah objek terperkara yang digugat, sehingga memperjelas tentangKekaburan dari pada Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri ParaTergugat, untuk mana tidaklah berlebihan jika Para Tergugat memintaKepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;2.Bahwa oleh karena objek terperkara yang dijadikan landasan utamaterhadap Gugatannya masih tumpang tindin
76 — 18
pidana benarbenar terjadidan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga apabila haltersebut tidak dipenuhi barulah permohonan tesebut dapat dikabulkan.Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan PenasihatHukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas,karena masingmasing mengkaji persidangan dari sudut pandang yangberbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi laindari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehinggaterlihat seperti tumpang tindin
PT. TJAKRINDO MAS
Tergugat:
CV. ARTHA MUAT ABADI
492 — 39
Bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindin Putusan Hukum yangberbeda untuk sebuah obyek hukum yang sama, maka harus menungguPutusan Hukum terkait Perkara banding sebagaimana tersebut diatas yangtentunya menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Perkara yangterdahulu; Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolakatau setidaktidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka (1) dan (2),dan (5) tersebut, akan
EDISON NAIBAHO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
JASMAN RIDHO
123 — 60
Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KantorPertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018,dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran,bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, SuratUkur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan siak Hulu, Kampar;4.
81 — 28
penggugat;Bahwa dasar untuk meninjau lokasi tanah tersebut karena ada suratSKPT yang diperlihatkan Penggugat kepada Lurah Tondo yang ditanda tangani oleh Lurah Talise terdahulu;Bahwa ada batas Kelurahan Tondo berupa Pal dekat laut, dulunyabatas Kelurahan Tondo dan Talise ada sungai namun sekarangsungainya sudah kering dan sudah menjadi tempat pemukiman; Bahwa lokasilisasi masuk Kelurahan Tondo sebelah Selatan; Bahwa POLSEK Palu Timur masuk Kelurahan Talise; Bahwa menurut penggugat tanahnya tumpang tindin
160 — 57
Bahwa sebelum menanggapi Gugatan Penggugat, terlebin dahuluTergugat.Ill, menunjukkan /mengoreksi penomeran / nomor urut dalamHalaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN SbrPosita Gugatan Penggugat, tumpang tindin atau nomor yang rangkap,sehingga sangat mempengaruhi tertid administrasi dalam Jawaban ;2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat(Hj.DEWI,SE Binti H.
138 — 12
Negeri Semarang dalam PutusanNomor 05/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Mei 2014, dalam lingkupUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya Penggugat pula yang semulamengajukan Gugatan lainlain yang dicatat dalam register perkara Nomor :03/Pdt.Sus.Gugatan lainlain/2016/PN.Niaga.Smg dan telah diputus kalahdi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Penggugatyang saat ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namuntumpang tindin
249 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dimaksud komplementeradalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayahprovinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapisatu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kKewenangandalam penyelenggaraannya;Oleh sebab itu, dalam hal pelaksanaan penataan ruang di KabupatenKulon Progo telah dilaksanakan secara berjenjang dan komplementersesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUPR (Gambar 1);Halaman 41 dari 67 halaman.
143 — 53
Dengan demikian dalil Penggugatterjadi tumpang tindin HGB No.100/Desa Sei Selincah dengan HPL No.88/Sungai Selincah tidak terbukti, karena HPL No. 88/Sungai Selincahdibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yangsudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.Tidak Benar dan Tidak Terbukti Tergugat Telah Melakukan PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa, dalil dalam Surat Gugatan Penggugat yang intinya menyatakanttantara lain; ....oada awal bulan November